Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro pada tahun anggaran 2022 memiliki tugas menyalurkan dana transfer daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana BOS, dan Dana BOP, serta Dana Desa kepada Pemkot Metro, Pemkab Lampung Tengah, dan Pemkab Lampung Timur.

Upaya meninkatkan koordinasi dengan ketiga pemerintah daerah tersebut dan mendorong percepatan penyaluran dana transfer daerah, KPPN Metro menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Dana Transfer Daerah pada Selasa, 14 Juni 2022 di aula KPPN Metro.

Kegiatan ini mengundang perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah, dan satu perwakilan OPD dari ketiga Pemerintah Daerah.

Kepala KPPN Metro, Tejo Prakosa, menegaskan KPPN dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dalam percepatan penyaluran Dana Transfer Daerah di tahun 2022. Dengan diselenggarakannya FGD ini diharapkan KPPN Metro dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di Pemkot Metro, Pemkab Lampung Tengah, dan Pemkab Lampung Timur.

“FGD ini bertujuan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada terkait penyaluran DAK Fisik, Dana BOS/BOP, dan Dana Desa di tahun 2022 ini. Hasil FGD ini akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan juga KPPN Metro untuk mengawal bersama penyaluran Dana Transfer Daerah di tahun 2022,” ujar Tejo

KPPN Metro sendiri pada tahun 2022 bertanggungjawab menyalurkan dana transfer daerah kepada Pemkot Metro, Pemkab Lampung Tengah, dan Pemkab Lampung Timur dengan total anggaran Rp1.326.108.477.000, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp338.570.140.000, Dana BOS/BOP sebesar Rp389.344.500.000, dan Dana Desa Rp598.193.837.000. Pada sisi realisasi hingga 14 Juni 2022 Dana BOS/BOP telah tersalur 60% dan Dana Desa 36%, sedangkan DAK Fisik masih belum terealisasi sama sekali.

“Realisasi DAK Fisik menjadi salah satu pembahasan utama pada FGD kali ini, diharapkan ketiga pemerintah daerah dapat memenuhi seluruh persayaratan administrasi sehingga batas waktu penyaluran DAK Fisik pada 21 Juli 2022 tidak terlewati, karena DAK Fisik diperuntukan untuk pemenuhan berbagai infrastruktur dan pemenuhan layanan dasr masyarakat yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi di masyarakat Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, dan Kab. Lampung Timur,” papar Tejo.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro melaksanakan End User Training (EUT) Persiapan Migrasi Saldo Awal SAKTI Tahun 2022 secara online melalui zoom dan Channel Youtube KPPN Metro pada Rabu, 8 Juni 2022.

Kegiatan dihadiri Bendahara Operator Pelaporan, Operator Aset dan Persediaan yang berasal dari 73 Satuan Kerja mitra KPPN Metro tersebut langsung dibuka Kepala KPPN Metro, Tejo Prakosa.

Tejo dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya penggunaan Aplikasi SAKTI sebagai tonggak perubahan menuju pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih modern dan aman.

Selain membahas Aplikasi SAKTI, ada 18 Inovasi di KPPN Metro untuk menunjang kinerja layanan.  Tejo menegaskan seluruh layanan pada KPPN Metro tidak dipungut biaya dan meminta mitra kerja untuk melapor melalui saluran pengaduan yang disediaka  jika terdapat pegawai KPPN Metro yang meminta biaya layanan.

“KPPN Metro terus berupaya agar pelayanan kepada satuan kerja dapat semakin meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun, satker juga tidak perlu sungkan dan segan dalam memberikan masukan kepada kami agar layanan kami menjadi semakin baik dan luar biasa,” ungkap Tejo

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Migrasi Saldo Awal SAKTI oleh Arien Armadiana Hutari sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Royhul Akbar.

Terselenggaranya kegiatan ini diharapkan seluruh satuan kerja mitra KPPN Metro dapat melakukan finalisasi migrasi saldo awal SAKTI 2022 dengan tepat sehingga kemudian dapat menyajikan Laporan Keuangan yang akurat.

