Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah menerbitkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait Program Komputer berupa Aplikasi Sikanda dan Kawal SKPP KPPN Makassar II. Aplikasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan KPPN Makassar II dalam rangka memelihara integritas dan kinerja pegawai dan kualitas layanan di masa pandemic Covid-19. Hal ini sejalan dengan capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Desember 2019 dan segenap upaya yang dilakukan KPPN Makassar II untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada Hari Kamis tanggal 3 September 2020 KPPN Makassar II mendapat kunjungan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut diadakan dengan tujuan benchmarking pengelolaan dokumen dan e-filling.

Pada tanggal 27 Agustus 2020, KPPN Makassar II mengadakan sharing session WBK/WBBM dengan 16 satker mitra kerja yang akan maupun sudah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain itu, diikuti juga oleh KPPN Makale, KPPN Sinjai dan KPPN Watampone yang tahun ini akan mengikuti penilaian WBK oleh Kemenpan. 16 satker mitra kerja tersebut yaitu Kejaksaan Tinggi Prov. Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenkumham, BBPOM Makassar, BDK Makassar, KPP Makassar Selatan, KPTIK BMN Makassar, BRPBAP Maros, KKP Makassar, BPS Prov. Sulawesi Selatan, PA. Sungguminasa, PA. Makassar, PA. Maros, Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan, dan polres Pangkep. Acara ini merupakan perwujudan inovasi Forum Tudang Sipulung yang merupakan media untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi reformasi birokrasi/pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

Pada hari  Senin tanggal 7 September 2020, KPPN Makassar II mengadakan Sosialisasi Penggunaan Sistem Marketplace dan Digital Payment untuk Satker Lingkup KPPN Makassar II. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 16 satker potensial yang telah menggunakan aplikasi SAKTI, Virtual Account (VA), dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta diikuti oleh tiga perbankan yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI menggunakan metode Video Conference melalui aplikasi Zoom.

Pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, KPPN Makassar II melakukan kunjungan ke Kantor Regional IV BKN Makassar. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Permohonan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar tentang Permohonan Replikasi Aplikasi SIKANDA. Tujuan dari kunjungan ini adalah memberikan dukungan teknis cara penginputan data di Aplikasi SIKANDA serta instalasi Aplikasi SIKANDA di server lokal Kantor Regional IV BKN Makassar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penyaluran DANA BOS dan DANA DESA, KPPN Makassar II bekerjasama dengan Bank Sulselbar menginisiasi layanan bersama penyediaan informasi penyaluran Dana BOS dan Dana Desa. Layanan ini telah berlangsung sejak Maret 2020. Kerja sama ini diwujudkan dengan penyediaan informasi penyaluran Dana BOS dan Dana Desa yang lebih cepat dan informatif serta dapat diakses segenap pemangku kepentingan melalui web resmi KPPN Makassar II.