Pekanbaru, 25 Mei 2026

Perkembangan Perekonomian Riau sampai Akhir Bulan April 2026

1. Ketidakpastian global masih membayangi perekonomian regional, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu volatilitas harga energi dan komoditas pangan dunia. Bagi Riau mempengaruhi nilai ekspor sektor migas dan CPO serta kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Selain itu, adanya anomali cuaca dan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut serta wilayah Riau berbatasan dengan Selat Malaka rawan terhadap Jaringan Narkoba Internasional, Pekerja Migran dan Pengungsi. Kondisi tersebut menimbulkan risiko fiskal regional Riau saat ini terletak pada kamampuan keuangan daerah untuk mencukupi kebutuhan belanjanya dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi, antara lain kebakaran hutan dan banjir akibat deforestasi, fluktuasi harga bahan pangan dan komoditas, serta idle cash pemda tidak dapat digunakan karena merupakan dana earmark.
2. Perekonomian Provinsi Riau pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 4,89 persen (y-on-y), meskipun masih berada di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,61 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen, PMTB sebesar 9,95 persen, serta meningkatnya ekspor industri pengolahan terutama komoditas CPO dan produk kimia.
3. Kontribusi Provinsi Riau terhadap perekonomian nasional mencapai 5,14 persen dan menempatkan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 secara nasional atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa.
4. Neraca perdagangan Provinsi Riau periode Januari–Maret 2026 masih mencatatkan surplus sebesar US$4,36 miliar. Nilai ekspor mencapai US$5,27 miliar sementara impor tercatat sebesar US$913,01 juta. Namun demikian, volume ekspor mengalami tekanan akibat runtuhnya jembatan penghubung dermaga Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekspor-impor serta peningkatan biaya logistik.
5. Pada April 2026, Provinsi Riau mengalami inflasi m-to-m sebesar 0,17 persen, inflasi y-on-y sebesar 2,37 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,15 persen. Inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bawang merah, angkutan udara, minyak goreng, ikan segar, dan bensin.

Perkembangan APBN Terkini

1. Pendapatan negara sampai dengan akhir April 2026 mencapai Rp8.895,90 miliar atau terkontraksi sebesar 0,80 persen (y-o-y). Penurunan ini dipengaruhi oleh penerimaan Bea dan Cukai yang terkontraksi cukup dalam sebesar 17,11 persen (y-o-y).
2. Pendapatan pajak terealisasi sebesar Rp5.210,99 miliar dan tumbuh 11,62 persen (y-o-y). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya yang masing-masing tumbuh sebesar 13,33 persen dan 217,95 persen (y-o-y). Namun demikian, penerimaan PPN dan PBB masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 9,69 persen dan 277,22 persen, terutama akibat restitusi PBB.
3. Penerimaan Bea dan Cukai terealisasi sebesar Rp3.181,18 miliar atau terkontraksi 17,11 persen (y-o-y), dipengaruhi turunnya penerimaan cukai dan bea keluar masing-masing sebesar 33,22 persen dan 17,94 persen. Meskipun tonase ekspor dan kolom tarif mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya, performa penerimaan bea dan cukai secara keseluruhan masih belum optimal.
4. PNBP terealisasi sebesar Rp503,73 miliar atau tumbuh 9,20 persen (y-o-y), ditopang oleh kenaikan PNBP Lainnya sebesar 12,39 persen serta pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 4,73 persen.
5. Secara umum, penerimaan perpajakan dan kepabeanan masih ditopang oleh sektor sawit. Dengan target penerimaan tahun 2026 yang meningkat signifikan, diperlukan langkah strategis untuk optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan restitusi, serta antisipasi kendala implementasi Coretax terutama pada periode pelaporan SPT Tahunan WP Badan yang diperpanjangan hingga 31 Mei 2026.
6. Belanja negara mencapai Rp9.368,86 miliar atau tumbuh 12,17 persen (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 37,9 persen menjadi Rp2.728,81 miliar, didorong oleh peningkatan belanja pegawai sebesar 37,95 persen, belanja barang sebesar 19,52 persen, dan belanja modal sebesar 299,66 persen.
7. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp6.640,05 miliar atau tumbuh 4,16 persen (y-o-y). Pertumbuhan terutama didorong oleh kenaikan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 47,23 persen dan DAK Non Fisik sebesar 55,13 persen. Sementara itu Dana Bagi Hasil dan Dana Desa masing-masing mengalami kontraksi sebesar 62,24 persen dan 72,07 persen.
8. Sampai dengan akhir April 2026, realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp475,92 miliar. Kondisi ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan surplus sebesar Rp615,18 miliar.

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

1. Realisasi pendapatan APBD sampai dengan April 2026 mencapai Rp6.550,32 miliar atau sebesar 20,11 persen dari pagu. Pendapatan daerah tumbuh 10,36 persen (y-o-y), terutama didorong oleh peningkatan PAD sebesar 70,05 persen dan Transfer Antar Daerah sebesar 599,47 persen. Sementara Pendapatan Transfer dan LLPDyS masing-masing mengalami kontraksi sebesar 10,88 persen dan 85,96 persen.
2. Belanja APBD terealisasi sebesar Rp5.930,97 miliar atau 17,62 persen dari pagu dan masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi 89,09 persen sebesar Rp5.283,64 miliar. Belanja daerah tumbuh 1,43 persen (y-o-y), ditopang pertumbuhan belanja operasi sebesar 2,39 persen dan belanja transfer sebesar 11,19 persen. Sementara itu, belanja modal dan belanja tidak terduga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 26,07 persen dan 96,47 persen.
3. APBD Regional Riau mencatatkan surplus sebesar Rp619,36 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan April 2026, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp79,33 miliar. Kondisi surplus ini mengindikasikan masih lambatnya penyerapan belanja daerah, meskipun di sisi lain terjadi peningkatan PAD akibat optimalisasi pendapatan oleh beberapa pemerintah daerah sebagai respons terhadap penurunan alokasi TKD.

