Sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Standar ini bertujuan untuk memberikan kepastian atas hak dan kewajiban para pihak serta menjadi pedoman dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, efektif, dan berkualitas bagi para pengguna layanan.

Salah satu bagian dari Surat Keputusan tersebut adalah Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang terdiri 12 jenis pelayanan, sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM LS dan Non-LS
2. Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum (BLU)
3. Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsug (SP3HL)
4. Pengesahan Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HLBJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL- BJS)
5. Layanan Konsultasi Stakeholder
6. Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak
7. Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak
8. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
9. Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
10. Persetujuan Pembukaan Rekening
11. Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
12. Penerbitan Bukti Validasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)Bendahara

Untuk mengunduh KEP-83/PB/2025, klik tautan berikut: UNDUH KEP-83/PB/2025 

Oleh: M. Haerul Anam

(Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir KPPN Bantaeng

Pendahuluan

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) telah memasuki tahun ketiga penerapannya. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan sebagai solusi atas berbagai persoalan dalam proses pencairan anggaran di akhir tahun, yang sebelumnya masih menggunakan skema penjaminan melalui garansi bank.

Dalam praktek sebelumnya, penjaminan pelaksanaan pekerjaan melalui garansi bank digunakan untuk mengakomodasi penyelesaian pekerjaan yang diperkirakan selesai setelah tanggal SPM LS Kontraktual terakhir sampai dengan 31 Desember. Skema ini diperlukan karena secara prinsip, pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak diperkenankan dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menegaskan bahwa pembayaran sebelum barang dan/atau jasa diterima hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus disertai dengan jaminan. Dengan demikian, penggunaan garansi bank pada masa tersebut menjadi instrumen pengamanan negara atas pembayaran yang dilakukan sebelum pekerjaan sepenuhnya diselesaikan.

Pengaturan mengenai penggunaan jaminan tesebut kemudian secara detil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima. Penggunaan jaminan dalam prakteknya masih mengandung risiko adanya kerugian negara akibat pemalsuan bank garansi, ketidakvalidan data bank garansi, keterlambatan klaim, dsb. Oleh karena itu maka perlu penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan bank garansi sebagai jaminan pembayaran akhir tahun.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023

Dalam rangka penyempurnaan mekanisme pembayaran di akhir tahun anggaran tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran. Dalam PMK tersebut diatur pembukaan satu rekening untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember TA berkenaan. Selain itu, RPATA juga digunakan untuk menampung dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya.  

Penerapan mekanisme RPATA ini pada dasarnya menjawab persoalan risiko potensi kerugian negara yang sebelumnya penggunaan jaminan berupa garansi bank. Disamping itu, memberikan kepastian bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga untuk melakukan pembayaran barang dan/atau jasa kepada penyedia setelah prestasi pekerjaan diterima.

Pembayaran tagihan negara melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Dalam mekanisme ini, satuan kerja menyampaikan perintah pembayaran kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah dengan menggunakan tiga jenis Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu SPM RPATA Penampungan, SPM RPATA Pembayaran, dan SPM RPATA Penihilan. Tahap awal dimulai dengan pengajuan SPM RPATA Penampungan oleh satuan kerja. Nilai yang diajukan mencerminkan sisa pekerjaan yang diperkirakan masih akan diselesaikan oleh penyedia hingga berakhirnya masa kontrak atau masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Atas pengajuan tersebut, KPPN kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) RPATA Penampungan.

