Penilaian yang sebelumnya masih berfokus pada penyerapan anggaran  semata, dengan target penyerapan tertentu telah berhasil dilampaui satuan kerja berarti kinerja pelaksanaan anggarannya telah baik, padahal tidak semudah itu untuk menentukan kinerja pelaksanaan anggaran anggaran satker telah baik. Maka dari itu dibuatlah indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang memperhitungkan seluruh aspek kinerja satuan kerja dalam satu tahun anggaran. IKPA terdiri empat kategori yakni :

Perbaikan secara berkelanjutan terus dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan berorientasi pada pemangku kepentingan dnegan tidak melupakan sisi akuntabilitas maupun transparansi. Perbaikan itu berupa penggunaan aplikasi pengelolaan rekening terpadu berupa aplikasi SPRINT. Aplikasi SPRINT mengintegrasikan pengelolaan rekening pemerintah mulai dari pengajuan ijin pembukaan rekening, pelaporan pembukaan rekening, sampai dengan penutupan rekening. Tak lupa menu pelaporan saldo rekening melalui upload LPJ  Bendahara juga disediakan oleh aplikasi ini. Semua fitur tersebut dapat diakses pada satu aplikasi saja yakni SPRINT.

Rabu, 17 Oktober 2018, bertempat di Aula KPPN Painan, 48 Satker mitra KPPN Painan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai IKPA. Kegiatan ini dllaksanaan sebanyak 2 sesi dengan masing-masing sesi Satker yang hadir berjumlah 48 Satker. Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh Elwy Syahdely selaku Kepala Seksi PDMS KPPN Painan dan Elsa Natalia Situmorang selaku Treasury Management Representative (TMR) KPPN Painan.

Pada hari Kamis, 8 November 2018 mulai pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB bertempat di Aula KPPN Painan, 40 pejabat perbendaharaan yang mewakili 20 Satker (masing-masing Satker diwakili oleh 2 pejabat perbendaharaan), mengikuti kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Capaian IKPA Satuan Kerja. Satker yang diundang tersebut merupakan Satker dengan nilai IKPA sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 di bawah 90. Narasumber pada kegiatan ini adalah Sudirman selaku Kepala Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yusuf selaku Kepala Sub Bagian Umum KPPN Painan, dan Harsya Saputra selaku Pelaksana pada Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Survey dilakukan pada bulan Juni 2018 dengan responden berasal dari Satker KPPN Painan. Hasil survey secara keseluruhan menunjukkan bahwa kepuasan terhadap layanan KPPN mencapai 4,70 dengan nilai tertinggi berasal dari layanan konfirmasi dan setoran serta sarana dan prasaranan yang tersedia. Untuk layanan pencairan dana dan layanan bimbingan dan konsultasi perlu dilakukan peningkatan ke depan. Strategi peningkatan kepuasan terhadap kedua layanan ini telah disusun salah satunya dengan layanan kunjungan Seksi Vera-KI untuk melakukan asistensi terhadap LPJ dan Rekonsiliasi UAKPA.

Pada tanggal 11 s.d.12 juli 2018 diselenggarakan kegiatan Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan Kementrian/Lembaga Semester I tahun 2018. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengawal serta menjaga akurasi kualitas laporan keuangan UAKPA sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Kegiatan Bimtek ini dimulai pada pukul 08.00-12.00 WIB, bertempat di Aula KPPN Painan dengan mengundang operator/pejabat pembendaharaan  satker di lingkup pembayaran KPPN Painan.

Bertempat di Aula KPPN Painan, pada tanggal 10 Juli 2018, mulai pukul 09.30 s.d. 12.30 WIB, diselenggarakan kegiatan berupa Focus Group Discussion Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 Kab. Pesisir Selatan. Peserta FGD yang diundang terdiri dari 17 penanggung jawab bidang DAK Fisik.

Kabar gembira untuk seluruh bendahara pengelola APBN di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibuka pendaftaran sertifikasi bendahara pengelola APBN periode III tahun 2018. Bendahara baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pendaftaran ke KPPN Painan. Batas akhir pendaftaran pada tanggal 31 Juli 2018. Jangan sampai ketinggalan ya para bendahara pengelola APBN lingkup Kab Pesisir Selatan.