Sudah menjadi informasi umum pada masyarakat bahwa pemerintah Indonesia selalu berpatokan pada penyerapan anggaran dalam laporan pelaksanaan anggarannya. Penyerapan anggaran yang tinggi dianggap sebagai suatu capaian dan tolok ukur kinerja anggaran pemerintah. Hal ini tentu saja menimbulkan stigma negatif pada masyarakat terutama jika hasil/dampak yang ditimbulkan oleh penyerapan anggaran tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan professional. Berdasarkan hal tersebut, kualitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor yang sangat menentukan. Sumber daya manusia dimaksud adalah pejabat perbendaharaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara yang memiliki peran sangat strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara tepat, efisien, dan sesuai ketentuan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal istilah korupsi. Hal ini sangat dikenal luas oleh seluruh kalangan masyarakat. Terlebih lagi banyak pejabat publik yang di OTT KPK akibat praktik korupsi. Namun, bagaimana dengan gratifikasi? Apakah hal tersebut juga sama pengertiannya dengan korupsi? 

Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrumen utama yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran oleh satuan kerja. Halaman III DIPA bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai alat perencanaan kas, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta indikator dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, dalam hal ini Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap Halaman III DIPA menjadi sangat penting bagi seluruh pengelola keuangan negara.

"Satu hari mengajar, selamanya memberi arti untuk Indonesia tercinta khususnya bagi para generasi muda penerus cita-cita kemajuan bangsa. Program Kemenkeu Mengajar ini bertujuan untuk membangun semangat belajar, menanamkan nilai-nilai integritas, dan memperkenalkan peran Kementerian Keuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan-pesan utama dari kegiatan ini mencakup semangat untuk terus belajar, kejujuran, tekun, berintegritas, serta menjadi generasi yang siap membangun masa depan Indonesia yang lebih baik”, itulah inti dari sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ‘Teddy Suhartadi Permadi’ pada pembukaan kegiatan Kemenkeu Mengajar 10 di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 20 Kota Palu, Jalan S. Parman No.67, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 November 2025. 

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan No. ND-397/PB.1/2026 tgl. 28 Januari 2026 dan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tengah No. ST-12/WPB.27/2026 tgl. 30 Januari 2026, KPPN Palu mengadakan Sharing Session Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM IT sebagai Katalis Transformasi Treasury melalui Implementasi Core System BUN SPAN 2.0 pada hari Rabu tgl. 25 Februari 2026, Narasumber ’Warnoto’ Kepala Seksi Pencairan Dana dengan peserta seluruh Pejabat dan Pegawai KPPN Palu.

Bagian SDM Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Toto Agung Prabowo dan Muhammad Safarin Riezky melaksanakan Asistensi Re-Assessment Center Pejabat Pengawas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2025 tepatnya di KPPN Palu. Di tengah kesibukannya tidak menyurutkan niat dan langkahnya, menyempatkan melakukan sharing session terkait Kebijakan Pengelolaan SDM dan Manajemen Talenta kepada seluruh pejabat dan pegawai KPPN Palu (13/10). Beliau juga silaturahim untuk lebih dekat dan akrab dengan seluruh pejabat dan pegawai KPPN Palu. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meraup berkah dari manfaat silaturahim yang dapat memperpanjang umur dan memperlancar rejeki.