Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 13 Februari 2025, mencakup:
- Realisasi pendapatan negara sebesar Rp43,74 M, naik sebesar 6,26% (yoy).
- Penerimaan Perpajakan sebesar Rp17,48 M, turun sebesar 43,12% (yoy).
- Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp26,26 M, naik sebesar 151,80% (yoy).
Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 13 Februari 2025, mencakup:
- Pagu Belanja Negara sebesar Rp3.34 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp800,29M dan Pagu TKDD sebesar Rp2.54 T.
- Realisasi Belanja Negara Rp384 M terdiri dari BPP sebesar Rp53 M dan TKDD sebesar Rp330,99 M.
- Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 11,49% terdiri dari BPP sebesar 6,62% terhadap pagu dan TKDD sebesar 13,02% terhadap pagu.
- Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara turun sebesar 28,43%, dengan rincian BPP turun 59,14% dan TKDD turun 18,64%.
- Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp48,63 M atau 6,58% dari pagu dan berkontribusi sebesar 91,75% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 16,03% (yoy).
Analisis Tematik: Belanja Infrastruktur dan kebijakan efisiensi anggaran infrastruktur
- Kinerja belanja infrastruktur jalan tahun 2020 s.d. 2024: Realisasi anggaran infrastruktur optimal, kecuali Tahun 2023 yang hanya mencapai 85,52% dan tidak ada pagu yang berstatus blokir sampai akhir tahun.
- Tahun 2025 terjadi penurunan pagu yang signifikan menjadi Rp47,08 miliar atau turun 65,76% dari pagu tahun 2024 dan seluruhnya diblokir.
- Tahun 2025, Satker PJN III akan memaksimalkan alokasi dana yang ada, sehingga proyeksi realisasinya sebesar 100%.
- Dampak yang ditimbulkan adalah perbaikan jalan Trans Flores tidak bisa dilanjutkan seluruhnya, sehingga akses dari Ruteng menuju Labuan Bajo tahun ini masih tetap terhambat.