Link Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=5MWiNEzF9rk

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat akan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1443 H, diimbau kepada seluruh Mitra Kerja KPPN Metro untuk tidak memberikan gratifikasi berupa apapun kepada para pegawai maupun PPNPN KPPN Metro yang berhubungan dengan jabatannya.
2. Seluruh layanan KPPN Metro bersifat gratis dan tanpa biaya. Untuk itu mohon tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai maupun PPNPN KPPN Metro yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
   dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Untuk informasi dan pengaduan, silahkan menghubungi petugas CSO KPPN Metro pada hari dan jam kerja, surat elektronik di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., telepon/WhatsApp (0725) 41049 / 0813-8120-1696, dan website http://kppnmetro.org/layanan-pengaduan/. Selain itu dapat menggunakan aplikasi SIPANDU (Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan) pada alamat https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Unduh S-245/KPN.0802/2022 disini:

Dalam rangka memperkuat strategi pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang optimal pada Triwulan II 2022 sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaiann IKPA Belanja K/L, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian IKPA mulai Triwulan II 2022 telah diberlakukan secara penuh pada 8 indikator kinerja, yang sebelumnya pada Triwulan I 2022 pada masa peralihan pemberlakukan PER-5/PB/2022 telah mengecualikan indikator kinerja Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran.

2. Berdasarkan hasil monitoring capaian IKPA per 10 Juni 2022 pada OMSPAN dengan memasukkan nilai capaian output Bulan Mei 2022 sebagai nilai capaian output sementara Bulan Juni 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

• Nilai rata-rata IKPA triwulan II 2022 Satker mitra kerja KPPN Metro mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 90,27 dibandingkan dengan capaian triwulan I 2022 sebesar 97,35.
• Terdapat 4 indikator kinerja yang perlu medapatkan perhatian penuh dan diakselerasi pada Bulan Juni 2022 karena memiliki bobot yang tinggi serta nilai rata-rata di level CUKUP atau mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan, yaitu:
  1) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10%, nilai rata-rata 85,31)
  2) Penyerapan Anggaran (bobot 20%, nilai rata-rata 82,08)
  3) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%, nilai rata-rata 85,77)
  4) Capaian Output (bobot 25%, nilai rata-rata 90,54)

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan nilai IKPA dan menahan laju penurunan nilai IKPA triwulan II 2022, dengan seoptimal mungkin memanfaatkan sisa bulan berjalan pada Juni 2022 dengan cara sebagai berikut:

• Satker agar terus memantau perkembangan capaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN > Menu MONEVPA > Indikator Pelaksanaan Anggaran, mengindentifikasi indikator kinerja yang masih rendah, memperhatikan detil transaksi capaian kinerja (Layer 2 dan layer 3 pada OMSPAN), dan seoptimal mungkin menjaga capaian melalui perbaikan pada tata kelola pelaksanaan anggaran.
• Kinerja Revisi DIPA (10%)
  Terdapat 14 jenis pergeseran pagu yang akan mempengaruhi nilai indikator Revisi DIPA. Satker diharapkan berhati-hati dalam melakukan Revisi DIPA karena walaupun Satker memilih jenis revisi administratif (kode 3XX, seperti Revisi POK) namun jika termasuk salah satu dari 14 jenis pergeseran tersebut dan dilakukan revisi lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan akan mengurangi nilai indikator Revisi DIPA. Jenis Revisi DIPA yang Diperhitungakan dalam Penilaian Indikator Revisi DIPA

