Balai Pendidikan dan Pelatihan (Balai Diklat) Keagamaan Makassar melangsungkan diskusi pembangunan Zona Integritas bersama KPPN Makassar II pada Hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar merupakan salah satu unit di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Agama. 

KPPN Makassar II mengadakan diskusi pembiayaan Ultra Mikro/ KUR dengan pelaku UMKM, Minggu (7/3/2021). Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Komunitas Literasi Kemandirian Ekonomit (LIKE) Kelurahan Parangtambung, Makassar, dihadiri juga oleh praktisi penyalur Ultra Mikro dari PT Pegadaian (Persero) di Makassar, serta pengurus Badan Usaha Masyarakat Gadde Ta.

Langkah Nyata KPPN Makassar II untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Masa New-Normal dan Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Masih dalam nafas semangat reformasi birokrasi, KPPN Makassar II kembali melakukan kegiatan sebagai upaya menegaskan kembali komitmen dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kali ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik/masyarakat.

KPPN Makassar II senantiasa berkomitmen dalam memelihara integritas layanan. Pada peringatan HAKORDIA Tahun 2020, segenap pegawai KPPN Makassar II bersinergi dalam pencanangan Komitmen Penyuluhan Anti Korupsi/ Gratifikasi. Dalam komitmen ini, segenap pegawai KPPN Makassar II akan secara bergantian menyampaikan sosialisasi Anti Gratifikasi kepada mitra kerja KPPN Makassar II. Hal ini sangat dimungkinkan, karena selama tahun 2020 melalui e-learning segenap pegawai KPPN Makassar II telah mengikuti pelatihan pengendalian Gratifikasi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II selaku kuasa Bendahara Umum Negara di daerah pada tahun 2021 mengelola penyaluran dan pertanggungjawaban APBN dengan nilai alokasi pagu mendekati Rp7 Triliun. Terkait dengan tugas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, Bapak Adi Setiawan, Kepala KPPN Makassar II menyampaikan komitmen dari jajarannya untuk menyelenggarakan layanan tanpa biaya, anti korupsi dan anti gratifikasi.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-40/PB/2021 tanggal 28 Januari 2021, KPPN Makassar II ditetapkan sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tingkat Nasional Tahun 2021.  Hal ini menyusuli prestasi KPPN Makassar II yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2019. Penghargaan sebagai unit berpredikat WBK ini diberikan dan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi pada tanggal 9 Desember 2019 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.