Isu Strategis dan Policy Response

1. Terdapat beberapa Kabupaten di Provinsi Riau yang mengalami defisit APBD dintaranya Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Kuansing dan Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data pada SIKRI sampai dengan Bulan April 2026 Kabupaten Rokan Hilir mengalami defisit sebesar Rp109,04 miliar, Kabupaten Rokan Hulu defisit sebesar Rp152,71 miliar, Kabupaten Kepulauan Meranti defisit sebesar Rp72,22 miliar, Kabupaten Kuansing mengalami defisit sebesar Rp44,38 miliar dan Kabupaten Pelalawan defisit sebesar Rp142,43 miliar. Hal ini menyebabkan beberapa pemda terlambat atau memiliki tunda bayar.
2. Kanwil DJPb Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan Pemda terkait untuk mencari akar permasalahan terkait defisit APBD. Dalam hal defisit disebabkan oleh keterlambatan input data oleh Pemda pada SIKD maka kanwil DJPB Provinsi Riau agar mengirimkan surat  kepada Pemda untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pencatatan realisasi anggaran. Dalam hal defisit terjadi karena penurunan Pendapatan Daerah dan meningkatnya belanja, Kanwil DJPb Provinsi Riau berkoordinasi dengan Pemda untuk merumuskan kebijakan akselerasi atau optimalisasi PAD dan mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi belanjanya.

Pekanbaru, 16 Maret 2026

Perkembangan Perekonomian Riau sampai Akhir Bulan Februari 2026

1. Dinamika ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh tantangan. Eskalasi konflik anatar Iran dan Israel-Amerika Serikat di Timur Tengah yang berisiko pada penutupan Selat Hormuz telah memicu fluktuasi harga minyak bumi, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH) Riau. Di sisi lain, terdapat angin segar dari kebijakan perdagangan internasional, yakni penandatanganan perjanjian dagang RI-AS dan keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif era Donald Trump, yang berpotensi membuka ruang pasar ekspor yang lebih luas.
2. Hingga Triwulan IV 2025, ekonomi Riau tercatat tumbuh 4,94 persen (y-on-y), melambat dibanding triwulan sebelumnya, namun masih jauh lebih baik dari periode yang sama tahun 2024 yang hanya 3,52 persen. Meski demikian, laju pertumbuhan ini belum mampu mengungguli rata-rata nasional yang berada di angka 5,39 persen.
3. Ekonomi Riau masih bergantung pada industri pengolahan (30,45 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (27,96 persen), dan pertambangan (15,03 persen) sebagai komponen utama PDRB. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga yang mendominasi (35,18 persen), disusul oleh Ekspor Luar Negeri (30,65 persen) dan Investasi (PMTB) sebesar 30,04 persen.
4. Dengan harga minyak sawit mentah (CPO) yang diprediksi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi Riau pada Triwulan I 2026 diperkirakan akan berada di kisaran 4,7 persen hingga 5,2 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2026 mencapai 191,93 atau naik 1,62 persen, yang merupakan posisi kedua tertinggi di Sumatera berkat tingginya nilai jual kelapa sawit rakyat
5. Di sisi lain, inflasi Riau pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,32 persen (m-to-m) atau 5,30 persen (y-on-y), dengan kenaikan harga cabai merah dan emas perhiasan menjadi penyumbang utamanya.

 Perkembangan APBN Terkini

1. Kinerja pendapatan negara mencapai Rp3.569,04 miliar (12,19% dari pagu), terkontraksi 13,58% secara tahunan (y-on-y). Tantangan utama berasal dari sektor kepabeanan, sementara sektor perpajakan menunjukkan performa yang cukup tangguh
2. Realisasi penerimaan pajak bulan Februari 2026 menunjukkan tren positif dengan tumbuh sebesar 13,59 persen atau sebesar Rp2.167,12 miliar dibandingkan tahun 2025 di periode yang sama. Hal ini ditopang dari sektor PPh dan PPN yang masing-masing tumbuh 21,93 persen atau Rp976,10 miliar dan 19,65 persen atau Rp1.236,45 miliar (y-o-y).
3. Namun di sisi lain, masih ada penurunan pajak di sektor PBB dan Pajak Lainnya yang di awal tahun ini terkontraksi masing-masing sebesar 1232,69 persen serta 155,04 persen.
4. Adapun penerimaan bea cukai mengalami kontraksi yang cukup dalam di awal tahun 2026, tepatnya terkontraksi 44,03 persen (y-o-y) atau senilai Rp1.198,21 miliar. Hal ini dipengaruhi langsung oleh turunnya penerimaan bea keluar dan cukai masing-masing 49,68% dan 44,79%. Penyebab utama penurunan bea keluar karena perubahan kolom tarif HPE CPO yang diterapkan dari kolom 9 di Februari 2025 menjadi kolom 6 di Februari 2026
5. Secara umum, penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai masih ditopang sektor sawit. Melihat target penerimaan pajak dan bea cukai yang meningkat cukup signifikan di tahun ini perlu Langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga target penerimaan negara dapat dicapai. Selain itu, perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan restitusi yang masih terjadi seiring volatilitas harga sawit sehingga perlu dan melakukan manajemen restitusi dan mengantisipiasi kendala pada coretax di awal tahun sehingga setiap proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar.
6. Realisasi Belanja Negara sampai dengan Februari 2026 mencapai Rp4.737,57 miliar (18,02 persen dari pagu), tumbuh 10,79 persen (y-on-y). Fokus utama terletak pada Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh sebesar 40,01 persen, yang terdiri dari:
   1. Belanja Modal tumbuh cukup tinggi 393,22 persen secara y-o-y sebesar Rp46,09 miliar. Lonjakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur fisik di Riau.
   2. Belanja Pegawai tumbuh 33,77 persen secara y-o-y dan Belanja Barang tumbuh 38,36 persen secara y-o-y, mencerminkan akselerasi kegiatan operasional K/L di awal tahun.
   3. Bantuan Sosial mengalami kontraksi tajam sebesar -89,68 persen secara y-o-y, yang mengindikasikan adanya pergeseran pola penyaluran atau kebijakan penargetan yang lebih selektif.

