KPPN Tipe A2 Painan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan II Tahun 2026 pada hari Kamis, 25 Juni 2026 yang diikuti oleh pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Painan. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas SDM sekaligus penyamaan persepsi dalam implementasi kebijakan dan layanan perbendaharaan.

Materi yang disampaikan meliputi pendampingan layanan Treasury Connect, refreshment Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pembinaan implementasi Jabatan Fungsional Keuangan Negara Bidang Perbendaharaan, serta pendampingan pendaftaran dan perubahan akun Cash Management System (CMS). Melalui kegiatan ini diharapkan satuan kerja dapat mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital perbendaharaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta mendukung implementasi transaksi pemerintah secara nontunai.

PAINAN — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Painan sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Rabu (20/05/2026). Mengusung tema utama "Digitalisasi Pembayaran", kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memodernisasi pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.

FKP dilaksanakan sebagai pemenuhan amanat regulasi untuk mewujudkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Forum ini juga menjadi ruang dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan, sehingga masukan, kendala, dan kebutuhan lapangan dapat dihimpun secara langsung untuk peningkatan kualitas layanan.

Di tengah perubahan yang terus berjalan, langkah awal yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama. Kolaborasi lintas generasi bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan agar organisasi tetap adaptif dan siap menghadapi tantangan ke depan.
Sejalan dengan arah pengembangan SDM, terdapat beberapa hal sederhana yang bisa kita terapkan dalam keseharian di kantor:
1️⃣ Melihat keberagaman generasi sebagai kekuatan, bukan pembatas.
2️⃣ Membangun komunikasi yang terbuka dan saling percaya.
3️⃣ Mengelola beban kerja secara kolaboratif sesuai peran dan kemampuan.
4️⃣ Membiasakan sesi berbagi pengetahuan antar generasi.

Langkah kecil, jika dilakukan bersama, bisa membawa perubahan besar bagi organisasi.

Pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, KPPN Painan menggelar Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2025 untuk seluruh satuan kerja lingkup KPPN Painan. Sosialisasi tersebut dibingkai dalam kegiatan sosialisasi kebijakan perbendaharaan triwulan IV tahun 2025, yang merupakan rangkaian dari beberapa penyampaian materi sosialisasi, diantaranya sosialisasi antikorupsi, program island of integrity melalui spirit pembangunan ZI menuju WBBM, pembinaan jabatan fungsional, penyusunan laporan keuangan triwulan III tahun 2025 dan digitalisasi pembayaran.

KPPN Painan kembali menggelar forum konsultasi publik tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan mengambil tema belanja transfer ke daerah. Acara yang diselenggarakan dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat tersebut dihadiri oleh lima unsur masyarakat yang disebut pentahelix, yaitu pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, Ormas/LSM, Stakeholders pelayanan publik dan media massa. Adapun lima unsur yang hadir tersebut yaitu 7 satuan kerja instansi vertikal, akademisi dari Universitas Padang Kampus Pesisir Selatan, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai, Bank Nagari dan Lembaga Penyiaran LPPL Langkisau FM.

Pada hari Jumat, 8 Agustus 2025, KPPN Painan menggelar kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin triwulanan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran pada satuan kerja tertentu berdasarkan permintaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan evaluasi pelaksanaan anggaran tersebut diundang dua satuan kerja yaitu Polres Pesisir Selatan dan MTs Negeri 10 Pesisir Selatan.

APBN sebagai instrument kebijakan fiskal pemerintah, diharapkan dapat memacu perekonomian secara merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, seluruh Provinsi dan Kabupaten di Indonesia mendapatkan alokasi APBN sesuai kebijakan yang sudah disepakati dengan DPR. Adapun untuk penyalurannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 20 Juni 2025, KPPN Painan melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Refreshment SAKTI dan Digitalisasi Pembayaran Triwulan II Tahun 2025. Bertempat di ruang mini TLC KPPN Painan, acara ini mengundang dua satuan kerja yang berdasarkan hasil monitoring, memiliki pagu belanja pegawai dan belanja modal yang cukup besar, yaitu Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Negeri Painan.