Kami sampaikan kepada Temankeu realisasi APBN yang dikelola KPPN Sragen per 31 Mei 2023. Wilayah kerja KPPN Sragen adalah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 59 Satker. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp.3,95 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp.684,4 miliar dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp.3,26 Triliun setelah revisi.
Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp.3,95, triliun telah direalisasikan sebesar Rp.1,56 triliun atau sebesar 39,54%. Pagu setelah revisi belanja pemerintah pusat sebesar Rp.684,4 miliar telah direalisasikan sebesar Rp.278,31 miliar atau sebesar 40,66%, yang terdiri dari :
Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp.455,4 miliar telah direalisasikan sebesar Rp.177,61 miliar atau sebesar 39%;
Belanja Barang dengan pagu setelah revisi sebesar Rp.217,88 miliar telah direalisasikan sebesar Rp.95 miliar atau sebesar 43,61%;
Belanja Modal dengan pagu setelah revisi sebesar Rp.11,1 miliar telah direalisasikan sebesar Rp.5,68 miliar atau sebesar 51,16%;
Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar Rp.22 juta telah direalisasikan sebesar Rp.8,5 Juta atau sebesar 38,64%;.
Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu setelah revisi sebesar Rp.3,26 Triliun telah terealisasi sebesar Rp.1,28 triliun atau sebesar 39,3% yang terdiri dari :
Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp.1,95 triliun telah direalisasikan sebesar Rp.866,46 miliar atau sebesar 44,34%;
Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar Rp.173,98 miliar telah direalisasikan sebesar Rp.2,53 miliar atau sebesar 1,45%;
Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu setelah revisi sebesar Rp.76,26 miliar telah direalisasikan sebesar Rp.10,92 miliar atau sebesar 14,32%;
Belanja DAK Non Fisik dengan pagu sebesar Rp.676,42 miliar telah direalisasikan sebesar Rp. 256,64 miliar atau sebesar 37,94%;
Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp.383,69 miliar telah direalisasikan sebesar Rp.146.23 miliar atau sebesar 38,11%;
Belanja negara juga terus dioptimalkan untuk mendukung peran APBN dalam mememberikan pelayanan publik dan menggerakkan perekonomian daerah.