Ternate-djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/ternate/id. Kantor Pelayanan Perbendaharaaan Negara (KPPN) Ternate telah memasuki fase evaluasi dari Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2017, KPPN Ternate telah melakukan akselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK di lingkup Kementerian Keuangan. Akselerasi tersebut dalam rangka menghadirkan layanan berintegritas dan berkualitas di KPPN Ternate. Kanwil DJPb Malut selaku pembina KPPN Ternate terus mengawal dan mendorong upaya KPPN untuk meraih predikat WBK.
Hal tersebut disampaikan Edward Nainggolan, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, saat memberikan sambutan dalam pertemuan antara Tim Penilai Kemenpan dan RB, Pejabat KPPN Ternate, dan perwakilan satker KPPN Ternate (21/11) di Aula KPPN Ternate. “Suatu kebanggaan bagi Malut jika KPPN Ternate dapat meraih predikat WBK, nantinya KPPN Ternate dapat menjadi role model bagi instansi-instansi lain atau pemerintah daerah di Malut” ungkap Edward lebih lanjut.
Kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi, dalam kesempatan yang sama memaparkan beberapa inovasi yang telah diciptakan, diantaranya ATM (Antrian maksimal Tiga puluh Menit), Aplikasi berbasis android ISMA (Integrated Systems & Monitoring Application) yang memudahkan satker memperoleh informasi terkait perbendaharaan negara dan jenis inovasi lainnya. Izma menambahkan bahwa inovasi merupakan respon atas semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan di sektor publik. “Dulu sebelum inovasi ATM diterapkan, sering terjadi penumpukan antrian pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar), terlebih di awal-awal bulan, namun sekarang antrian satker maksimal hanya 30 menit” jelas Izma.
Penilai dari KemenPAN-RB yang diwakili oleh Agusdin Muttakin, menyampaikan bahwa kunjungannya adalah meninjau secara langsung layanan-layanan yang telah diberikan oleh KPPN kepada satker, inovasi-inovasi yang diterapkan, dan perubahan yang dirasakan oleh satker. Agusdin mengapresiasi upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh KPPN Ternate untuk memperoleh predikat WBK. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini akan dibahas Tim Panel Evaluasi tingkat pusat untuk menentukan kelayakan unit kerja memperoleh predikat WBK. Unit kerja yang berhasil, nantinya akan menerima penyerahan predikat WBK pada 10 Desember di Jakarta.
Affandi Pattangai-Kontributor KPPN Ternate.