Manado, 4 Maret 2021.. Dibeberapa tempat seringkali kita jumpai adanya pejabat publik yang membuat kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemungkinan terjadinya hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya kepentingan pribadi maupun golongan yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak tertentu atau kegiatan yang menjadi tidak akuntabel dan berdampak pada unit kerja dan organisasi.
Memastikan seluruh pegawai dapat memahami konsep terkait konflik kepentingan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Kembali mengadakan Kegiatan Sosialisasi terkait Konflik Kepentingan dengan materi Pemetaan Potensi Konflik Kepentingan beserta prosedur penanganannya pada Unit Kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara daring maupun luring dengan harapan dapat menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan secara transparan dan efisisen tanpa mengurangi kinerja yang bersangkutan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, berkomitmen mencapai sasaran dalam penanganan konflik kepentingan yaitu tercapaianya tingkat kesalahan nol atau tidak ada pelanggaran yang berkaitan dengan konflik kepentingan dengan memastikan bahkwa kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan telah dapat diantisipasi melalui tindakan-tindakan pencegahan yang telah ditetapkan serta memastikan tidak adanya kejadiannya berulang melalui pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan secara berkala.
Dengan pelaksanaan kegiatan ini juga diharapkan komitmen dari seluruh pegawai serta pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas yang berpotensi untuk terjadinya konflik kepentingan, tutup Kepala Seksi Kepatuhan Internal.