7. Penyaluran TKD mengalami pertumbuhan 5,55 persen secara y-o-y, atau senilai Rp3,827,73 miliar. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tumbuh masing-masing 19,41 persen dan 44,39 persen (y-o-y). Adapun Dana Bagi Hasil terkontraksi 62,26 persen dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Selain itu untuk Dana Desa baru tersalur 0,84 persen dan Dana Alokasi Khusus Fisik belum terealisasi karena belum adanya juknis penyalurannya.
8. Hingga akhir Februari 2026 realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp1.168,54 miliar.
9. Indikator kesejahteraan masyarakat Riau tetap berada pada tren positif, terlihat dari beberapa hal, antara lain:
   1. Neraca Perdagangan Surplus sebesar US$1.219,81 juta (Januari 2026).
   2. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 191,93 mencerminkan daya beli petani yang masih sangat terjaga.
   3. Tingkat kemiskinan sebesar 6,30% dan Gini Ratio 0,304 menunjukkan distribusi kesejahteraan yang relatif stabil.

Namun, terdapat hambatan logistik serius akibat robohnya trestle dermaga Tanjung Buton. Hal ini memaksa pengalihan arus ekspor ke Dumai, Tembilahan dan Jambi, yang berkontribusi pada penurunan tonase ekspor tercatat di wilayah Riau dan mempengaruhi performa Bea Cukai secara regional Riau.

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

1. Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.234,35 miliar sebesar 6,86% dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD terkontraksi 23,26% (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pendapatan transfer sebesar 33,16% (y-o-y) dan LLPDyS sebesar 80,45% (y-o-y). Sedangkan PAD tumbuh sebesar 40,41% (y-o-y) dan transfer antar daerah belum terealisasi.
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 5,03% yaitu Rp1.694,94 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (98,57%). Realisasi belanja daerah terkontraksi sebesar 8,06% (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 3,45% (y-o-y), belanja modal sebesar 85,27% (y-o-y), belanja tidak terduga sebesar 99,44% (y-o-y)dan belanja transfer sebesar 72,58% (y-o-y).
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp539,41 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Februari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp46,86 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Keadaan surplus tersebut mengindikasikan lambatnya penyerapan belanja oleh pemda. Namun atas detail data tersebut berpotensi akan terjadi perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum tercatat secara memadai dalam database.

Kinerja Kredit Program Pemerintah

1. Kredit Program terus bertumbuh di tengah kelesuan belanja daerah, penyaluran kredit program diharapkan menjadi penyelamat bagi para pelaku usaha kecil di Riau. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Februari 2026 mencapai Rp1.839,05 miliar yang disalurkan kepada 20.922 debitur, tumbuh 28,16 persen dibandingkan tahun lalu. Sektor pertanian dan perburuan masih menjadi penyerap KUR terbesar di Riau.
2. Sedangkan kabar yang lebih menggembirakan datang dari pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyalurannya naik cukup signifikan sebesar 133,62 persen mencapai Rp72,05 miliar yang disalurkan kepada473 debitur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha terkecil di Riau semakin mudah mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Perkembangan Perekonomian Riau sampai Akhir Bulan Desember 2025

1. Perekonomian Riau Triwulan III tumbuh membaik sebesar 4,98 persen (y-o-y), 3,54 persen (q-to-q), dan 4,74 persen (c-to-c). Perekonomian didominasi sektor Industri Pengolahan, Pertanian, dan Pertambangan. Dari sisi pengeluaran PDRB didominasi Konsumsi Rumah Tangga (33,73 persen), Ekspor Luar Negeri (31,03 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB (30,93 persen).
2. Pertumbuhan Riau mengalami percepatan dari triwulan sebelumnya, dan jauh lebih baik dari pertumbuhan Triwulan III 2024 yang hanya 3,46 persen. Namun demikian pertumbuhan lebih rendah daripada nasional (5,04 persen) karena sangat mengandalkan sumber daya alam (sawit, minyak, dan gas bumi, serta batubara) dengan industri pengolahan yang mengolah SDA tersebut menjadi barang setengah jadi. Dengan harga CPO yang tinggi dan stabil pertumbuhan Triwulan IV diprediksi antara 4,8 persen - 5,2 persen. Produksi migas dan batubara yang cenderung turun semakin menurunkan peran sektor pertambangan dalam ekonomi Riau. Naiknya harga CPO di pasar internasional meningkatkan ekspor sehingga PDRB sisi Ekspor Luar Negeri melonjak sebesar 19,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3. Masyarakat Riau memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari pada nasional. Hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan relatif lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31. Walaupun di November 2025 terjadi deflasi 0,22 persen (m-to-m), bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara sebagai daerah pemasok pangan serta Natal dan Tahun baru perlu diwaspadai mengingat inflasi tahunan telah melebihi target yaitu 4,27 persen (y-o-y). Perlu diwaspadai juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 4,16 persen di bulan Agustus dari sebelumnya 4,12 persen di bulan Februari. Kenaikan inflasi dan kenaikan TPT dapat mengancam naiknya tingkat kemiskinan yang di bulan Maret 2025 sudah turun di angka 6,16 persen.

