Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasinya pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari 2.220,7 triliun Rupiah anggaran belanja negara tahun 2018, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.

Kesiapan kantor vertikal dan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2018 serta kemajuan pencairan anggaran oleh satker ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melalui peninjauan lapangan yang rutin dilakukan tiap akhir tahun, salah satunya ke KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta VII dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jl.Otista Jatinegara, Jakarta Timur hari ini (21/12/2018) yang merupakan hari terakhir pengajuan pembayaran langsung untuk tahun 2018.

Dalam peninjauan tersebut, Menkeu yang didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, Kakanwil DJPbProv.DKI Jakarta dan sejumlah pejabat eselon I,II dan III Kemenkeu khususnya DJPb, bertatap muka dan berdialog langsung dengan para pengelola keuangan satker yang memenuhi front offce KPPN untuk mengajukan pencairan anggarannya masing-masing. Ia menanyakan problem yang dihadapi serta mengkonfirmasi kualitas layanan yang diberikan oleh KPPN. Secara umum Menkeu menyatakan cukup senang dengan progress pencairan anggaran oleh satker dan dampak positif upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan selaku pemegang otoritas Bendahara Umum Negara sepanjang tahun anggaran 2018 sampai saat ini yang menurutnya semakin membaik dari hari ke hari.

“Banyak sekali hal-hal yang sangat positif” kata Menkeu. “Saya sangat menghargai dari sisi keseluruhan satker yang lebih fokus untuk menjalankan sesuai dengan perencanaan anggaran”, ungkapnya.

Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan selaku pengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2018 berjalan dengan optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaranpun diatur sedemikian, melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat, dan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Langkah-langkah Akhir Tahun (LLAT). Dengan LLAT ini, efektifitas waktu : “periode kapan untuk pembayaran belanja melalui mekanisme apa” menjadi jelas dan terorganisir tahapannya.  Sakter terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sebagaimana rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun

Upaya lainnya yaitu penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2018 ini juga berdampak positif terhadap kelancaran proses tutup tahun anggaran 2018. Evaluasi kontinyu atas seluruh kinerja nanggaran Kementerian/Lembaga melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran. Sebagaimana dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, upaya-upaya ini ternyata mulai dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun cenderung dapat dikurangi. 

Di depan awak media dan pers yang meliput kunjungan, Menkeu mengungkapkan sejumlah catatan mengonfirmasi hal tersebut. Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN. Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama. Keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat pun tumbuh 16,73% (Year on Year) dengan capaian 84,2% dari pagu.

Dari sisi IKPA, angka-angka indikator pelaksanaan anggaran s.d. Triwulan III 2018 juga konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Antara lain ditunjukkan oleh frekuensi revisi anggaran yang berkurang hingga 86% lebih diiringi ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat drastis (78,04% dari 58,15% di 2017), menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual juma meningkat (90,16% dari semula 86%). Pun demikian dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker (menjadi 80% dari 61% di 2017). Angka-angka ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 ini tidak hanya terserap dengan lebih cepat/tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur (akuntabel).

Atas capaian ini Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran DJPb atas layanan yang diberikan kepada satker. “Mereka (satker-Red.) menyampaikan testimoni bahwa pelayanannya makin baik di kantor-kantor pelayanan perbendaharaan, “ungkap Menkeu. “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan yang bekerja hingga larut malam kemarin dan hari ini, hingga kita bisa menutup tahun anggaran secara baik,” demikian dikatakan Menkeu.

Hal-hal positif dan perbaikan yang terus diupayakan Kemenkeu cq. Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN ini tentunya diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas. Tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif dan efisien dengan capaian output nyata yang benar-benar optimal dan karenanya setiap rupiah anggaran belanja pemerintah tahun 2018 ini pada akhirnya dapat mewujud menjadi suatu hal yang benar-benar mencapai tujuannya, memberi manfaat bagi masyarakat. (pw)

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2910-pastikan-pencairan-tutup-tahun-anggaran-2018-baik-dan-lancar,-menkeu-tinjau-layanan-kppn-di-otista.html

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu - Dalam pidato laporannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (11/12),  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan Presiden dan Wakil presiden, seluruh Menteri Kabinet Kerja dan para Pimpinan Daerah.

"Kami ingin menyampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak Presiden untuk menghadiri dan akan memberikan pengarahan di dalam acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga Tahun Angaran 2019. Kita sebentar lagi akan menutup tahun anggaran 2018 dan tahun 2018 bukan merupakan tahun yang mudah karena adanya gejolak global secara dinamis," jelas Menkeu.

APBN tahun 2019 mengambil tema 'APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia.' Pada tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Posisi APBN 2018 yang baik merupakan bekal yang cukup positif bagi kita memasuki APBN 2019. Dalam pembahasan dengn DPR asumsi makro dihadapkan pada  situasi yang sangat dinamis. Artinya tahun 2019 kita akan terus dihadapkan pada kondisi yang terus dinamis," ungkap Menkeu.

Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun, sementara belanja negara dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Volume belanja negara tersebut terdiri dari:

1. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan melalui K/L sebesar Rp855,4 triliun dan Non K/L sebesar Rp778,9 triliun. Keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program-program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di tahun 2019 juga terus dilakukan penguatan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diantaranya melalui percepatan penyelesaian kurang bayar DBH, pengalokasian DAU bersifat final untuk  meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD, pengalokasian Dana BOS berbasis kinerja, dan melanjutkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output.

"Berkenaan kenaikan belanja ini kita akan memprioritaskan sesuai prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan merupakan arahan serta pelaksanaan dari Nawa Cita. Tahun 2019 fokusnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi dan penguatan birokrasi yang efisien dan efektif serta untuk penanggulangan dan mitigasi bencana," ujar Menkeu.

Diserahkannya DIPA dan Alokasi TKDD tahun 2019, diharapkan para Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta Gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2019 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Hal itu dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah. (ip/ind/rsa)

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-serahkan-dipa-dan-tkdd-2019/

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 , Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Bpk. Afiker Siringoringo menyerahkan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Kepala KPPN Metro, Bpk. Tri Tenggo Sukmono. Sertifikat SNI ISO 9001:2015  ini menjadi bukti bahwa pelayanan KPPN Metro kepada para stakeholders telah berstandar internasional. Keberhasilan KPPN Metro dalam memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai dan PPNPN di KPPN Metro dalam meningkatkan kinerjanya. Sertifikasi ini juga merupakan pondasi untuk terus mewujudkan layanan berstandar internasional kepada seluruh pengguna stakeholders dengan fokus pada kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Salah satu perubahan utama pada ISO 9001:2015 adalah adanya pendekatan yang sistematis terhadap resiko, alih-alih menganggapnya sebagai sebuah standar manajemen tersendiri di luar sistem manajemen mutu. Pada ISO 9001:2015, resiko dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem. Dengan mengambil pendekatan yang berbasis resiko, organisasi diharapkan menjadi lebih proaktif ketimbang reaktif, senantiasa mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan (continoual improvement). Ketika manajemen resiko diterapkan, secara otomatis tindakan pencegahan akan dilakukan.

Pada ISO 9001 versi 2015, konsep kepemimpinan secara explisit dimunculkan sebagai sebuah persyaratan. “Manajemen puncak harus memperlihatkan kepemimpinan..”, persyaratan tersebut muncul di klausul 5.1.1 & 5.1.2. Persyaratan tersebut seakan-akan ingin menekankan kepada user ISO 9001 bahwa sistem manajemen mutu hanya akan efektif jika terdapat komitmen pimpinan puncak. Dan komitmen pimpinan puncak tersebut tidak cukup dengan hanya “menjalankan” fungsi manajemen saja tetapi harus juga memperlihatkan “kepemimpinan”.

Sertifikat yang dari PT. TUV Rheinland bernomor : 824 100 18049/043 ini diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018 dan berlaku sampai dengan 11 Oktober 2011. Semoga dengan terbitnya sertifikat ini, KPPN Metro dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholders dan mampu membuktikan bahwa sertifikat tersebut memang pantas untuk diraih.

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu – Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN tahun 2019 telah ditetapkan, setelah melalui rangkaian proses perencanaan, penganggaran, dan pembahasan, baik internal Pemerintah maupun Pemerintah dengan DPR. Selanjutnya, siklus pengelolaan APBN tahun 2019 berlanjut ke tahap pelaksanaan, yang dimulai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hari ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi TKDD secara simbolis kepada 12 Menteri/Pimpinan Lembaga dan Alokasi TKDD kepada seluruh Gubernur pada Selasa (11/12). Penyerahan yang dilaksanakan di Istana Negara tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang merepresentasikan fokus pembangunan pada tahun 2019, dan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggarannya.

"Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPR dan DPD RI yang sudah bersinergi dengan Pemerintah dalam membahas penetapan APBN 2019. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kementerian dan lembaga yang selama 4 tahun ini sudah bekerja dengan maksimal memastikan bahwa setiap rupiah di APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam rangka kemajuan negara kita Indonesia," ucap Presiden di istana negara.

