Release 27 Oktober 2022
Selain kondisi pandemi COVID-19, kondisi geopolitik juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan. Kondisi geopolitik yang meningkat menyebabkan harga beberapa komoditas meningkat, termasuk energi dan pangan sehingga mempengaruhi tingkat inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan juga Neraca Ekspor Impor.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan UMKM dengan melaksanakan Program UMKM Financing Empowerment (U-FINE) yang merupakan bagian tidak terpisah dari program pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu yang berfokus pada penyediaan pembiayaan bagi UMKM.
Dalam rangka penguatan integritas para pegawai Kanwil DJPb Sulawesi Utara, telah dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi yg disampaikan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tingkat II Kanwil Sulut.
Beberapa Narasumber dan Peserta dari Pemerintah Daerah dan Desa berkumpul di kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Kotamobagu. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Maya Rumantir, anggota Komisi IV DPD RI, Ratih Hapsari, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Alfandi Pramandaru, Sub Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data Analisis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Indra Haira Jaya, Direktur Pengawasan BLU/D, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUMDes Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, dan Beligan Sembiring, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
Senin 17/10 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara menggelar acara Focus Group Discussion Kajian Fiskal Regional (KFR) periode triwulan III 2022, dengan tema: “Mengupas Dampak Kebijakan Kenaikan BBM terhadap Inflasi di Sulawesi Utara”, yang secara spesifik membahas mengenai pemantauan kondisi ekonomi, keuangan dan masyarakat terkait dampak kebijakan kenaikan BBM khususnya terhadap inflasi di daerah Sulawesi Utara.
Berita Terbaru
Tag Popular
