Jayapura (24/6) – Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pembinaan serta monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua menggelar Kegiatan Refreshment Bimbingan Teknis (Bimtek) SIKP dan Pembahasan Kinerja KUR/UMi Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada Selasa, 24 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat BPP, GKN Jayapura lantai 5, serta melalui platform Microsoft Teams.
Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Papua dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit SMI) selaku narasumber. Peserta kegiatan meliputi tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Papua, serta perwakilan Pemerintah Daerah dari Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.
Berdasarkan data dari situs sikp.kemenkeu.go.id, hingga 23 Juni 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua (termasuk Daerah Otonom Baru) telah mencapai Rp934 miliar, yang disalurkan kepada 12.990 debitur. Penyaluran tersebut didominasi oleh wilayah Kota/Kabupaten Jayapura serta ibu kota provinsi DOB.
Meski capaian tersebut tergolong signifikan, sejumlah tantangan masih dihadapi. Salah satunya adalah tren penurunan unggahan data debitur ke dalam aplikasi SIKP yang terjadi sejak 2022, dan berlangsung hampir di seluruh provinsi. Di Papua, tantangan utama adalah belum dimanfaatkannya fitur SIKP oleh Pemerintah Daerah untuk menginput data calon debitur KUR potensial. Minimnya akses dan belum tersedianya akun pengguna (user) SIKP di lingkungan Pemda menjadi isu krusial.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Papua berharap dapat meningkatkan pemahaman teknis para operator SIKP, khususnya dari kalangan Pemerintah Daerah, sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih intensif dalam optimalisasi sistem serta percepatan penyaluran Kredit Program di Papua.
Dalam sesi materi, Dit SMI menyampaikan pemaparan teknis mengenai penggunaan aplikasi sikp.kemenkeu.go.id dan sikp.umi.go.id, serta memberikan wawasan terkait penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran KUR dan UMi. Diskusi juga mencakup evaluasi kinerja dan kondisi terkini penyaluran KUR/UMi di Papua, termasuk tantangan serta respons kebijakan dari berbagai pihak.
Selain itu, sinergi antara Kanwil DJPb Papua, Dit SMI, KPPN, dan Pemerintah Daerah diharapkan menjadi fondasi awal yang kuat dalam memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi kredit program di wilayah Papua.