 Perkembangan APBN Terkini

1. Realisasi Penerimaan APBN s.d. Desember 2025 mencapai Rp26.347,41 miliar (129,16 persen dari target) naik 17,41 persen (y-o-y) dan Belanja Rp31.982,59 miliar (95,43 persen dari pagu) atau turun 2,89 persen (y-o-y). Realisasi Penerimaan APBN dipengaruhi penerimaan pajak yang turun 6,57 persen dan penerimaan Bea Cukai yang naik 143.38 persen seiring kenaikan Tonase ekspor.
2. Penerimaan Pajak sampai dengan Bulan Desember 2025 sebesar Rp15.811,59 miliar atau terkontraksi sebesar 6,57 persen dibandingkan tahun 2024 di periode yang sama. Salah satu penyebab turunnya realisasi penerimaan pajak adalah penurunan dari PPh sebesar 15,92 persen dan PPN sebesar 8,44 persen, Namun PBB dan Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan realisasi penerimaan yang naik masing-masing 17,20 persen dan 2809,29 persen (y-o-y).
3. Penerimaan Bea Cukai masih melanjutkan tren positif sampai akhir tahun. Angka penerimaan mencapai Rp9.200,92 miliar atau naik 143,38 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama. Kolom tarif di bulan Desember turun dari kolom 7 ke kolom 6. Adapun secara Tonase, periode Desember 2025 komoditas CPO dan turunan mengalami kenaikan tonase dibandingkan bulan sebelumnya, dari 1,1 Jt Ton menjadi 1,6 Jt Ton.
4. Pada bulan Desember 2025, PNBP terealisasi Rp1.334,89 miliar atau terkontraksi sebesar 23,11 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan turunnya penerimaan PNBP Lainnya sebesar 32,63 persen. Sementara Pendapatan BLU sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 3,35 persen dibandingkan tahun lalu di periode yang sama.
5. Belanja negara mencapai Rp982,59 miliar atau terkontraksi 2,89 persen dibanding 2024 (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 16,90 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 2,93 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp23.945,38 miliar. Pertumbuhan ini disokong oleh pertumbuhan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 7,74 persen (y-o-y) dan DAK Non Fisik sebesar 18,34%.
6. Sampai dengan akhir Desember 2025 realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp635,18 miliar. Defisit ini lebih rendah dari tahun lalu di periode yang sama yang mencapai Rp10.495,31 miliar.
7. Neraca Perdagangan periode November 2025 surplus USD1.526,91 juta dengan nilai ekspor USD1.628,85 juta turun 8,12 persen (m-to-m). Terjadi penurunan pada ekspor Lemak & Minyak Hewan/Nabati berupa CPO, diikuti Bahan Kimia Organik, dan Berbagai Produk Kimia. Sementara ekspor migas naik 154,71 persen dibanding bulan sebelumnya. Nilai impor November  2025 sebesar USD101,94 juta atau turun 35,77 persen (m-to-m). Secara kumulatif neraca perdagangan Riau s.d. November 2025 surplus USD17.709,53 juta. Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional pada November  2025 mencapai 7,23 persen.
8. Penyaluran KUR sampai dengan Desember 2025 terealisasi Rp9,60 triliun atau mencapai 96,29 persen dari plafon KUR Tahun 2025 kepada 113.077 debitur atau 103,10 persen dari target. Rata-rata penyaluran s.d Des 2025 sebesar Rp84,97 juta/debitur.
9. Realisasi penyaluran UMi s.d. Desember 2025 sebesar Rp392,20 miliar atau sebesar 161,28% dari target penyaluran UMi kepada 58.333 debitur atau mencapai 126,81 persen. Rata-rata penyaluran sampai Des 2025 mencapai Rp6,72 juta/debitur.

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini (Portal DJPK, SIKRI, Dit.APK cutoff 10/1/2026)

1. Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp021,60 miliar sebesar 73,95 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD terkontraksi 12,37 persen (y-o-y) disebabkan oleh penurunan PAD sebesar 8,43 persen (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 12,95 persen (y-o-y), dan transfer antar daerah sebesar 26,12 persen (y-o-y). Sedangkan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) tumbuh sebesar 27,58 persen (y-o-y).
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 70,42 persen yaitu Rp020,35 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (77,40 persen). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 24,37 persen (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 19,23 persen (y-o-y), belanja modal 51,24 persen (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 21,55 persen (y-o-y) karena kebijakan efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak.
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.001,25 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Desember 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp133,12 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Kondisi surplus ini lebih disebabkan realisasi belanja yang lambat, bukan karena penerimaan yang meningkat.

