PPN Tarakan menyelenggarakan kegiatan Klaster Bulan Juni 2026 yang dihadiri oleh satuan kerja mitra KPPN Tarakan. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, serta penyampaian informasi terkini mengenai pelaksanaan APBN. Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama. Selanjutnya, Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini, menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh satuan kerja untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Fitriandy, Kepala Seksi PDMS, mengenai Press Release Capaian APBN sampai dengan Juni 2026. Pada sesi ini dipaparkan perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tarakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini, menyampaikan materi Sosialisasi Antigratifikasi. Materi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman seluruh satuan kerja mengenai pentingnya penerapan budaya antigratifikasi sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Pada sesi berikutnya, Bapak Rudi selaku Kepala Seksi VeraKI beserta Mba Anindya Khumairo', Staf Seksi VeraKI menyampaikan materi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026. Materi mencakup ketentuan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal, peningkatan kualitas data laporan keuangan, penyelesaian to do list, kebijakan buka dan tutup periode pada aplikasi SAKTI, serta langkah-langkah penyelesaian berbagai permasalahan yang umum ditemukan dalam proses rekonsiliasi. Selain itu, disampaikan pula bahwa Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 agar disampaikan kepada KPPN Tarakan paling lambat 31 Juli 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Acara kemudian ditutup dengan harapan agar seluruh satuan kerja dapat mengimplementasikan hasil sosialisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas pengelolaan APBN semakin meningkat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Penyaluran Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (DAU Specific Grant/DAU SG) Tahun 2026 pada Senin, 29 Juni 2026 bertempat di Aula KPPN Tarakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi, komunikasi, dan penyamaan persepsi antara KPPN Tarakan, pemerintah daerah, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka memastikan pelaksanaan penyaluran DAU Specific Grant Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan program prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik, pemahaman yang sama terhadap regulasi, serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan APIP agar proses penyaluran dan pemanfaatan anggaran dapat berjalan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Turut memberikan sambutan, Inspektur Daerah Kota Tarakan, Bapak Abdul Azis Hasan, A.P., M.H., yang menyampaikan pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mendukung kualitas tata kelola pengelolaan Transfer ke Daerah. Beliau menekankan bahwa dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan dapat disampaikan kepada KPPN tidak mendekati batas waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan reviu secara komprehensif terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen, sehingga proses penyaluran dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Inspektorat Kota Tarakan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan, para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola Transfer ke Daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada sesi pemaparan materi, Bapak Eko Wahyu Utomo, selaku Kasubbid Sistem Penganggaran BPKPAD Kota Tarakan, menyampaikan materi terkait pengelolaan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Dalam paparannya, beliau menjelaskan proses perencanaan dan penganggaran DAU Specific Grant, mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, serta berbagai tantangan dan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui DAU Specific Grant.

Selanjutnya, Kepala Seksi Bank KPPN Tarakan, Bapak Wishnu Wardhana, menyampaikan ketentuan terbaru terkait penyaluran Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Dalam paparannya, disampaikan berbagai perubahan kebijakan dibandingkan ketentuan sebelumnya, mekanisme dan persyaratan penyaluran, periode penyaluran, serta peran pemerintah daerah dan APIP dalam mendukung pelaksanaan penyaluran DAU Specific Grant Tahun Anggaran 2026. Selain itu, disampaikan pula pentingnya pemenuhan dokumen persyaratan secara tepat waktu guna mendukung kelancaran proses penyaluran.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Dalam sesi tersebut, peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan masukan terkait implementasi kebijakan DAU Specific Grant, khususnya terkait pemenuhan persyaratan penyaluran, mekanisme reviu oleh APIP, serta koordinasi antar perangkat daerah. Diskusi yang berlangsung menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran DAU Specific Grant.

Melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara KPPN Tarakan, pemerintah daerah, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mendukung penyaluran Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya secara tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. KPPN Tarakan berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pembinaan, asistensi, dan koordinasi kepada seluruh stakeholder dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkualitas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya memperkuat soliditas tim, meningkatkan sinergi antarpegawai, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, KPPN Tarakan melaksanakan kegiatan Capacity Building Periode Semester I Tahun 2026 yang bertempat di Rainforest Kingdom Farm, Tarakan, pada Sabtu (6/6). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPPN Tarakan dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan. Capacity Building merupakan salah satu agenda penting organisasi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antarindividu dalam lingkungan kerja, meningkatkan komunikasi yang efektif, serta membangun kerja sama tim yang solid dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi dalam suasana yang berbeda dari rutinitas pekerjaan sehari-hari sehingga dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan meningkatkan rasa saling percaya di antara seluruh anggota tim.

Berbagai permainan dan tantangan kelompok (teamwork games) dirancang secara khusus untuk melatih kemampuan kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, serta pemecahan masalah. Setiap permainan mengandung nilai-nilai yang relevan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan kerja dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi seluruh peserta. Salah satu permainan yang dilaksanakan adalah Hula Rope Challenge yang mengajarkan pentingnya koordinasi, kekompakan, dan kemampuan beradaptasi dalam tim. Melalui permainan ini, peserta dituntut untuk bekerja sama secara efektif agar dapat mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing anggota tim. Selanjutnya, pada Pipe Line Challenge, peserta diuji untuk menyusun strategi dan membangun komunikasi yang baik guna memastikan setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar. Permainan ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan sebuah pekerjaan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, koordinasi yang terarah, serta komitmen seluruh anggota tim dalam menjalankan perannya masing-masing.

Sementara itu, Titan Stride Challenge menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan keselarasan langkah dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam permainan ini, setiap peserta harus bergerak secara serempak sehingga menegaskan pentingnya sinkronisasi, kesamaan visi, dan kerja sama yang erat dalam sebuah organisasi. Tidak hanya itu, peserta juga mengikuti berbagai permainan lainnya seperti Bahubali Challenge, The Last Grain, dan November Rain yang menguji kemampuan berpikir strategis, kepemimpinan, kolaborasi, kreativitas, serta daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan. Melalui aktivitas tersebut, peserta belajar bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih efektif apabila dihadapi secara bersama-sama dengan semangat gotong royong dan saling mendukung.

Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana penuh semangat, antusiasme, dan kebersamaan tampak mewarnai setiap rangkaian acara. Tawa, dukungan, serta kerja sama yang terjalin menjadi bukti bahwa hubungan yang harmonis antarpegawai merupakan modal penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Lebih dari sekadar kegiatan rekreasi, Capacity Building Semester I Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai organisasi, membangun kepercayaan antarpegawai, serta meningkatkan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga mampu memperkuat budaya kerja kolaboratif, meningkatkan kinerja organisasi, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Melalui kegiatan ini, KPPN Tarakan kembali menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh kemampuan seluruh anggota tim untuk saling mendukung, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan. Dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang solid, KPPN Tarakan optimis dapat terus memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan stakeholder.
"Karena sinergi yang kuat akan melahirkan kolaborasi yang hebat, dan kolaborasi yang hebat akan menghasilkan pelayanan terbaik."

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kepala Puskesmas Sebengkok, dr. Putri Dian Vitasari, M.M., mengundang Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) KPPN Tarakan, Master Rotua Pangihutan Panjaitan, sebagai narasumber pada kegiatan Penguatan Budaya Integritas yang diselenggarakan pada Selasa (7/7), pukul 13.00–15.30 WITA, bertempat di Puskesmas Sebengkok.Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai Puskesmas Sebengkok sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen organisasi dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kehadiran KPPN Tarakan dalam kegiatan ini menjadi wujud sinergi antarinstansi pemerintah dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam paparannya, Rotua Pangihutan Panjaitan menyampaikan materi mengenai penguatan budaya integritas yang mencakup pemahaman tentang tindak pidana korupsi, strategi pencegahan korupsi, sembilan nilai antikorupsi, konsep Tunas Integritas, hingga Program Pengendalian Gratifikasi. Materi juga menekankan pentingnya membangun integritas sebagai budaya organisasi, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif pembangunan Zona Integritas.

