Tarakan, 9 September 2026 – Upaya membangun lingkungan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi memerlukan komitmen bersama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan. Dalam rangka memperkuat pemahaman dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengendalian gratifikasi, KPPN Tarakan turut berkontribusi dalam kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan yang dilaksanakan pada Rabu, 9 September 2026, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tarakan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam membangun budaya antikorupsi, khususnya melalui peningkatan pemahaman pegawai mengenai potensi korupsi, bentuk-bentuk gratifikasi, nilai-nilai integritas, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan praktik gratifikasi di lingkungan kerja.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan, Bapak Rahmat Nur, dan mendapat sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Bapak Riswanto. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Bawaslu Kota Tarakan mengikuti kegiatan dengan antusias sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan penerapan budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

KPPN Tarakan turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menugaskan Rotua Pangihutan Panjaitan, Pranata Keuangan APBN Terampil sekaligus Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Muda, sebagai narasumber. Kehadiran KPPN Tarakan sebagai narasumber merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam menyebarluaskan edukasi antikorupsi serta mendorong penguatan budaya integritas tidak hanya di lingkungan internal Kementerian Keuangan, tetapi juga melalui sinergi dengan mitra kerja dan instansi pemerintah lainnya.

Dalam penyampaian materinya, Rotua mengawali pembahasan dengan mengajak peserta untuk memahami kembali makna korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan upaya yang sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen organisasi.

Peserta juga diajak memahami bahwa pencegahan korupsi tidak semata-mata dilakukan melalui tindakan represif. Dalam materi dijelaskan bahwa terdapat tiga strategi utama pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan diperlukan untuk memberikan efek terhadap pelaku dan memulihkan kerugian negara, sedangkan pencegahan diarahkan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola guna menutup celah terjadinya korupsi. Sementara itu, pendidikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi dan menanamkan nilai integritas kepada masyarakat.

Pembahasan kemudian diarahkan pada pentingnya membangun karakter dan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Sembilan nilai antikorupsi yang menjadi bagian dari materi sosialisasi meliputi jujur, disiplin, kerja keras, berani, mandiri, peduli, adil, tanggung jawab, dan sederhana. Kesembilan nilai tersebut menjadi fondasi perilaku yang dapat diterapkan oleh setiap individu, baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mitra kerja.

Nilai kejujuran, misalnya, menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan dan memastikan setiap tugas dilaksanakan tanpa kebohongan maupun kecurangan. Disiplin mendorong kepatuhan terhadap aturan, sementara tanggung jawab mengajarkan setiap individu untuk siap menanggung konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Di sisi lain, nilai sederhana mengingatkan agar setiap pegawai mampu menjalankan kehidupan dan tugas secara wajar serta tidak berlebihan. Seluruh nilai tersebut saling berkaitan dan menjadi bagian dari pembentukan karakter yang berintegritas.

Selanjutnya, Rotua memperkenalkan konsep Tunas Integritas sebagai salah satu elemen penting dalam membangun sistem integritas organisasi. Tunas Integritas merupakan pribadi yang memiliki komitmen integritas yang tinggi dan bersedia berperan dalam membangun sistem integritas, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan individu-individu yang memiliki komitmen tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan dan memberikan pengaruh positif kepada lingkungan di sekitarnya.

Dalam konteks organisasi, integritas tidak cukup hanya dimiliki oleh individu, tetapi perlu dibangun menjadi bagian dari sistem dan budaya kerja. Materi menekankan bahwa keberhasilan upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila didukung oleh pimpinan dan lingkungan organisasi yang memiliki integritas tinggi. Sistem integritas yang kuat juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mampu mencegah dan menjaga setiap individu dari perilaku koruptif.

Materi utama kemudian berfokus pada Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Peserta diberikan pemahaman bahwa gratifikasi memiliki cakupan yang luas. Gratifikasi dapat berupa pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya. Pemberian tersebut dapat diterima baik di dalam maupun di luar negeri dan dapat dilakukan melalui sarana elektronik maupun tanpa menggunakan sarana elektronik.

