Kuala Tungkal, 24 April 2025 - KPPN Kuala Tungkal telah melaksanakan kegiatan Ngobar 143 Edisi 6 "Monitoring Dana Desa TA 2025" secara daring melalui zoom meeting. Kepala KPPN Kuala Tungkal, Yongki Andrea menyampaikan KPPN sebagai KPA Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, dan Otonomi Khusus dan Keistimewaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dana desa mulai dari verifikasi pemenuhan syarat salur yang disampaikan Desa melalui DPMD, pembuatan SPP SPM, sampai dengan penerbitan SP2D dan masuk ke rekening desa. Alokasi penyaluran dana desa untuk Kab. Tanjung Jabung Barat diberikan ke 114 Desa dan Kab. Tanjung Jabung Timur ke 73 desa. Yang perlu menjadi perhatian batas waktu penyaluran Dana Desa Tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025.

Berdasarkan hasil monitoring masih ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen syarat salur yang disampaikan desa melalui DPMD ke KPPN Kuala Tungkal dengan jumlah yang relative banyak, sehingga KPPN Kuala Tungkal akan menginisiasi “Kertas Kerja Verifikasi” sehingga diharapkan akan membantu dalam pengecekan secara mandiri (self assessment) dari sisi kelengkapan dan ketepatan dokumen bagi Desa, DPMD serta BKAD/Bakeuda. Diharapkan dengan adanya inisiasi ini dapat mengeliminir/meniadakan proses penolakan oleh KPPN atas dokumen-dokumen yang diupload pada OMSPAN TKD.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman desa atas syarat penyaluran dana desa, pengisian realisasi belanja, maka diperlukan Bimbingan Teknis yang dapat dikolaborasikan antara DPMD, BKAD/Bakeuda dan KPPN Kuala Tungkal. Dengan mempedomani Inpres No 1 Tahun 2025, bimbingan teknis dapat dilakukan secara daring melalui zoom meeting.

KPPN Kuala Tungkal akan berkoordinasi dengan BKAD/Bakeuda dan DPMD dalam memantau penyaluran dokumen syarat salur dana desa, sehingga dapat salur tepat waktu dan tepat sasaran.