•  Kinerja Deviasi Halaman III DIPA (10%)
  1) Satker agar memperhatikan RPD Halaman III DIPA per Jenis Belanja dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja pada detil transaksi Indikator Kinerja Deviasi Halaman III DIPA pada OMSPAN Layer 2;
  2) Apabila RPD > Realisasi Anggaran, maka Satker agar mengakselerasi belanja dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan/pengadaan barang/jasa, dan menyelesaikan pembayaran tagihannya pada bulan Juni 2022; dan
  3) Apabila RPD < Realisasi Anggaran, maka Satker agar memperhitungkan batas deviasi Halaman III DIPA sehingga tidak melebihi dari 5% antara rencana dengan realisasinya.
  4) Apabila Realisasi Anggaran per Jenis Belanja pada triwulan berjalan tidak sesuai dengan RPD, maka Satker agar melakukan perhitungan ulang RPD triwulan berikutnya untuk menyesuaikan dengan target penyerapan anggaran triwulan berikutnya dan mengajukan permohonan Revisi Halaman III sebelum tanggal 5 April, 5 Juli dan 5 Oktober tahun berjalan.
• Kinerja Penyerapan Anggaran (20%)
  1) Satker agar memperhatikan Realisasi Anggaran pada detil transaksi Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran pada OMSPAN Layer 2;
  2) Target penyerapan anggaran telah dihitung secara otomatis pada OMSPAN sebagai rujukan besaran target realisasi anggaran minimal dari DIPA yang harus dipenuhi oleh Satker setiap triwulan dalam rangka pencapain kinerja optimal;
  3) Berkenaan dengan adanya blokir terutama yang disebabkan oleh Automatic Adjustment, maka Satker agar mengakselerasi belanja dengan mengoptimalkan realisasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang memiliki pagu anggaran terbuka; dan
  4) Satker agar mengakselerasi belanja dengan melakukan identifikasi dan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa yang bisa dilaksanakan dan diselesaikan pembayarannya pada bulan Juni 2022, baik melalui revolving UP/TUP maupun pembayaran langsung.
• Kinerja Belanja Kontraktual (10%)
  1) Satker (khususnya PPK) agar memastikan bahwa seluruh kontrak dengan nilai di atas Rp50 juta didaftarkan ke KPPN sebelum 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak.
  2) Bagi Satker yang sudah terlanjur memiliki nilai yang rendah pada indikator ini, dapat meningkatkan nilai dengan cara menambah jumlah kontrak yang bernilai di atas Rp50 juta dan menyampaikan ADK kontrak ke KPPN sebelum 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak.
• Kinerja Penyelesaian Tagihan (10%)
  1) Nilai kinerja Penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
  2) Satker agar segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin) dan memastikan agar SPM-LS Kontraktual disampaikan ke KPPN sebelum 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
  3) Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahterimakan seluruhnya, sementara tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin.
  4) Bagi Satker yang sudah terlanjur memiliki nilai yang rendah pada indikator ini, dapat meningkatkan nilai dengan cara menambah jumlah SPM-LS Kontraktual dan memastikan waktu penyampaian SPM tersebut ke KPPN sebelum 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada Negara.
• Kinerja Pengelolaan UP dan TUP (10%)
  1) Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan menyetorkan kembali Uang Persediaan (UP) ke kas Negara apabila berdasarkan perhitungan Satker tidak mampu melaksanakan revolving UP sebesar 100% setiap bulan.
  2) Satker agar memastikan melakukan revolving UP sesuai batas waktu yang diinformasikan KPPN Metro melalui inovasi DANG LUPA setiap hari Senin.
  3) Guna memastikan tingkat revolving UP sebesar 100% setiap bulan, Satker dapat mengajukan revolving UP minimal sebesar 50% setiap 12 hari ke KPPN.
  4) Dalam mengajukan TUP Tunai Satker agar memastikan bahwa seluruh dana TUP akan digunakan sebesar 100% dan dapat dipertanggungjawabkan ke KPPN dalam 1 bulan.
• Kinerja Dispensasi SPM (5%)
  1) Nilai Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.
  2) Satker agar mengupayakan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran guna menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
  3) Satker agar memonitor progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menyiapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran.
• Kinerja Capaian Output (25%)
  1) Satker agar memperhatikan Capaian Output pada detil transaksi Indikator Kinerja Capaian Output pada OMSPAN Layer 2;
  2) Melaporkan Capaian Output dengan tepat waktu pada masa Open Period Pertama, serta memperhatikan ketercapaian output sesuai target, baik pada komponen Progres Capaian Output (PCRO), maupun Realisasi Volume Capaian Output (RVRO) untuk setiap Rincian Output (RO).

4. Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara LUAR BIASA: Lugas, Responsif, Bersih, Inovatif, Andal.

