Pembayaran Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP/TUP) dalam Mekanisme Pembayaran APBN

Oleh: Miftahul Khoiri
Pembina Teknis Perbendaharaan Mahir pada KPPN Jakarta VII

Sebagai pengelola keuangan negara, pemahaman mengenai tata cara pencairan dana bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian vital dari Manajemen Kas yang efektif. Sesuai dengan mandat PMK Nomor 62 Tahun 2023, setiap rupiah pengeluaran negara harus dikelola secara tertib, efisien, dan transparan untuk meminimalisir risiko idle cash pada bendahara serta memastikan efektivitas belanja.

1. Prinsip Utama Pembayaran Negara: Prioritas LS

Dalam pelaksanaan APBN, Bendahara Negara telah menetapkan arah kebijakan yang tegas. Berdasarkan Pasal 210 ayat (1) PMK 62/2023, mekanisme pembayaran negara wajib diprioritaskan menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada penerima hak.

Mekanisme UP/TUP hanyalah sebuah "ruang fleksibilitas" atau pengecualian yang digunakan jika mekanisme LS tidak mungkin dilakukan. Sebagai praktisi perbendaharaan, tugas utama kita adalah mendorong transaksi melalui Pencairan Dana via Kuasa BUN secara langsung untuk menjamin dana tepat sasaran dan tepat waktu.

2. Memahami Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

Berdasarkan Pasal 1 angka 120 PMK 62/2023, Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada pihak yang berhak (seperti penyedia barang/jasa, penerima gaji, atau dalam kondisi tertentu ke Bendahara Pengeluaran) melalui penerbitan SPM-LS.

Kriteria pekerjaan yang WAJIB menggunakan mekanisme LS:

• Pekerjaan Kontraktual: Segala pengadaan yang didasarkan pada perjanjian formal berupa Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian.
• Belanja Pegawai: Pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium tetap.
• Pendaftaran Data Kontrak: Sesuai PER-58/PB/2013, setiap komitmen kontraktual wajib didaftarkan sebagai "Data Kontrak" ke KPPN untuk dicatat dalam database SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Pendaftaran ini secara sistem mengunci pembayaran agar wajib melalui mekanisme LS.

3. Mengenal Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Uang Persediaan (UP) didefinisikan oleh Pasal 1 angka 122 PMK 62/2023 sebagai uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai operasional sehari-hari Satker. Jika terdapat kebutuhan sangat mendesak dalam satu bulan yang melampaui sisa UP, Satker dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 66 ayat (1) PP 45/2013, penggunaan UP/TUP dibatasi hanya untuk kondisi berikut:Pengeluaran yang sifatnya tidak dapat direncanakan sebelumnya.

• Jumlah pengeluaran relatif kecil (ritel).
• Keperluan harian perkantoran (contoh: BBM, Alat Tulis Kantor).
• Pertimbangan efektivitas dan efisiensi karena tidak mungkin/praktis dilakukan via LS langsung oleh Kuasa BUN kepada rekanan.

4. Matriks Perbandingan: LS vs. UP/TUP

5. Pedoman Praktis Pemilihan Berdasarkan Bentuk Kontrak dan Nominal

Berdasarkan Perpres 46/2025 dan penegasan S-501/KPN.1207/2026, pemilihan mekanisme harus merujuk pada bentuk dokumen pengadaan:

• WAJIB MEKANISME LS (Apapun Nominalnya):
• Jika dokumen berupa Surat Perintah Kerja (SPK). Batasan nominal SPK adalah:
• Jasa Konsultasi: s.d. Rp100.000.000.
• Barang/Jasa Lainnya: > Rp50.000.000 s.d. Rp200.000.000.
• Pekerjaan Konstruksi: s.d. Rp400.000.000.
• Jika dokumen berupa Surat Perjanjian (Nilai di atas Rp200 Juta untuk Barang/Jasa, di atas Rp400 Juta untuk Konstruksi, atau di atas Rp100 Juta untuk Konsultasi).
• PERINGATAN TEKNIS: Seluruh pekerjaan yang menggunakan SPK atau Surat Perjanjian tidak dapat dibayarkan menggunakan UP/TUP.
• DAPAT MENGGUNAKAN UP/TUP (Fleksibilitas):
• Bukti Pembelian/Pembayaran: Untuk pengadaan barang/jasa lainnya maksimal Rp10.000.000.
• Kuitansi: Untuk pengadaan barang/jasa lainnya maksimal Rp50.000.000.
• Surat/Bukti Pesanan: Khusus untuk transaksi melalui E-purchasing/Inaproc. Dokumen ini dapat dibayarkan melalui UP/TUP atau LS.

