Kendari, 31 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite Asset Liability Committee (ALCo) Regional dan Monitoring Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) periode Oktober 2025. Rapat yang berlangsung secara hybrid ini membahas kondisi ekonomi regional, realisasi APBN dan APBD, serta isu strategis fiskal di wilayah Sulawesi Tenggara.
Pertumbuhan ekonomi Sultra triwulan II-2025 mencapai 5,89 persen (y-on-y), ditopang sektor pertambangan dan konstruksi. Namun, inflasi yang tercatat 3,68 persen masih sedikit di atas target nasional, menandakan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Neraca perdagangan Agustus menunjukkan surplus USD 176,52 juta dengan peningkatan ekspor mencapai USD 278,46 juta.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara di Sultra mencapai Rp3,13 triliun atau 57,61 persen dari target, sedangkan belanja negara sebesar Rp17,67 triliun atau 67,59 persen. Penyaluran TKD mencapai Rp6,85 triliun (71%), namun masih di bawah ideal menjelang triwulan IV. Beberapa daerah seperti Kolaka dan Muna mencatat progres penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik yang cukup baik, meski sejumlah kabupaten masih menghadapi kendala teknis dan administratif.
Kinerja penerimaan perpajakan mengalami kontraksi, terutama di sektor administrasi pemerintahan dan industri pengolahan. Namun sektor pertambangan masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan pajak. Di sisi lain, realisasi PNBP melampaui target hingga 200 persen, terutama dari hasil lelang aset dan barang sitaan.
Local Expert dari Universitas Haluoleo, Syamsir Nur, menyoroti perlunya percepatan realisasi belanja pemerintah daerah serta pendampingan bagi koperasi desa dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan tekanan inflasi akibat pasokan pangan yang masih tergantung dari luar daerah.
Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya sinergi antara instansi vertikal Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan otoritas perpajakan untuk mempercepat penyerapan anggaran, penyelesaian isu pajak dana desa, dan optimalisasi belanja modal. Kolaborasi berkelanjutan diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara hingga akhir tahun 2025.
