Dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2168/PB.1/2025 tentang Standardisasi Kegiatan Manajemen, Penguatan Integritas dan Pengendalian Intern, serta Penguatan Budaya Organisasi pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Tarakan melaksanakan kegiatan Jumat Sehat pada Jumat, 22 Mei 2026 bertempat di Jogging Track Inhutani Tarakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program “Penguatan Kejiwaan” melalui pelaksanaan olahraga bersama secara rutin guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Kegiatan Jumat Sehat diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Tarakan dengan agenda olahraga jalan sehat. Sejak pagi hari, seluruh peserta tampak antusias mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan kebersamaan. Selain bertujuan menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat solidaritas, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat team work antarpegawai di lingkungan KPPN Tarakan. Interaksi yang terjalin selama kegiatan diharapkan dapat semakin membangun suasana kerja yang harmonis dan kolaboratif.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, KPPN Tarakan berharap budaya hidup sehat, semangat kebersamaan, dan hubungan kerja yang positif antarpegawai dapat terus terjaga dengan baik. Selain mendukung kesehatan fisik dan mental pegawai, kegiatan Jumat Sehat juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi, semangat kerja, serta membentuk lingkungan kerja yang nyaman, suportif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Pada Kamis, 21 Mei 2026, KPPN Tarakan menyelenggarakan kegiatan Stakeholders Day KPPN Tarakan dengan tema “Digitalisasi Pembayaran APBN: Cepat, Tepat, dan Akuntabel” yang bertempat di Aula KPPN Tarakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara KPPN Tarakan dengan seluruh satuan kerja mitra dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta optimalisasi pengelolaan keuangan negara berbasis digital.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola keuangan negara yang semakin modern, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi pembayaran APBN diharapkan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran sekaligus meminimalisasi risiko dalam proses transaksi keuangan pemerintah.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Press Conference APBN Periode Januari s.d. April 2026 yang disampaikan oleh Bapak Fitriandy. Dalam paparannya disampaikan bahwa realisasi penyaluran APBN kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung sampai dengan akhir April 2026 telah mencapai Rp701,74 miliar atau sebesar 33,43% dari total pagu DIPA sebesar Rp2,1 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp170,91 miliar, Belanja Barang sebesar Rp103,08 miliar, Belanja Modal sebesar Rp8,77 miliar, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp418,98 miliar.

Selain itu, disampaikan pula perkembangan realisasi PNBP lainnya di wilayah kerja KPPN Tarakan yang hingga akhir April 2026 telah mencapai Rp64,86 miliar atau sebesar 50,70% dari target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp127,94 miliar. Penerimaan tersebut didukung oleh kontribusi beberapa unit vertikal kementerian/lembaga di wilayah Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.

Materi berikutnya mengenai pengelolaan rekening dan optimalisasi penggunaan layanan perbankan pemerintah disampaikan oleh Bapak Wishnu Wardhana. Dalam sesi tersebut dijelaskan mekanisme pengelolaan rekening pemerintah, mulai dari proses perizinan, rekonsiliasi dan pelaporan rekening satker. Dijelaskan pula pentingnya pemanfaatan Cash Management System (CMS) sebagai sarana transaksi perbankan pemerintah yang dilakukan secara real time online. CMS diharapkan dapat mendukung pelaksanaan transaksi yang lebih efektif, efisien, dan minim penggunaan uang tunai sehingga sejalan dengan upaya mewujudkan cashless society di lingkungan pemerintahan.

Bapak Fitriandy juga menyampaikan materi terkait digitalisasi pembayaran pemerintah melalui pemanfaatan CMS dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dalam paparannya dijelaskan bahwa optimalisasi penggunaan CMS dapat dilakukan melalui pembayaran pihak ketiga secara transfer, penyaluran dana LS Bendahara kepada penerima melalui mekanisme CMS, serta meminimalisasi frekuensi tarik tunai pada rekening pemerintah. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana penguatan pemahaman satuan kerja terhadap implementasi kebijakan digitalisasi pembayaran APBN yang semakin terintegrasi.