6. Kesimpulan dan Checklist untuk Bendahara

Gunakan checklist praktis berikut sebelum memproses tagihan:

• [ ] Apakah ini pembayaran gaji atau tunjangan tetap?
• Ya > Pilih LS.
• [ ] Apakah dokumen pengadaannya berupa SPK atau Surat Perjanjian?
• Ya > Wajib LS (Wajib daftar kontrak ke KPPN/SPAN).
• [ ] Apakah transaksi dilakukan melalui E-purchasing (Bukti Pesanan)?
• Ya > Bisa UP (jauh lebih cepat untuk nominal kecil) atau LS.
• [ ] Apakah pengeluaran bernilai kecil (< Rp50 Juta), bersifat operasional, dan mendesak?
• Ya > Gunakan UP.
• [ ] Apakah transaksi tidak mungkin dilakukan langsung oleh Kuasa BUN kepada rekanan?
• Ya > Gunakan UP.

Pemilihan mekanisme yang tepat adalah cerminan dari kepatuhan terhadap prinsip Belanja Berkualitas (Pasal 15 PMK 62/2023). Dengan memprioritaskan LS, kita menjalankan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan mengurangi risiko idle cash di level Satuan Kerja.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Pelaksanaan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Tahun 2026

oleh:

Novita Pradiyasanti

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Sistem Perbendaharaan telah resmi mengeluarkan Pengumuman Nomor PENG-7/PB.7/2026 mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN untuk tahun anggaran 2026. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap pengelola anggaran negara memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 dan berbagai Peraturan Menteri Keuangan terkait penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan.

Ruang lingkup sertifikasi ini mencakup para pejabat atau pegawai yang saat ini telah menduduki jabatan sebagai PPK, PPSPM, atau Bendahara namun belum memiliki sertifikat yang sesuai, serta para pegawai yang diproyeksikan akan diangkat dalam jabatan-jabatan tersebut pada tahun 2026. Terdapat kriteria ketat terkait kualifikasi peserta, di mana calon peserta harus berstatus sebagai PNS, Anggota POLRI, atau Prajurit TNI. Dari sisi pendidikan dan kepangkatan, Bendahara disyaratkan minimal memiliki ijazah SLTA dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tk I (II/b), sedangkan untuk PPK dan PPSPM diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma III dengan pangkat minimal Penata Muda (III/a).

Mekanisme perolehan sertifikat kompetensi ini dibedakan berdasarkan jenis jabatan dan riwayat pelatihan sebelumnya. Bagi Bendahara, sertifikasi dilakukan melalui jalur pelatihan teknis yang diakhiri dengan uji kompetensi. Sementara itu, bagi PPK dan PPSPM, tersedia beberapa jalur, yakni pelatihan teknis beserta uji kompetensi bagi yang belum pernah lulus pelatihan, jalur uji kompetensi saja bagi yang sudah lulus pelatihan namun belum melakukan konversi sertifikat hingga akhir 2025, serta jalur pengakuan atau konversi bagi PPK yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa (PBJ) dari LKPP dan telah memenuhi persyaratan pelatihan teknis tertentu.

Proses pendaftaran sertifikasi sepenuhnya dilakukan secara daring melalui aplikasi SIMASPATEN. Calon peserta diwajibkan mengunggah berbagai dokumen administrasi yang meliputi surat usulan dari Kepala Satker atau KPA, SK pangkat terakhir, ijazah, serta SK pengangkatan bagi pejabat yang sudah menjabat. Bagi calon pejabat yang belum diangkat, mereka harus menyertakan surat pernyataan dari Kepala Satker yang menjamin bahwa yang bersangkutan akan diangkat pada tahun 2026. Tahapan verifikasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari administrator di tingkat Satuan Kerja, kemudian diteruskan ke KPPN mitra kerja, hingga akhirnya diverifikasi oleh administrator Pusat di Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Pelaksanaan sertifikasi ini dijadwalkan secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2026, dengan pengumuman hasil kelulusan pada minggu pertama bulan berikutnya setelah periode berakhir. Khusus untuk uji kompetensi bagi PPK dan PPSPM melalui jalur mandiri, jadwal pelaksanaannya ditetapkan secara rutin setiap hari Selasa. Peserta yang berhasil dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat elektronik yang berlaku selama lima tahun, yaitu Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT), Sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT), atau Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) sesuai dengan jabatannya.