Selanjutnya, dana sesuai dengan nilai belanja yang tercantum dalam SPM RPATA Penampungan dipindahkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampungan RPATA. Dana yang telah ditempatkan dalam rekening tersebut akan tetap tersimpan sampai dengan satuan kerja mengajukan proses pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa kepada KPPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

• pekerjaan telah dinyatakan selesai sepenuhnya atau mencapai 100 persen;
• masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak telah berakhir, meskipun pekerjaan belum seluruhnya diselesaikan; atau
• masa pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan telah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan Kebijakan dari PMK 109 Tahun 2023

              Penerapan kebijakan baru ini pada praktiknya masih perlu dilakukan penyempurnaan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan audit atas pelaksanaan kebijakan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan. Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan sekaligus menggantikan PMK 109 Tahun 2023. Adapun substansi perubahan yang diatur dalam PMK 84 Tahun 2025 dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Penutup

Penyempurnaan kebijakan RPATA melalui PMK Nomor 84 Tahun 2025 menegaskan upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBN, khususnya pada akhir tahun anggaran. Penyesuaian regulasi ini tidak hanya merespons temuan dan rekomendasi BPK, tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas, kepastian hukum, dan pengendalian risiko fiskal. Ke depan, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan sinergi antara satuan kerja, KPPN, serta unit pengelola anggaran lainnya, sehingga mekanisme RPATA dapat berjalan efektif, tertib, dan berorientasi pada hasil.

Jika kita mendengar tentang penerimaan negara, maka sebagian besar orang mungkin akan berpikir tentang pajak. Memang pajak adalah sumber penerimaan negara utama saat ini, namun bukan satu-satunya loh! Selain pajak, ada pula yang dinamakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, kali ini kita akan bahas apa dan bagaimana peran PNBP dalam menunjang APBN negara kita.

PNBP merupakan salah satu dari tiga komponen penerimaan negara selain pajak dan hibah. Kalau kita menggambarkan PNBP itu dalam kehidupan sehari-hari atau keuangan pribadi, maka PNBP itu seperti salah satu penerimaan sampingan selain gaji pokok yang diterima. Misalkan nih, ada bapak, ibu, dan anak. Maka dalam keuangan rumah tangga tersebut, gaji atau penerimaan utama diperoleh dari gaji si Bapak. Sedangkan penerimaan sampingan dari hasil jualan si Ibu. Kalau hibah, itu mungkin ibarat warisan dari orang tua atau kakeknya. Gimana, sekarang ada gambaran sedikit kan tentang PNBP?

PNBP adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan, dan kita yang membayar PNBP akan mendapat manfaat langsung ataupun tidak langsung. PNBP juga dibayarkan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang dimiliki oleh negara. Kita juga harus tahu apa yang menjadi landasan hukum pelaksanaan PNBP di negara kita. Landasan utamanya adalah undang-undang PNBP Nomor 9 Tahun 2018, dan ada empat lagi undang-undang yang menjadi turunan dari undang-undang tersebut. Pungutan yang sudah diterima oleh pemerintah tersebut merupakan penerimaan pemerintah pusat. Sedikit berbeda dengan retribusi, untuk retribusi menjadi bagian penerimaan pemerintah daerah

Nah, mungkin ada yang nanya nih, PNBP diperoleh dari apa aja sih? Yuk kita langsung bahas lebih dalam! Kalau sobat semua membayar biaya pembuatan SIM, biaya perpanjangan STNK, atau pembuatan surat keterangan berkelakuan baik di kepolisian, itu kan ada biaya dan tarifnya. Tarif yang kita bayarkan dan uang yang kita setorkan tersebut akan masuk ke pemerintah pusat sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi bukan buat polisinya loh! Lalu untuk sobat sekalian yang statusnya masih mahasiswa, tentu kalian membayar uang kuliah tunggal (UKT), khususnya di kampus-kampus negeri. Uang pembayaran UKT tersebut juga merupakan PNBP. Kemudian bagi para pasangan yang merencanakan pernikahan, lalu mendaftarkan diri di KUA, tentu ada biaya yang dikeluarkan dalam proses pengurusannya. Biaya yang dibayarkan di KUA itu termasuk PNBP juga. Contoh yang lain lagi, seperti jasa layanan kesehatan yang kita bayarkan di rumah sakit pemerintah, layanan jasa pelabuhan, layanan jasa bandara, dll. Jadi sebenarnya banyak sekali sumber-sumber PNBP jika ditelusuri lebih jauh lagi.