Pemahaman mengenai cakupan gratifikasi tersebut menjadi penting karena praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkadang dapat muncul dalam bentuk yang dianggap sederhana atau bahkan sebagai suatu hal yang lazim. Oleh karena itu, pegawai perlu memiliki kemampuan untuk mengenali potensi gratifikasi, memahami titik rawan di lingkungan kerja, serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi pemberian yang berpotensi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan bahwa pedoman pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai gratifikasi, proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta Sistem Pengendalian Gratifikasi. Pengendalian gratifikasi diharapkan dapat membantu organisasi membangun aturan internal dan menerapkan sistem pengendalian yang efektif, termasuk melalui pembentukan dan penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Selain memahami konsep, peserta juga didorong untuk membangun keberanian dalam melakukan penolakan dan pelaporan terhadap gratifikasi. Pesan “Tolak dan Lapor Gratifikasi” menjadi salah satu bentuk penegasan bahwa menolak pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas merupakan bagian dari upaya menjaga integritas. Pelaporan juga perlu dipahami sebagai tindakan positif yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

Pengendalian gratifikasi juga tidak dapat dilepaskan dari upaya mengidentifikasi titik rawan praktik gratifikasi. Melalui identifikasi tersebut, organisasi dapat menyusun langkah mitigasi risiko yang mencakup aspek pencegahan, respons, maupun inovasi. Pencegahan dapat dilakukan melalui penyebaran pesan antigratifikasi dan sosialisasi, sedangkan respons dapat diperkuat melalui penegasan penolakan dan penyediaan informasi mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi.

Kegiatan sosialisasi berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan serta mendiskusikan berbagai situasi yang berkaitan dengan perilaku antikorupsi dan pengendalian gratifikasi. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga membantu peserta menghubungkan materi dengan kondisi yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkuat komunikasi dan sinergi antara KPPN Tarakan dan Bawaslu Kota Tarakan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kolaborasi antarlembaga dalam edukasi antikorupsi menjadi penting karena upaya membangun budaya integritas tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kesamaan pemahaman, komitmen, serta konsistensi dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagi KPPN Tarakan, keterlibatan dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi komitmen untuk terus mengedepankan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. KPPN Tarakan tidak hanya berupaya menjaga integritas di lingkungan internal, tetapi juga mendorong penyebarluasan nilai-nilai antikorupsi kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi.

Melalui kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi ini, diharapkan seluruh peserta semakin memahami bahwa membangun budaya antikorupsi dimulai dari tindakan sederhana dan konsisten yang dilakukan oleh setiap individu. Menolak pemberian yang tidak semestinya, melaporkan gratifikasi, mematuhi ketentuan, bekerja secara transparan, serta berani mengambil sikap yang benar merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepercayaan publik.

Sinergi KPPN Tarakan dan Bawaslu Kota Tarakan diharapkan dapat terus terjalin dalam berbagai upaya penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya komitmen bersama dan penerapan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

KPPN Tarakan akan terus berkomitmen menjadi bagian dari gerakan penguatan budaya integritas melalui edukasi, pencegahan, dan pengendalian gratifikasi. Semangat “Tolak dan Lapor Gratifikasi” diharapkan tidak hanya menjadi pesan dalam kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diwujudkan sebagai sikap dan perilaku nyata dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga integritas menjadi budaya yang tumbuh dan mengakar dalam organisasi.

Tarakan, 28 Agustus 2026 – KPPN Tarakan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat Bersama pada Jumat, 28 Agustus 2026, bertempat di Area Inhutani Kota Tarakan. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat, pegawai, PPNPN, dan peserta magang KPPN Tarakan sebagai bagian dari pembinaan pegawai sekaligus upaya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Kegiatan Jalan Sehat Bersama menjadi salah satu sarana untuk membangun suasana kerja yang sehat, positif, dan harmonis. Tidak hanya berorientasi pada aktivitas fisik, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi seluruh pegawai untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam suasana yang lebih santai dan informal di luar rutinitas pekerjaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan berkumpulnya seluruh peserta di Area Inhutani Kota Tarakan, dilanjutkan dengan persiapan dan pengarahan singkat sebelum kegiatan dimulai. Selanjutnya, seluruh peserta berjalan bersama menyusuri rute yang telah ditentukan dengan penuh semangat dan antusiasme. Melalui kegiatan ini, KPPN Tarakan terus mendorong kesadaran pegawai akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran melalui aktivitas fisik secara rutin. Di sisi lain, kebersamaan yang terbangun selama kegiatan juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat kekompakan dan solidaritas antarpegawai.

