Manado, 23 Agustus 2024, Pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi risiko dan ketidakpastian, antara lain disebabkan oleh dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar & yield), eskalasi perang dagang
AS – Tiongkok, peningkatan fragmentasi dan proteksionisme, terbatasnya support kebijakan untuk pertumbuhan global, serta lemahnya prospek pertumbuhan global.
Di tengah tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja stabil yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro yang terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh solid 5,05% (yoy) pada triwulan II 2024, didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,93% (yoy) dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 3,95% (yoy) dari sisi produksi. Inflasi domestik pada bulan Juli terjaga di level 2,13% (yoy) atau -0,18% (mtm) dan 0,89% (ytd), didukung harga pangan yang semakin terkendali.
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 5,13% pada triwulan II TA 2024. Untuk tingkat inflasi, secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,13%. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama mengalami inflasi sebesar 4,03%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Juli 2024 naik 1,59 persen menjadi 114,82. Sejalan dengan NTP, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan dari 106,58 di bulan Juni ke 107,09 di bulan Juli 2024. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Juli 2024 berada di 62,75 Juta USD dan menunjukkan peningkatan dari bulan Juni yang berada pada 29,05 Juta USD.
Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp2.931,78 miliar atau 55,95% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 4,38% (yoy).
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Juli 2024 adalah sebesar Rp2,14 triliun atau telah terealisasi sebesar 54,9% dari target penerimaan tahun 2024.
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Juli 2024, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp37,41 miliar. Untuk periode bulan Juli 2024 penerimaan Cukai terealisasikan sebesar Rp1,94 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp4,27 miliar serta realisasi Bea Keluar sebesar Rp0,9 miliar.
Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 31 Juli 2024 adalah sebesar Rp755,06 miliar atau 62,4% dari target. Realisasi PNBP tumbuh 4,09% secara year on year dari periode yang sama tahun 2023.
Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 55,82% dari pagu, tumbuh 13,51% dengan nilai sebesar Rp13,07 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Pegawai telah terealisasikan 67,16% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 38,99%. Sampai dengan akhir Juli ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp10,14 triliun.
Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Juli 2024 telah disalurkan mencapai Rp7,75 triliun atau 57,7% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp5,56 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp881,8 miliar.
Sebagai kesimpulan, di tengah dinamika perekonomian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada kuartal II terjaga positif 5,13% didukung konsumsi yang terjaga kuat dan pertumbuhan investasi. Di samping itu, kinerja APBN hingga Juli 2024 on-track dengan Belanja Negara yang tumbuh cukup tinggi dan dijaga kualitasnya. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber atau countercyclical dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian.
