APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana pengeluaran dan penerimaan yang disusun oleh Pemerintah dalam skala nasional. Sebagai alat pengaturan keuangan negara yang meliputi pendapatan dan belanja, APBN harus dikelola dengan baik agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena APBN memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, efektivitas dalam pengelolaan APBN berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling optimal. Tujuan utama APBN adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah, termasuk penyediaan barang dan jasa publik, pembangunan infrastruktur, dan program sosial.

Efektivitas pengelolaan APBN dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap sektor dan program memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas APBN adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan APBN yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas pembangunan yang diinginkan. Dalam perencanaan APBN, pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Selain itu, efektivitas pengelolaan APBN juga dapat ditingkatkan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Partisipasi publik yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN dapat membantu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Pengawasan dan evaluasi yang efektif juga harus dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Adapun  efisiensi pengelolaan APBN berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBN di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBN. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan APBN juga dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengumpulan dan pengolahan data, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBN, perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Untuk itu, KPPN Lahat menjalin kerja sama yang baik dengan para stakeholder, mulai dari satuan kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Bank/Pos Persepsi, dan BPJS mitra KPPN Lahat. Koordinasi yang baik akan meminimalkan tumpang tindih program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, serta meningkatkan efisiensi birokrasi.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas dan efisiensi APBN bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih luas. Perencanaan yang matang, partisipasi publik, evaluasi berkala, penerapan teknologi informasi, dan koordinasi yang baik menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBN. Dengan demikian, pengelolaan APBN yang baik akan mampu menciptakan perekonomian yang stabil, pembangunan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (npa/kppn lahat)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.  Program ini merupakan tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sederhananya, pembiayaan UMi dapat dikatakan sebagai bantuan pinjaman modal dari pemerintah dengan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 20 juta per debitur. Sumber pendanaan pembiayaan UMi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana Pemerintah menunjuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai coordinated fund pembiayaan UMi.

Berdasarkan data dari KPPN Lahat yang diakses melalui SiKP UMi, pembiayaan UMi yang telah disalurkan ke debitur secara kumulatif dari tahun 2017 hingga akhir tahun 2022 sebanyak Rp 175,9 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada 47.699 debitur di wilayah Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Empat Lawang, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Pagar Alam. Penyaluran tertinggi pada Kab. Muara Enim sebesar Rp 88,17 miliar yang disalurkan pada 24.174 debitur, sedangkan penyaluran terendah pada Kab. Empat Lawang dengan realisasi sebesar Rp 7,1 miliar kepada 1.973 debitur.

Untuk penyalurannya, pembiayaan UMi disalurkan ke debitur melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), seperti PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bahana Artha Ventura. Adapun pembiayaan UMi di lingkup wilayah KPPN Lahat disalurkan melalui beberapa penyalur, meliputi PT Pegadaian, PT PNM, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Bina Masyarakat Utama, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI), dan KSPPS Nur Insani. Penyaluran tertinggi oleh PT PNM sebesar Rp 170,95 miliar yang disalurkan pada 46.686 debitur, disusul oleh PT Pegadaian sebesar Rp4,94 miliar disalurkan pada 1.009 debitur. Sementara untuk ketiga penyalur lainnya secara akumulatif tersalur Rp 24,2 juta pada 4 debitur. 

Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan UMi disalurkan ke debitur melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang tersebar di berbagai daerah. Mudahnya aksesibilitas pembiayaan ini tentunya dapat memperluas sasaran debitur UMi. Selain itu, persyaratan yang mudah untuk memperoleh pembiayaan UMi yaitu hanya dengan menggunakan e-KTP atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk tentu semakin memudahkan para pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan ini. Kelebihan lain dari pembiayaan UMi yaitu adanya pendampingan kepada debitur, motivasi usaha, konsultasi terkait usaha, dan peningkatan kapasitas SDM oleh penyalur.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa eksistensi Pembiayaan UMi menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memberdayakan UMKM dengan membantu dalam hal permodalan usaha. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM. Oleh karena itu, program ini harus dapat dioptimalkan pemanfaatannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para pelaku UMKM utamanya.

(Novenia Puspita Anggraini/KPPN Lahat)

Tunjangan Hari Raya (THR) tentunya menjadi hal yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya terutama pada saat menjelang hari raya idul fitri. Pada tahun 2022 ini, pemerintah memberikan THR kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai wujud penghargaan atas pengabdiannya terhadap negara.

Pembayaran THR mulai dapat dilaksanakan pada 18 April 2022 atau sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.  Pembayaran THR tahun 2022 ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Adapun untuk teknis pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KPPN Lahat sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan memiliki kewenangan menyalurkan pembayaran THR dan Gaji ke-13 untuk ASN di instansi vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kab. Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam.

KPPN Lahat telah menyalurkan pembayaran THR dengan total Rp22,47 M hingga bulan Mei 2022. Komponen yang dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Per tanggal 17 Mei 2022, KPPN Lahat telah menerima pengajuan sebanyak 157 Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran THR Gaji untuk 5.092 pegawai sebesar Rp20,22 M. Adapun untuk THR Tunjangan Kinerja telah dibayarkan sebesar Rp2,25 M untuk 1.583 pegawai dari pengajuan yang diterima oleh KPPN Lahat sebanyak 87 SPM.

THR diutamakan agar dibayarkan sebelum hari raya idul fitri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya kendala teknis dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran THR. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 11 PMK Nomor 75/PMK.05/2022 bahwa dalam hal THR belum dibayarkan hingga hari raya idul fitri, pembayaran THR ini dapat dilakukan setelah tanggal hari raya tersebut.

