Sebagai institusi pemerintah yang berkomitmen penuh pada segenap upaya untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan upaya strategis dan berkesinambungan dalam membangun organisasi yang sehat bebas dari korupsi dan anti gratifikasi. Salah satu upaya dimaksud dicapai melalui internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan mewujudkan integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan dalam segenap aspek pelaksanaan tugas fungsi yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. 

Kebijakan Layanan dan Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di KPPN Makassar II

Virus Corona baru (SARS Cov-2) penyebab wabah penyakit menular COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang muncul menjelang pergantian tahun 2020 ini berdampak luas ke banyak negara. Penyebarannya yang sangat cepat dan memakan ribuan korban jiwa memberi banyak pengaruh tatanan kehidupan dan perekonomian banyak negara.

Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan kualitasi pelayanan, KPPN Makassar II menginisiasi dan  mengembangkan inovasi – inovasi dalam menunjang pelayanan KPPN Makassar II terhadap Satuan Kerja mitra KPPN Makassar II. Salah satunya Inovasi KAwal SKPP yang semula di tahun 2019 berbasis email,  dan pada awal Tahun 2020 dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi melalui penggunaan Aplikasi KAwal SKPP.

KPPN Makassar II berkomitmen untuk tetap dapat berkinerja maksimal dan memberikan layanan terbaik sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan selama berlakunya masa darurat Covid-19. Berdasarkan SE-25/PB/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020, dan untuk memastikan terlaksananya Business Continuity Plan di tengah wabah Covid-19, komitmen tersebut diupayakan melalui adaptasi dan inisiatif melalui beberapa inovasi khususnya melalui layanan tanpa tatap muka.

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan, KPPN Makassar II secara konsisten mengupayakan perbaikan layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.

Menindaklanjuti sosialisasi Kebijakan dan Implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 via Video Conference bersama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja yang menekankan pada konsep penganggaran yang berorientasi pada output dan outcome. Diperlukan pemahaman oleh seluruh Satuan Kerja lingkup kerja KPPN Makassar II mengenai tata cara pengisian Capaian Output agar dapat diperoleh data Capaian Output yang valid dan akuntabel sebagai dasar evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran K/L. Alat untuk menatausahakan Capaian Output telah disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan Negara berupa Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), serta Aplikasi E-Rekon sebagai media pelaporan data Capaian Output oleh seluruh Satker K/L. Selain itu pelaporan Capaian Output termasuk dalam komponen indikator dalam penilaian IKPA tingkat Satuan Kerja.