Makassar, Gorontalo, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden, untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global penting dilakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun, baik itu untuk belanja K/L maupun transfer ke daerah.
Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (14/02).
Salah satu percepatan pelaksanaan anggaran yaitu dengan sesegera mungkin merealisasikan anggaran, salah satunya yaitu Dana Desa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Terkait hal tersebut Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa untuk tahun 2020 ada perubahan mekanisme penyaluran dana APBN untuk Dana Desa dan BOS.
“Untuk mempercepat dana APBN sampai ke masyarakat, penyaluran Dana Desa dan BOS mulai tahun 2020 ada perubahan salah satunya yaitu dana APBN dari Rekening KUN langsung ditransfer ke rekening penerima.” ungkap Dirjen Perbendaharaan menjelaskan.
Dihadapan pegawai Kanwil dan KPPN Makassar I dan II, Dirjen Perbendaharaan tidak lupa memberikan apresiasi atas kinerja Kanwil dan KPPN yang telah berkontribusi dalam capaian prestasi pengelolaan kinerja DJPb yang mendapatkan predikat terbaik di tingkat Kementerian Keuangan.
“Tahun ini, pengelolaan kinerja DJPb akan semakin menantang. Dari 26 IKU di DJPb, 40%-nya merupakan IKU baru. Ini adalah tantangan bagi kita, selama ini kita sudah menjadi yang terbaik selama 5 tahun berturut-turut. Kita harus tunjukkan walaupun dengan IKU yang baru kita tetap bisa berkinerja dengan baik”, kata Dirjen Perbendaharaan.
Dalam kunjungan kerja yang didampingi oleh Sesditjen Perbendaharaan, Direktur Pelaksanaan Anggaran, dan Direktur Pengelolaan Kas Negara, Dirjen Perbendaharaan juga meninjau pelaksanaan APBN di KPPN Makassar I, KPPN Makassar II, serta di Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, dan dilanjutkan dengan meninjau Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan KPPN Gorontalo.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Makassar, Dirjen Perbendaharaan berkesempatan untuk berkunjung ke Poltekkes Makassar yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum (BLU) stakeholder DJPb, serta mengunjungi Kelompok Mawar VIII dan Kelompok Goa Ria III yang merupakan debitur kredit program Ultra Mikro (UMi) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
Sementara itu Dirjen Perbendaharaan ketika berkunjung ke Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, menekankan adanya hal baru dalam penyaluran Dana Desa.
“Terkait dengan monev perbendaharaan, tahun ini ada IKU baru yaitu nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa di KPPN. Ini merupakan tantangan baru bagi KPPN, kita diharapkan dapat memastikan pencapaian output DAK dan Dana Desa sehingga dapat dievaluasi dengan lebih optimal”, kata Dirjen Perbendaharaan.
Agenda kunjungan kerja dilanjutkan dengan mengunjungi Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango untuk bertemu dan berdialog dengan aparat Desa Olele dalam rangka monitoring penyaluran dana desa. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan mengapresiasi pengelolaan Dana Desa yang telah berjalan dengan baik di Desa Olele, serta mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan program-program desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Olele. (Amin - Kontributor OTL)