Jalan Sehat Bersama juga menjadi bagian dari upaya penguatan budaya organisasi di lingkungan KPPN Tarakan. Nilai-nilai kebersamaan, disiplin, kepedulian, sportivitas, dan gotong royong yang dibangun melalui kegiatan bersama diharapkan dapat terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Antusiasme seluruh peserta menunjukkan bahwa aktivitas kebersamaan seperti ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi sarana penyegaran dan penguatan semangat kerja.

Melalui pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan, KPPN Tarakan berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, solid, produktif, dan kolaboratif, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan secara optimal.

#InTress #DJPbHAnDAL #DJPbKaltara #KaltaraMuda

#KPPNTarakan #MantapBah

Rabu, 26 Agustus 2026 KPPN Tarakan melaksanakan kegiatan koordinasi bersama BPKPAD Kota Tarakan sebagai tindak lanjut rencana penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bulan September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait perkembangan pelaksanaan, kesiapan penyaluran, serta berbagai hal yang masih memerlukan penyelesaian pada masing-masing bidang, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan kelurahan.

Pada pembahasan DAU Specific Grant, sektor pendidikan disampaikan masih melaksanakan realisasi gaji dan kegiatan lainnya, sementara penyaluran masih menunggu proses dan informasi dari masing-masing bidang. Pada sektor kesehatan, laporan Tahap I telah diselesaikan 100% dengan realisasi sebesar Rp1,6 miliar. Sementara itu, untuk kelurahan, dana Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah tersedia, dengan empat kecamatan masih berada dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, termasuk Kecamatan Tarakan Tengah yang telah menyelesaikan tahap perencanaan. Namun, masih terdapat kendala dalam perencanaan dan pengadaan sarana prasarana yang berkaitan dengan kepastian ketersediaan dana.

Selanjutnya, koordinasi membahas perkembangan pelaksanaan DAK Fisik. Penyaluran Tahap I masih dalam proses penginputan, terutama terkait pengambilan foto dan koordinat. Selain itu, ditemukan kendala pada aplikasi berupa belum tersedianya fitur penambahan Peraturan Daerah (PERDA). Untuk penyaluran DAK Fisik Tahap II, diupayakan dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 dengan tetap memperhatikan kesiapan dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan.

Kegiatan juga membahas kendala teknis terkait konfirmasi penerimaan dengan kode billing manual. Ditemukan beberapa kode billing penerimaan pajak yang kosong atau tidak valid, termasuk lima kode billing yang diberikan namun belum memiliki data. Selain itu, terdapat kendala pembacaan kode akun pajak titipan (deposit), PPN yang terkadang tidak terbaca, serta sebagian PPh Pasal 23 yang belum terbaca oleh sistem. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menimbulkan human error dalam proses konfirmasi penerimaan.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan sinergi antara KPPN Tarakan dan BPKPAD Kota Tarakan semakin optimal dalam mendukung kelancaran penyaluran DAK Fisik dan DAU Specific Grant serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, tepat waktu, dan akuntabel. KPPN Tarakan juga menyampaikan rekomendasi agar dilakukan koordinasi internal untuk mengidentifikasi penyaluran yang dapat segera direalisasikan pada September 2026 serta melakukan rekapitulasi kode billing yang mengalami kendala untuk dikonfirmasikan kembali sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran, ketepatan, dan akuntabilitas penyaluran DAK Fisik dan DAU Specific Grant di Kota Tarakan.