Penting bagi seluruh calon peserta untuk mengetahui bahwa seluruh rangkaian proses penyelenggaraan sertifikasi kompetensi ini tidak dipungut biaya atau gratis. Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menyediakan layanan bantuan melalui HAI Kemenkeu bagi para pegawai yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau menghadapi kendala selama proses pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi. Dengan adanya program ini, diharapkan tata kelola keuangan negara pada setiap satuan kerja dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Berbagi Kebaikan, Menguatkan Kebersamaan
Tebar Iftar Ramadan 1447 H

Halo Sobat #InTress Jakarta VII 👋

Jumat (13/03), menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriyah serta memperkuat nilai kepedulian sosial, KPPN Jakarta VII melaksanakan kegiatan Tebar Iftar dengan membagikan makanan berbuka puasa kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih berada di perjalanan maupun yang membutuhkan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen untuk berbagi makanan, tetapi juga menghadirkan semangat kebersamaan, kepedulian, serta mempererat nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Setiap paket iftar yang dibagikan membawa harapan agar keberkahan Ramadan dapat dirasakan oleh banyak orang.

Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya menebar kebaikan dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk terus berbagi.🌙✨

#AmanSetaraBersamaDJPb
#DJPbHAnDAL
#InTress

-------------------
©️ KPPN Jakarta VII 2026
🌎 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta7/id/
📱 Media Sosial :
Facebook Page @kppnjakarta7
Instagram @kppnjakarta7
Twitter @kppnjakarta7
Youtube : KPPN Jakarta VII

Teams Collaborator: Bikin Layanan KPPN Lebih Praktis dan Terhubung

Ditulis oleh Faizal Hamdani

Di tengah tuntutan layanan yang serba cepat, KPPN terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu tools yang makin terasa manfaatnya adalah Microsoft Teams sebagai media kolaborasi dan komunikasi dengan satuan kerja (satker).

Lewat Teams, komunikasi jadi jauh lebih praktis. Tidak perlu lagi bolak-balik email atau menunggu jadwal tatap muka—cukup lewat chat atau video call, berbagai pertanyaan dan koordinasi bisa langsung dilakukan. Ini tentu sangat membantu, apalagi untuk satker yang lokasinya jauh dari kantor KPPN.

Salah satu keunggulan utama Teams adalah kemampuannya untuk menggabungkan banyak fungsi dalam satu platform. Mulai dari diskusi, berbagi file, hingga rapat virtual, semuanya bisa dilakukan dalam satu tempat. Dengan begitu, proses koordinasi jadi lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik.

Bagi KPPN, Teams juga sangat efektif untuk kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, hingga monitoring dan evaluasi. Satker bisa ikut serta tanpa harus hadir secara fisik, sehingga lebih hemat waktu dan biaya.

Selain itu, fitur kolaborasi di dalam Teams memungkinkan dokumen dibahas secara bersama-sama secara real-time. Misalnya, saat ada kendala dalam pengajuan atau penggunaan aplikasi, KPPN bisa langsung memberikan arahan sambil melihat dokumen yang sama. Proses jadi lebih cepat dan minim miskomunikasi.

Tidak kalah penting, penggunaan Teams juga membantu meningkatkan responsivitas layanan. Dengan adanya grup atau kanal khusus, informasi penting bisa langsung dibagikan ke seluruh satker secara bersamaan. Satker pun tidak ketinggalan update terbaru.

Tentu saja, agar pemanfaatannya optimal, diperlukan pengelolaan yang baik. Mulai dari penataan grup, etika komunikasi, hingga keaktifan admin dalam merespon pertanyaan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan.

Pada akhirnya, Teams Collaborator bukan hanya sekadar alat komunikasi, tapi sudah menjadi bagian dari transformasi layanan KPPN menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Dengan pemanfaatan yang tepat, layanan KPPN bisa semakin cepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh satker.

