Bertempat di Aula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 , Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Bpk. Afiker Siringoringo menyerahkan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Kepala KPPN Metro, Bpk. Tri Tenggo Sukmono. Sertifikat SNI ISO 9001:2015  ini menjadi bukti bahwa pelayanan KPPN Metro kepada para stakeholders telah berstandar internasional. Keberhasilan KPPN Metro dalam memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai dan PPNPN di KPPN Metro dalam meningkatkan kinerjanya. Sertifikasi ini juga merupakan pondasi untuk terus mewujudkan layanan berstandar internasional kepada seluruh pengguna stakeholders dengan fokus pada kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Salah satu perubahan utama pada ISO 9001:2015 adalah adanya pendekatan yang sistematis terhadap resiko, alih-alih menganggapnya sebagai sebuah standar manajemen tersendiri di luar sistem manajemen mutu. Pada ISO 9001:2015, resiko dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem. Dengan mengambil pendekatan yang berbasis resiko, organisasi diharapkan menjadi lebih proaktif ketimbang reaktif, senantiasa mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan (continoual improvement). Ketika manajemen resiko diterapkan, secara otomatis tindakan pencegahan akan dilakukan.

Pada ISO 9001 versi 2015, konsep kepemimpinan secara explisit dimunculkan sebagai sebuah persyaratan. “Manajemen puncak harus memperlihatkan kepemimpinan..”, persyaratan tersebut muncul di klausul 5.1.1 & 5.1.2. Persyaratan tersebut seakan-akan ingin menekankan kepada user ISO 9001 bahwa sistem manajemen mutu hanya akan efektif jika terdapat komitmen pimpinan puncak. Dan komitmen pimpinan puncak tersebut tidak cukup dengan hanya “menjalankan” fungsi manajemen saja tetapi harus juga memperlihatkan “kepemimpinan”.

Sertifikat yang dari PT. TUV Rheinland bernomor : 824 100 18049/043 ini diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018 dan berlaku sampai dengan 11 Oktober 2011. Semoga dengan terbitnya sertifikat ini, KPPN Metro dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholders dan mampu membuktikan bahwa sertifikat tersebut memang pantas untuk diraih.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Sebagai pengawal APBN yang membangun negeri ini, insan perbendaharaan diharapkan mampu menghindarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan korupsi. Komitmen yang kuat tersebut akan sejalan dengan salah satu nilai dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas.

"Kita harus terus bersama untuk memupuk dan meningkatkan integritas, sehingga menjadi pengawal APBN terbaik di negeri ini," ajak Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam sambutannya di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Jumat (7/12).

Komitmen DJPb untuk terus menjaga integritas ditunjukkan dengan sejumlah apresiasi maupun penghargaan oleh Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa raihan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di sejumlah kantor vertikal DJPb. Marwanto menyatakan bahwa prestasi DJPb tersebut kiranya mampu meningkatkan kepercayaan publik bahwa DJPb merupakan organisasi yang aman dan bersih dari potensi penyelewengan negatif.

Dalam rangkaian acara peringatan Hakordia 2018 tersebut, jajaran pegawai DJPb bersama menggelorakan Komitmen Antikorupsi dengan dipandu oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Wiwieng Handayaningsih. Dengan komitmen tersebut, diharapkan DJPb akan semakin profesional dan akuntabel dalam mengawal pelaksanaan APBN.  [DR]

 Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Kesiapan dalam melaksanakan layanan perbendaharaan secara prima yang di dukung oleh sarana prasarana yang handal menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran penyaluran dana APBN di akhir tahun anggaran 2018 ini, terutama pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerjanya di KPPN Semarang 1 dan KPPN Semarang 2 (7/12).

“Pada hari ini kita ingin melihat secara dekat bagaimana proses pelayanan di KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, memastikan kesiapan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2018
baik dari kesiapan layanan dan sarana prasarana pendukung yang lain,” ungkap Marwanto. Kunjungan kerja ini merupakan agenda Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono untuk memastikan kesiapan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan menghadapi akhir tahun anggaran 2018 yang segera berakhir. Selain memastikan kesiapan dan kelancaran layanan perbendaharaan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Marwanto juga mengingatkan kepada #InsanPerbendaharaan agar terus melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh supaya celah-celah praktik korupsi yang ada dapat tertutup. “Saya percaya, pada kesempatan Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini, kita mampu menjaga amanah untuk tidak melakukan korupsi di lingkungan pekerjaan kita, karena perilaku dan praktik korupsi dapat muncul dalam bentuk yang bermacam-macam,” pesan Marwanto Marwanto menambahkan, setiap #InsanPerbendaharaan diharapkan menjadi benteng yang kuat bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang memicu terjadinya praktik korupsi. “Unit-unit vertikal Ditjen Perbendaharaan kita telah mampu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM), ini membuktikan bahwa kita serius dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan kita,” demikian Marwanto berharap kepada seluruh pejabat dan pegawai yang hadir. [DK]

  Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2894-layanan-prima-dan-komitmen-anti-korupsi-dukung-kelancaran-penyaluran-apbn-di-akhir-tahun-anggaran-2018.html

Jakarta, 05/12/18 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan penghargaan dalam rangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 4-5 Desember 2018 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam kegiatan ini Kemenkeu memperoleh penghargaan sebagai Instansi dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018 untuk kategori kementerian/lembaga yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Hadiyanto pada Rabu (05/12). Pemberian penghargaan ini didasarkan pada beberapa kriteria yang menjadi penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, jumlah wajib lapor online.

Selain penghargaan ini, Kementerian Keuangan juga memperoleh 2 kategori Penghargaan Gratifikasi yaitu, sebagai Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah (KLOP) dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2018 dan sebagai KLOP dengan nilai pelaporan gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi Milik Negara.

Sebagai informasi, rangkaian acara Hakordia 2018 ini terbuka untuk umum. Pengunjung dapat mengunjungi berbagai booth pameran inovasi anti korupsi dari berbagai kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, BUMN dan lembaga lain di sepanjang selasar ruang Birawa-Binakarna hotel Bidakara. Kemenkeu juga mendapatkan predikat Juara ketiga dalam kategori stan terbaik hakordia 2018. (rsa/rsa)

 Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kemenkeu-raih-penghargaan-penerapan-lhkpn-terbaik-tahun-2018/

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) menjalin kerja sama dengan International Labour Organization (ILO), organisasi buruh internasional di bawah naungan PBB, untuk melakukan pembinaan terhadap Koperasi Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembinaan tersebut dilakukan melalui Pelatihan Making Microfinance Work (MMW) dan Start and Improve Your Business (SIYB) bertempat di Hotel Salak Heritage, Bogor (12-22/11). Sasaran kegiatan ini adalah peserta selevel Manajer dan Pendamping (Account Officer) Koperasi Linkage mitra PIP yang tersebar di wilayah Medan, Lampung, dan Tangerang.

Kegiatan yang merupakan amanah dari PMK Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro tersebut dikemas dalam bentuk Training of Trainers (ToT) untuk melahirkan certified trainer yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyalurkan UMi. Adapun program MMW dan SIYB merupakan program Promise Impact yang telah menunjukkan manfaat positif di beberapa negara Asia melalui penurunan keterlambatan pembayaran.

Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan PIP Nurhidayat menyampaikan harapannya agar Koperasi dapat melaksanakan kewajiban melayani masyarakat secara efektif dan efisien dengan tetap menekankan prinsip persaingan yang sehat, transparan, dan adil. “Perlu kita sadari bahwa pengelolaan lembaga keuangan ultra mikro memiliki peluang dan tantangan. Inovasi seperti cashless merupakan salah satu fitur kemudahan yang dapat kita manfaatkan,” jelasnya.

Perwakilan dari pihak ILO turut memberikan dukungannya terhadap kegiatan yang merupakan batch I dari keseluruhan kegiatan yang direncanakan ini.

"Program inklusi keuangan melalui peningkatan akses perbankan merupakan komitmen yang baik dari Pemerintah Indonesia,” tutur Deputy Head of Swiss State Seceretariat for Economic Affairs ILO Philipp Org.

Adapun Chief Technical Advisor ILO Owais Parray menekankan perlunya pelatihan untuk memperkuat UMKM secara teknis.“Hanya 25% masyarakat Indonesia yang memiliki akses keuangan, sedangkan hampir 90% usaha digerakkan oleh UMKM. Dengan pertumbuhan yang kecil, selain bantuan kredit, maka bantuan teknis juga sangat dibutuhkan,” sebutnya.

Salah satu peserta, AO dari KSPPS BTM BIMU Bandar Lampung Eka, menyampaikan apresiasinya terhadap program pembiayaan UMi yang sangat diminiati masyarakat.

“Harapannya, pelatihan ini dapat berkelanjutan selain dari sisi  bisnis tetapi juga bisa membantu mengangkat perekonomian masyarakat,” ujarnya. [FS/Foto: Adhit-Pusat Investasi Pemerintah]

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2881-gandeng-ilo,-pip-bina-koperasi-penyalur-umi.html