Tarakan, 31 Agustus 2026 – KPPN Tarakan kembali menghadirkan ruang pembinaan dan diskusi bersama satuan kerja melalui kegiatan Coffee Talk Edisi September 2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPPN Tarakan. Mengusung tema “Bimtek Aplikasi FPP Asabri pada Gaji Web dan Press Release Capaian APBN Periode Juli 2026”, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman teknis pengelola administrasi belanja pegawai sekaligus memperkuat transparansi informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN.

Pada kegiatan kali ini, KPPN Tarakan mengundang satuan kerja TNI/POLRI untuk membahas implementasi fitur terbaru pada aplikasi Gaji Web yang telah terintegrasi dengan aplikasi PT ASABRI (Persero). Integrasi tersebut berkaitan dengan proses pembayaran pensiun pertama, khususnya melalui pengisian data Formulir Pembayaran Pertama (FPP) ASABRI pada aplikasi Gaji Web.

Melalui sesi bimbingan teknis, peserta mendapatkan refreshment mengenai tata cara penerbitan dan pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pensiun, serta praktik pengisian data FPP ASABRI pada aplikasi Gaji Web. Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman para pengelola administrasi belanja pegawai sekaligus meminimalkan kendala dalam pelaksanaan pembayaran pensiun pertama.

Pemanfaatan fitur yang telah terintegrasi dengan PT ASABRI (Persero) diharapkan dapat mendukung proses layanan yang lebih efektif dan mempercepat pembayaran pensiun pertama bagi penerima pensiun di lingkup satuan kerja TNI/POLRI. Dengan pemahaman teknis yang baik, satuan kerja diharapkan mampu melaksanakan proses administrasi secara lebih tertib, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain bimbingan teknis, Coffee Talk juga menjadi momentum bagi KPPN Tarakan untuk menyampaikan Press Release Capaian APBN Periode Juli 2026. Penyampaian informasi ini merupakan bagian dari upaya KPPN Tarakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tarakan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan konsultasi antara KPPN Tarakan dengan para peserta. Melalui forum ini, berbagai pertanyaan dan kendala teknis dapat dibahas secara langsung sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada satuan kerja.

Coffee Talk Edisi September 2026 menjadi wujud komitmen KPPN Tarakan untuk terus memberikan pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan satuan kerja. Tidak hanya berperan sebagai kantor pelayanan perbendaharaan, KPPN Tarakan juga terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis satuan kerja melalui pembinaan, pendampingan, peningkatan kompetensi, dan penyediaan informasi pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel.

Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan implementasi layanan pembayaran pensiun pertama dapat berjalan semakin efektif serta pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja KPPN Tarakan semakin tertib, akuntabel, dan berkualitas.

#InTress #DJPbHAnDAL #DJPbKaltara #KaltaraMuda

#KPPNTarakan #MantapBah

Kamis, 27 Agustus 2026 KPPN Tarakan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Prioritas Presiden Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Kampung Empat, Kota Tarakan, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan melalui survei dan pendataan lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan operasional serta kesiapan KKMP Kampung Empat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kegiatan monev dihadiri oleh Kepala Koperasi sekaligus pengurus KKMP Kampung Empat, Bapak Tri Muliyanto, Lurah Kampung Empat, serta Ibu P3K selaku mitra kerja pengurus KKMP. Berdasarkan hasil kunjungan, bangunan KKMP Kampung Empat telah selesai secara permanen dan dalam kondisi siap digunakan. Sementara itu, kegiatan operasional masih menunggu kedatangan sejumlah bahan dan peralatan pendukung koperasi yang hingga Agustus 2026 belum diterima.

Dari sisi administrasi dan identitas usaha, KKMP Kampung Empat telah memiliki kelengkapan berupa nama usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta koordinat lokasi. Kepala Koperasi, Bapak Tri Muliyanto, menyampaikan bahwa KKMP Kampung Empat direncanakan menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Lokasi koperasi yang berada di wilayah strategis juga menjadi salah satu potensi pendukung dalam pengembangan dan keberlanjutan kegiatan usaha koperasi ke depan.

