Klaten, 30 Oktober 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten menggelar Press Release Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode September Tahun Anggaran 2025 di Aula KPPN Klaten pada Rabu, 29 Oktober 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Klaten, Bp. Tukima, dan dihadiri satuan kerja (satker) wilayah Klaten serta Boyolali, sekaligus bersinergi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Perencanaan Kas.

Press Release ini merupakan implementasi Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional, yang bertujuan meningkatkan sinergi antar instansi Kementerian Keuangan, mendukung peran Regional Chief Economist (RCE), serta memitigasi risiko APBN dan APBD. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata KPPN sebagai shadow organization dalam fungsi Treasurer, RCA, dan financial advisor untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi Perekonomian Jawa Tengah, Klaten, dan Boyolali

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2025 tumbuh 5,28% (yoy) dengan inflasi terkendali di 2,65%. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,48%, gini ratio membaik ke 0,359, dan pengangguran terbuka 4,33% – lebih rendah dari rata-rata nasional (4,76%).

Di Kabupaten Klaten, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%, didominasi konsumsi rumah tangga dan pertanian. Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik 6,5% menjadi Rp2.389.872. APBD Perubahan 2025 memproyeksikan pendapatan Rp2,83 triliun, belanja Rp3,11 triliun, dengan defisit Rp281,28 miliar ditutup melalui pembiayaan daerah.

Sementara Kabupaten Boyolali mencatat pertumbuhan 4,64% pada 2024, didorong pertanian, UMKM, dan industri kecil-menengah. Tren inflasi sejalan dengan Jawa Tengah (2,48%), menunjukkan stabilitas harga yang baik.

Realisasi APBN Lingkup KPPN Klaten

Hingga 30 September 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3,98 triliun atau 77,99% dari pagu, naik 7,8% dari bulan sebelumnya meski kontraksi tahunan 3,80% akibat efisiensi nasional.

• Belanja K/L: Rp888,89 miliar (71,13% dari pagu Rp1,19 triliun)
• Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKD): Rp3,09 triliun (80,21% dari pagu Rp3,96 triliun)

Rincian komponen belanja:

• Pegawai: Rp522,52 miliar (78,28%, +7,51% yoy)
• Barang: Rp357,88 miliar (64,97%)
• Modal: Rp7,28 miliar (24,43%)
• Sosial: Rp1,21 miliar (75,39%, didorong Program Indonesia Pintar/KIP)

TKD terdiri dari:

• DAU: Rp1,86 triliun (81,75%)
• Dana Desa: Rp608,96 miliar (95,82%)
• DAK Non Fisik: Rp536,14 miliar (67,62%)
• DBH: Rp68,31 miliar (61,51%)
• DAK Fisik: Rp17,21 miliar (44,48%)
• Insentif Fiskal: Rp11,48 miliar (50%)

Secara spasial, realisasi TKD Kabupaten Klaten Rp1,74 triliun (+0,01% yoy), sedangkan Boyolali Rp1,37 triliun (-0,02% yoy).

Komitmen Percepatan Penyerapan Anggaran

KPPN Klaten terus mendorong percepatan realisasi melalui komunikasi intensif dengan satker, proses revolving GU, koordinasi dengan pemda, serta penyelesaian kegiatan tertunda. Upaya ini diharapkan meningkatkan kinerja belanja hingga akhir tahun.

Pemerintah juga tetap mendukung Program Strategis Nasional dalam rangka Asta Cita untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

"APBN harus responsif terhadap dinamika ekonomi, menjawab tantangan, dan mendukung agenda pembangunan melalui fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi," ujar Bp. Tukima.

Laporan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan data resmi per 30 September 2025.

Dipublikasi oleh: Habiby Asify (Pelaksana KPPN Klaten)