Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak transformatif yang nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Hingga akhir Juli 2026, program prioritas nasional ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat di seluruh 17 kabupaten/kota, beroperasi melalui 282 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lebih dari sekadar memenuhi asupan gizi untuk menuju Indonesia Emas 2045, program ini berhasil menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyerap 13.149 tenaga kerja yang seluruhnya telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk memastikan program berjalan sesuai koridor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara secara rutin melakukan pendampingan dan pemantauan lapangan. Pada bulan Juli, tim pemantau melakukan survei mendalam ke SPPG Kendari Puuwatu dan SPPG Kendari Puuwatu Watulondo. Hasilnya, terjadi penguatan aspek gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Di balik proses produksi yang dimulai sejak dini hari untuk menjaga kesegaran makanan, terdapat kisah peningkatan kesejahteraan yang menggembirakan. Sejumlah tenaga kerja, khususnya ibu rumah tangga yang berperan sebagai kepala keluarga, kini mendapat kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Kedekatan lokasi SPPG dengan tempat tinggal juga menjadi nilai tambah yang menjamin kesejahteraan mereka.

Dari sisi tata kelola, SPPG yang dipantau menunjukkan disiplin administrasi dan keuangan yang patut diapresiasi. Pengeluaran operasional dan bahan baku dikelola secara at cost dengan ketat mematuhi batas maksimal Rp13.000 per porsi, sementara saldo Virtual Account (VA) terjaga tidak melebihi Rp500 juta. Standar keamanan pangan juga dijaga ketat dengan pengujian sampel sebelum distribusi, serta pemanfaatan limbah padat sisa makanan yang didaur ulang oleh peternak lokal, mencerminkan prinsip ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

Meski menunjukkan progres yang positif, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara juga mengidentifikasi beberapa tantangan operasional yang perlu diantisipasi. Usai memasuki masa aktif sekolah pasca-liburan, terjadi kenaikan harga bahan pangan di lapangan yang berpotensi melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Selain itu, keterlambatan pencairan dana revolving selama lebih dari satu minggu di salah satu SPPG sempat membatasi kelancaran operasional harian.

Menyikapi temuan tersebut, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara segera merumuskan langkah strategis. Koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat untuk memantau fluktuasi harga dan menjaga distribusi pangan strategis. Tim juga mendorong percepatan pelaporan ke KPPG untuk memastikan kelancaran aliran dana revolving, sekaligus mengusulkan penerapan sistem revolving otomatis bagi SPPG yang berkinerja baik. Tidak kalah penting, akan diupayakan pelatihan pengelolaan keuangan khusus bagi Kepala SPPG dan Akuntan guna memperkuat akuntabilitas di tingkat tapak.

Sampai dengan Juli 2026, pendampingan kolaboratif bersama KPPN di wilayah Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan di 13 titik SPPG, bergerak menuju target minimal 51 SPPG hingga akhir tahun. Melalui pemantauan yang berkelanjutan ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk Program MBG tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Sulawesi Tenggara terus menunjukkan ketangguhannya di tengah bayang-bayang ketidakpastian global. Melalui gelaran Forum Ekonomi Regional Sulawesi Tenggara (FERO Sulawesi Tenggara) Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Selasa (4/8/2026), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Regional Chief Economist (RCE) mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan data, merumuskan analisis komprehensif, dan menyusun rekomendasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

Digelar di Aula Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, forum ini menghadirkan satu suara dari berbagai instansi vertikal dan pemerintah daerah, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), BPKP, Bea Cukai, hingga Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Data-data yang dipaparkan memperkuat narasi bahwa Sulawesi Tenggara mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23 persen pada Triwulan I 2026, jauh melampaui rata-rata nasional. Kinerja fiskal daerah juga terbilang sehat dengan tercapainya surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana realisasi pendapatan daerah menyentuh Rp8,97 triliun, sementara belanja daerah tercatat sebesar Rp7,23 triliun. Di sisi lain, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap optimal dengan realisasi belanja negara yang mencapai Rp11,29 triliun untuk menopang pembangunan dan pelayanan publik.

Meski bertumbuh tinggi, para pakar ekonomi di forum ini sepakat bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berkualitas dan merata. Hal itu tercermin dari defisit neraca perdagangan yang terjadi akibat melonjaknya nilai impor hingga hampir 300 persen. Namun, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari menegaskan bahwa lonjakan impor ini bukanlah sinyal negatif, melainkan indikator kuatnya gelombang investasi. Percepatan pembangunan kawasan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan sejumlah smelter nikel di Kolaka Utara yang memajukan jadwal commissioning menjadi motor penggerak utama masuknya barang modal. Kondisi ini diproyeksikan akan berbalik positif dan menggenjot nilai ekspor signifikan di tahun-tahun mendatang setelah fasilitas produksi tersebut mulai beroperasi penuh.