Lantas dari sekian banyak sumber PNBP yang masuk ke kas negara, dari sektor mana saja sih kontribusi tersebut berasal? Nah, secara umum ada 5 komponen yang menyumbang total realisasi PNBP. Pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang berasal minyak bumi dan gas bumi. Kedua, PNBP SDA nonmigas antara lain dari minerba, kehutanan, perikanan, dll. Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND), misalnya dari  setoran dividen BUMN. Keempat, pendapatan PNBP lainnya yang biasa kita temukan pada layanan K/L, seperti layanan administrasi hukum, perizinan tenaga kerja asing, dan layanan kepolisian. Dan yang kelima, berasal dari Pendapatan BLU seperti pendapatan layanan kereta api, pendidikan, kesehatan dan pemberian hak paten.

Melalui paparan singkat di atas, kita bisa melihat kontribusi PNBP terhadap APBN tidak bisa dianggap sebelah mata, meskipun harus diakui porsi penerimaannya masih jauh tertinggal jika dibandingkan penerimaan pajak. Dari data realisasi penerimaan negara 10 tahun terakhir, dapat terlihat bahwa PNBP terus mengalami tren peningkatan. Artinya fungsi PNBP dari sisi fungsi budgetary cukup signifikan dalam menyumbang pundi-pundi pendapatan negara yang dikelola dengan mekanisme APBN.

Secara khusus dalam dua tahun terakhir pasca pandemi, kinerja PNBP negara kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa loh! Realisasi PNBP tahun 2022 menunjukkan angka Rp588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022, tumbuh 28,3% dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp458,5 triliun. Pada saat ekonomi pulih, negara juga mulai memulihkan seluruh penerimaan negara. Pada saat komoditas mengalami booming, kita juga melakukan pengumpulan penerimaan negara dari kenaikan komoditas. Ini kita gunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Jadi gimana sobat, sudah mulai ngerti kan apa itu PNBP dan bagaimana kontribusinya bagi APBN? Semoga bisa menambah wawasan kita ya. Di seri edukasi keuangan berikutnya, kita akan berbagi cerita lebih jauh soal bagaimana penerimaan negara tersebut dibelanjakan untuk berbagai hal, seperti peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dll. Semoga bermanfaat!

Pendahuluan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bantaeng secara konsisten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai instrumen evaluasi kinerja layanan sekaligus sarana untuk menangkap persepsi dan harapan pengguna layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh KPPN Bantaeng. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Hasil Survei

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan dengan melibatkan 26 responden yang merupakan pengguna layanan KPPN Bantaeng. Responden berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, dengan mayoritas merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun jenis layanan yang digunakan oleh responden meliputi:

• Layanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 25 responden (59,52%);
• Layanan Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak sebanyak 3 responden (7,14%);
• Layanan Konsultasi Stakeholder sebanyak 4 responden (9,52%);
• Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) sebanyak 1 responden (2,38%);
• Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebanyak 4 responden (9,52%);
• Persetujuan/Penolakan permintaan Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebanyak 3 responden (7,14%);
• Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak sebanyak 2 responden (4,76%).

Berikut tabel hasil pengolahan survei:

Hasil survei menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan pada berbagai indikator penilaian, antara lain:

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,88, mencerminkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari pengguna layanan;
• Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 4,92, yang menunjukkan bahwa layanan KPPN Bantaeng dinilai bersih dari praktik korupsi, diskriminasi, dan kecurangan;
• Indeks Kepuasan terhadap Sarana, Prasarana, dan Sistem Layanan sebesar 4,88, menggambarkan fasilitas dan sistem layanan yang memadai, modern, serta mudah diakses;
• Indeks Kepuasan Secara Umum sebesar 4,88, menegaskan bahwa kualitas layanan KPPN Bantaeng secara keseluruhan mendapatkan penilaian yang sangat positif.

