(kppn painan) – Pada hari Senin, 19 Oktober 2020 Kepala KPPN Painan, Ibu Lita Qadarina Hardian, atas nama Menteri Keuangan, dengan didampingi oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan, Ibu Sri Gustini Ekawaty, menyerahkan Plakat dan Piagam Penghargaan WTP untuk pemerintah Kabupaten Pesisir yang diterima langsung Bapak Mardi, Inspektur Daerah yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Sementara Bupati Kab Pessel dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah, Bapak Erizon. Penyerahan Plakat dan Piagam Penghargaan tersebut dilaksanakan pada kegiatan  apel pagi yang berlokasi di halaman  kantor Bupati Kab Pesisir Selatan, dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon 2 dan 3 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

Rabu – Kamis, tanggal 14 – 15 Oktober 2020, KPPN Painan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2020 yang diselenggarakan melalui media daring/ zoom meeting karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sosialisasi ini bertujuan dalam rangka diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020. Sebanyak 50 peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut terdiri dari KPA, bendahara dan/atau operator pengelola keuangan lainnya dari Satker Mitra Kerja KPPN Painan yang dibagi menjadi 2 (dua) batch.

Dalam rangka implementasi kebijakan Rencana Penarikan Dana Harian unutk percepatan penyerapan anggaran sekaligus pemulihan ekonomi nasional (PEN) maka KPPN Painan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian melalui aplikasi zoom meeting pada Satker lingkup KPPN Painan pada hari Selasa, 29 September 2020. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong satker agar menyampaikan data RPD sekaligus memberikan dispensasi secara langsung melalui input pada aplikasi apabila terdapat pengajuan SPM yang tidak didahului dengan pengiriman RPD sebagaiamana yang tercantum dalam nota dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1039/PB.3/2020 tentang Penegasan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sebagai langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja K/L akibat kondisi kahar (force majeure) yang disebabkan oleh resiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tahun 2020, IKPA Triwulan I dan II Tahun 2020 pada Aplikasi OMSPAN telah diberikan relaksasi sampai dengan batas waktu tertentu. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbnedaharaan nomor S-258/PB/2020 kebijakan penilaian IKPA Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020 yang sebelumnya “tidak dilakukan penilaian” akan “dilakukan penilaian kembali” mulai Triwulan III Tahun 2020.

Dalam rangka menyelamatkan perekonomian dari COVID-19, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi penyerapan anggaran PEN masih lambat. Untuk memberikan pelayanan pencairan dana secara optimal kepada satuan kerja, penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi e-SPM.

Kondisi Pandemi Covid-19 saat ini telah berdampak pada beberapa bidang seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Penyebaran Covid-19 yang mudah, cepat dan luas, sertabelym ditemukannya vaksin, obat dan keterbatasan tenaga medis menciptakan krisis kesehatan. Krisis kesehatan dialami oleh semua negara di dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor tanpa terkecuali sektor informal. Kondisi ini langsung berdampak pada penurunan ekonomi, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi., pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam. Kondisi ini menimbulkan gejolak terhadap sektor keuangan, turunnya investor convidence. Jika kondisi ini tidak segera diatasi dapat menimbulkan resesi ekonomi. Untuk menghindari terjadinya resesi ekonomi Pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan secara langsung melalui akun Youtube KemenkeuRI terkait gaji ke-13 PNS cair bulan Agustus 2020. Gaji ke-13 ini akan diberikan kepada ASN, TNI, Polri di bawah jabatan eselon II seperti pada saat pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Mei 2020 yang lalu. Aturan pelaksanaan gaji ke-13 tahun 2020 dilakukan melalui revisi PP 35/2019 dan PP 38/2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 yang bersumber dari APBN, bahwa besaran Gaji ke-13 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.