Kinerja Kredit Program Pemerintah

1. Penyaluran KUR Riau sampai dengan Des 2025 terealisasi Rp9,60 triliun kepada 113.077 debitur. penyaluran dan debitur terkontraksi sebesar 1,63% dan 5,61% secara yoy. Kinerja penyaluran KUR s.d Des mencapai 96,29% dari plafon KUR Tahun 2025.
2. Realisasi penyaluran UMi s.d. Des 2025 sebesar Rp392,20 miliar kepada 58.333 debitur. Nilai penyaluran tumbuh sebesar 41,03% dan debitur juga tumbuh 24,23% secara yoy.

Pekanbaru, 30 April 2026

Perkembangan Perekonomian Riau sampai Akhir Bulan Maret 2026

1. Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam penutupan Selat Hormuz, telah memicu instabilitas pada pasar energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak ke rata-rata $116,36 per barel, yang secara simultan menciptakan risiko gangguan pasokan gas alam sebagai bahan baku utama pupuk kimia. Kondisi ini tidak hanya memicu volatilitas harga CPO dan minyak bumi, tetapi juga memberikan tekanan berat pada ruang fiskal daerah akibat fluktuasi harga domestik. Ketidakpastian pasokan input pertanian mengancam margin produsen kelapa sawit rakyat, yang pada gilirannya memerlukan pengawasan ketat terhadap kinerja realisasi APBN dan APBD guna memastikan efektivitas intervensi pemerintah dalam meredam gejolak eksternal.
2. Hingga Triwulan IV 2025, ekonomi Riau tercatat tumbuh 4,94 persen (y-on-y), melambat dibanding triwulan sebelumnya, namun masih jauh lebih baik dari periode yang sama tahun 2024 yang hanya 3,52 persen. Meski demikian, laju pertumbuhan ini belum mampu mengungguli rata-rata nasional yang berada di angka 5,39 persen.
3. Perekonomian Riau melaju akibat peningkatan konsumsi Rumah Tangga (4,59%) seiring Nilai Tukar Petani yang meningkat sebesar 197,48, naik 2,89% (m-to-m) dibanding Februari 2026, yang merupakan peringkat ke-2 NTP tertinggi di Pulau Sumatera setelah Bengkulu (203,94).
4. Neraca perdagangan Provinsi Riau secara kumulatif Januari–Februari 2026 masih mencatatkan surplus sebesar US$ 2.912,51 juta, yang mencerminkan bahwa nilai ekspor masih jauh melampaui impor. Meski demikian, surplus ini turun US$ 179,49 juta dibanding periode yang sama tahun lalu, seiring dengan lonjakan impor yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekspor.
5. Pada Maret 2026, Provinsi Riau terjadi deflasi m-to-m sebesar 0,20 persen, deflasi y-to-d sebesar 0,32 persen, dan inflasi y-on-y sebesar 3,65 persen. Penyumbang utama deflasi Provinsi Riau Maret 2026 secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,11 persen

 Perkembangan APBN Terkini

1. Pendapatan negara mencapai Rp5.553,56 miliar atau terkontraksi sebesar 13,50 persen (y-o-y). Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi cukup dalam yaitu 38,61 persen  (y-o-y).
2. Pendapatan pajak pada awal tahun ini melanjutkan tren positif dengan tumbuh 2,50 persen (y-o-y) atau sebesar Rp3.152,74 miliar. Hal ini ditopang dari sektor PPh dan PPN yang masing-masing tumbuh 24,19 persen dan 4,64 persen (y-o-y). Namun perlu menjadi perhatian bahwasanya penerimaan PBB dan Pajak lainnya justru terkontraksi sebesar 1048,20 persen serta 203,49 persen
3. Penerimaan Bea Cukai mengalami kontraksi sebesar 38,61 persen (y-o-y) atau senilai Rp2.003,01 miliar, menyusul turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 41.49 persen dan 39,41 persen. Hal ini dipengaruhi karena turunnya tonase ekspor dibandingkan bulan Maret tahun sebelumnya.
4. PNBP terealisasi Rp397,81 miliar atau tumbuh 4,06 persen (y-o-y), Hal ini karena naiknya PNBP Lainnya sebesar 7,03 persen, atau senilai 224,18 miliar.
5. Secara umum, penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai masih ditopang sektor sawit. Melihat target penerimaan pajak dan bea cukai yang meningkat cukup signifikan di tahun ini perlu langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga target penerimaan negara dapat dicapai. Selain itu, perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan restitusi yang masih terjadi seiring volatilitas harga sawit sehingga perlu melakukan manajemen restitusi dan mengantisipiasi kendala pada coretax khususnya pada periode akhir pelaporan SPT Tahunan WP OP dan WP Badan yang berakhir di 30 April 2026.
6. Belanja negara mencapai Rp7.173,46 miliar atau tumbuh 23,18 persen (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan pertumbuhan 39,95 persen atau senilai Rp1.940,17 miliar seiring dengan tumbuhnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing mencapai 34,91 persen dan 22,50 persen (y-o-y) atau senilai Rp1.302,77 miliar serta Rp469,57 miliar
7. Penyaluran TKD melanjutkan pertumbuhan 17,94 persen secara y-o-y, atau senilai Rp5,233,29 miliar. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tumbuh masing-masing 56,71 persen dan 68,22 persen (y-o-y). Adapun Dana Bagi Hasil terkontraksi 59,13 persen dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Selain itu untuk Dana Desa sudah tersalur 22,30 persen dan Dana Alokasi Khusus Fisik belum terealisasi karena belum adanya juknis penyalurannya
8. Sampai dengan akhir Maret 2026 realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp1.619,90 miliar. Defisit ini lebih tinggi dari tahun lalu di periode yang sama yang surplus Rp596,43 miliar.

