SP – 017/WPB.08/2023 

APBN Lampung Tahun 2024 Meningkat 1,5 Triliun

Bandar Lampung, 13 Desember 2023 – Mengambil tempat di Mahan Agung, Rabu (13/12), Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD) TA 2024 diserahkan secara langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, seluruh Walikota/Bupati se-Provinsi Lampung dan perwakilan satuan kerja Provinsi Lampung hadir menerima DIPA dan dokumen TKD Tahun Anggaran 2024 secara digital. Jika dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh APBN sebesar Rp30 triliun, maka di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar Rp1,5 triliun atau menjadi Rp31,58 triliun.
Dalam sambutannya Gubernur Lampung menekankan arah kebijakan APBN 2024 yang bertemakan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, seluruh Belanja Negara diarahkan untuk mendukung percepatan ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dukungan hilirisasi Sumber Daya Alam, deregulasi dan penguatan institusi.

SP – 016/WPB.08/2023 

Link dan Match Pendidikan Dengan Dunia Usaha Harus Jadi Prioritas Lampung 

Bandar Lampung, 27 November 2023 ─ Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung telah masuk kategori tinggi, namun masih di bawah level nasional dan dapat terus ditingkatkan. Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut sangat penting karena komposisi tenaga kerja di Provinsi Lampung didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 37,35 persen. Karenanya, selain menyukseskan program wajib belajar 12 tahun, juga perlu penyesuaian kualitas SDM dengan kebutuhan industri formal dan non formal. 

SP – 015/WPB.08/2023 

Bersama 24 Pemda Lain se-Indonesia, Lampung Tengah Raih Penghargaan Debitur Terbaik Pinjaman Pemerintah Daerah Tahun 2022 

Bandar Lampung, 7 November 2023 ─ Mengambil tempat di aula Semergouw Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, hari ini (7/11), Sekretaris Daerah Lampung Tengah Nirlan, menerima Penghargaan atas Kinerja Debitur Pinjaman Pemerintah Tahun 2022. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Lampung Mohammad Dody Fachrudin menyerahkan secara langsung penghargaan tersebut. 

SP – 014/WPB.08/2023 

Showcase ALCo Regional, Peningkatan PAD Lampung Terbaik di Pulau Sumatera

Bandar Lampung, 26 Oktober 2023 ─ Showcase Asset Liability Committee (ALCo) Regional Lampung dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi dalam mengantisipasi risiko ekonomi dan fiskal di daerah. Kerjasama lintas unit ini, berupaya mengelaborasi data fiskal daerah secara tajam untuk kemudian menyusun rekomendasi penguatannya sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian lokal. 

Dalam pemaparannya Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Lampung yang juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin menyampaikan hal-hal penting yang perlu dilakukan oleh  Pemerintah Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian Lampung. Diantaranya melalui peningkatan efektivitas belanja negara yang lebih terukur dan tepat sasaran, menganalisa perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, penguatan sinergi pendanaan APBD/Non APBD, serta pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) untuk kemanfaatan lintas generasi. 

SP – 013/WPB.08/2023

Belanja Pemerintah Efektif, Ketimpangan Fiskal Daerah Menyempit

Bandar Lampung, 30 September 2023 – Belanja negara baik melalui APBN maupun APBD, menjadi instrumen pemerintah dalam menstimulus perekonomian nasional maupun lokal. Semakin baik kinerja belanja pemerintah, akan mendorong pertumbuhan perekonomian lebih atraktif. Seiring dengan tumbuhnya geliat usaha, otomatis akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kinerja Belanja Negara di Lampung Positif 

Belanja Negara wilayah Lampung sampai dengan 31 Agustus 2023 tercatat sebesar Rp19,75 triliun atau telah terealisasi sebesar 63,37 persen dari pagu Tahun Anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Agustus 2023 di Provinsi Lampung mengalami percepatan sebesar 1,48 persen (yoy). Kontribusi belanja negara terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. 

SP – 012/WPB.08/2023

Belanja Negara di Lampung Terkini: Ngebut Sejak Awal Semester

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023 –  Mendorong perekonomian lokal bergerak lebih aktif, instrumen pemerintah melalui belanja pemerintah terus dikebut. Stimulus fiskal melalui belanja negara, menjadi salah satu faktor pendorong utama PDRB dari sisi pengeluaran. Stimulus ini diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan sektor-sektor riil lain, sehingga perekonomian Lampung bergeliat di semua lini.

Kinerja Belanja Negara di Lampung Mengalami Percepatan

Belanja Negara wilayah Lampung sampai dengan 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp17,62 triliun atau telah terealisasi sebesar 56,73 persen dari pagu Tahun Anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Juli 2023 di Provinsi Lampung mengalami percepatan sebesar 6,16 persen (yoy). Kontribusi belanja negara terbesar berasal dari Transfer ke Daerah, khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

SP –011 /WPB.08/2023 

Kinerja APBN Provinsi Lampung Semester I 2023 Makin Solid : Penguatan Belanja Pemerintah dan Local Taxing Power Menuju Kemandirian Daerah, Akan Terus Di Dorong 

Bandar Lampung, 31 Juli 2023 – Kinerja APBN Lampung hingga Semester I tahun 2023 tetap solid. Penguatan kinerja belanja negara dan optimalisasi potensi pendapatan negara, terus dikuatkan. Melalui berbagai strategi guna mengantisipasi dan memitigasi pelambatan perekonomian global, terlihat efektif mendorong percepatan belanja sehingga memberikan stimulus bagi perekonomian Lampung.  

SP –010 /WPB.08/2023

Implementasi Opsen Pajak di Provinsi Lampung Dikebut

Bandar Lampung, 22 Juni 2023 – Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pemerintah Provinsi Lampung ’ngebut’ bahas opsen. Sebagaimana diketahui bahwa opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Adapun tujuannya yakni untuk percepatan penerimaan PKB dan BBNKB bagi Kabupaten/Kota dan sinergi pemungutan pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.