Dalam rangka persiapan penyaluran dana desa tahun 2021, KPPN Painan berkoordinasi langsung dengan Pemda melalui Rapat Koordinasi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan beserta Staf, Kepala Dinas Permberdayaan Masyarakat Desa dan PPKB Kab. Pesisir Selatan beserta Staf serta Kepala KPPN dan tim Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Painan.

KPPN Painan dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat siap mengawal pelaksanaan APBN TA 2021

Menindaklanjuti nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-1025/PB.2/2020 tanggal 28 Desember 2020 hal Pelaksanaan dan Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaporan dan Konfirmasi Data Capaian Output Belanja K/L melalui aplikasi OMSPAN serta nota dinas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ND-9/PB.7/2021 Hal pengumuman pelaksanaan seleksi penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN tahun 2021, KPPN Painan menggelar 2 kegiatan sosialisasi melalui media daring dan diikuti oleh seluurh satker mitra KPPN Painan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 pukul 09.00 s.d pukul 12.00 WIB.

Kejadian luar biasa pandemi Covid-19 mendorong semua elemen bangsa untuk beradaptasi dan melangkah maju dengan berinovasi. Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu punggawa APBN tetap menunjukkan kinerja terbaik. Dengan sumber daya yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan tetap berhasil meraih sederet prestasi yang membanggakan.

KPPN Painan, sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat diberikan penganugerahan terhadap capaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (ZI WBK) pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Wakil Presiden RI yang dilakukan secara online melalui media zoom. Pemberian penganugerahan didasarkan atas surat undangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 763 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK serta WBBM. Dalam kesempatan tersebut Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada 10 pemimpin perubahan di kementerian dan lembaga yang berhasil membangun zona integritas sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Pemimpin perubahan yang dimaksud adalah Kejaksaan RI, Mahkamah Agung (MA), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kepolisian RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Painan, 13 Desember 2020.

Kondisi Pandemi tidak menghalangi pemerintah dalam menyiapkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2021. Pada tanggal 14 November Presiden telah menyerahkan DIPA dan Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Istana Negara, yang dilanjutkan dengan penyerahan DIPA oleh masing-masing Gubernur di wilayahnya. Untuk wilayah Sumatera Barat, penyerahan DIPA dan TKDD 2021 dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat kepada para Kuasa Pengguna Anggaran dan Bupati/Walikota.

Painan, 11 Desember 2020

KPPN Painan merupakan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-D) yang memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D atas penerimaan dan pengeluaran negara lingkup kerja KPPN Painan secara periodik dan menyampaikannya ke Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Wilayah (UAKBUN-W) pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Sebagai konsolidator LK di wilayahnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menaruh harapan besar kepada kualitas LK yang disusun oleh semua KPPN di wilayah Sumatera Barat. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas LK tingkat UAKBUN-D KPPN di wilayah Sumatera Barat, Kanwil memberikan penilaian.

Jakarta, 17/11/2020 Kemenkeu - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 sebesar Rp417,8 triliun.