Direktur Jenderal Perbendaharaan telah memberikan arahan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait langkah-langkah akselerasi belanja Kementerian/Lembaga dan belanja Pemerintah Daerah pada triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2021. Akselerasi diselenggarakan dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Akselerasi belanja Kementerian/Lembaga salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan one on one meeting pada high level melalui pertemuan antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan pimpinan Satker tingkat wilayah, selain melakukan pembahasan secara teknis dengan pengelola keuangan satker secara bulanan.

Bertempat di Aula KPPN Painan, sebanyak 32 satker lingkup KPPN Painan hadir secara tatap muka untuk pertama kalinya sepanjang masih dalam kondisi pandemi covid-19 untuk mendapatkan pelatihan terkait modul-modul dalam aplikasi SAKTI sesuai dengan undangan Kepala KPPN Painan nomor Und-29/WPB.03/KP.06/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Bimbingan Teknis Pelatihan End User Training (EUT) SAKTI modul pelaksanaan dan modul pelaporan.Pelaksanaan implementasi SAKTI pada satker non piloting pada wilayah pembayaran KPPN Painan didasarkan pada PMK-223/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK-203/PMK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI dan KMK-957/KMK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI tahap IV. Maksud dan tujuan dilaksanakanannya EUT SAKTI ini dalam rangka melatih satker menggunakan aplikasi SAKTI full modul.

Dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, KPPN Painan menggelar acara rapat koordinasi dengan mengundang KPA Mitra KPPN Painan dalam rangka persiapan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada tanggal 03 September 2021. Rapat koordinasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Kuasa Pengguna Anggaran terkait aplikasi SAKTI yang sebentar lagi akan digunakan oleh seluruh satker Kementerian Negara/Lembaga atas semua transaksi keuangan khususnya pembuatan SPM gaji Januari 2022 yang akan diajukan pada bulan Desember 2021 serta memastikan kesiapan dan komitmen pimpinan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dalam pelaksaan EUT nanti yang akan diselenggarakan oleh KPPN Painan pada tanggal 6 s.d 17 September 2021.

Survei kepuasan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan KPPN Painan, survey diperolah melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif dari Satuan Kerja Stakeholder KPPN Painan. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan tiap semester. Dari 34 (tiga puluh empat) kuesioner survei yang disebar, 30 (tiga puluh ) kuesioner berhasil di hitung dan direkap. Survei menghasilkan indeks sebesar 4,94 dan kriteria CSI 0,98 (sangat puas), dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Pengumuman Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Nomor Peng-499/PP.3/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Hasil Seleksi Adminitratif dan Pemanggilan Mengikuti E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan X Tahun 2021, Pelaksanaan E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan X tahun 2021 diselenggarakan selama tujuh hari kerja pada tanggal 19 s.d 28 Juli 2021 secara daring melalui Kemenkeu Learning Center (KLC) dan melalui  media zoom pada sesi synchronous (tatap muka) dari lokasi masing-masing. Adapun peserta ujian sertifikasi bendahara dari satker mitra kerja KPPN Painan adalah atas nama Beti Superni dari MAN 3 Kab.Pesisir Selatan dan Aidil dari MTsN Tapan Kab.Pesisir Selatan.

Salah satu wujud usaha Pemerintah dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional adalah dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, ini yang dilakukan KPPN Painan selaku Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang salah satu tugasnya adalah sebagai penyalur Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kata Elwy Syahdely Kepala KPPN Painan saat menjawab pertanyaan Dr. H. Alirman Sori, SH., M.Hum., MM, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada saat kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan pada hari Senin, 26 Juli 2021 pada waktu resesnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pedapatan dan belanja Negara merupakan konsolidasi laporan keuangan kementerian Negara/lembaga. Satuan Kerja sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib menyusun Laporan Keuangan dan menyampaikan secara berjenjang ke unit akuntansi di atasnya. KPPN bertugas untuk mengawal serta menjaga akurasi dan kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA. Berdasarkan pernyataan tersebut KPPN Painan mengadakan Kegatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Periode Semester I Tahun 2021 untuk satuan kerja wilayah KPPN Painan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Penilai Instansi Bagi Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor KEP-47/WPB.03/KP.06/2021 tentang Tim Penilai Instansi Bagi Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja Vertikal Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan Periode Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tahun 2021, telah dilakukan rapat sidang pleno terhadap DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF PK APBN) Pada Satuan Kerja Vertikal Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, rapat ini dilaksanakan pada pukul 10.00 s.d 12.00 bertempat di Aula KPPN Painan sesuai dengan Undangan Kepala KPPN Painan nomor Und-27/WPB.03/KP.06/2021 Tanggal 26 Juli 2021 hal Undangan Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit JF PK APBN Periode Semester I Tahun 2021.