Melalui pembayaran THR ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk pulih dari gejolak akibat terdampak pandemi Covid-19.

(Novenia Puspita Anggraini/ KPPN Lahat)

International Womens Day yang jatuh setiap tanggal 8 maret setiap tahunnya memiliki sejarah yang panjang. Di telusuri dari Wikipedia, hari perempuan internasional pertama kali dirayakan pada tanggal 28 Februari 1909 di New York dan didukung oleh partai sosialis Amerika dengan latar belakang sejarah yang cukup heroik. Dipicu oleh demonstrasi yang dilakukan oleh para perempuan di New York pada tahun 1908 yang melibatkan 15.000 perempuan, para perempuan kala itu menuntut jam kerja yang lebih pendek, upah yang lebih baik, dan hak memilih. Demonstrasi ini memiliki slogan Bread and Roses yang merupakan simbol harapan kenaikan upah agar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja namun ada yang diperjuangkan yaitu kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1977 tepatnya ditanggal 8 Maret, Perserikatan Bangsa-Bangsa  memberikan ruang hirup yang lebih baik bagi perempuan khususnya dengan meresmikan Hari Perempuan Internasional sebagai perayaan tahunan  untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia.

Perayaan ditahun 2022 memiliki pesan khusus kepada seluruh wanita di dunia  yaitu #breakthebias. Dilansir dari situs www.internationalwomensday.com, kampanye ini mengaharpkan bahwa dunia dapat bebas dari bias, stereotype, dan diskriminasi. Terutama bias yang selama ini diterima oleh kaum wanita.

Saat ini penerapan kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Keuangan telah mengarah ke arah yang lebih baik. Hal tersebut terlihat dari dukungan yang tertuang dalam sejumlah kebijakan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, 
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan,
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan,
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA,

Secara implementasi di Kementerian Keuangan, pengarusutaaman gender terimplementasi dalam porsi kesempatan berkarir sebesar 50:50 antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam kesempatannya sebagai narasumber di acara Women In Leadership yang berlangsung secara virtual pada channel youtube Katadata Indonesia.

Menurut McKinsey Global Institute pendapatan tenaga kerja perempuan di Indonesia pada 2021 hanya 24,8 persen dari total pendapatan tenaga kerja nasional. Di sisi lain, pendapatan pekerja perempuan di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan Jepang (28 persen) dan Korea (32 persen). Namun, angka Indonesia lebih tinggi dari India yang hanya 18 persen.

Salah satu kendala kesetaraan gender di Indonesia adalah pendidikan, karena secara umum tingkat pendidikan perempuan di Indonesia lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sehingga banyak kesempatan pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi, secara peluang masih di dominasi oleh kaum laki-laki. Sedangkan wanita, masih banyak berada pada tingkat pendidikan yang rendah, sehingga secara umum wanita banyak berkutat dengan pekerjaan domestik. Akibatnya perempuan menghabiskan waktu lebih banyak daripada laki-laki untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar.

Perlu keberpihakan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja ataupun dalam dunia pendidikan untuk mencapai jenjang tinggi. Karena hal tersebut juga merupakan hak wanita sebagai seorang manusia. Keberpihakan atas kesempatan mengekspansi diri, dapat dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga yang berupa dukungan materil, moril dan kesempatan hadir dalam pengambilan keputusan. Diranah yang lebih luas, pemerintah dapat turut serta mengambil peran dalam bentuk dukungan regulasi, dan pemberian kesempatan di sektor pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. 

Keterlibatan wanita tidak dapat dipandang sebelah mata dalam mendukung pembangunan nasional. Karena wanita, maka hadirlah para tokoh-tokoh pembangun negeri. Dan wanita dimasa lampau turut mengambil peran dalam memerdekakan Indonesia dari kaum Penjajah. Untuk itu di era modern ini, partisipasi wanita perlu didukung dalam bentuk kebijakan prosentase kehadiran wanita dalam pembangunan nasional. Hal tersebut lantaran telah terbukti bahwa wanita dapat bergerak dalam pengambilan keputusan bahkan pembuat regulasi baik di skala kecil maupun besar. Maka sudah tidak ada alasan lagi bagi para pemberi kerja untuk membedakan hak pekerja perempuan dengan laki-laki.

KPPN Lahat sendiri sebagai kantor pelayanan di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertempat di Kabupaten Lahat. Saat ini memiliki porsi keterlibatan perempuan sebagai karyawati sebanyak 50% dari total pegawai secara keseluruhan. Keteribatan perempuan ini tidak hanya pelengkap semata yang hanya memberikan output berupa pekerjan rutin. Namun wanita yang hadir sebagai bagian dari KPPN lahat mampu memberikan prestasi yang luar bisa untuk diperhitungkan, hal tersebut terbukti prestasi yang diraih mampu berlaga dikancah internal Direktorat  Jenderal perbendaharaan maupun di kancah Kementerian Keuangan secara nasional. Solidaritas antar wanita, kesigapan untuk saling bahu membahu dalam mencapai sebuah prestasi merupakan keunggulan kami sebagai wanita sejati.

Hal tersebut membuktikan bahwa wanita mampu hadir memberikan kebermanfaatan serta prestasi di sektor ekonomi, bisnis, sosial maupun budaya. Kemampuannya tidak dapat dianggap remeh, karena penulis percaya setiap manusia diberikan kemampuan yang mumpuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk mendukung kesetaraan hak dan kesempatan, maka setiap insan manusia perlu diberikan kesempatan yang sama untuk hadir dan mendukung kemajuan pikirannya, ambisinya, menghormati partisipasi serta tindakannya dalam ranah yang baik.

