Pendapatan Negara tumbuh positif ditopang oleh Pajak Dalam Negeri serta Pajak Perdagangan Internasional dan PNBP yang telah melampaui target.
Pendapatan negara di Papua mencatatkan realisasi sebesar Rp14,53 T atau 119,07% dari target APBN 2024. Angka ini tumbuh sebesar 56,85% secara tahunan. Seluruh komponen Pendapatan Negara, seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdangangan Internasional, dan PNBP mengalami pertumbuhan yang positif dari awal tahun sampai dengan akhir Oktober 2024.
Hingga 31 Oktober 2024, penerimaan pajak dalam negeri menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi pajak dalam negeri mencapai Rp6,98 T atau 75,33% dari target, tumbuh 10,73% (yoy). Seluruh jenis pajak mengalami pertumbuhan pada periode ini, terutama PPN dan PPnBM yang tumbuh sebesar 19,59 persen. PPN ditopang oleh belanja negara, baik belanja K/L maupun belanja daerah.
Berdasarkan kontribusi per DOB, Papua Tengah memberikan kontribusi pendapatan dalam negeri terbesar (berkontribusi 58,34%), sementara Papua Pegunungan memiliki kontribusi terendah (7,00%). Kontribusi yang dominan oleh Papua Tengah disebabkan adanya usaha pertambangan dan penggalian oleh PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah.
Sementara itu, per 31 Oktober 2024, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp6,76 T atau mencapai 280,11% dari target. Bea Masuk tumbuh 44,75% (yoy) didorong antara lain oleh extra effort, kurs dollar yang meningkat dibandingkan tahun lalu, dan kinerja impor yang masih tumbuh. Sementara bea keluar tumbuh fantastis sebesar 199,82% (yoy), yang antara lain disebabkan oleh terbitnya PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 31 Mei 2024.
Kinerja PNBP hingga akhir Oktober 2024 telah melampaui target dan masih terus tumbuh, mencapai Rp791,85 M (150,75% dari target) atau tumbuh 31,17% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp535,91 M dan pendapatan BLU sebesar Rp255,94 M.
Kontribusi penerimaan negara dari Pengelolaan Piutang Negara yang terdiri dari penyerahan Kementerian Kehutanan sebesar Rp45,92 Juta, Kominfo sebesar Rp636,367, DJPb sebesar Rp20 Juta, BLU di bawah Kementerian Koperasi dan UKM (seperti LPDB) sebesar Rp22,35 Juta. Kontribusi penerimaan negara dari pengelolaan BMN terdiri dari pemanfaatan sebesar Rp7,434 M dan pemindahtanganan sebesar Rp1,827 M. Total penjualan lelang per 32 Oktober 2024 mencapai Rp134,46 M dengan penyumbang terbesar berasal dari Lelang Pasal 6 HT sebesar Rp52,23 M.
Kinerja Positif Belanja Negara ditopang oleh Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah
Sampai dengan 31 Oktober 2024, belanja negara di Papua mencapai Rp49,48 T atau 76,95% dari pagu APBN. Angka ini meningkat 3,19% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp11,97 T (77,03% dari pagu), tumbuh 17,04% (yoy) yang ditopang oleh kenaikan belanja pegawai dan belanja barang sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilu dan persiapan pilkada, masing-masing tumbuh sebesar Rp4.017,03 miliar dan Rp5.703,15 miliar.
Sementara dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Oktober 2024, telah tersalur sebesar Rp 37,52 T (76,93% dari pagu), turun tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (-0,56%). Hal ini disebabkan karena semua jenis TKD sudah disalurkan secara bertahap, namun terdapat beberapa jenis dana TKD yang belum tersalur tahap akhirnya, seperti Dana Otsus. Penyaluran Dana Desa menjadi penyaluran tertinggi secara tahunan, yakni tumbuh 11,47%. Sementara itu, secara capaian, penyaluran Insentif Fiskal menjadi yang tertinggi, yaitu sebesar 90,19% dari pagu.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 31 Oktober 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,64% (yoy) atau mencapai 64,80% dari pagu. Menurunnya tingkat gagal salur pada tahun 2024 menjadi faktor utama yang memicu pertumbuhan penyaluran DAK Fisik 2024. Pertumbuhan pagu DAK Fisik juga membantu peningkatan besarnya penyaluran DAK Fisik 2024.