Tantangan lain yang menjadi perhatian bersama adalah pengendalian inflasi dan pemerataan kesejahteraan. Meski Sulawesi Tenggara berhasil meraih penghargaan peringkat ketiga TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025, beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan minyak goreng masih memberikan tekanan. Local Expert Sulawesi Tenggara menyoroti bahwa penanganan inflasi tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan umum, melainkan harus spesifik berdasarkan komoditas dan struktur rantai pasok, termasuk mengatasi mahalnya biaya logistik antarpulau. Sementara itu, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang berhasil diturunkan ke angka 10,14 persen masih didominasi oleh wilayah perdesaan, menuntut fokus pembangunan yang lebih inklusif.

Di sektor keuangan, OJK melaporkan bahwa industri perbankan tetap solid dengan aset yang menembus Rp63,03 triliun dan tren transaksi pasar modal yang melesat hingga 393 persen. Penetrasi digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan BI-FAST yang terus meroket juga menjadi pilar efisiensi ekonomi. Namun demikian, otoritas tetap mewaspadai risiko penyalahgunaan pinjaman daring yang mengharuskan penguatan fungsi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), serta peningkatan literasi keuangan yang telah menjangkau lebih dari 50 ribu masyarakat.

Lebih dari sekadar pertukaran data, FERO Sulawesi Tenggara kali ini menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa program-program prioritas nasional berjalan akuntabel. BPKP memastikan kesiapannya untuk melakukan review terhadap 160 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah menyelesaikan pembangunan fisik, sekaligus mengawal program krusial lainnya seperti Makan Bergizi Gratis dan SMA Unggul Garuda. Menutup rangkaian diskusi, Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa seluruh upaya ini harus bermuara pada visi “Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius”. Melalui sinergi FERO yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi bersama seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga berkomitmen untuk melakukan reformasi fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kendari - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menggelar kegiatan Pembinaan Mental (Bintal) sebagai bagian dari komitmen membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan berjiwa nasionalisme. Pada Triwulan III Tahun 2026, Bagian Umum Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Mental Bidang Ideologi bertajuk “Menjaga Ideologi Bangsa dengan Integritas”, yang berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026, di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mengamanatkan pembinaan mental dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan setiap triwulan mencakup empat bidang: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan.

Mengusung pendekatan microlearning berbasis studi kasus, FGD kali ini mengangkat kisah keteladanan pahlawan nasional Syafruddin Prawiranegara beserta keluarganya dalam memegang teguh amanah, menjaga akuntabilitas, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Bertindak sebagai narasumber, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Mokhamad Arifin, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya menjaga ideologi bangsa melalui perilaku berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pesan yang mengemuka dalam diskusi ini begitu menyentuh: integritas berarti memilih yang benar meskipun tidak ada yang melihat, dan menjaga amanah meskipun ada kesempatan untuk menyalahgunakannya. Sebab pada akhirnya, jabatan akan berakhir, namun nama baik dan kepercayaan publik akan tetap dikenang.

Setidaknya tiga pelajaran utama digarisbawahi dari keteladanan Syafruddin Prawiranegara dan keluarganya, yaitu keteguhan memegang ideologi bangsa dan kerelaan berkorban demi kepentingan negara, sikap tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, serta keberanian untuk tidak mengambil celah di situasi darurat atau area abu-abu demi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kegiatan yang diikuti oleh delapan peserta dengan tingkat kehadiran penuh (100%) ini berjalan interaktif. Setiap peserta diberi ruang untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan refleksi pribadi mengenai penerapan nilai-nilai integritas, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Dari sesi diskusi, muncul beragam refleksi mendalam, mulai dari pentingnya menanamkan kejujuran sejak dari lingkungan keluarga, keteladanan sosok yang tangguh dan mandiri dalam menjalani hidup sederhana tanpa mengorbankan harga diri, hingga kisah nyata para pegawai yang berani “melawan arus” menolak budaya gratifikasi meski di tengah kondisi yang saat itu masih permisif. Peserta juga diajak menganalisis studi kasus etika publik, di mana sikap menolak intervensi yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme dinilai sebagai cerminan nyata dari nilai keadilan sosial dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Meski kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti, tergambar kesadaran bersama bahwa menjaga integritas bukanlah pekerjaan sekali jadi. Dibutuhkan penyegaran nilai secara berkelanjutan, penguatan sistem dan prosedur, keteladanan nyata dari pimpinan sebagai role model, serta penerapan reward and punishment yang adil dan konsisten. Pembinaan Mental Bidang Ideologi Triwulan III ini pun ditutup dengan simpulan yang menegaskan bahwa jabatan adalah sarana pengabdian, bukan hak istimewa. Melalui keteladanan Syafruddin Prawiranegara, seluruh pegawai Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara diajak untuk terus menghayati kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta keberanian menegakkan kebenaran, sebagai wujud nyata pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat selaku pemilik negeri. Ke depan, kegiatan serupa direncanakan untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tema-tema yang relevan dengan dinamika lingkungan kerja, dengan pendekatan diskusi berbasis studi kasus yang terbukti efektif mendorong partisipasi dan refleksi mendalam dari seluruh pegawai.

