Bandar Lampung, 24/04/2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung menggelar strategic meeting terkait perkembangan kebijakan fiskal dan dukungan program prioritas nasional secara hybrid pada Selasa-Rabu (22-23/04), yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah terkait, perwakilan perbankan dan lembaga keuangan, BPKP, Perum BULOG, hingga perwakilan SPPG.

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis fiskal yang tengah berkembang, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor khususnya dalam mendukung implementasi program prioritas di daerah.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M. Dody Fachrudin, memimpin langsung jalannya diskusi didampingi oleh Kepala Bidang PPA II, Farhan Fatnanto. Keduanya secara aktif memandu setiap sesi pembahasan, memastikan seluruh isu strategis dapat dikupas secara komprehensif dan melibatkan perspektif dari berbagai pihak.

Dalam arahannya, Dody menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam merespons dinamika kebijakan fiskal yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia juga menggarisbawahi perlunya keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasinya di daerah agar memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diambil secara kolaboratif,” ujar Dody.

Berbagai isu strategis yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi penguatan kualitas belanja pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, hingga pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara juga menjadi perhatian penting yang dibahas bersama BPKP.

Selain membahas isu fiskal, pelaksanaan berbagai program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, sekolah rakyat-sekolah garuda, pembangunan Kopdes Merah Putih, dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi topik diskusi.

Pelaksanaan secara hybrid memungkinkan jangkauan partisipasi yang lebih luas, dengan interaksi dinamis antara peserta yang hadir secara langsung maupun daring. Diskusi berlangsung intensif dengan berbagai masukan konstruktif dari seluruh peserta.

Melalui strategic meeting ini, diharapkan terbangun kesepahaman yang kuat serta langkah konkret dalam mengawal kebijakan fiskal yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.