KPPN Makassar II sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 telah menyalurkan Dana Desa untuk Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa masing-masing sebesar Rp2,05 miliar dan Rp3 miliar.  Penyaluran dilakukan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa.

Pada Hari Jum’at, 22 Januari 2021, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Andin Hadiyanto mengunjungi KPPN Makassar II yang ditunjuk oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menjadi lokasi Layanan Darurat KPPN Mamuju pasca Gempa Bumi yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 dini hari. Dalam kunjungannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan didampingi oleh Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan, Bapak Saiful Islam dan juga Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak Yuni Wibawa. Rombongan diterima oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sudarmanto, Kepala KPPN Makassar II, Bapak Adi Setiawan, Kepala KPPN Mamuju, Bapak Toding Luther, serta Kepala KPPN Makassar I, Bapak Saor Silitonga.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II telah menyalurkan anggaran Dana Desa tahap I Tahun 2021 di Kabupaten Gowa, khususnya di Desa Julubori. Penyaluran ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 29 Januari 2021, sebesar Rp413.247.200,00 dari total Pagu sebesar Rp. 1.205.618.000,00.

KPPN Makassar II telah memperoleh penghargaan berupa Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) oleh Kementerian PAN RB sejak bulan Desember 2019. Penyerahan penghargaan Predikat WBK diserahkan secara langsung oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. 

Mengawali Tahun Anggaran 2021, KPPN Makassar II telah melaksanakan penyerahan DIPA Petikan kepada seluruh Satker mitra kerja. Sebelumnya pada 30 November 2020 telah dilaksanakan penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggara 2021 kepada perwakilan Satker, disertai kesiapan data DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk diunduh secara elektronik. Penyerahan DIPA Petikan dimaksud juga disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kuasa Pengguna Anggaran.