SP – 012/WPB.08/2023

Belanja Negara di Lampung Terkini: Ngebut Sejak Awal Semester

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023 –  Mendorong perekonomian lokal bergerak lebih aktif, instrumen pemerintah melalui belanja pemerintah terus dikebut. Stimulus fiskal melalui belanja negara, menjadi salah satu faktor pendorong utama PDRB dari sisi pengeluaran. Stimulus ini diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan sektor-sektor riil lain, sehingga perekonomian Lampung bergeliat di semua lini.

Kinerja Belanja Negara di Lampung Mengalami Percepatan

Belanja Negara wilayah Lampung sampai dengan 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp17,62 triliun atau telah terealisasi sebesar 56,73 persen dari pagu Tahun Anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Juli 2023 di Provinsi Lampung mengalami percepatan sebesar 6,16 persen (yoy). Kontribusi belanja negara terbesar berasal dari Transfer ke Daerah, khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

SP –011 /WPB.08/2023 

Kinerja APBN Provinsi Lampung Semester I 2023 Makin Solid : Penguatan Belanja Pemerintah dan Local Taxing Power Menuju Kemandirian Daerah, Akan Terus Di Dorong 

Bandar Lampung, 31 Juli 2023 – Kinerja APBN Lampung hingga Semester I tahun 2023 tetap solid. Penguatan kinerja belanja negara dan optimalisasi potensi pendapatan negara, terus dikuatkan. Melalui berbagai strategi guna mengantisipasi dan memitigasi pelambatan perekonomian global, terlihat efektif mendorong percepatan belanja sehingga memberikan stimulus bagi perekonomian Lampung.  

SP –010 /WPB.08/2023

Implementasi Opsen Pajak di Provinsi Lampung Dikebut

Bandar Lampung, 22 Juni 2023 – Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pemerintah Provinsi Lampung ’ngebut’ bahas opsen. Sebagaimana diketahui bahwa opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Adapun tujuannya yakni untuk percepatan penerimaan PKB dan BBNKB bagi Kabupaten/Kota dan sinergi pemungutan pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SP – 009 /WPB.08/2023

Tanggapan atas Utas Akun Twitter @Mengselalu tentang
Pembayaran Gaji Pegawai

Bandar Lampung, 22 Juni 2023 – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung memberikan tanggapan atas informasi yang beredar pada media sosial Twitter melalui akun @Mengselalu pada tanggal 20 Juni 2023 yang membahas pembayaran gaji dan SKPP a.n. Rusmini. Berkaitan dengan hal tersebut KPPN Bandar Lampung telah memberikan penjelasan kepada pihak yang bersangkutan dan telah berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan agar permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

  SP –008/WPB.08/2023

Strategi Penguatan Local Taxing Power

Bandar Lampung, 23 Mei 2023 – Pajak menjadi salah satu sumber utama APBN maupun APBD. Berbagai program pembangunan hampir seluruhnya ditopang oleh penerimaan pajak. Karenanya, melakukan optimalisasi pajak yang sudah berjalan dan mencari penerimaan pajak yang baru, menjadi hal penting yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah di Lampung.

Menindaklanjuti pemikiran tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung dan Kemenkeu Satu Provinsi Lampung serta Local Expert dari pihak akademisi Universitas Lampung telah mengadakan Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) periode bulan April 2023. Dalam rapat ALCo tersebut turut, dibahas isu-isu strategis di Lampung terkait penerimaan negara yakni Strategi Penguatan Local Taxing Power Sesuai Implementasi UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan policy responses kepada pemerintah pusat.

  SP –007/WPB.08/2023

Refuse Derived Fuel  : Langkah Strategis Mengolah Waste to Energy

Bandar Lampung, 17 April 2023 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung dan Kemenkeu Satu Provinsi Lampung serta Local Expert dari pihak akademisi Universitas Lampung telah mengadakan Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Realisasi 31 Maret 2023 tingkat deputies dan committee. Rapat ALCo merupakan salah satu kegiatan rutin bulanan membahas isu-isu strategis di Lampung terkait penerimaan negara, belanja negara, serta membahas isu tematik khusus. Pada bulan Maret 2023, isu yang diangkat terkait program Pengelolaan Sampah, Air Bersih, dan Sanitasi layak yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan policy responses kepada pemerintah pusat.

                                                                                                                                                                      SP – 006 /WPB.08/2023

TPA Regional Terpadu : Jurus Jitu Kelola Sampah di Lampung

Bandar Lampung, 17 Maret 2023 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung dan Kemenkeu Satu Provinsi Lampung serta narasumber dari Bappeda Provinsi Lampung, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi telah mengadakan Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Realisasi 28 Februari 2023 tingkat deputies dan committee. Rapat ALCo merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Melalui rapat ALCo dibahas isu-isu strategis di Lampung terkait penerimaan negara, belanja negara, serta membahas isu tematik bulan Februari 2023 terkait program pengelolaan sampah, air bersih, dan sanitasi layak yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan policy responses kepada pemerintah pusat.

SP – 005/WPB.08/2023

Mahasiswa Polinela Belajar Pengelolaan Keuangan Negara dan
Pertumbuhan Perekonomian Lampung Tahun 2022 Langsung Dari Ahlinya
(Treasury Goes to Campus dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional)

Bandar Lampung, 8 Maret 2023 - Tidak seperti biasanya, aula Politeknik Negeri Lampung (Polinela) riuh dengan mahasiswa. Beberapa diantaranya menyungging ransel, lainnya nampak santai berbalut almamater. Rabu (8/1) ini, mereka kedatangan tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung untuk memperkenalkan pengelolaan APBN. Treasury Goes to Campus menyasar kalangan milenial dengan harapan mereka mengetahui pengelolaan keuangan negara dengan baik, sehingga tidak terjebak pada informasi hoax dan berperan aktif menjelaskan kepada public disekitarnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.