Halo para mitra kerja KPPN Benteng, berikut ini disampaikan data realisasi APBN 2021 lingkup KPPN Benteng s.d. 31 Januari 2021, secara total terealisasi Rp5.700.661.184 atau 1,49% dari total pagu.
Treasury Chapter Benteng 155
Halo para mitra kerja KPPN Benteng, berikut ini disampaikan data realisasi APBN 2021 lingkup KPPN Benteng s.d. 31 Januari 2021, secara total terealisasi Rp5.700.661.184 atau 1,49% dari total pagu.
Hari ini (2021/02/25) KPPN Benteng, KPP Pratama Bulukumba, dan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan penandatanganan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) Pajak Pusat atas Beban APBD Semester II Tahun 2020.
Selayar – Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang bagi pengelolaan APBN. Hal itu disebabkan tahun 2020 merupakan tahun pertama terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia yang tidak pernah diprediksi sebelumnya yang terjadi sejak Maret 2020. Covid-19 yang berbahaya dan sangat menular memaksa pemerintah melakukan pembatasan sosial bahkan terkadang berskala besar yang menyebabkan aktivitas perekonomian terganggu. Berbagai kebijakan baru di bidang fiskal dan moneter dilakukan oleh pemerintah sebagai countercyclical policy terhadap dampak pandemi. APBN tahun anggaran 2020 mengalamai dua kali perubahan dan dilakukan pelebaran defisit melampaui yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu 3%. Pemerintah melakukan realokasi dan refocusing anggaran dengan memprioritaskan program pencegahan dan penanganan dampak pandemi covid-19.
Pandemi covid-19 telah memberikan tekanan yang sangat berat pada perekonomian nasional. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat maupun perekonomian nasional. Menteri Keuangan memprediksi untuk kuartal III perekonomian Indonesia akan berada di kisaran minus 2,9% hingga minus 1%. Artinya perekonomian nasional akan mengalami pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut setelah pada kuartal II terkontraksi hingga minus 5,32% sehingga secara teknis Indonesia akan memasuki resesi ekonomi.
Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan dukungan fasilitas pembiayaan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengapa dukungan pembiayaan bagi UMKM penting? Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% dari total PDB dan mampu menyerap hingga 80% tenaga kerja. Salah satunya melalui program pembiyaan bagi usaha ultra mikro atau biasa disebut UMi. Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 20 juta ruiah per nasabah.
Benteng – KPPN Benteng menggelar rapat koordinasi pengelolaan APBN di akhir tahun 2020 dengan satuan kerja bertempat di Aula Sapolohe,Rabu (16/12).
Dalam kondisi New Normal ini, KPPN Benteng tetap rutin melaksanakan kegiatan One Day One Information (ODOI) dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan pengukuran suhu ke seluruh pegawai untuk memastikan kondisi kesehatan. Pelaksanaan ODOI juga tetap menerapkan physical distancing.