Oleh : Prima Rahmita Ariftiyani/ KPPN Lahat

Dari sekitar 8 juta lebih proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 7,5% merupakan seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lebih tepatnya terdapat 644.000 usaha yang harus bertahan di tengah pandemi seperti saat ini. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang harus dihadapi para pelaku usaha. Terutama bagi usaha menengah ke bawah, modal menjadi kendala utama dalam menjalankan usahanya. Namun, adanya pembiayaan ultra mikro (UMi) rupanya mampu menjawab tantangan tersebut karena mampu membangkitkan UMKM dari keterpurukan.

Sebanyak 9.398 usaha di wilayah kerja KPPN Lahat telah memperoleh pembiayaan ultra mikro senilai Rp38,6 miliar per Desember 2021. Menjadi kepanjangan tangan kementerian keuangan di provinsi yang dikenal dengan sebutan “bumi sriwijaya” ini, KPPN Lahat memiliki tugas melakukan rekonsiliasi atau memastikan ketepatan penyaluran  UMi di 5 kabupaten/ kota wilayah kerjanya terdiri dari Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Empat Lawang, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Pagar Alam.

Peran KPPN dalam penyaluran UMi saat ini masih terbatas pada pelaksanaan rekonsiliasi atas dokumen debitur yang dikirimkan oleh penyalur, serta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keekonomian debitur. KPPN Lahat sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki peran yang sangat strategis dalam berkoordinasi dengan cabang-cabang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur UMi di daerah.

KPPN Lahat melakukan monitoring ketepatan data penyaluran pembiayaan ultra mikro setiap triwulan. Monitoring ketepatan data dilakukan untuk menguji keakuratan data penyaluran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data penyaluran pada aplikasi SiKP UMi dengan dokumen penyaluran yang dikirimkan oleh penyalur serta disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PB.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Pada triwulan IV tahun 2021 lalu, KPPN Lahat melakukan monev ketepatan data sebanyak 30 sampel debitur yang terdiri dari 5 debitur dari PT Pegadaian dan 25 debitur dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di lingkup kerja KPPN Lahat. Monitoring ketepatan data ini dilakukan tanpa melaksanakan kunjungan lapangan ke debitur, melainkan penyalur menyampaikan dokumen penyaluran yang meliputi data  Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama debitur, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, nilai akad, skema, dan agunan. Dokumen dimaksud seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan dokumen akad pinjaman debitur.

Sementara untuk aspek keekonomian debitur, KPPN Lahat melakukan survei untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan ultra mikro terhadap debitur. Nilai keekonomian debitur (NKD) terdiri dari nilai keekonomian pribadi (NKP) dan nilai keekonomian usaha (NKU). Nilai keekonomian pribadi menggambarkan kondisi ekonomi debitur berdasarkan aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Adapun nilai keekonomian usaha mencerminkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur.

Pelaksanaan pengukuran NKD dilakukan dengan survei lapangan kepada debitur setiap semester terdiri dari survei baseline dan survei endline. Survei baseline dilaksanakan di awal masa pinjaman debitur, sedangkan survei endline dilakukan untuk mengukur perubahan nilai keekonomian debitur dari awal periode pinjaman hingga akhir periode pinjaman atau setelah lunas.

Pada semester II tahun 2021, KPPN Lahat melakukan survei endline terhadap seorang  debitur dari PT Pegadaian kantor cabang Lahat. Berdasarkan survei yang dilakukan, perbandingan nilai keekonomian debitur pada survei baseline dan endline dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel Perbandingan NKD Baseline Semester II 2020 dan Endline Semester II 2021

Dari tabel di atas, diketahui bahwa terjadi kenaikan skor NKD sebanyak 13 poin ditandai dengan meningkatnya skor di beberapa komponen survei, khususnya di komponen omset. Terjadi peningkatan skor yang cukup signifikan di komponen tersebut, karena usaha debitur mengalami kemajuan sehingga berdampak pada semakin meningkatnya omset yang dihasilkan pada akhir masa pinjaman. Hal ini sebagai salah satu bukti keberhasilan pembiayaan UMi yang ditandai dengan adanya peningkatan keekonomian debitur baik dari segi usaha maupun keekonomian pribadi debitur.

Kedepannya, diharapkan semakin banyak lagi kesuksesan penyaluran pembiayaan UMi yang dapat dirasakan para pelaku usaha. Dengan begitu, upaya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian daerah membuahkan hasil.

(Novenia Puspita Anggraini/KPPN Lahat)

Dukung PEN, KPPN Lahat Kawal Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro

Pandemi Covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini membawa dampak yang luar biasa dalam segala aspek. Dampak krusial yang dapat kita amati terletak pada aspek ekonomi. Terjadi pelemahan ekonomi yang menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya, banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan usaha bahkan mengalami gulung tikar.

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya untuk mendongkrak pemulihan ekonomi dengan memberikan bantuan modal bagi UMKM.  Salah satu bentuk bantuan modal yang diberikan adalah Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM agar dapat bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

Dalam hal operasional program pembiayaan UMi, KPPN Lahat memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan UMi di lingkup wilayah kerja KPPN Lahat. Pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan ketepatan sasaran program pemerintah di daerah.