DIPA dan Alokasi TKDD, sebagai dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN, serta pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. DIPA diserahkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran, sedangkan Alokasi TKDD diserahkan kepada para Gubernur yang merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah. Penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD sebelum dimulainya tahun anggaran 2019 dilaksanakan dengan harapan agar program dan kegiatan tahun 2019 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

"Dalam kesempatan kali ini saya juga perlu kembali menegaskan bahwa kita harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN kita menguap begitu saja tanpa hasil dan juga jangan habis untuk sekedar rutinitas belanja pegawai atau belanja operasional tapi kita lupa mengukur dampaknya bagi kemanfaatan untuk masyarakat," tegas Presiden.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan strategis dan terobosan dalam APBN tahun 2019 :

1. Penguatan bidang kesehatan yang salah satunya difokuskan pada program penurunan stunting terintegrasi dengan melakukan intervensi gizi di 160 kabupaten/kota.
2. Penajaman anggaran pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penyelarasan dengan kebutuhan industri, serta pengalokasian dana abadi penelitian.
3. Penguatan program perlindungan sosial melalui peningkatan besaran manfaat program keluarga harapan.
4. Pengelolaan khusus dana penanggulangan bencana alam (pooling fund) untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema Availibility Payment.
6. Pengalokasian DAU Tambahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp3,0 triliun yang ditujukan kepada 8.212 kelurahan.

Selain itu, dalam acara penyerahan tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga serta seluruh Gubernur dalam melaksanakan berbagai program Pemerintah tahun 2019. Seluruh aparatur Pemerintah agar dapat menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan, serta mensejahterakan rakyat. Untuk itu, Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta para Gubernur diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan program-program pembangunan tahun 2019 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019 dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Untuk itu, agar dapat dilakukan persiapan lelang lebih awal.
2. Memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat, dan melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium.
3. Melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulanan) untuk meyakini semua program K/L dan Pemerintah Daerah berjalan maksimal, dan terus melakukan perbaikan.
4. Menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Untuk itu, Pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.
5. Memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar Kementerian, antar Pemerintah Daerah, maupun antara pusat dan daerah untuk bisa mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian output kegiatan pembangunan.
6. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasil-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja Pemerintah dan hasilnya. (ip/ind/rsa)

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-dorong-investasi-dan-daya-saing-melalui-pembangunan-sumber-daya-manusia/

Jakarta 11/12/2018 Kemenkeu-Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan Program Uji Coba Ekosistem Digital Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Marwanto mengatakan tujuan dari Digitalisasi UMi adalah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi debitur Pembiayaan UMi dalam melakukan transaksi usaha secara cashless, serta menciptakan marketplace untuk usaha mikro di era digital ekonomi.

"Melalui digitalisasi pembiayaan UMi, debitur yang selama ini menerima penyaluran secara cash diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik," jelas Dirjen Perbendaharaan di Aula Dhanapala, pada Rabu (11/12).

Dengan adanya digitalisasi ini debitur yang memilih metode cashless dapat memanfaatkan platform dan teknologi Uang Elektronik yang dimiliki oleh Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Untuk peluncuran uji coba ini Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menggandeng 3 platform uang elektronik dan 1 platform marketplace, yaitu GoPay, T-cash, T-money, dan Bukalapak.

"Ke depannya, kami tidak menutup kemungkinan untuk platform Uang Elektronik dan marketplace lainnya untuk turut berpartisipasi bersama-sama mendukung Program Pemerintah untuk pengembangan UMKM di Indonesia," tambahnya.

Selanjutnya, Peluncuran Uji Coba Program Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro Melalui Penggunaan Uang Elektronik akan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. (mra/ind) 

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-uji-coba-program-digitalisasi-umi/

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Kesiapan dalam melaksanakan layanan perbendaharaan secara prima yang di dukung oleh sarana prasarana yang handal menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran penyaluran dana APBN di akhir tahun anggaran 2018 ini, terutama pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerjanya di KPPN Semarang 1 dan KPPN Semarang 2 (7/12).

“Pada hari ini kita ingin melihat secara dekat bagaimana proses pelayanan di KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, memastikan kesiapan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2018
baik dari kesiapan layanan dan sarana prasarana pendukung yang lain,” ungkap Marwanto. Kunjungan kerja ini merupakan agenda Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono untuk memastikan kesiapan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan menghadapi akhir tahun anggaran 2018 yang segera berakhir. Selain memastikan kesiapan dan kelancaran layanan perbendaharaan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Marwanto juga mengingatkan kepada #InsanPerbendaharaan agar terus melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh supaya celah-celah praktik korupsi yang ada dapat tertutup. “Saya percaya, pada kesempatan Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini, kita mampu menjaga amanah untuk tidak melakukan korupsi di lingkungan pekerjaan kita, karena perilaku dan praktik korupsi dapat muncul dalam bentuk yang bermacam-macam,” pesan Marwanto Marwanto menambahkan, setiap #InsanPerbendaharaan diharapkan menjadi benteng yang kuat bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang memicu terjadinya praktik korupsi. “Unit-unit vertikal Ditjen Perbendaharaan kita telah mampu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM), ini membuktikan bahwa kita serius dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan kita,” demikian Marwanto berharap kepada seluruh pejabat dan pegawai yang hadir. [DK]

  Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2894-layanan-prima-dan-komitmen-anti-korupsi-dukung-kelancaran-penyaluran-apbn-di-akhir-tahun-anggaran-2018.html