Dalam pelaksanaan monev, KPPN Tarakan menugaskan Kepala Seksi Bank, Bapak Wishnu Wardhana, untuk melaksanakan survei lapangan sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang telah ditetapkan. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan oleh Kementerian Keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dalam pengelolaan dan penyaluran dana operasional KKMP yang bersumber dari APBN.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, KPPN Tarakan berkomitmen untuk terus mendukung kesiapan dan akuntabilitas pelaksanaan Program KKMP, sekaligus memastikan proses pengelolaan dan penggunaan dana operasional dapat berjalan sesuai ketentuan. Hasil survei diharapkan menjadi bahan informasi dan tindak lanjut bersama dalam mendukung KKMP Kampung Empat agar dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kelurahan Kampung Empat.

Tarakan, 26 Agustus 2026 – Dalam rangka memperkuat penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office), KPPN Tarakan melaksanakan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan pada Rabu, 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor DLH Kota Tarakan ini menjadi sarana koordinasi dan diskusi untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib, berkelanjutan, dan bertanggung jawab di lingkungan perkantoran.

Audiensi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut komitmen KPPN Tarakan dalam mendukung penerapan Eco Office, khususnya melalui pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Tarakan juga menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan, antara lain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengoptimalkan dokumen digital untuk mengurangi penggunaan kertas, memanfaatkan kembali kertas dan air AC, serta melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan limbah B3.

Dalam diskusi, pihak DLH Kota Tarakan memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan sampah di Kota Tarakan, termasuk pengelolaan TPS 3R, Bank Sampah, sampah organik, dan limbah B3. Salah satu informasi yang disampaikan adalah volume sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 110 ton per hari, dengan sekitar 14 TPS 3R yang aktif beroperasi di Kota Tarakan. DLH juga menjelaskan bahwa sebagian sampah organik telah diolah menjadi kompos untuk dimanfaatkan oleh sekolah maupun instansi yang membutuhkan.

Pembahasan juga difokuskan pada pengelolaan sampah anorganik yang telah dipilah di lingkungan KPPN Tarakan. DLH menjelaskan pentingnya pemilahan berdasarkan jenis material agar sampah bernilai ekonomis dapat disalurkan kepada Bank Sampah atau pengepul. Saat ini, terdapat delapan Bank Sampah yang beroperasi di Kota Tarakan. DLH juga menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi komunikasi dan pendampingan KPPN Tarakan dalam menentukan mekanisme pengelolaan sampah yang sesuai.

Selain sampah anorganik, audiensi turut membahas pengelolaan limbah B3 yang berasal dari aktivitas perkantoran, seperti baterai, oli dan filter bekas genset, serta jenis limbah lainnya. KPPN Tarakan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pemisahan dan penyimpanan khusus serta perlunya penanganan lebih lanjut melalui pihak ketiga yang memiliki izin sesuai kebutuhan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan pemilahan sampah, DLH Kota Tarakan juga menawarkan fasilitasi berupa satu set tempat sampah tiga warna untuk ditempatkan di lingkungan KPPN Tarakan. Selain itu, DLH menyampaikan kesiapan untuk membantu koordinasi lanjutan melalui personel teknis yang menangani Bank Sampah, TPS 3R, dan pengolahan kompos.

Melalui audiensi ini, KPPN Tarakan memperoleh informasi dan alternatif tindak lanjut yang dapat mendukung penyempurnaan penerapan Eco Office, khususnya dalam pengelolaan sampah setelah tahap pemilahan. Ke depan, KPPN Tarakan akan terus memperkuat koordinasi dengan DLH Kota Tarakan untuk menentukan mekanisme pengelolaan sampah anorganik, penanganan limbah B3, serta pemanfaatan sampah organik secara lebih optimal.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen KPPN Tarakan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam mengurangi permasalahan sampah. Melalui kolaborasi dan perubahan kebiasaan secara berkelanjutan, penerapan Eco Office di lingkungan KPPN Tarakan diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat Kota Tarakan.