Selain pembahasan terkait digitalisasi pembayaran, peserta juga mendapatkan materi mengenai optimalisasi nilai IKPA, khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output. Dalam sesi tersebut dijelaskan pentingnya pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Satker juga diingatkan agar menjaga deviasi pelaksanaan anggaran tidak melebihi 5 persen serta memastikan pengisian data capaian output dilakukan secara akurat dan tepat waktu melalui aplikasi yang tersedia.

Pada kesempatan yang sama, Ibu Lely Yalestiarini turut menyampaikan materi Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Implementasi Kebijakan Anti Penyuapan SMAP ISO 37001:2016 sebagai bentuk penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Dalam penyampaiannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga profesionalisme, integritas, serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi.

Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari satuan kerja mitra KPPN Tarakan. Hal tersebut terlihat dari aktifnya sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai tantangan serta strategi implementasi digitalisasi pembayaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di masing-masing satuan kerja.

Melalui pelaksanaan Stakeholders Day ini, KPPN Tarakan berharap seluruh satuan kerja mitra semakin adaptif terhadap perkembangan digitalisasi layanan keuangan negara, mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBN secara efektif dan akuntabel, serta terus memperkuat komitmen terhadap integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Kamis, 21 Mei 2026, KPPN Tarakan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Keuangan Daerah dan Transfer (DISKET) Edisi Mei 2026 dengan tema “Penyampaian Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2026 dan Manual OMSPAN TKD Modul DAK Fisik TA 2026” bertempat di Ruang Rapat KPPN Tarakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergi antara KPPN Tarakan dengan pemerintah daerah dalam rangka mendukung kelancaran penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang diwakili oleh pejabat dan operator penyaluran DAK Fisik pada BPKPAD/BPKAD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan terbaru terkait penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2026, khususnya setelah diterbitkannya PMK Nomor 25 Tahun 2026. Beliau menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan DAK Fisik secara tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, beliau juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus menjaga kualitas koordinasi dan mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran agar proses penyaluran dapat berjalan tepat waktu.

Selanjutnya, Kepala Seksi Bank KPPN Tarakan, Bapak Wishnu Wardhana memaparkan secara rinci mengenai petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2026, mulai dari persyaratan dokumen, tahapan penyaluran, hingga mekanisme penyampaian data dukung. Sementara itu, Staf KPPN Tarakan, Muhammad Azzam Fauzi menyampaikan sosialisasi terkait penggunaan Manual Aplikasi OMSPAN TKD Modul DAK Fisik Tahun Anggaran 2026 guna meningkatkan pemahaman operator daerah dalam proses penginputan dan monitoring penyaluran DAK Fisik secara digital.

Diskusi berlangsung aktif dan interaktif. Pemerintah Kota Tarakan turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan lelang kontrak kegiatan fisik pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yang saat ini masih dalam proses percepatan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyampaikan bahwa penyaluran DAK Fisik Tahap I telah berhasil disalurkan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan daerah melalui optimalisasi dana transfer pusat ke daerah.

Melalui kegiatan DISKET ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah dan OPD pengampu DAK Fisik dapat semakin memahami mekanisme penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2026, sehingga proses pengajuan penyaluran dapat dilakukan secara tepat waktu, efektif, serta sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

KPPN Tarakan bersama Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengawal penyaluran DAK Fisik Tahun 2026 agar terlaksana secara akuntabel, efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

#InTress #DJPbHAnDAL #DJPbKaltara #KaltaraMuda #KPPNTarakan #MantapBah

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026, jajaran Kementerian Keuangan di Kota Tarakan melaksanakan upacara bersama yang berlangsung khidmat pada Rabu pagi, 20 Mei 2026, bertempat di Aula KPP Pratama Tarakan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing unit kerja Kemenkeu Satu Kalimantan Utara di Kota Tarakan, termasuk pegawai dari KPPN Tarakan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini, beserta jajaran pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan para pelaksana. Kehadiran seluruh pegawai dalam upacara ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat solidaritas antarunit kerja Kemenkeu Satu, serta meningkatkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan negara.