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

1. Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp4.346,39 miliar sebesar 13,35 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD tumbuh 52,74 persen (y-o-y) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 231,17 persen (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 20,23 persen (y-o-y), transfer antar daerah sebesar 375,04 persen, dan LLPDyS sebesar 101,10 persen (y-o-y).
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 12,15 persen yaitu Rp4.089,36 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (90,42 persen). Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 101,11 persen (y-o-y) yang dipengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 98,61 persen (y-o-y), belanja modal sebesar 108,75 persen (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 144,35 persen (y-o-y). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 91,23 persen (y-o-y)
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp257,03 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Maret 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp46,87 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Keadaan surplus tersebut mengindikasikan lambatnya penyerapan belanja oleh pemda. Namun atas data APBD tersebut, realisasi dari Pemerintah Kab. Kampar bulan Maret 2026 masih menggunakan data estimasi.

Kinerja Kredit Program Pemerintah

1. Kredit Program terus bertumbuh di tengah kelesuan belanja daerah, penyaluran kredit program diharapkan menjadi penyelamat bagi para pelaku usaha kecil di Riau. Penyaluran KUR Maret 2026 terealisasi Rp2.786,78 miliar (29,43 persen dari plafon KUR Tahun 2026) kepada 30.728 debitur (39,51 persen dari target 2026) yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp1.751,73 miliar kepada 19.050 debitur. Penyaluran KUR ini tumbuh sebesar 21,75 persen dengan rata-rata penyaluran s.d Maret 2026 sebesar Rp90,69 juta/debitur.
2. Sedangkan kabar yang menggembirakan juga datang dari pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyalurannya naik cukup signifikan sebesar 278,90 persen dibanding tahun lalu yang mencapai Rp142,11 miliar kepada 19.240 debitur, dengan ata-rata penyaluran sampai Maret 2026 mencapai Rp7,39 juta/debitur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha terkecil di Riau semakin mudah mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Pekanbaru, 23 Februari 2026

Perkembangan Perekonomian Riau sampai Akhir Bulan Januari 2026

1. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, ketegangan di Timur Tengah meningkat seiring hubungan AS dan Iran yang kian memanas dan dibentuknya Board of Peace oleh AS dan Indonesia menjadi salah satu anggota, pertumbuhan perekonomian Riau sampai Triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari periode tahun sebelumnya sebesar 4,94%, didominasi sektor Industri Pengolahan (30,45%), Pertanian (27,96%), dan Pertambangan (15,03%). Dari sisi pengeluaran PDRB didominasi Konsumsi Rumah Tangga (35,18%), Ekspor LN (30,65%), dan PMTB (30,04%).
2. Pertumbuhan Riau mengalami sedikit perlambatan dari triwulan sebelumnya, namun jauh lebih baik dari pertumbuhan Triwulan IV 2024 yang hanya 3,52%. Namun demikian, pertumbuhan lebih rendah daripada nasional (5,39%) karena sangat mengandalkan sumber daya alam (sawit, minyak, dan gas bumi, serta batubara) dengan industri pengolahan yang mengolah SDA tersebut menjadi barang setengah jadi.
3. Dengan harga CPO yang relatif masih tinggi meskipun lebih rendah dibanding di awal tahun 2025, didukung pulihnya bencana di provinsi yang bertetangga, pertumbuhan Triwulan I 2026 diprediksi akan tumbuh antara 4,7% - 5,2%.
4. Produksi migas yang dan batubara yang cenderung turun semakin menurunkan peran sektor Pertambangan dalam ekonomi Riau. Harga CPO yang tinggi namun lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya dan permintaan CPO di pasar internasional yang masih tinggi, tetap meningkatkan ekspor di Triwulan IV 5,58% (y-o-y) sehingga PDRB sisi Ekspor Luar Negeri meningkat sebesar 2,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Januari 2026 terjadi deflasi sebesar -0,45% (m-to-m), dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama penurunan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, buncis, angkutan udara, dan telur ayam ras, Hal ini terjadi diantaranya karena seiring pulihnya pasokan dari Sumatera Barat yang mulai pulih pasca bencana hidrologis.

 Perkembangan APBN Terkini

1. Sampai dengan 31 Januari 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.067,07 miliar atau terkontraksi sebesar 11,70 persen (y-o-y). Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi cukup dalam yaitu 35,43%  (y-o-y).
2. Pendapatan pajak pada awal tahun ini menunjukkan tren positif dengan tumbuh 15,42 persen (y-o-y) atau sebesar Rp1.373,78 miliar. Hal ini ditopang dari sektor PPh dan PPN yang masing-masing tumbuh 20,05 persen dan 24,31 persen (y-o-y). Namun perlu menjadi perhatian bahwasanya penerimaan PBB dan Pajak lainnya justru terkontraksi sebesar 129,27 persen serta 832,47%
3. Penerimaan Bea Cukai mengalami kontraksi sebesar 35,43% (y-o-y) atau senilai Rp595,41 miliar, menyusul turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85.89% dan 36,14%. Hal ini dipengaruhi karena turunnya tonase ekspor dan penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan bulan Januari tahun sebelumnya.
4. PNBP terealisasi Rp98,76 miliar atau tumbuh 21,67 persen (y-o-y). Hal ini karena naiknya PNBP Lainnya sebesar 31,07 persen, atau senilai 82,11 miliar.
5. Belanja negara mencapai Rp2.838,51 miliar atau tumbuh 40,50 persen (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan pertumbuhan 39,11 persen atau senilai Rp354,70 miliar seiring dengan tumbuhnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing mencapai 27,56 persen dan 105, 69 persen (y-o-y) atau senilai Rp266,81 miliar serta Rp86,74 miliar.
6. Sampai dengan akhir Januari 2026 realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp771,44 miliar. Defisit ini lebih tinggi dari tahun lalu di periode yang sama yang surplus Rp321,66 miliar.
7. Neraca Perdagangan periode Desember 2025 mengalami surplus USD2.019,67 juta dengan nilai ekspor USD2.158,82 juta naik 32,54% (m-to-m) dan nilai impor sebesar USD139,15 juta atau naik 36,50% (m-to-m). Secara kumulatif neraca perdagangan Riau s.d. Desember 2025 surplus USD19.729,20 juta. Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional pada Desember 2025 mencapai 8,19%. Fluktuasi harga CPO sangat mempengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS) ditingkat petani. NTP kembali naik menjadi 188,87 pada Januari 2025 setelah bulan sebelumnya mengalami penurunan.

