Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah, pada Hari Senin (20/11) kanwil Manado menyelenggarakan FGD (Forum Group Discussion) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengambil tema “Mensukseskan Pelaksanaan APBN secara Efektif, Efisien dan Pruden untuk APBN yang Kredibel dan Berkualitas”. FGD yang diselenggarakan di aula lantai 6 dan ruang rapat lantai II gedung GKN Prov. Sulut ini dihadiri oleh satker Insfrastruktur dan Non-Insfrastruktur yang memiliki capaian penyerapan kurang memuaskan hingga Oktober 2017.
FGD evaluasi pelaksanaan anggaran merupakan media yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharan c.q Kanwil DJPb untuk melakukan pembinaan pelaksanaan realisasi anggaran bersumber dari APBN di daerah. Tujuan dari acara ini adalah:
- Menggali permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Kementerian/Lembaga dan satuan kerja serta mencari solusi atas permasalahan pelaksanaan anggaran tersebut;
- Menyusun rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran Kementerian/lembaga dan satuan kerja di Provinsi Sulut;
- Membahas isu-isu strategis sekala nasional dan kewilayahan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran.
Dalam paparannya Kabid PPA1 Kanwil DJPb Prov Sulut menyampaikan mekanisme pengukuran Indikator kinerja setiap instansi serta hasil evaluasi kinerja bidang penyerapan anggaran anggaran hingga bulan Otober tahun 2017. Pada bagian akhir dilakukan diskusi untuk mendalami berbagai permasalahan yang dialami satker dalam pelaksanaan anggaran serta melakukan identifikasi pos-pos anggaran yang masih dapat dimaksimalkan sampai ankhir tahun anggaran.
Hasil Diskusi menunjukkan bahwa, terdapat empat cluster besar penyebab terjadinya penyerapan anggaran yang tidak mencapai target, antara lain: 1) kualitas perencanaan yang kurang bagus, hal ini terlihat dari banyaknya pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa yang terlambat serta adanya beberapa satker yang memperoleh DIPA pada pertengahan tahun; 2) tingkat pemahaman SDM Kementerian yang relatif rendah terkait mekanisme pengelolaan keuangan, sehingga beberapa satker masih mengalami kendala berupa kesalahan administrasi dan keraguan-raguan dalam pelaksanaan anggaran; 3) rendahnya tingkat kepatuhan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran, indikasinya tercermin dari banyaknya satker K/L yang terlambat mengajukan penyelesaian tagihan ke KPPN sehingga menimbulkan penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran; dan 4) faktor kondisi alam (cuaca) yang kurang mendukung dan bencana bencana alam, hal ini terutama berpengaruh terhadap proyek-proyek pembangunan fisik pemerintah.
Kontributor: Agus