Pelaksanaan upacara ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-1/SJ/2026 tanggal 18 Mei 2026 tentang Penyelenggaraan Upacara Dalam Rangka Peringatan Ke-118 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1877/PB.1/2026 tentang Penyelenggaraan Upacara Dalam Rangka Peringatan Ke-118 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peringatan tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” sebagai pengingat pentingnya menjaga generasi penerus bangsa demi keberlangsungan dan kemajuan Indonesia.

Sejak pagi hari, seluruh peserta upacara telah hadir dengan mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Suasana penuh semangat kebersamaan dan nasionalisme tampak terasa sejak persiapan upacara dimulai. Kegiatan dilaksanakan secara tertib dan khidmat dengan rangkaian acara yang meliputi penghormatan kepada Inspektur Upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amanat Inspektur Upacara, menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa, hingga pembacaan doa penutup.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi refleksi bagi seluruh insan Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas kepada masyarakat dan negara. Semangat kebangkitan nasional diharapkan mampu mendorong seluruh pegawai untuk terus adaptif menghadapi tantangan zaman, menjaga semangat persatuan, serta mempererat sinergi antarunit dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Kehadiran seluruh unsur Kemenkeu Satu dalam pelaksanaan upacara ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi dan soliditas antarunit kerja di bawah Kementerian Keuangan, khususnya di wilayah Kota Tarakan. Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, seluruh peserta mengikuti jalannya upacara dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab sebagai bagian dari aparatur negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air dapat terus tumbuh dan menjadi semangat bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat kebangkitan nasional diharapkan tidak hanya dikenang sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi dalam membangun kinerja yang lebih baik, inovatif, dan berintegritas demi Indonesia yang maju dan berdaulat.

Dalam rangka mendukung penguatan budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan dan masyarakat, KPPN Tarakan turut berpartisipasi dalam kegiatan Movie Day ACFFEST (Anti-Corruption Film Festival) 2026 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan dilaksanakan di Auditorium SMP Negeri 1 Tarakan pada Jumat, 9 Mei 2026 dengan menghadirkan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) KPPN Tarakan, Rotua Pangihutan Panjaitan, sebagai narasumber diskusi.

Kegiatan diawali dengan persiapan panitia dan gladi bersih, kemudian dilanjutkan registrasi peserta sambil diputarkan video kampanye antikorupsi. Acara resmi dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama.

Pada sesi sambutan, peserta mendapatkan tayangan video sambutan dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK serta penjelasan mengenai ACFFEST 2026 dan kilas balik pelaksanaan ACFFEST tahun sebelumnya. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi pengantar untuk membangun pemahaman peserta mengenai pentingnya nilai integritas dan budaya antikorupsi sejak dini.

Kegiatan inti diisi dengan pemutaran beberapa film pendek bertema antikorupsi, yaitu Kurang 2 Ons (2018), Sekeping Tanggung Jawab (2018), dan Awas Ada Ujian (2021). Melalui media film, peserta diajak memahami berbagai bentuk perilaku koruptif yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta pentingnya membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif bersama narasumber. Dalam kesempatan tersebut, Rotua Pangihutan Panjaitan selaku PAKSI KPPN Tarakan menyampaikan pentingnya menanamkan budaya antikorupsi sejak dini melalui penerapan 9 Nilai Antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi generasi muda dalam membangun karakter yang berintegritas dan menjauhi perilaku koruptif.

Antusiasme peserta terlihat sangat meriah selama kegiatan berlangsung. Para peserta aktif mengikuti jalannya diskusi, memberikan tanggapan terhadap film yang diputar, serta berpartisipasi dalam sesi tanya jawab bersama narasumber. Suasana kegiatan berlangsung interaktif dan penuh semangat, menunjukkan tingginya perhatian peserta terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat integritas dan budaya antikorupsi dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan berintegritas. KPPN Tarakan juga berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program edukasi dan kampanye antikorupsi sebagai bentuk kontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.