Tindak Lanjut dan Komitmen Peningkatan Layanan

Meskipun hasil survei menunjukkan kinerja yang sangat baik, KPPN Bantaeng tetap mencermati beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan, antara lain terkait tarif layanan, waktu penyelesaian layanan, serta efektivitas media pengaduan. Masukan dan saran konstruktif dari masyarakat menjadi landasan penting bagi KPPN Bantaeng dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan inovasi layanan ke depan.

KPPN Bantaeng berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan berbasis data, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta menghadirkan layanan yang semakin cepat, responsif, dan profesional. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi seluruh pengguna layanan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini. Bersama-sama, mari kita wujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel demi kemakmuran bersama.

Penulis : Jusman

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA secara keseluruhan terdiri dari 7 (tujuh) indikator penilaian ditambah satu indikator dispensasi SPM yang menjadi pengurang nilai IKPA.

Pada periode Bulan Mei tahun 2025 nilai IKPA KPPN BUN meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nilai IKPA bulan Mei tahun 2025 sebesar 99,96 dan IKPA bulan Mei 2024 sebesar 97,80. Berikut data perbandingan nilai IKPA per indikator :

Data dari Aplikasi Om span

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa pada Mei tahun 2024 terdapat 4 (empat) indikator yang tidak mendapat nilai maksimal yaitu penyerapan anggaran, penyelesasian tagihan, pengelolaan UP dan TUP serta capaian output. Namun pada Mei 2025, hanya indikator pengelolaan UP dan TUP yang tidak mendapatkan nilai maksimal, mendapatkan nilai sebesar 99,63. Dari hasil analisa data Omspan per Mei 2025, untuk indikator pengelolaan UP dan TUP terdapat 2 (dua) komponen penilaian yaitu pengelolaan UP TUP tunai dengan bobot 90% dari nilai indikator dimana terdiri dari 3 (tiga) sub komponen penilaian yaitu ketepatan waktu GUP, persentase GUP disebulankan, dan setoran TUP serta komponen UP KKP dengan bobot 10% dari niali indikator secara keseluruhan. Untuk komponen UP KKP mendapatkan nilai 100, namun untuk komponen pengelolaan UP TUP tunai mendapatkan nilai sebesar 99,59 dengan rincian sebagai berikut :

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa pada komponen UP TUP tunai terdapat 2 (dua) sub komponen yang tidak maksimal yaitu ketepatan waktu sebesar 99,40 dan persentase GUP disebulankan sebesar 99,56. Hal ini disebabkan karena beberapa Satuan Kerja masih terlambat melakukan pertanggungjawaban UP dan TUP dan Satuan Kerja melakukan pertanggungjawaban UP tidak memperhatikan proporsi GUP dari nilai UP yang telah dimintakan sebelumnya serta jarak antara satu GUP dengan GUP berikutnya.

Hal ini menjadi perhatian kami, agar kedepan nilai IKPA KPPN Bantaeng selaku BUN bisa lebih meningkat lagi khususnya untuk indikator yang nialinya belum maksimal.

Melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Satuan Kerja yang telah berusaha semaksimal mungkin menjaga niali IKPA masing-masing agar tetap maksimal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala atau hambatan, sehingga ke depannya diperlukan suatu koordinasi yang lebih intensif lagi agar kendala atau hambatan tersebut dapat diatasi.

Capaian Output merupakan satu-satunya indikator pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran pada pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kinerja dan mempunyai proporsi nilai terbesar yaitu sebesar 25% dari nilai total Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Penilaian Capaian Output sudah berjalan selama 6 (enam) tahun dimulai sejak Tahun 2019. Dalam penilaian Capaian Output terdapat 2 (dua) komponen yaitu ketepatan waktu sebesar 30% dan capaian relisasi output sebesar 70%. Ketepatan waktu diukur dari penyampaian realisasi capaian output Satuan Kerja yang dilakukan oleh Operator Komitmen Aplikasi SAKTI paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya. Sedangkan capaian realisasi output diukur berdasarkan perbandingan realisasi capaian output dengan target yang telah ditentukan oleh Satuan Kerja. Monitoring penilaian capaian output dapat diakses oleh Satuan Kerja pada Aplikasi Om SPAN yang dapat diakses pada spanint.kemenkeu.go.id menggunakan username dan password masing-masing satker pada menu Monev PA.