  Perkembangan APBD Regional Riau Terkini (Portal DJPK, SIKRI, Dit.APK cutoff 10/2/2026)

1. Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.022,98 miliar sebesar 7,37% dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD tumbuh 62,70% (y-o-y) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 304,92% (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 35,06% (y-o-y) dan LLPDyS sebesar 611,35% (y-o-y), sedangkan transfer antar daerah belum terdapat
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76% yaitu Rp784,25 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (96,90%). Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 12,93% (y-o-y) yang dipengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,85% (y-o-y), belanja modal 2.268,91% (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 100% (y-o-y). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 99,98% (y-o-y).
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.238,73 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Januari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Namun atas detail data tersebut berpotensi akan terjadi perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum tercatat dalam sistem.
   
   

Kinerja Kredit Program Pemerintah

1. Penyaluran KUR Januari 2026 terealisasi Rp863,23 miliar kepada 10.087 debitur, penyaluran tumbuh sebesar 42% dan debitur 18,10% secara yoy. Rata-rata penyaluran s.d Januari 2026 sebesar Rp85,58 juta/debitur. Kinerja penyaluran KUR Jan 2026 mencapai 9,12% dari plafon KUR Tahun 2026 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 12,97% dari target.
2. Realisasi penyaluran UMi s.d. Januari 2026 sebesar Rp10,62 miliar kepada 1.461 debitur. Nilai penyaluran tumbuh sebesar 39,65% dan debitur juga tumbuh 15,49% secara yoy. Rata-rata penyaluran sampai Des 2025 mencapai Rp7,27 juta/debitur. Kinerja penyaluran UMi Januari 2026 sebesar 3,32% dari target penyaluran UMi yang dihitung dengan metode WACC sedangkan realisasi debitur mencapai 2,78%.

Pekanbaru, 20 November 2025

Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan November 2025

1. Konflik Thailand dan Kamboja akibat sengketa perbatasan, berpotensi mengganggu stabilitas kawasan AsiaTenggara. Bencana akibat perubahan iklim merupakan ancaman nyata, siklon tropis semakin sering terjadi dan semakin dekat ke kh Siklon Ditwah yang menghantam Banglades, Siklon Koto yang melanda Filipina dan Vietnam, sementara siklon Senyar membawa hujan deras di Indonesia (Sumatera), Malaysia,Thailand.
2. Selanjutnya, pada November 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,04 persen, inflasi juga terjaga rendah di 2,72 persen (yoy) dengan defisit sebesar Rp560 triliun atau setara 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, Oktober 2025, yang tercatat sebesar Rp470,97 triliun atau 2,02 persen dari PDB. Dari sisi perdagangan, Berdasarkan data dari BPS, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 66 bulan berturut-turut, sebesar US$35,88 miliar, atau naik US$10,98 miliar dibanding dengan periode yang sama tahun lalu.
3. Ekonomi Riau sampai dengan November 2025 atau triwulan III tahun 2025 tumbuh mencapai 4,98% (yoy). Neraca perdagangan di Riau untuk bulan November 2025 masih surplus sebesar US$ 1,6 miliar dengan ekspor sebesar US$ 1,77 miliar (tumbuh 11,62 persen dari bulan sebelumnya) dan impor sebesar US$ 158,70 juta (tumbuh 18,31 persen dibanding bulan sebelumnya).
4. Masyarakat Riau memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari pada nasional, hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan relatif lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31. Namun demikian, inflasi perlu diwaspadai karena kenaikan yang cukup tinggi pada Juli dan berlanjut hingga bulan September, walaupun terjadi deflasi di Oktober sebesar 0,06 persen (m-to-m) dan November sebesar 0,22 persen (m-to-m), inflasi tahunan di November telah melebihi target yaitu 4,27 persen (y-o-y). Perlu diwaspadai juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 4,16 persen di bulan Agustus dari sebelumnya 4,12 persen di bulan Februari. Kenaikan inflasi dan kenaikan TPT dapat mengancam naiknya tingkat kemiskinan yang di bulan Maret sudah turun di angka 6,16 persen.