KPPN lahat sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan diharapkan dapat melakukan pengawasan dengan lebih intens terhadap penyaluran pembiayaan UMi di daerah.  Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ketepatan data penyaluran dan monev keekonomian debitur dengan cara melakukan survey kepada debitur penerima. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, KPPN lahat berkoordinasi dengan penyalur meliputi kantor cabang PT. Pegadaian dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) pada lingkup kerja KPPN Lahat terkait dengan pelaksanan survei serta dalam penyediaan data debitur dan dokumen pendukung Pembiayaan UMi.

KPPN Lahat telah melakukan monev ketepatan data penyaluran terhadap sampel debitur yang dipilih secara acak pada aplikasi SiKP UMi. Monitoring ketepatan data dilakukan untuk menguji keakuratan data penyaluran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data penyaluran pada aplikasi SiKP UMi dengan dokumen penyaluran yang dikirimkan oleh penyalur.

Sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 25/PB/2018, monitoring ketepatan data dilaksanakan setiap triwulan pada tahun berkenan. Pada triwulan I, KPPN Lahat melakukan monev terhadap 44 sampel debitur dan pada triwulan II terdapat 27 debitur yang dimonev.

Monitoring ketepatan data dilakukan tanpa melaksanakan kunjungan lapangan ke debitur, melainkan penyalur menyampaikan dokumen penyaluran yang meliputi data sebagai berikut :

1) Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2) Nama Debitur

3) Tanggal Akad

4) Tanggal Jatuh Tempo

5) Nilai Akad

6) Skema

7) Agunan

Adapun dokumen yang diminta oleh KPPN kepada penyalur yang memenuhi data-data di atas adalah akad kredit antara penyalur dengan debitur dan kartu tanda penduduk (KTP) milik debitur atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik apabila tidak terdapat salinan KTP.

Pada semester I tahun 2021 ini, KPPN Lahat telah melakukan survei lapangan kepada dua debitur dari penyalur PT. Pegadaian. Survei dilakukan untuk mengukur perubahan nilai keekonomian debitur yang meliputi nilai keekonomian pribadi dan nilai keekonomian usaha. Nilai keekonomian pribadi menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Sementara nilai keekonomian usaha menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur. (npa/kppnlahat)

OPTIMALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

(Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020)

Oleh: Edy Suprianto, Kasi Pencairan Dana KPPN Lahat

PENDAHULUAN

Indikator kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas suatu objek. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup internal, Kementerian Keuangan sejak tahun 2014 telah menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dimaksud adalah Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. IKU tersebut terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan organisasi. Pada saat ini IKU tersebut kita kenal dengan nama IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA).

Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, IKU PKPA telah mengalami perubahan sebanyak lima kali yang dilandasi oleh surat edaran Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.1/2014 Tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan (7 Maret 2014)
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.1/2015 Tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan (30 Desember 2015)
3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.1/2017 Tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (26 Oktober 2017)
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.1/2019 Tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (11 Maret 2019)
5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 Tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (23 Maret 2020)

Hal yang melatarbelakangi berbagai perubahan tersebut adalah berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada seluruh satker di Kementerian Keuangan.

Latar belakang dari perubahan terakhir peraturan terkait IKU PKPA yaitu terbitnya SE-8/MK.1/2020 ini adalah adanya pandemi covid19 yang melanda Indonesia sehingga berdampak kepada pelaksanaan kegiatan dan anggaran seluruh satker di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga perlu pengaturan kembali perhitungan IKU PKPA yang sebelumnya diatur dengan SE-2/MK.1/2019. Perhitungan capaian IKU PKPA dalam SE-8/MK.1/2020 menggunakan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART). IKPA dan SMART merupakan dua tools yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas dari kinerja penganggaran (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang diimplementasikan secara nasional kepada seluruh kementerian/lembaga. Dengan kombinasi nilai IKPA dan SMART sebagai capaian IKU PKPA, hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95%.

Dalam bagian selanjutnya akan dibahas mengenai ketentuan perhitungan IKU PKPA berdasarkan SE-8/MK.1/2020 serta beberapa simulasi perhitungan untuk mencapai target yang ditetapkan.

PEMBAHASAN

Ketentuan perhitungan capaian IKU PKPA sesuai SE-8/MK.1/2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU PKPA untuk triwulan I sampai dengan III mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk triwulan I sampai dengan III sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN sesuai dengan periode
2. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu Wide (dimana tahun 2020 ditetapkan) yaitu SMART 60% dan IKPA 40%.

Capaian IKU PKPA untuk triwulan I sampai dengan III diambil dari nilai IKPA pada aplikasi OM SPAN. Sementara itu, untuk perhitungan capaian IKU PKPA tahunan harus dihitung secara manual dengan menggunakan data capaian SMART (60%) dan IKPA (40%). Baik SMART maupun IKPA mempunyai beberapa indikator atau unsur yang digunakan dalam pengukuran kualitas kinerja penganggaran. Tabel 1 di bawah ini memberikan informasi tentang indikator atau unsur pada IKPA dan SMART serta persentase bobotnya sekaligus persentase pengaruhnya terhadap pencapaian IKU PKPA tahunan.