Pada tahun 2024 terdapat reformulasi IKPA dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Khusus untuk indikator capaian output tata cara penilaiannya masih tetap hanya saja proporsi nilai terhadap nilai IKPA secara keseluruhan bertambah dari 20% menjadi 25%, penambahan 5% itu berasal dari proporsi indikator dispensasi SPM. Dispensasi SPM dikeluarkan sebagai salah satu indikator IKPA namun tetap menjadi pengurang nilai IKPA Satuan Kerja dengan formula terbaru.

Pada perhitungan Capaian Output Triwulan IV khususnya Bulan Desember tahun 2024 disamping terdapat proses konfirmasi data secara system juga terdapat proses bisnis terbaru terkait dengan capaian output. Proses bisnis tersebut yaitu ditambahkannya menu validasi capaian output. Dalam proses validasi capaian output terdapat 8 (delapan) variabel yang diterapkan pada aplikasi Om Span. Berdasarkan proses validasi tersebut terdapat 2 (dua) kondisi data yaitu data valid dan data tidak valid. Apabila semua RO sudah valid dan berstatus terkonfirmasi maka akan masuk pada penilaian indikator capaian output, namun apabila masih terdapat data yang tidak valid maka Satuan Kerja dapat melakukan perbaikan penginputan data capaian output pada aplikasi Sakti user operator komitmen kemudian mengirimkan ulang atau melakukan konfirmasi data yang tidak valid tersebut pada aplikasi Om SPAN. Konfirmasi data dimaksud dilakukan dengan mengisi keterangan/penjelasan atas data capaian output yang tidak valid. Atas pengisian keterangan/penjelasan data capaian output itu, KPPN melakukan konfirmasi data dimana terdapat 3 (tiga) hasil yaitu:

1. KPPN menyetujui isian PCRO/RVRO beserta keterangan/penjelasan yang disikan oleh Satuan Kerja dan data dianggap valid.
2. KPPN menyetuji isian PCRO/RVRO namun menolak isian keterangan/penjelasan. Kemudian satker melakukan konfirmasi ulang dengan memperbaiki pengisian keterangan/penjelasan.
3. KPPN menolak pengisian PCRO/RVRO beserta keterangan/penjelasan.

Dalam hal terjadi penolakan tersebut, maka Satuan Kerja melakukan perbaikan data pengisian capaian output pada Aplikasi Sakti dan mengirimkan ulang.

Delapan variabel atau kode data tidak valid antara lain: 

Kemudian pada tahun 2025, penyampaian/pelaporan capaian output Satuan Kerja tidak dapat dilakukan sesuai dengan aturan waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5 Tahun 2024 yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya. Hal ini disebabkan karena belum selesainya proses assessment RO (Rincian Output) pada level eselon I Satuan Kerja. Untuk itu berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-72/PB.2/2025 tanggal 14 Maret 2025, maka untuk pelaporan capaian output diatur sebagai berikut:

1. Pelaporan data target/proyeksi capaian output Triwulan I dan Triwulan II disampaikan paling lambat 30 April 2025. Untuk target/proyeksi Triwulan III dan IV dapat dimutakhirkan dengan batas waktu sampai dengan hari kerja ke sepuluh awal triwulan.
2. Pelaporan data realisasi capaian output Bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2025 disampaikan paling lambat 30 April 2025. Untuk bulan April dan seterusnya disampaikan paling lambat hari kerja ke lima bulan berikutnya.