Perkembangan APBN Terkini

1. Pendapatan negara mencapai Rp23.295,68 miliar (114,20 persen dari target) naik 24,35 persen (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Cukai yang tumbuh 349,31 persen (y-o-y). Pendapatan pajak sebesar Rp 13.568,83 miliar terkontraksi 8,49 persen (y-o-y) karena penurunan terjadi pada PPh sebesar 17,77 persen dan PPN sebesar 9,42 persen yang disebabkan besarnya restitusi. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian 217,13 persen (y-o-y) atau Rp499,30 miliar disebabkan kenaikan Bea Keluar sebesar 231,48 persen (y-o-y) karena kenaikan kolom tarif menjadi 7 dan tonase ekspor CPO meningkat dibanding tahun sebelumnya. PNBP terealisasi Rp1.227,54 miliar atau tumbuh 0,14 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan turunnya PNBP lainya sebesar 2,35 persen, sementara PNBP dari BLU meningkat 4,66 persen.
2. Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 18,32 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran di awal tahun. Hanya Pos Belanja Pegawai yang tercatat mengalami pertumbuhan 10,46 persen (y-o-y).​ Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 2,81 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp22.540,19 Pertumbuhan ini hanya disokong oleh pertumbuhan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 10,68 persen (y-o-y).​
3. Pada bulan November 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp5.853,23 miliar artinya pemerintah pusat menyalurkan lebih banyak dana ke Riau dibandingkan penerimaan yang dikumpulkan dari Riau. Defisit ini masih lebih rendah dari target yang mencapai Rp375,48 miliar.
4. Penyaluran KUR sampai dengan November 2025 terealisasi Rp8,83 triliun kepada 235 debitur, penyaluran terkontraksi sebesar 5,34 persen dan debitur terkontraksi 8,56 persen secara y-o-y. Rata-rata penyaluran s.d November 2025 sebesar Rp84,79 juta/debitur. Kinerja penyaluran KUR s.d November 2025 mencapai 88,59 persen dari plafon KUR Tahun 2025 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 95,04 persen dari target.
5. Realisasi penyaluran UMi s.d. November 2025 sebesar Rp387,11 miliar kepada 477 debitur. Nilai penyaluran tumbuh sebesar 40,28 persen dan debitur juga tumbuh 23,28 persen secara y-o-y. Rata-rata penyaluran sampai November 2025 mencapai Rp6,73 juta/debitur. Kinerja penyaluran UMi s.d November 2025 sebesar 159,18 persen dari target penyaluran UMi sedangkan realisasi debitur mencapai 124,95 persen​.​

  Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 295,68 miliar sebesar 69,37 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 10,31 persen (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada PAD sebesar 4,61 persen (y-o-y), penurunan pendapatan transfer sebesar 11,58 persen (y-o-y), dan penurunan transfer antar daerah sebesar 23,41 persen (y-o-y). Sedangkan LLPDyS tumbuh sebesar 47,65 persen (y-o-y). ​
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 62,24 persen yaitu Rp2329,01 miliar didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp19.044,79 miliar. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 19,88 persen(y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti penurunan belanja operasi sebesar 14,59 persen (y-o-y), belanja modal 47,01 persen (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 20,99 persen (y-o-y) karena kebijakan efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak.​
3. Meskipun demikian, APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp255,86 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan November 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp138,68 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Kondisi surplus ini lebih disebabkan realisasi belanja yang rendah, bukan karena penerimaan yang meningkat.

Isu Tematik

1. Bencana alam yang dialami oleh beberapa provinsi di Pulau Sumatera juga berdampak pada kondisi ekonomi di provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki komoditas unggulan yang dibutuhkan oleh provinsi-provinsi lainnya. Terkait potensi dampak ekonomi bagi masyarakat Riau diantaranya akan terjadi kekurangan supply hasil pertanian dan perkebunan yang selama ini tersedia dari wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Komoditas yang mulai naik di pasaran Riau antara lain beras, cabai merah, sayuran, buah-buahan, dan ikan. Sebagian besar stok komoditas tersebut dipasok dari pertanian dan perkebunan di Sumatera Barat yang kini mengalami kelumpuhan akses transportasi pada sebagian wilayahnya. Sedangkan pasokan dari Sumatera Utara terdampak akibat banjir besar yang merusak lahan pertanian perkebunan.
2. Rekomendasi terkait hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Riau mendorong Pemprov Riau dhi. Satker Dekon/ TP melakukakan percepatan belanja tertagging inflasi sehingga dapat membantu dalam pengendalian inflasi daerah. Kanwil DJPb Provinsi Riau turut mempromosikan potensi perekonomian Riau kepada stakeholder di berbagai diskusi ekonomi berdasarkan hasil Joint Reseacrh “Strategi Penguatan Agribisnis Ekspor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau” dan Laporan Analisis Peluang Investasi Daerah yang telah disusun.

 Isu Strategis Lokal

1. Kelangkaan BBM pada SPBU terutama solar di Jalan Lintas Sumatera di Riau sudah mulai terjadi sejak Bulan November dan berlanjut hingga akhir tahun, kejadian ini berulang setiap tahun. Hal ini menyebabkan kemacetan karena antrian truk meluber hingga ke jalan dan menyebabkan arus logistik barang kebutuhan masyarakat terganggu. Disparitas harga yang tinggi antara Solar dan Dexlite/Pertamina Dex menyebabkan kendaraan pribadi juga ikut mengkonsumsi solar. Di sisi lain, solar memiliki angka cetane yang rendah sehingga penggunaannya lebih menimbulkan polusi dibandingkan BBM non subsisdi. Rekomendasi terkait hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Riau mendorong Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM menyusun kajian mengenai dampak apabila subsidi solar dialihkan ke Dexlite dan penghapusan BBM solar yang sangat polusi dengan mengacu pada pengalaman penghapusan Premium RON 88.