Unduh surat Lengkap disini:

Menindaklanjuti  dengan  Nota  Dinas  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  ND-61/PB/2022 tanggal 7 Februari 2022 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM di Tingkat Nasional Tahun 2022 dan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPN Metro mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan peran aktif Satker mitra kerja KPPN Metro yang telah mengisi survei tersebut dan terus membantu KPPN Metro meningkatkan kualitas layanan.
2. Berdasarkan hasil survei di atas, salah satu indikator survei yang mendapatkan nilai rendah adalah akses informasi mengenai ada/tidaknya biaya layanan disampaikan secara terbuka (nilai 4,69).
3. Sehubungan dengan hal tersebut pada poin nomor 2, dengan ini diinformasikan bahwa biaya seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN Metro adalah Rp0,- (gratis/tidak dipungut biaya).
4. Dalam rangka mempermudah mitra kerja mengakses layanan KPPN Metro, bersama ini juga disampaikan informasi terkait prosedur, syarat, norma waktu, jam layanan, dan mekanisme pengaduan KPPN Metro sebagaimana terlampir.
5. Seluruh mitra kerja KPPN Metro dapat menjumpai informasi sebagaimana dimaksud pada poin nomor    2    dan    3    pada    Front    Office,    website    (http://kppnmetro.org    dan http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/) dan media sosial KPPN Metro (@kppnmetro).
6. KPPN Metro berkomitmen untuk terus membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan  Melayani  (WBBM)  serta  meningkatkan  kualitas  layanan  kepada  seluruh pemangku kepentingan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memohon dukungan dari seluruh mitra kerja KPPN Metro untuk dapat berperan serta memantau, mengawal dan mengawasi KPPN Metro dalam kegiatan pembangunan ZI-WBBM, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berikut ini  saluran  layanan  konsultasi  dan  saluran  pengaduan  KPPN  Metro  yang  dapat diakses oleh seluruh mitra kerja KPPN Metro:a. Layanan Konsultasi- Secara langsung (tatap muka) pada Customer Service Officer (CSO) KPPN Metro

- Call Center        : (0725) 41049, 49440

- Telepon/WA CSO KPPN Metro (mandatory pada jam layanan dan fleksibel di luar jam layanan):

   Candra Julian   : 0852-6713-7731

   Ma’ruf Firdaus  : 0811-5400-161

- Whatsapp  Group  Satker  Betik  KPPN  Metro  (layanan  24/7  dengan  fleksibilitas layanan di luar jam kerja)

- Whatsapp Group KPA Mitra KPPN Metro (layanan 24/7 dengan fleksibilitas layanan di luar jam kerja)

- Menu HAI-CSO pada Aplikasi OMSPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id > HAI-CSO)

- Aplikasi HAI DJPb (https://hai.kemenkeu.go.id)

b. Saluran Pengaduan

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro, Tejo Prakosa, menghadiri kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 Pada Kabupaten Lampung Timur di Ruang Serbaguna Gedung Pusiban Komplek Kantor Bupati Lampung Timur pada hari Selasa, 12 April 2022. Kegiatan workshop yang diselengarakan secara hybrid baik online maupun offline ini dihadiri seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa, Camat, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro.

Kegiatan workshop langsung dibuka oleh Bupati Lampung Timur, M Dawam raharjo, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur kepada seluruh pengelola dana desa baik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, maupun Kepala Desa

“Saya berpesan kepada pemerintah desa di Kabupaten Lampung Timur, agar berhati-hati dalam mengelola keuangan desa yang dititipkan. Jangan takut untuk menggunakan dana desa yang telah disalurkan, sepanjang dipergunakan secara benar sesuai peruntukannya, disertai dengan niat yang tulus untuk melayani masyarakat.”

Selanjutnya, Bupati Lampung Timur, menyampaikan kepada BPKP Provinsi Lampung dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung beserta jajarannya agar terus membimbing para pengelola dana desa di Kabupaten Lampung Timur agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya kegiatan workshop dilanjutkan dengan pemaparan dari 4 narasumber yakni :

1. Anggota Komisi XI DPR RI, Ibu Ela Siti Nuryamah, S.Sos tentang “Peran DPR-RI terhadap Pembangunan Desa Khususnya dalam Masa Pemulihan Ekonomi Desa”
2. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tentang “Pengelolaan Keuangan Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Desa”
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung tentang ”Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa”
4. Pimpinan BPKP tentang “Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan di Desa.”

Sampai dengan akhir Triwulan 1 Tahun Anggaran 2022, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 180,4 Miliar atau 30% dari total pagu dana desa yang akan disalurkan pada tahun 2022 untuk Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah.

Diharapkan dengan tersalurnya dana desa lebih cepat ke pemerintah desa, dana desa dapat segera dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian desa yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pembangunan.