KPPN Klaten mengadakan rapat koordinasi Percepatan Transaksi Digipay Satu dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 Pukul 09.00 sampai selesai secara daring dengan Media : MS Teams dengan link https://s.id/teamskppnklaten. Kegiatan dihadiri Satker yang di  tahun 2024 telah melakukan transanksi tetapi belum melakukan transanksi ditahun 2025 (sebanyak 10 satker) dan Satker yang telah memiliki user digipay lengkap dan telah mempunyai vendor namum belum melakukan transanksi ditahun 2025 (sebanyak 2 satker).

Maksud dan tujuan Rapat Koordinasi dengan satuan kerja untuk mengetahui kendala sehingga belum melakukan transanksi Digipay satu di tahun 2025 dan Memberikan dorongan kepada satuan kerja agar melakukan transanksi Digipay satu di tahun 2025.

Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu diputarkan video tentang integritas anti gratifikasi. Pesan yang disampaikan pada konten video tersebut ialah bahwa di dalam suatu negara pasti terdapat tantangan dan permasalahan dari berbagai bidang. Setiap warga negara bisa saja tidak peduli dengan permasalahan bangsa, namun sebagi bagian dari penyelenggara negara, setiap ASN diharapkan memiliki kepedulian untuk menjaga negara dengan melaksanakan nilai-nilai positif dalam melaksanakan tugas.

Susunan Acara yaitu pembukaan oleh pembawa acara Bapak Sumadi, dilanjutkan sambutan sekaligus penyampaian inovasi Zona Si Pasti oleh Ibu Ismiyati Kasi MSKI KPPN Klaten, dilanjutkan Diskusi dan tanya jawab permasalahan satker dengan Narasumber Pejabat Fungsional PTPN KPPN Klaten, arahan Ibu Ismiyati dan dipandu pembawa acara.

Sambutan

Ibu ismiyati dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi inovasi Zona Si PASTI. Zona Si PASTI merupakan inovasi pelaksanaan layanan publik yang fokus pada edukasi dan diskusi tentang pengelolaan APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta upaya dalam meningkatkan IKPA satker. Inovasi dikembangkan terutama sebagai upaya dalam menindaklanjuti hasil analisis PTPN/permasalahan satker yang tertangkap dari database pengelolaan APBN.

Sebetulnya tidak terbatas terkait IKPA, akan tetapi semua isu yang terkait pengelolaan APBN. Misalnya pagi ini dikumpulkan satker dengan zona yang sama yaitu satker yang sudah bertransanksi dengan Digipay di tahun 2024 tetapi belum bertransanksi di tahun 2025. Dengan koordinasi akan digali kendala-kendala yang timbul dan alternatif solusinya. Dengan demikian semua satker dapat kembali bertransanksi dengan digipay, tidak perlu besar, tetapi diharapkan dibulan Maret 2025 ini sudah ada realisasinya.

Digipay Satu 2.0

Dalam rangka meningkatkan fungsionalitas aplikasi Digipay Satu, telah dikembangkan aplikasi Digipay Satu versi 2.0. 2. Pengembangan aplikasi Digipay Satu versi 2.0 mencakup peningkatan integrasi antara Digipay Satu dengan SAKTI, yang diharapkan dapat meningkatkan kebermanfaatan, meliputi aspek efisiensi, akurasi data, dan konsistensi informasi antar sistem. Selain itu, terdapat menu penyesuaian format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru, guna memastikan kelancaran transaksi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Kirim Data ke Sakti

Digipay satu 2.0 telah memfasilitasi menu kirim data ke sakti, tidak usah input manual kembali disakti. Di versi sebelumnya, Setelah proses pembayaran, Satker harus kirim data transaksi Digipay ke SAKTI. Di versi 2.0.2 Satker klik menu Transaksi > Status Invoice. Lalu, klik Lihat Detil pada kolom Aksi. Pada Detil Invoice, klik Kirim ke SAKTI. Aksi ini dapat dilakukan oleh semua role Satker.

Kendala

Satker yang hadir menyampaikan beberapa kendala implementasi Digipay diantaranya :

1. Efisiensi DIPA, sebagian besar dana DIPA masih terblokir
2. Pergantian user digipay, karena mutase pegawai
3. Dana kecil, harus memilah mana yang harus lewat digipipay.
4. Kesulitan mencari barang dan vendor yang sesuai, belum familiar dengan menu digipay, atau tak semudah marketplace lain.
5. Tidak bisa menambah belanja dengan Digipay karena tidak direncanakan dalam RPD.

Solusi

KPPN memberikan arahan dan solusi diantaranya :

1. Pergantian User admin satker akan diapprove admin BUN/KPPN, sedangkan user yang lain diapprove admin satker, jika masih ada kendala akan dipandu CSO KPPN.
2. Belanja tidak harus besar, silakan cek vendor masih aktif didigipay, lakukan kontak dan transanksi , jika ada kendala akan di pandu.
3. Dengan adanya Efisiensi Anggaran maka penilaian IKPA mengalami relaksasi dan semua unsur diberikan nilai 100, jadi silakan belanja, baru dibulan April nanti disesuaikan Kembali terkait RPD halaman II DIPA.

Kegiatan berjalan efektif, berhasil menggali kendala di satuan kerja, diharapkan satuan kerja segera melakukan transanksi di Digipay Satu di bulan Maret 2025, setidaknya siap bertransanksi satu kali transanksi setiap bulan. Kegiatan koordinasi dengan sistem zonasi, satker dengan kendala yang sama, berjalan lebih efektif untuk memberikan solusi.

Penulis : Sumadi