Manado, 25 September 2024, Pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi risiko dan ketidakpastian, antara lain disebabkan oleh dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar & yield), volatilitas harga minyak, instablitas politik di timur tengah, serta lemahnya prospek pertumbuhan global.
Di tengah tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja stabil yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro yang terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh solid 5,05% (yoy) pada triwulan II 2024, didukung konsumsi rumah
tangga yang tumbuh 4,93% (yoy) dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 3,95% (yoy) dari sisi produksi. Inflasi domestik pada bulan Agustus terjaga di level 2,12% (yoy) atau -0,03% (mtm) dan 0,87% (ytd), didukung harga pangan yang semakin terkendali.
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 5,13% pada triwulan II TA 2024.
Untuk tingkat inflasi, secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,12%. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama mengalami inflasi sebesar 4,29%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2024 turun 2,25 persen menjadi 112,24. Sejalan dengan NTP, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan dari 107,09 di bulan Juli ke 105,26 di bulan Agustus 2024. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Agustus 2024 berada di 43,31 Juta USD dan menunjukkan penurunan dari bulan Juli yang berada pada 62,78 Juta USD.
Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai
Rp3.415,8 miliar atau 61,5% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 5,71% (yoy).
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Agustus 2024 adalah sebesar Rp2,46 triliun atau telah terealisasi sebesar 57,7% dari target penerimaan tahun 2024.
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Agustus 2024, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp41,26 miliar. Sampai dengan bulan Agustus 2024 penerimaan Cukai terealisasikan sebesar Rp16,66 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp17,69 miliar serta realisasi Bea Keluar sebesar Rp6,9 miliar.
Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 31 Agustus 2024 adalah sebesar Rp913,36 miliar atau 75,19% dari target. Realisasi PNBP tumbuh 10,28% secara year on year dari periode yang
sama tahun 2023.
Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 62,85% dari pagu, tumbuh 9,81% dengan nilai sebesar Rp14,83 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Pegawai telah terealisasikan 69,29% dari
total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 46,6%. Sampai dengan akhir Agustus ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp11,41 triliun.
Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Agustus 2024 telah disalurkan mencapai Rp8,98 triliun atau 66,74% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp6,33 triliun dan disusul DAK Non Fisik
Rp1,16 triliun.
Sebagai kesimpulan, di tengah dinamika perekonomian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada kuartal II terjaga positif 5,13% didukung konsumsi yang terjaga kuat. Di samping itu, kinerja APBN hingga Agustus 2024 on-track dengan Belanja Negara yang tumbuh cukup tinggi dan dijaga kualitasnya. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber atau countercyclical dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian.
