Press Release Penyerahan Secara Digital DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, 16 Desember 2024 – Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, S.Sos., M.H. bersama dengan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Wilayah Bangka Belitung, Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital. Seperti mekanisme tahun sebelumnya, penyerahan DIPA tahun anggaran 2025 ini dilakukan dengan menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula proses manual 12 tahap menjadi empat tahap menggunakan aplikasi SAKTI. Prosesi penyerahan DIPA yang dilaksanakan di Aula Pasir Padi ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Selanjutnya, DIPA tersebut menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti satuan kerja dan OPD yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dan mengakomodasi program presiden terpilih secara optimal.

Dalam arahannya, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan bahwa perekonomian yang tetap terjaga merupakan modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2025. Kondisi perekonomian global masih bergerak sangat dinamis dan penuh tantangan. Tensi geopolitik yang meningkat, perang dagang, proteksionisme, dan volatilitas harga komoditas yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia serta meningkatkan risiko ketidakpastian, harus diwaspadai dan dimitigasi.

Atas berbagai gejolak global selama kurun waktu tiga tahun terakhir seperti pandemi, kenaikan harga energi dan pangan serta inflasi, APBN menjadi instrumen yang diandalkan sebagai shock absorber. APBN juga merupakan instrumen pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Optimalisasi APBN 2025 tetap harus dilakukan terutama dalam tahun terakhir pemerintahan periode saat ini sebagai pondasi kuat bagi pemerintahan selanjutnya.

“Dinamika perekonomian global semakin kompleks, persaingan meningkat, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itulah APBN hadir sebagai tools dengan berbagai program seperti pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif,” tambah Pj. Gubernur.

Perkembangan Ekonomi Regional Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Pada lingkup regional, ekonomi di wilayah Provinsi Bangka Belitung pada triwulan III tumbuh sebesar 0,13% secara year-on-year. Growth ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 4,01%. Secara kumulatif hingga Triwulan III 2024, ekonomi provinsi Bangka Belitung meningkat sebesar 0,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (c-to-c). Pertumbuhan ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional (5,03% c-to-c) maupun beberapa provinsi di Pulau Sumatera. “Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 0,22%, yang merupakan tingkat inflasi terendah se-Indonesia untuk periode tersebut. Sebagai perbandingan, inflasi nasional Indonesia pada bulan yang sama mencapai 1,55% y-on-y,” tegas Kakanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung.

Peran dan Kinerja Belanja APBN dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat di Provinsi Bangka Belitung

Hingga pertengahan Desember 2024, tren kinerja realisasi belanja atas pagu meningkat secara stabil hingga 2021 dengan penurunan sedikit pada tahun 2022. Dapat kami laporkan hingga 13 Desember 2024, realisasi belanja pemerintah pusat di lingkup Provinsi Bangka Belitung mencapai Rp3.190,87 miliar (87,23% dari pagu) tumbuh 5,41%. Realisasi tertinggi ada pada belanja pegawai sebesar 103,93% dari pagu (sedang dilakukan penyesuaian karena melebihi pagu) dan belanja bansos mempunyai capaian terendah (79,84%) dari keseluruhan jenis belanja. Kinerja suboptimal belanja bansos dikarenakan adanya penambahan alokasi anggaran pada belanja bansos untuk beasiswa KIP Kuliah.

Terkait dengan Belanja Transfer Ke Daerah, Kakanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung menambahkan, “Realisasi TKD selama periode 2019 s.d. 2023 mengalami fluktuasi dengan persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 99,51 persen. Hampir seluruh belanja transfer telah terealisasikan.” pungkas Edih Mulyadi.

Capaian kinerja belanja tersebut tentunya tidak terlepas dari sinergi dan kerja keras para stakeholder seperti satker, pemerintah daerah serta berbagai pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sama, Edih Mulyadi juga menyampaikan apresiasi kepada para stakeholder dengan kinerja terbaik, baik mitra Satker Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Kakanwil berharap sinergi maupun harmonisasi dapat terus ditingkatkan pada periode yang akan datang.

Alokasi APBN 2025 lingkup Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta tantangannya

Dalam lingkup regional, total belanja negara untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialokasikan sebesar Rp9.657,92 miliar yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.953,24 miliar dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp6.704,68 miliar. Alokasi belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan program prioritas serta pelaksanaan program unggulan Pemerintahan baru seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Renovasi Sekolah, Sekolah Unggulan Terintegrasi dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa.

Sepanjang tahun 2024 ini, ada beberapa tantangan pelaksanaan anggaran dan isu regional yang dipotret oleh Kanwil DJPb Babel. Kakanwil menyampaikan beberapa permasalahan berulang seperti penumpukan anggaran di triwulan IV dan proses pelaksanaan anggaran tertunda karena belum adanya penetapan pejabat perbendaharaan. Sedangkan isu regional yang teridentifikasi di antaranya kemandirian fiskal yang masih rendah, ketergantungan ekonomi Bangka atas komoditas timah serta local tax ratio pemerintah daerah yang terus menurun. Beberapa rekomendasi yang disusun oleh Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung antara lain peningkatan pengelolaan pajak daerah priortas tinggi, implementasi kebijakan blue economy dan green economy serta optimalisasi pemanfaatan dan penertiban aset pemerintah. “Sedangkan pada aspek pelaksanaan anggaran, seharusnya kita dapat mengakselerasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 nanti agar masyarakat dapat lebih cepat merasakan manfaatnya.” tegas Edih Mulyadi

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang

Call Center: 0812-7345-2957

Telp: (0717) 433405

Fax: (0717) 435802