Nabire (18/5) – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah menggelar kegiatan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb, Dadan Koswaran, menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan output final dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. LKPD menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang harus terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.
“Kami siap membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya, karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas kami dalam melakukan pembinaan pelaporan keuangan di daerah. Seluruh layanan kami diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya,” ungkap Dadan.
Kegiatan ini juga menyoroti sejumlah isu strategis terkait penyaluran dana transfer yang berisiko tidak tersalurkan secara optimal apabila tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi ini dapat berdampak pada pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil DJPb, Sigit Purnomo, mengingatkan bahwa beberapa jenis dana transfer masih belum tersalurkan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar penyediaan layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant dan penyaluran tahap II Dana Desa sebelum batas waktu yang ditentukan. Selain itu, syarat penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II dan Tahap III juga perlu segera dipenuhi agar manfaatnya dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
“Kami sangat berharap pemerintah daerah lebih concern, terutama terhadap dana-dana yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti Dana Otsus untuk Orang Asli Papua (OAP) dan Dana Desa untuk pemberdayaan serta pembangunan kampung,” ujarnya.
Kanwil DJPb menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan penyaluran dan pelaporan TKD, sebagai bagian dari peran strategisnya selaku Regional Chief Economist, Treasurer, dan Financial Advisor bagi pemerintah daerah.
