Dana APBN yang disalurkan oleh KPPN Metro terdiri dari Rp387.791.204.602 berasal dari Belanja Pemerintah Pusat dan Rp239.209.599.240 merupakan Belanja transfer Daerah. Penyaluran tersebut secara total mencapai 37% dari total Pagu APBN yang dikelola KPPN Metro sebesar Rp1.666.389.855.000 yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 815.261.791.000, dan Belanja Transfer Daerah R 851.128.064.000.

Penyaluran Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai 47,5% dari pagu yang tersedia terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Vertikal Kementerian Negara/Lembaga yang berkedudukan di Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Sementara Belanja Transfer Daerah yang mencapai 28,15% dari pagu yang tersedia merupakan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Belanja Pemerintah Pusat pada KPPN Metro periode Semester I TA 2021 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 40%, capaian ini didukung oleh Satuan Kerja Vertikal K/L yang didorong untuk segera merealisasikan anggaran dan kegiatannya agar dapat mendukung Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang menjadi program prioritas pemerintah di tahun 2021.

Transfer Dana Desa yang mencapai Rp225.929.556.240 kepada Lampung Tengah dan Lampung Timur masing-masing sebesar Rp125.054.331.920 dan Rp100.875.224.320 menjadi penyumbang terbesar capaian realisasi Belanja Transfer Daerah, dengan demikian Dana Desa yang dikelola KPPN Metro telah tersalurkan sebesar 38% dari total pagu Rp594.457.354.000. Dana Desa yang telah disalurkan terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Penanganan Pandemi Covid-19, dan Penyaluran Tahap I Dana Desa.

Sedangkan penyaluran DAK Fisik untuk Periode Semester I Tahun 2021 baru sebesar Rp 13.280.043.000 dari total pagu sebesar Rp 256.670.710.000. Realisasi tersebut terdiri dari Penyaluran DAK Fisik kepada Kota Metro sebesar Rp6.130.109.750 dan Lampung Tengah sebesar Rp7.149.933.250, sedangkan Lampung Timur belum melakukan pencairan di periode Semester I TA 2021. Rendahnya realisasi Penyaluran DAK Fisik disebabkan tahapan pencairan pada Pemerintah Daerah belum selesai baik kontrak maupun verifikasi APIP.

Kepala KPPN Metro, Tejo Prakosa menyampaikan apresiasi atas sinergi dari seluruh mitra kerja KPPN Metro dalam pelaksanaan APBN di Semester I Tahun 2021.

“Capaian Realisasi APBN pada KPPN Metro periode Semester I 2020 sudah baik dan melampaui target tentu karena dukungan dari seluruh mitra kerja KPPN Metro, pada Semester II Tahun 2021 diharapkan kinerja tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan mengingat instrumen APBNM masih menjadi salah satu tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Implementasi pembayaran dan penggunaan KKP oleh Satker secara penuh akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2019.

2. Dalam implementasi pembayaran dan penggunaan KPP tersebut akan diberlakukan penetapan proporsi Uang Persediaan (UP) dengan ketentuan sebagai berikut:

• Proporsi UP dibagi menjadi Proporsi UP Tunai sebesar 60% dan Proporsi UP KKP sebesar 40% dari besaran UP yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018.
• Proporsi UP tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan Satker K/L setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan perubahan Proporsi UP dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

3. Berkenaan hal tersebut, Satker K/L yang telah memenuhi kriteria sebagai satker yang wajib mengimplementasikan KKP diminta agar segera melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), penetapan Surat Keputusan Pemegang KKP dan Administrator KKP, penandatanganan surat perjanjian antara KPA dengan Pemegang KKP, dan penyampaian surat permohonan penerbitan KKP ke Bank mitra kerjanya untuk penerbitan KKP. Seluruh hal-hal administratif tersebut agar diselesaikan selambat-lambatnya 30 Juni 2019.

4. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, seluruh Satuan Kerja agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKP yang sama dengan tempat rekening Bendahara Pengeluaran dibuka sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
• Menandatangani PKS Satker dengan Bank sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
• Menetapkan pemegang KKP/ Admin KKP sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
• Mengajukan permohonan penerbitan KKP kepada Bank Penerbit KKP sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
• Melakukan penihilan UP/TUP pada akhir masa transisi (1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019). Petunjuk teknis lebih lanjut terkait penihilan UP/TUP pada masa transisi akan diinformasikan kemudian.
• Menyampaikan fotocopy PKS Satker yang telah ditandatangani beserta addendum/perubahannya (apabila ada) kepada KPPN.
• Segera menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) internal terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dapat mengajukan perubahan besaran UP dan/atau perubahan proporsi UP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan PMK No. 196/MK.05/2018 tanggal 31 Desember
• Dapat mengajukan pengecualian untuk tidak mengikuti ketentuan pembayaran dan penggunaan KKP sebagaimana diatur dalam PMK No. 196/MK.05/2018 kepada KPPN, dengan syarat memenuhi kedua kriteria berikut:
• tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA, dan
• memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
• Penggunaan KKP mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

5. Untuk penjelasan/ konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi CSO KPPN Metro.

Informasi mengenai KKP: http://kppnmetro.org/kartu-kredit-pemerintah/

[button_jc type='BBlue' size='1' label='Download S-363/WPB.08/KP.0203/2019']https://drive.google.com/open?id=1ftFph3xHqVPnkIOQ7HJmq2LGdpcdtHkO[/button_jc]