Kebijakan Pemerintah Memberi THR: Strategi Nyata Mendorong Ekonomi Nasional

 Oleh
Wiwik Septi Yudiningsih
JF PTPN Penyelia

Kebijakan pemerintah dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan bukan sekadar rutinitas tahunan. Di balik itu semua terdapat strategi fiskal yang dirancang untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional.

Pada tahun 2026, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 55 triliun dari APBN untuk pembayaran THR, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Pencairan THR ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara yang inklusif, hadir langsung di tengah masyarakat.

1. Mendorong Belanja Negara dan Likuiditas

 Pencairan THR menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara, khususnya pada triwulan I tahun 2026. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempercepat proses pencairan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) serta pengelolaan kas negara yang optimal. Langkah ini dilakukan agar dana dapat segera diterima masyarakat dan menjaga likuiditas perekonomian. Sebagai gambaran konkret, di KPPN Jakarta VII sampai dengan tanggal 26 Maret 2026 telah merealisasikan pembayaran THR gaji kepada 39.241 penerima dengan total sebesar Rp172.003.735.300,-. Selain itu, realisasi THR tunjangan kinerja (tukin) mencapai Rp358.562.896.799,-.

 2. Daya Beli Naik, Ekonomi Bergerak

Masuknya dana THR ke rekening penerima secara langsung mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Kebutuhan menjelang Hari Raya, mulai dari bahan pokok, pakaian, hingga biaya mudik mengalami peningkatan signifikan.

Dampak pembayaran THR pada ASN/TNI/POLRI dan PPNPN antara lain :

1. Pasar tradisional lebih ramai.
2. UMKM mengalami peningkatan penjualan.
3. Sektor transportasi dan logistik ikut bergerak.

THR menjadi pemicu aktivitas ekonomi, terutama di sektor konsumsi yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Efek Berganda (Multiplier Effect)

Uang yang dibelanjakan tidak berhenti di satu titik, tetapi terus berputar dalam sistem ekonomi. Pendapatan bagi pelaku usaha akan kembali digunakan untuk produksi, distribusi, dan pembayaran tenaga kerja. Inilah yang disebut efek berganda, di mana satu kebijakan mampu memberikan dampak luas ke berbagai sektor.

Momentum Bijak Mengelola THR

Selain mendorong konsumsi, THR juga menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengelola keuangan secara bijak. Tidak hanya untuk kebutuhan hari raya, tetapi juga untuk:

• Menabung atau dana darurat
• Memenuhi kewajiban finansial
• Berbagi melalui zakat dan sedekah

Dengan pengelolaan yang tepat, THR dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan.

Penutup

 Kebijakan Pemerintah memberi THR kepada ASN/TNI/POLRI/PPNPN dan para pensiunan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga perputaran ekonomi.

Ketika THR dicairkan, yang bergerak bukan hanya rekening penerima, tetapi juga pasar, pelaku usaha, dan optimisme masyarakat menjelang hari raya.

Halo Sobat #InTress Jakarta VII 👋

📌 KPPN Jakarta VII telah melaksanakan Rapat Progress serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ZI menuju WBBM Februari 2026 pada hari Rabu, 25 Februari 2026.

Progress pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada bulan Februari 2026 adalah Pengungkit sebesar 99,73% berupa Pemenuhan 100% dan Reform 99,45%.

Pada kesempatan ini, Ibu Vicensia Retnasari selaku Kepala KPPN Jakarta VII memberikan arahan untuk senantiasa mengembangkan inovasi, menyebarkan virus Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta peningkatan layanan kepada satuan kerja KPPN Jakarta VII maupun stakeholder KPPN Jakarta VII yang lain. Mengambil langkah-langkah supaya dapat memberikan dampak dari predikat WBBM yang sudah didapatkan oleh KPPN Jakarta VII.

#AmanSetaraBersamaDJPb
#DJPbHAnDAL
#InTress

-------------------
©️ KPPN Jakarta VII 2026
🌎 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta7/id/
📱 Media Sosial :
Facebook Page @kppnjakarta7
Instagram @kppnjakarta7
Twitter @kppnjakarta7
Youtube : KPPN Jakarta VII