Mengawali Tahun Anggaran 2021, KPPN Makassar II telah melaksanakan penyerahan DIPA Petikan kepada seluruh Satker mitra kerja. Sebelumnya pada 30 November 2020 telah dilaksanakan penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggara 2021 kepada perwakilan Satker, disertai kesiapan data DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk diunduh secara elektronik. Penyerahan DIPA Petikan dimaksud juga disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN Makassar II merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pada Tahun 2020 terdapat perubahan fundamental pada kebijakan penyaluran Dana Desa. Dana Desa akan diterima langsung oleh masing - masing Rekening Kas Desa serta terdapat penyederhanaan persyaratan Penyaluran Dana Desa. Diharapkan dengan perubahan tersebut, penyaluran  Dana Desa akan lebih cepat diterima oleh masing - masing desa, dengan tidak melepas peran Pemerintah Daerah yang  tetap memiliki peran penting yakni dalam verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Makassar II telah menyalurkan 100% anggaran Dana Desa kepada 121 Desa di Kabupaten Gowa dan 76 Desa di Kabupaten Takalar. Alokasi Dana Desa yang disalurkan di Tahun Anggaran 2020 oleh KPPN Makassar II mencapai 230,7 Milyar.

KPPN Makassar II kembali mengadakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Semester II 2020. Hal ini merupakan bentuk komitmen seluruh pejabat dan pegawai untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada stakeholder, Satuan Kerja pada khususnya. 

Senin, 28 Desember 2020, Tahun Anggaran 2020 sudah tinggal menghitung hari. KPPN Makassar II selalu berupaya memberikan pelayanan prima dari awal tahun hingga detik - detik menjelang pergantian TA 2021. Pelaksanaan Anggaran di TA 2020 ini memiliki tantangan yang berbeda dibanding dengan tahun - tahun sebelumnya. Pada TA 2020 terdapat suatu bencana skala Internasional yang juga berdampak pada Republik Indonesia, Pandemi Covid19.

                Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Makassar II yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 95/PMK.05/2018 dan Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas tambahan yakni melakukan monitoring dan evaluasi atas pembiayaan Ultra Mikro (UMi). KPPN Makassar II mempunyai wilayah kerja monitoring dan evaluasi meliputi Kabupaten Gowa dan Takalar. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).