Jl. Khatib Sulaiman No. 3 Padang

Informasi Publik

Informasi Publik

Layanan selama Cuti Bersama Hari Raya idul Fitri 1445 H

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-1/MK.1/2024 tentang Jam Kerja Selama Bulan Ramadan 1445 Hijriah dan Hari Libur Nasional serta Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka LAYANAN TATAP MUKA di lingkungan Kementerian Keuangan DITUTUP untuk sementara waktu. dari tanggal 8 April s.d. 15 April 2024. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Anda tetap dapat mengakses layanan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui beberapa saluran berikut ini.

Call Center 14090

Email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Portal web hai.kemenkeu.go.id

 

Web Chat HOT

Akses chat dapat melalui:

hai.kemenkeu.go.id (HAI) 

djpb.kemenkeu.go.id (DJPb) 

spanint.kemenkeu.go.id (OMSPAN)

monsakti.kemenkeu.go.id (SAKTI) 

 

HAI CSO 

spanint.kemenkeu.go.id (khusus bagi satker yang ingin menyampaikan permasalahan ke KPPN mitranya, tiket disampaikan melalui OMSPAN)

 

Media Sosial HAI DJPb

facebook @hai.djpb

instagram @hai.djpb

twitter @haidjpb

 

Whatsapp 0878-7711-4090

Informasi Publik

1. Kementerian Keuangan selaku badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan.

2. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b. mudah dipahami; dan
c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.  
               
3. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan disebarluaskan diantaranya melalui:
a. papan pengumuman;
b. situs web PPID dan/ atau situs web resmi lain di lingkungan Kementerian Keuangan;
c. media sosial PPID dan/ atau media sosial resmi lain di lingkungan Kementerian Keuangan;
d. Portal Satu Data Indonesia; dan
e. aplikasi berbasis teknologi informasi.

4. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

5. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

Sumber: Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Informasi Publik

A. Informasi tentang profil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang meliputi:

1. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak Lihat
2. Struktur Organisasi Lihat
3. Gambaran Umum Satuan Kerja Lihat
4. Profil Singkat Pejabat Struktural Lihat
5. Tugas dan Fungsi Lihat
6. Visi dan Misi Lihat
7. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke  Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diumumkan (dapat diakses pada profil masing-masing pejabat) Lihat

 B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang meliputi:

1. Matrik program, kegiatan dan target 
  a. Rencana Kerja Lihat
  b. Rencana Strategis Lihat
  c. Peta Strategi Lihat
2. Informasi tentang program strategis  
  a. Ringkasan Program dan Kegiatan Lihat
  b. Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang berjalan Lihat
  c. Ringkasan Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan Lihat
2. Agenda Penting terkait Pelaksanaan tugas Lihat
3. Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat Lihat
4. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum Lihat
5. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian Keuangan Lihat

 C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya Lihat

D. Ringkasan Laporan Keuangan Lihat

E. Ringkasan Laporan akses informasi Publik Lihat

F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik Lihat

G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi, meliputi:

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Informasi Publik Lihat
2. Prosedur Pengajuan Keberatan Lihat
3. Prosedur Pengajuan Sengketa Informasi Lihat

H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan Lihat

I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, meliputi:

1. Pengumuman Tender Kementerian Keuangan Lihat
2. Database Hasil Pengadaan Langsung pada Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) Lihat
3. Daftar Pengadaan Kementerian Keuangan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lihat
4. Rencana Umum Pengadaan Kementerian Keuangan Lihat

J. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik, meliputi:

1. Keadaan Kebakaran di Kementerian Keuangan Lihat
2. Keadaan Gempa Bumi dan Tsunami di Kementerian Keuangan Lihat

 K. Informasi Mengenai Keuangan Negara Lihat

L. Informasi tentang Ketenagakerjaan Lihat

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No.3, Padang Sumatera Barat 25173
Call Center: 14090
Tel: (0751) 7059966 Fax: (0751) 7051020

IKUTI KAMI

Search