Tabel 1

Indikator IKPA dan SMART serta Persentase bobotnya

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Untuk perhitungan IKU PKPA tahunan, bobot nilai SMART lebih besar dari pada nilai IKPA, yaitu 60 : 40;
2. IKPA terdiri dari 13 indikator, dengan demikian bobot untuk masing-masing indikator relatif kecil. Bobot terbesar adalah indikator data kontrak dan penyerapan anggaran (15%) dan hanya berpengaruh masing-masing 6% dalam pencapaian IKU PKPA tahunan;
3. SMART terdiri dari empat indikator sehingga setiap indikator mempunyai bobot yang signifikan. Indikator yang memiliki bobot tertinggi adalah capaian keluaran (43,5%) dan berpengaruh sebesar 26,10% terhadap pencapaian IKU PKPA

Berdasarkan bobot masing masing indikator dalam IKPA maupun SMART, di bawah ini disajikan beberapa simulasi perhitungan capaian IKU PKPA tahunan satker.

1.    Simulasi A

Dalam simulasi A diasumsikan semua kondisi berada pada level 100%, artinya:

1. Semua kegiatan sesuai dengan perencanaan;
2. Semua unsur dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan regulasi;
3. Semua kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Semua target volume keluaran dan indikator kinerja keluaran tercapai 100%;
5. Realisasi anggaran tercapai 100%, tanpa ada sisa

Dengan kondisi seperti itu maka nilai IKPA akan 100%, sedangkan nilai SMART adalah 85,7%. Nilai SMART berada pada angka 85,7% karena dipengaruhi oleh nilai efisiensi yang tidak maksimal. Simulasi A ini menggambarkan kondisi satker dimana realisasi anggaran 100% dan semua volume output dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tercapai 100%. Artinya semua target volume output dan capaian IKK tercapai sesuai target dengan menggunakan seluruh anggaran yang tersedia. Dengan demikian, tidak ada sisa anggaran ataupun capaian output dan IKK yang melebihi target, sehingga efisiensi nol.

Batasan nilai efisiensi berdasarkan PMK-214/PMK.02/2017 adalah antara -20 sd 20. Untuk mendapatkan nilai efisiensi pada skala 0% sd 100% maka digunakan rumus: NE=50% + (E/20x50%). Dengan rumus tersebut, apabila efisiensi nol maka nilai efisiensinya adalah 50% (NE=50% + (0/20x50%). Sehingga capaian IKU PKPA tahunan sebagaimana pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

Capaian IKU PKPA Tahunan (Simulasi A)

Dalam simulasi A dengan asumsi kondisi satker sebagaimana telah digambarkan di atas, capaian IKU PKPA tahunan adalah sebesar 91,42% atau tidak mencapai target (95%).

2.    Simulasi B

Dalam simulasi B diasumsikan nilai IKPA tetap berada dalam kondisi maksimal yaitu 100%, nilai SMART pada kondisi sesuai/mendekati fakta saat ini, dan realisasi anggaran 100%, Dengan asumsi tersebut, maka perlu dihitung capaian nilai SMART terlebih dahulu.

1. Menghitung capaian keluaran

Untuk menghitung capaian keluaran diperlukan data target dan realisasi dari volume keluaran serta target dan realisasi dari IKK. Berikut disajikan data dimaksud dengan mengadopsi data dari struktur penganggaran dan kinerja pada KPPN.

Tabel 3

Informasi Anggaran dan Kinerja KPPN

Asumsi dari data di atas adalah capaian volume keluaran (5 output) semuanya sesuai target (100%) dan realisasi IKK mayoritas melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan PMK 214/PMK.02/2017, capaian keluaran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dengan menggunakan data pada tabel 3 dan rumus di atas, didapat capaian keluaran sebagai berikut:

CKK    =    [((113/113)x(99/98x4,8/4,55x90/87)^1/3) x ((8/8)x(99/98x99/98)^1/2)

x ((1/1)x(100/95x91/91) ^1/2) x ((1/1)x(95/83x80/77x85/81) ^1/3) x ((1/1)x(100/95))]^1/5 x 100%

=    (1,033 x 1,010 x 1,026 x 1,077 x 1,053) ^1/5 x 100%

=    104%

Dari hasil perhitungan tersebut didapat nilai CKK adalah sebesar 104%. Namun, nilai CKK yang akan digunakan untuk perhitungan nilai kinerja akhir dalam SMART adalah 100% (nilai maksimal 100%).

1. Menghitung efisiensi

Salah satu asumsi yang digunakan pada simulasi B ini realisasi anggaran 100%. Dalam perhitungan CKK pada poin a didapat nilai CKK sebesar 104%. Artinya, dengan menggunakan seluruh anggaran yang tersedia dapat dihasilkan keluaran yang melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan kondisi tersebut maka akan ada efisiensi yang dihasilkan. Berdasarkan PMK-214/MK.02/2017, rumus untuk menghitung efisiensi adalah:

Dengan rumus tersebut dan menggunakan data pagu anggaran serta hasil perhitungan CKK di atas, maka perhitungan efisiensinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Perhitungan Efisiensi dengan asumsi Realisasi anggaran sebesar 100% dan CKK 104%

Nilai efisiensi dalam perhitungan tersebut adalah sebesar 4,25%. Untuk mengubah angka tersebut dalam skala 0-100%, maka menggunakan rumus NE=50%+(E/20x50%). Hasil perhitungannya adalah NE=50%+(4,25/20x50%) = 60,63%.

1. Menghitung konsistensi

Konsistensi yang digunakan dalam perhitungan nilai SMART adalah konsistensi atas RPD Akhir. Diasumsikan bahwa nilai konsistensinya adalah sebesar 100%.

1. Menghitung penyerapan anggaran Penyerapan anggaran diasumsikan 100%
2. Menghitung capaian SMART

Setelah semua indikator mempunyai nilai masing-masing, maka capaian IKU PKPA tahunan untuk simulasi B adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Capaian IKU PKPA Tahunan (Simulasi B)

Dalam simulasi B, dengan menghitung capaian keluaran SMART mendekati kondisi yang sebenarnya, capaian IKU PKPA tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan.

