Manado, 24 Maret 2025, Global dan Nasional: Isu geopolitik global dimana sistem multilateral mulai kabur dengan tendensi pada unilateral sehingga negara-negara cenderung mengambil kebijakan di luar rule base. Hal tersebut berdampak pada proteksionisme, perang tarif, kemunduran kerja sama ekonomi, sekaligus hilangnya konsensus ekonomi global. Selain itu, efek dari terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS menyebabkan Indonesia sebagai mitra dagang dengan Amerika Serikat harus siap memitigasi risiko dampak kebijakan tarif berupa volatilitas harga dan komoditas termasuk pasar keuangan, dan disrupsi rantai pasok. Namun demikian, dari sisi peluang, Indonesia dapat memanfaatkan peluang seperti relokasi atas rekonfigurasi rantai pasok global dan peluang kerjasama ASEAN dan BRICS yang lebih kuat.
Regional Sulawesi Utara: di tengah tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja stabil yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro yang terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh solid 5,02% (yoy) pada triwulan IV 2024, didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,6% (yoy) dari sisi produksi, Pembentukan Modal Tetap Bruto yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 5,48%, sementara dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 44,38%. Tingkat inflasi domestik pada bulan Februari 2025 berada di level -0,15% (yoy) atau 0,53% (mtm) dan -1,62% (ytd), didukung harga pangan yang semakin terkendali.
Kondisi perekonomian di kawasan Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan penguatan seiring dengan peranan fiskal sebagai shock absorber dan tetap kuatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 5,59% pada triwulan IV TA 2024. Untuk tingkat inflasi di Sulawesi Utara pada Februari tahun 2025 ditutup dengan mencatatkan tingkat deflasi pada level -0,15% yoy. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Februari 2025 naik 4,14% menjadi 124,61. Namun, Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tercatat mengalami penurunan sebesar -1,72% dari 109,34 di bulan Januari 2025 ke 107,46 di bulan Februari 2025. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Februari 2025 melanjutkan tren surplus dengan kinerja neraca perdagangan surplus 80,11 Juta USD.
Selanjutnya, dari sisi pemerintah, APBN tetap menjadi shock absorber dampak dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi di tingkat global, sekaligus sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Atas pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan telah terealisasi sebesar Rp510,78 miliar atau 9,90% dari target yang telah ditetapkan.
Di Sulawesi Utara, pendapatan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara dalam APBN. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan 28 Februari tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp352 miliar atau telah terealisasi sebesar 9,72% dari target penerimaan perpajakan tahun 2025.
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Februari 2025, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp22,18 miliar. Sampai dengan akhir Februari 2025 penerimaan Cukai terealisasikan sebesar Rp3,3 miliar, Bea Masuk sebesar Rp3,90 miliar, dan realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp14,9 miliar.
Komponen pendapatan negara lainnya adalah PNBP. Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 28 Februari 2025 adalah sebesar Rp146,91 miliar atau 9,95% dari target.
Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 13,72% dari alokasi/pagu dengan nilai realisasi sebesar Rp2.728,79 miliar. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Secara serapan belanjanya, Belanja Pegawai terealisasikan 13,14% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Barang terealisasikan 7,54%. Sampai dengan 28 Februari 2025, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp2.218,01 triliun.
Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Februari 2025 telah disalurkan Rp2.118,20 miliar atau 15,69% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan nilai realisasi Rp1.725,79 miliar dan disusul DAK Non Fisik dengan realisasi Rp295,95 miliar.
Dapat disimpulkan, di tengah dinamika ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada kuartal IV terjaga positif 5,59% yoy dimana peran sentral fiskal melalui APBN dan APBD di Sulawesi Utara sebagai shock absorber tekanan yang muncul untuk melindungi masyarakat dan menjadi katalisator untuk menjaga stabilitas ekonomi di sepanjang tahun 2025.
