Sehubungan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa, mulai tahun 2017 penyaluran Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota penerima DD dan DAK Fisik dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tujuan penyaluran melalui KPPN adalah untuk mendekatkan pelayanan Kemenkeu terhadap Pemda, efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemda dengan Kemenkeu, juga efektivitas monitoring evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Serapan Tahun 2015 Per Jenis Belanja

Kabupaten Pesisir Selatan mendapat penghargaan atas keberhasilan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 dengan capaian Standar Tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan diperoleh Kab. Pesisir Selatan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan FGD Evaluasi Penyederhanaan SPJ / LPJ pada Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilaksanakan pada hari Selasa, 5 September 2017 di Aula KPPN Painan pada pukul 09.00 s.d 12.30 WIB dengan Tema yaitu Evaluasi Penyederhanaan SPJ / LPJ pada Pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Daerah. Pada kesempatan tersebut, kepala Seksi Bank KPPN Painan, Bapak Mohammad Firdaus bertindak sebagai moderator. Adapun yang berperan sebagai narasumber yakni Kepala KPPN Painan Bapak Mokhamad Nurul Hidayattulloh dan Kepala Seksi Pencairan Dana & Manajemen Satker, Ibu Elwy Syahdely.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2017 dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017.