Peserta diajak memahami bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus dicegah melalui penguatan sistem, pendidikan, serta pembentukan karakter individu yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, keberanian, dan kerja keras. Selain itu, disampaikan pula pentingnya penerapan Program Pengendalian Gratifikasi melalui komitmen "Tolak dan Lapor Gratifikasi" sebagai salah satu langkah konkret membangun organisasi yang bersih dari praktik korupsi. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, kegiatan dikemas dengan berbagai ice breaking, pemutaran film pendek bertema antikorupsi, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab. Melalui metode tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara konseptual, tetapi juga diajak merefleksikan penerapan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui kegiatan ini diharapkan budaya integritas dapat semakin mengakar di lingkungan Puskesmas Sebengkok sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. KPPN Tarakan senantiasa berkomitmen untuk terus berbagi praktik baik dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas.

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan memfasilitasi kegiatan pembahasan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Pemerintah Kota Tarakan pada Senin (8/6). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara luring di Aula KPPN Tarakan dan secara daring melalui ruang rapat Microsoft Teams KPPN Tarakan.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penjajakan kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya antara PIP dan Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui pembahasan tersebut, para pihak berupaya menyelaraskan pemahaman mengenai ruang lingkup kerja sama, peran masing-masing pihak, serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan guna mendukung implementasi program pembiayaan UMKM yang efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tarakan, Kepala Bagian Perekonomian Kota Tarakan, Kepala Bidang Koperasi dan UKM beserta jajaran, serta perwakilan dari BPKAD Kota Tarakan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan, dan Bapperida Kota Tarakan. Sementara itu, tim dari Pusat Investasi Pemerintah turut berpartisipasi untuk membahas substansi kerja sama serta berbagai aspek teknis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen kesepakatan.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah identifikasi potensi koperasi yang memiliki lini usaha simpan pinjam di Kota Tarakan untuk dijadikan mitra dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Koperasi dinilai memiliki peran strategis karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku usaha di tingkat akar rumput, sehingga dapat menjadi sarana yang efektif dalam menjangkau UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan.

Selain membahas aspek kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan kerja sama, para peserta juga mendiskusikan berbagai peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program. Pembahasan dilakukan secara konstruktif dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik UMKM di Kota Tarakan, sehingga skema kerja sama yang akan dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Tarakan terus berupaya menjalankan peran sebagai Financial Advisor dan Regional Chief Economist dengan memfasilitasi sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, diharapkan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Pembahasan Nota Kesepahaman dan PKS ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kolaborasi yang lebih erat antara Pusat Investasi Pemerintah dan Pemerintah Kota Tarakan dalam mendukung pengembangan UMKM. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat daya saing, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

KPPN Tarakan, Pusat Investasi Pemerintah, dan Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendorong pemberdayaan UMKM melalui penguatan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2026, jajaran Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Utara di Kota Tarakan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang bertempat di Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan, Senin (1/6). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh insan Kementerian Keuangan dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Upacara diikuti oleh perwakilan pegawai dari berbagai unit vertikal Kementerian Keuangan yang tergabung dalam Kemenkeu Satu Kalimantan Utara, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tarakan, KPP Pratama Tarakan, KPP Pratama Tanjung Redeb, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan. Kehadiran para peserta dari berbagai unit kerja tersebut mencerminkan semangat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Kepala KPP Pratama Tarakan, Ricky Dirgantara, menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara. Dalam amanatnya, beliau mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Disampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta dinamika sosial yang terus berkembang, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pemersatu bangsa dan fondasi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh insan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas, profesionalisme, gotong royong, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pelaksanaan upacara berlangsung dengan khidmat dan tertib. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh rasa hormat dan nasionalisme. Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi sarana refleksi bagi seluruh aparatur negara untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada institusi Kementerian Keuangan.

Melalui peringatan ini, diharapkan semangat persatuan dan kesatuan, gotong royong, serta rasa tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dapat terus terpelihara dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh kuatnya karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan semangat tersebut, jajaran Kemenkeu Satu Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mendukung tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.