Puasa ramadhan tidak menghalangi 12 bendahara untuk mengikuti ujian sertifikasi bendahara tahap 2 tahun 2018 di Aula KPPN Painan pada tanggal 24 Mei 2018. 12 bendahara yang telah lolos verifikasi berjenjang mulai dari KPPN Painan hingga Direktorat Sistem Perbendahaaan. 12 peserta ini tidak termasuk 6 bendahara yang gagal pada ujian sertifikasi pada tahap sebelumnya, 12 bendahara yang lolos tersebut adalah:

Bertempat di Hotel Hana Syariah, pada tanggal 07 Mei 2018, mulai pukul 08.00 s.d. 12.30 WIB, diselenggarakan kegiatan berupa Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA TA 2018 dan Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Peserta sosialisasi berjumlah 90 peserta yang merupakan perwakilan masing-masing Satker. Masing-masing Satker mengirimkan 2 orang perwakilan (KPA dan Bendahara Pengeluaran).

Melalui Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Peng-4/PB2018 tanggal 23 Maret 2018tentang Hasil Sertifkasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Negara Tahap I Tahun 2018, dinyatakan bahwa ada 4 bendahara yang berhasil lolos pada ujian sertifkasi bendahara tahap 1 tahun 2018. 4 bendahara tersebut terdiri dari 3 bendahara yang lolos ujian sertifikasi bendahara, 1 orang lolos dengan metode konversi sertifikat bendahara. Keempat bendahara yang lolos sebagai berikut:

Kamis tanggal 15 Maret 2018 dilaksanakan Kegiatan Ujian Sertifikasi Bendahara Satker Mitra KPPN Painan. Kegiatan bertempat di ruang aula KPPN Painan mulai pukul 08.30 sampai dengan 11.00 WIB. Ujian ini dihadiri oleh 9 orang bendahara yang telah memenuhi persyaratan administrasi sertifikasi bendahara. Ujian sendiri dibagi menjadi dua tahap yakni tahap pertama pengayaan materi seputar perbendaharaan dari perwakilan KPPN yang dilakukan pada pukul 08.30 sampai dengan 9.45 WIB.

Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan telah dilaksakan pada Kamis, 8 Maret 2018. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Ade Rohman, Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan Suhendri dan 45 Satker Mitra Kerja KPPN Painan.

Sehubungan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa, mulai tahun 2017 penyaluran Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota penerima DD dan DAK Fisik dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tujuan penyaluran melalui KPPN adalah untuk mendekatkan pelayanan Kemenkeu terhadap Pemda, efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemda dengan Kemenkeu, juga efektivitas monitoring evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Serapan Tahun 2015 Per Jenis Belanja

Kabupaten Pesisir Selatan mendapat penghargaan atas keberhasilan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 dengan capaian Standar Tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan diperoleh Kab. Pesisir Selatan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani Indrawati.