TERNATE - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate kembali menggelar kegiatan sosialisasi bersama para Satuan Kerja (Satker) mitra dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.
Kegiatan ini membahas berbagai agenda strategis, mulai dari evaluasi capaian output, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), optimalisasi pembayaran digital, hingga penegasan komitmen integritas layanan. Acara dibuka dengan paparan dari Kepala Seksi MSKI KPPN Ternate, Bapak Choirreally. Dalam pembukaannya, ia mengingatkan seluruh Satker terkait batas waktu pengisian target dan realisasi capaian output periode Januari hingga Maret 2026 yang ditetapkan hingga 30 April 2026. Dalam kesempatan yang sama, Bapak Choirreally selaku Satgas Unit Kepatuhan Internal (UKI) menegaskan komitmen KPPN Ternate dalam menjaga predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Seluruh pegawai Satker diimbau untuk turut mendukung gerakan antikorupsi dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk bingkisan, uang, atau pulsa kepada pegawai KPPN, khususnya di area front office.
Memasuki sesi evaluasi kinerja, dipaparkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat di lingkup KPPN Ternate hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp779,9 miliar. Meskipun secara umum tergolong baik, akselerasi belanja modal masih menjadi sorotan utama karena baru mencapai 3,72 persen. Evaluasi IKPA Triwulan I juga menjadi perhatian, di mana nilai revisi halaman III DIPA tercatat sebesar 87,73 dan penyelesaian tagihan mencapai 99,44. Satker diminta untuk lebih cermat melakukan penyerapan anggaran di Triwulan II, terutama menjaga deviasi halaman III DIPA dan capaian output yang memiliki bobot besar hingga 25 persen. KPPN Ternate juga terus mendorong pemanfaatan pembayaran digital, mengingat masih terdapat puluhan Satker yang belum optimal menggunakan Cash Management System (CMS) maupun melakukan realisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Sesi bimbingan teknis kemudian dilanjutkan oleh Bapak Alan selaku PTPN KPPN Ternate. Fokus pemaparannya adalah tata cara perekaman data target dan realisasi capaian output melalui aplikasi SAKTI. Ia menjelaskan secara rinci terkait evaluasi tahun sebelumnya serta proyeksi target tahun 2026, yang proses monitoring pengirimannya dapat dipantau langsung melalui MyIntress. Para peserta diajak memahami alur pelaporan capaian output hingga keterangan validasinya, dengan penekanan agar perekaman segera dilakukan sebelum tenggat waktu akhir April.
Sebagai materi penutup, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Ternate, Bapak Adrian Coto, memaparkan monitoring dan evaluasi pembagian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Ia menjelaskan mekanisme bahwa denda tilang yang disetor melalui kejaksaan akan melalui proses rekonsiliasi bersama Polri dan Mahkamah Agung. Setelah itu, barulah pembagian pendapatan dimintakan atas SPM PB-PNBP kepada KPPN sesuai proporsi yang ditentukan. Disampaikan pula adanya pembaruan pengaturan teknis pengajuan SPM-PB PNBP sesuai dengan regulasi terbaru.
Melalui penyelenggaraan sosialisasi ini, KPPN Ternate berharap seluruh Satker mitra dapat lebih memahami langkah-langkah antisipatif untuk meningkatkan nilai IKPA di tahun 2026. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan transaksi digitalisasi dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan memastikan kepatuhan dalam pengisian realisasi kinerja.
