Tim dari KemenPAN-RB berkunjung ke KPPN Padang untuk meninjau dan menilai langsung kelayakan KPPN Padang untuk dapat memperoleh predikat WBBM. WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar perubahan manajemen, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, peningkatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian WBBM ini sebagai kelanjutan dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah KPPN Padang raih pada tahun 2017 lalu.
Tim dari KemenPAN-RB berkunjung ke KPPN Padang untuk meninjau dan menilai langsung kelayakan KPPN Padang untuk dapat memperoleh predikat WBBM. WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar perubahan manajemen, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, peningkatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian WBBM ini sebagai kelanjutan dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah KPPN Padang raih pada tahun 2017 lalu.
Awal kedatangan, Tim KemenPAN-RB langsung menuju ruang layanan atau Front Office (FO) KPPN Padang. Dengan didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kepala KPPN, dan jajaran, Tim KemenPAN-RB menilik langsung kegiatan pelayanan dan sarana dan prasarana yang tersedia di KPPN Padang. Kemudian Tim penggunaanakan masuk ke dalam ruang Kepala KPPN Padang untuk berdialog singkat sebelum acara formal dimulai.
Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya kemudian membaca dengan membaca doa. Sambutan pertama disampaikan oleh Ade Rohman, selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sumatera Barat. Beliau menyatakan bahwa hasil dari WBBM ini membawa pengaruh positif dengan integritas integritas. Dengan usaha yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi dan selanjutnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sambutan disampaikan oleh Aan Syaiful Ambia, ketua selaku Tim Penilai dari KemenPAN-RB. Beliau menggarisbawahi bahwa sebenarnya apa yang menaklukkan dalam WBBM sudah tercangkup dalam tugas dan fungsi instansi itu sendiri, namun demikian hal ini perlu diinformasikan kepada satuan kerja dan masyarakat pada umumnya.
Berikutnya adalah presentasi Kepala KPPN Padang. Diawali dengan penyampaian profil KPPN Padang secara ringkas, Kepala KPPN Padang menerangkan kepada Tim Penilai bahwa sebagian besar dana APBN di Sumatera Barat yakni sebesar 9,03 Triliun (atau sebesar 65%) dikelola oleh KPPN Padang dengan jumlah satuan kerja (satker) mitra sebanyak 295 satker. Kemudian Kepala KPPN memaparkan langkah-langkah dan inovasi yang telah dilakukan untuk memenuhi kriteria kriteria WBBM yakni 6 (enam) komponen pengungkit yang termasuk manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan usaha maksimal yang telah dilakukan oleh Tim KPPN Padang, beliau berkeyakinan bahwa KPPN Padang sangat layak untuk memperoleh predikat WBBM.
Setelah presentasi oleh Kepala KPPN Padang, acara sepenuhnya diserahkan kepada Tim KemenPAN-RB untuk memimpin diskusi dan tanya jawab. Tim KemenPAN-RB tertarik dengan pembahasan manajemen risiko KPPN Padang, inovasi aplikasi SILEK, dan inovasi Layanan si Jauh kemudian meminta kepada Kepala KPPN Padang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam acara ini turut hadir perwakilan dari satker mitra KPPN Padang, di antaranya Politeknik Negeri Padang, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumbar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, KOREM-032/WBR DAM-I/BB, Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat, dan Ditsabhara Polda Sumatera Barat. Tim KemenPAN-RB meminta kepada masing-masing perwakilan satker secara bergantian untuk memberikan testimoni mengenai pelayanan yang telah diberikan oleh KPPN Padang. Tim KemenPAN-RB juga meminta masukan dari satker apabila ada kekurangan atau usulan atas layanan KPPN Padang. Secara umum satker perwakilan mengungkapkan kepuasannya atas pelayanan yang telah diberikan oleh KPPN Padang. Contohnya satker mengaku puas dengan layanan prima yang diberikan oleh pegawai KPPN Padang yang bahkan di luar jam kerja layanan masih dengan senang hati membantu permasalahan satker, satker merasakan betul bahwa KPPN Padang benar-benar bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), satker Korem juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada KPPN Padang karena berkat dukungan optimal dari KPPN Padang, KOREM-032/WBR DAM-I/BB menjadi yang pertama menerapkan penggunaan aplikasi DPP di lingkungan TNI se-Indonesia.
 |
|
Tim KemenPAN-RB kemudian menguji kembali Tim dari KPPN Padang dengan beberapa pertanyaan mengenai inovasi SOP, bagaimana penghargaan kepada pegawai, bagaimana solusi permasalahan pada saat mengalami peak season, upaya yang telah dilakukan untuk menghindari praktik korupsi, dan pertanyaan lain terkait penilaian WBBM. Kepala KPPN Padang dan tim berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan sebaik mungkin dengan memaparkan langkah-langkah yang telah dilaksanakan.
Di penghujung acara Tim KemenPAN-RB menekankan bahwa inti dari pelaksanaan penilaian WBBM adalah untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisasi praktik KKN. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Tim KPPN Padang dan satker mitra dalam upaya untuk mencapai predikat WBBM. Akhirnya acara penilaian ditutup oleh Tim KemenPAN-RB dan menyampaikan bahwa hasil penilaian akhir akan dibahas dalam forum antara KemenPAN-RB, KPK, dan Ombudsman. Penghargaan akan diberikan kepada unit kerja pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2018.
“Hasil yang akan mengkhianati usaha” Begitulah harapan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Padang di sela-sela presentasinya. Terima kasih dan penghargaan yang disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung KPPN Padang untuk memperoleh predikat WBBM. Semoga kerja keras dan usaha maksimal dari Tim KPPN Padang beserta satker mitra KPPN Padang dapat mencapai prestasi yang mampu. (cdm)