3.    Simulasi C

Pada simulasi A dan B yang telah dibahas sebelumnya, capaian IKU PKPA tahunan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam simulasi C ini akan dibuat suatu kondisi dimana capaian IKU PKPA tahunan minimal akan sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 95%. Asumsi yang akan dipakai adalah:

1. Semua nilai IKPA berada dalam kondisi maksimal yaitu 100%, kecuali indikator halaman III
2. Capaian keluaran SMART sama seperti pada simulasi B (realisasi volume keluaran sama dengan target dan realisasi IKK mayoritas melebihi target).
3. Realisasi anggaran akan disesuaikan untuk mendapatkan capaian IKU PKPA tahunan minimal 95%.

Pada simulasi sebelumnya, nilai IKPA dan capaian keluaran pada SMART sudah berada pada kondisi yang maksimal. Oleh karena itu, indikator yang masih dapat dimaksimalkan nilainya adalah efisiensi. Nilai efisiensi akan meningkat dalam kondisi:

1. Volume keluaran tercapai melebihi target;
2. Realisasi IKK tercapai melebihi target;
3. Terdapat sisa anggaran dalam kondisi target volume keluaran serta IKK minimal tercapai 100%.

Jadi, nilai efisiensi akan meningkat jika capaian keluaran (volume dan IKK) melebihi target atau masih terdapat sisa anggaran dengan kondisi semua keluaran telah tercapai. Pada simulasi C ini akan dikondisikan nilai efisiensi agar dapat berkontribusi maksimal dalam pencapaian target IKU PKPA. Dengan menggunakan rumus efisiensi, data pagu anggaran pada tabel 3, hasil perhitungan capaian keluaran pada simulasi B, dan asumsi realisasi anggaran sebesar 92,00%, maka perhitungan efisiensinya adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Perhitungan Efisiensi dengan asumsi Realisasi anggaran sebesar 92,00%

Nilai efisiensi dalam perhitungan tersebut adalah sebesar 11,91%. Untuk mengubah angka tersebut dalam skala 0-100%, maka menggunakan rumus NE=50%+(E/20x50%).                 Hasil                perhitungannya                adalah NE=50%+(11.91/20x50%) = 79,78%. Asumsi realisasi anggaran sebesar 92,00% akan mengubah capaian indikator sebagai berikut:

1. Halaman III DIPA pada IKPA akan tidak 100% karena akan ada deviasi antara RPD dengan realisasinya. Capaiannya diasumsikan sama dengan realisasi yaitu sebesar 92,00%.
2. Konsistensi pada SMART diasumsikan sama dengan indikator halaman III DIPA pada
3. Penyerapan anggaran pada SMART akan sama dengan realisasi anggaran yaitu sebesar 92,00%.

Dengan asumsi dan hasil perhitungan di atas, maka capaian IKU PKPA tahunan berdasarkan simulasi C adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Capaian IKU PKPA Tahunan (Simulasi C)

Hasil simulasi C menunjukkan bahwa capaian IKU PKPA tahunan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Dari tiga hasil simulasi tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Suatu kondisi dimana realisasi anggaran satker adalah sebesar 100% dan diasumsikan bahwa semua capaian indikator baik IKPA maupun SMART (kecuali efisiensi) juga 100%, maka target IKU PKPA sebesar 95% tidak akan tercapai. Hal tersebut terjadi karena dengan realisasi sebesar 100% (tidak ada sisa anggaran) dan diasumsikan bahwa capaian volume output dan capaian IKK semuanya sesuai target (100%), maka artinya tidak ada efisiensi atau efisiensi nol atau 50% (skala 0-100%). Pengaruh indikator efisiensi cukup besar dalam pencapaian IKU PKPA tahunan yaitu sebesar 17,16%.
2. Capaian IKU PKPA tahunan satker akan dapat mencpai target sebesar 95% dengan asumsi kondisi sebagai berikut:
   1. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai IKPA yang
   2. Target volume output minimal harus tercapai 100%.
   3. Capaian IKK mayoritas harus melebihi target (biasanya ini bisa dicapai).

1. Realisasi anggaran maksimal 92,00%. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan nilai efisiensi agar setidaknya dapat mempengaruhi capaian IKU PKPA Tahunan minimal mencapai target 95%.

Apabila syarat a, b, dan c tidak tercapai/terpenuhi, maka diperlukan nilai efisiensi yang lebih besar untuk mencapai target IKU PKPA Tahunan. Meningkatkan nilai efisiensi dapat dilakukan dengan meningkatkan capaian volume output dan/atau capaian IKK (melebihi target) atau dengan menambah sisa anggaran (dengan syarat target volum keluaran dan IKK tercapai). Apabila opsi menambah capaian volume output dan/atau capaian IKK tidak dapat dilakukan, maka nilai efisiensi hanya dapat ditingkatkan dengan menambah sisa anggaran. Penambahan sisa anggaran berarti harus mengkondisikan realisasi anggaran lebih rendah lagi.

3. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
   • Pengisian Persentase Realisasi IKK dalam aplikasi SMART harus benar. Target IKK satuannya bervariasi, ada persentase, nilai, indeks, dll. Kolom Persentase RIKK diisi dengan berapa persen realisasi IKK terhadap targetnya. Misal IKK Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN dengan target 4,55 dan pada akhir tahun tercapai 4,80. Maka kolom persentase RIKK diisi dengan 105,49 (4,80/4,55x100%) bukan 4,80.
   • Realisasi IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menggunakan capaian IKPA karena IKU PKPA sedang dalam proses
   • Simulasi yang dilakukan adalah dalam kondisi normal. Apabila terdapat kondisi yang berbeda maka harus dilakukan simulasi kembali. Seperti pada tahun 2020 terdapat relaksasi dua indikator dalam IKPA, yaitu halaman III DIPA dan revisi

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Kombinasi bobot antara IKPA dan SMART perlu ditinjau kembali mengingat kedua aplikasi tersebut sama sama mengukur kualitas kinerja anggaran dan IKPA memiliki indikator yang lebih banyak. Hal tersebut dilakukan agar setiap indikator memiliki pengaruh yang tidak berbeda secara
2. Kebijakan pusat diharapkan selaras dengan ketentuan dalam IKPA maupun SMART. Salah satu contoh kebijakan yang selaras adalah gerakan

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan berbagai transformasi kebijakan demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, dibutuhkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara. Maka dari itu, di sinilah peran pendapatan negara sebagai sumber penerimaan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk kemudian dikembalikan lagi pada rakyat dalam bentuk pembangunan di segala bidang dan pemberian pelayanan oleh pemerintah. Jika membicarakan pendapatan negara, satu hal yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah pajak. Padahal sesuai dengan pasal 11 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tidak kalah penting dengan kedua sumber pendapatan lainnya yaitu pajak dan hibah. Pada APBN 2021, PNBP diproyeksikan sebesar Rp 298,2 triliun. Untuk mencapai angka tersebut, perlu dilakukan pengelolaan PNBP yang optimal dan sistematis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020, disebutkan bahwa pengelolaan PNBP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pimpinan instansi pengelola PNBP, memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.

Perencanaan disusun dalam bentuk rencana PNBP. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan dan penetapan target PNBP atau target dan pagu penggunaan dana PNBP yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan rencana PNBP dilakukan oleh instansi pengelola PNBP, sedangkan penelaahan dan penetapan atas rencana PNBP oleh Menteri Keuangan. Pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menyusun rencana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju rencana PNBP untuk tiga tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.

Pimpinan instansi pengelola PNBP menyampaikan rencana PNBP kepada Menteri Keuangan Keuangan paling lambat bulan Januari. Menteri Keuangan Keuangan menetapkan rencana PNBP tersebut pada bulan Februari berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan. Rencana PNBP digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN antara pemerintah dan DPR, dan apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat harus dilakukannya penyesuaian atas rencana PNBP, maka pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP wajib menyampaikan penyesuaian rencana PNBP tersebut kepada Menteri Keuangan Keuangan paling lambat bulan Juni agar dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan Keuangan untuk menyusun RUU APBN pada bulan Juli. Rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam APBN dilakukan pemutakhiran oleh pimpinan instansi PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP, yang disampaikan pada Menteri Keuangan Keuangan paling lambat 1 minggu setelah APBN ditetapkan. Hasil pemutakhiran digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Setelah dilakukan perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, hal pertama yang dilakukan adalah penentuan PNBP terutang. PNBP terutang adalah kewajiban PNBP dari wajib bayar kepada pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu. PNBP terutang dihitung oleh instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, atau oleh wajib bayar sendiri. Instansi pengelola PNBP wajib melakukan pemungutan PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP. Wajib bayar harus membayar PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo dan apabila tidak dilakukan, maka wajib bayar akan dikenai sanksi administratif berupa denda 2% per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Sanksi tersebut dikenakan untuk waktu paling lama 24 bulan. Adapun PNBP yang telah dibayarkan oleh wajib bayar tersebut harus disetor ke kas negara. Instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola PNBP wajib melakukan monitoring dan verifikasi terhadap pembayaran dan penyetoran PNBP tersebut.

Apabila wajib bayar belum melakukan pembayaran PNBP terutang, instansi pengelola PNBP dapat mencatat PNBP terutang sebagai piutang PNBP. Instansi pengelola PNBP membuat laporan pencatatan piutang PNBP dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan Keuangan secara berkala. Penyampaian tersebut dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP. Sementara jika terjadi kurang bayar terhadap PNBP terutang, instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP juga wajib menetapkan PNBP terutang. Penetapan PNBP terutang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan monitoring, laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar, putusan pengadilan, atau sumber lainnya. Penetapan PNBP terutang dilakukan dengan menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan dan surat ketetapan PNBP kepada wajib bayar.

Surat tagihan PNBP terdiri atas surat tagihan PNBP pertama, surat tagihan PNBP kedua, dan surat tagihan PNBP ketiga. Surat tagihan PNBP pertama diterbitkan paling lama 10 hari kerja sejak laporan diterima, kecuali yang berasal dari putusan pengadilan. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal surat tagihan PNBP pertama wajib bayar tidak melunasi seluruh PNBP terutang, maka perlu diterbitkan surat tagihan kedua kepada wajib bayar. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal surat tagihan PNBP kedua wajib bayar tidak melunasi seluruh PNBP terutang, diterbitkan surat tagihan PNBP ketiga kepada wajib bayar. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat tagihan PNBP ketiga wajib bayar tidak melunasi seluruh PNBP terutang, maka pimpinan instansi pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara, atau pimpinan mitra instansi pengelola PNBP menerbitkan surat penerusan tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP instansi pemeriksa terhadap wajib bayar, instansi pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat ketetapan PNBP berupa surat ketetapan PNBP kurang bayar, surat ketetapan PNBP nihil, atau surat ketetapan PNBP lebih bayar. Jika wajib bayar tidak setuju dengan surat ketetapan PNBP tersebut, maka wajib bayar dapat mengajukan keberatan, keringanan, dam permohonan pengembalian PNBP jika terjadi kesalahan pembayaran atau pemungutan.

Keberatan dapat diajukan jika terdapat perbedaan antara jumlah PNBP yang dihitung oleh wajib bayar dengan jumlah PNBP yang ditetapkan oleh instansi pengelola PNBP. Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dan disertai dokumen pendukung yang lengkap dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat ketetapan PNBP diterbitkan. Dokumen pendukung yang diperlukan meliputi  kopi surat ketetapan PNBP, kopi bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti pembayaran, dan rincian perhitungan jumlah PNBP terutang yang dibuat oleh wajib bayar dan penjelasan atas perbedaan perhitungan wajib bayar.

Permohonan keringanan PNBP terutang yang diajukan dalam bentuk penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan. Wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP apabila terjadi keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, atau kebijakan pemerintah. Permohonan keringanan dapat diajukan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen pendukung dan dapat dilakukan secara daring. Untuk kondisi kahar, permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit surat keterangan dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan kerugian dari wajib bayar. Adapun untuk kondisi kesulitan likuiditas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dan surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan dari wajib bayar. Sementara sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah, permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit kopi dokumen tertulis kebijakan pemerintah, dan laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan paling sedikit untuk tahun berjalan.

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP dapat diajukan oleh wajib bayar dalam hal terdapat kesalahan pembayaran PNBP, kesalahan pemungutan PNBP, penetapan pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hasil pemeriksaan PNBP instansi pemeriksa, pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP secara sepihak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP diperhitungkan sebagai pembayaran dari muka atas jumlah PNBP terutang berikutnya. Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.

Permohonan karena kesalahan pembayaran dan kesalahan pemungutan PNBP harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti bayar, dan perhitungan kelebihan pembayaran PNBP dan dokumen pendukungnya. Sementara permohonan diajukan karena pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara sepihak harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit bukti setor atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti setor, dan pernyataan bahwa wajib bayar tidak terlayani. Untuk kondisi tertentu berupa pengakhiran kegiatan usaha berupa surat keterangan pencabutan izin usaha dari instansi yang berwenang, surat keterangan tidak melakukan transaksi pembayaran PNBP selama 6 bulan berturut-turut dari instansi yang berwenang, atau surat putusan pailit dari pengadilan. Dan untuk kondisi tertentu berupa di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar  paling sedikit surat pernyataan Wajib Bayar, untuk kondisi di luar kemampuan Wajib Bayar, atau surat pernyataan instansi berwenang untuk kondisi kahar.

Instansi pengelola PNBP melakukan uji kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh wajib bayar. Jika dokumen pendukung lengkap, instansi pengelola dapat  melanjutkan proses penelitian, sedangkan jika dokumen pendukung tidak lengkap, instansi pengelola PNBP harus menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada wajib bayar. Untuk melaksanakan penelitian, instansi pengelola PNBP berwenang untuk meminta dan meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan digital kepada wajib bayar; mengonfirmasi wajib bayar dan pihak yang terkait; dan meninjau tempat wajib bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan. Wajib bayar harus memenuhi permintaan dan peminjaman paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak surat permintaan dan peminjaman diterima. Berdasarkan hasil penelitian, pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan surat penetapan atas keberatan atau keringanan yang diajukan oleh wajib bayar. Penetapan diterbitkan paling lambat 6 bulan terhitung sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap. Jika wajib bayar tidak setuju terhadap penetapan tersebut, wajib bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Penggunaan dana PNBP harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, Menteri Keuangan Keuangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan penggunaan dana PNBP dari instansi pengelola PNBP  dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBP. Persetujuan penggunaan dana PNBP menjadi dasar instansi pengelola PNBP untuk mengusulkan pagu penggunaan PNBP dalam rangka penyusunan rencana PNBP.

Instansi pengelola PNBP dan wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menatausahakan PNBP. Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh wajib bayar meliputi pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBP dan penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP. Apabila wajib bayar tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan PNBP telah dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya pertanggungjawaban PNBP. Pertanggungjawaban dilakukan oleh instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, dan wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang. Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada pimpinan instansi pengelola PNBP yang disusun secara periodik setiap semester. Laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang disampaikan paling lama 20 hari setelah periode laporan berakhir. Jika wajib bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang sampai dengan batas waktu tersebut, akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1. 000.000. Sementara untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, pimpinan instansi pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dalam lingkungan instansi pengelola PNBP kepada Menteri Keuangan Keuangan, yang disusun secara periodik setiap semester. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lama satu bulan setelah periode laporan berakhir.

Dalam rangka memantau pelaksanaan PNBP, dilakukan pengawasan oleh instansi pengelola PNBP dan Menteri Keuangan. Pengawasan intern dilakukan oleh APIP dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Pengawasan dilakukan dengan meminta dokumen, keterangan, dan bukti lain kepada wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang, mitra instansi pengelola PNBP, atau pihak lain. Pengawasan dapat dibuktikan membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pengelola PNBP dan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menindaklanjuti laporan hasil pengawasan untuk dimintakan pemeriksaan kepada instansi pemeriksa.

Penulis : Novenia Puspita Anggraini (Pegawai KPPN Lahat)