Kendari, 26 Agustus 2026. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 6,19% (y-on-y). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II 2026 mencapai Rp55,37 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp31,22 triliun. Pada Juli 2026, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,43%, terkontraksi 0,19% secara m-to-m dan tumbuh 4,35% secara y-to-d. Sepanjang Juli 2026, nilai tukar Rupiah melanjutkan tren pelemahan terhadap USD, bergerak pada kisaran Rp17.906 hingga Rp18.217 per USD sebelum ditutup di sekitar Rp18.022–18.029 per USD pada akhir bulan, dipicu ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, penantian arah kebijakan suku bunga The Fed, serta penguatan dolar AS di pasar global.

Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara s.d. 31 Juli 2026 mencapai Rp12.856,65 miliar atau sebesar 56,11% dari pagu Rp22.914,18 miliar yang ditetapkan (pagu meningkat dari Rp21.464,96 miliar akibat revisi anggaran). Belanja negara ini terkontraksi sebesar 2,79% (y-on-y). Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp3.228,58 miliar (54,13% dari target Rp5.966,52 miliar), tumbuh sebesar 42,63% (y-on-y).

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d. 31 Juli 2026 terdiri dari dua kelompok, Rp2.315,36 miliar untuk pajak dalam negeri, tumbuh sebesar 43,16% (y-on-y), didukung juga oleh penerimaan Kepabeanan yang mencapai Rp332,88 miliar, tumbuh signifikan sebesar 144,82% (y-on-y).

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d. 31 Juli 2026 mayoritas mengalami pertumbuhan positif. Komponen pajak yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 207,83%, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai sebesar 87,13% (y-on-y). Di sisi lain, penerimaan Cukai mengalami kontraksi sebesar 77,85%. Penerimaan perpajakan dari kegiatan pertambangan masih belum optimal dikarenakan mayoritas perizinan untuk kegiatan pertambangan masih menunggu terbitnya RKAB Tambang 2026.

Penerimaan Kepabeanan s.d. 31 Juli 2026 disumbang oleh Bea Masuk sebesar Rp332,33 miliar, tumbuh 145,27% (y-on-y). Capaian penerimaan Bea dan Cukai KPPBC TMP C Kendari bahkan telah melampaui 200% dari target tahunan jauh sebelum akhir tahun anggaran, didorong oleh aktivitas importasi peralatan untuk pembangunan smelter di wilayah Sultra.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai Rp580,34 miliar atau sebesar 79,43% dari target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP ini tumbuh sebesar 13,72% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, terdiri dari penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp375,67 miliar yang tumbuh 15,22%, serta dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp204,66 miliar yang tumbuh 11,07% (y-on-y).

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai Rp4.509,04 miliar atau 53,44% dari pagu APBN, tumbuh 45,77% (y-on-y). Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.371,22 miliar (62,10% dari pagu, tumbuh 27,56% didorong penambahan pegawai PPPK di banyak satuan kerja), Belanja Barang sebesar Rp1.325,27 miliar (47,73% dari pagu, tumbuh 42,01% untuk keperluan operasional satker), Belanja Modal sebesar Rp808,74 miliar (44,09% dari pagu, tumbuh signifikan 174,89% didorong salah satunya oleh pembangunan Sekolah Rakyat), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3,81 miliar (47,03% dari pagu, terkontraksi 44,86%).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai Rp8.347,62 miliar (57,66% dari alokasi Rp14.477,06 miliar), terkontraksi 17,61% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu. Komponen TKD yang mengalami pertumbuhan adalah DAK Nonfisik yang tumbuh 8,79%. Sementara itu, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum masing-masing terkontraksi 46,05% dan 7,87%. Penyaluran Dana Desa mengalami kontraksi 58,19% dibanding tahun lalu, disebabkan Pagu Dana Desa yang mengalami kontraksi 62,97% dibanding TA sebelumnya karena dialihkan untuk pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan masih minimnya Pemda yang melakukan perekaman kontrak dalam rangka penyaluran DAK Fisik.

Pada Jumat, 31 Juli 2026, Balai Desa Lombuea di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, menjadi saksi atas komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui sinergi yang solid antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Desa Lombuea, serta Universitas Halu Oleo melalui program KKN Tematik, desa tersebut resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas Desa (ZIDes) sekaligus menggelar kegiatan monitoring Dana Desa.

Langkah proaktif yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara ini bertujuan untuk membawa semangat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ke tingkat akar rumput. Dalam sosialisasinya, tim dari Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara memaparkan empat pilar utama pembangunan ZIDes yang disesuaikan dengan karakteristik desa, yakni manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen tata kelola, serta penguatan pengawasan. Aparatur desa dan masyarakat digugah untuk membangun budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berintegritas, dengan menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Tidak hanya berfokus pada aspek integritas, kegiatan ini juga menjadi momen strategis untuk memastikan kesehatan pengelolaan keuangan desa. Melalui sesi monitoring Dana Desa, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan serta mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Pemerintah desa dibimbing untuk memahami alur penyaluran reguler maupun yang mendukung implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta diingatkan untuk terus menjaga validitas data melalui aplikasi OMSPAN TKD agar pencairan dana berjalan lancar tanpa hambatan.

Puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah momen penandatanganan Piagam Pencanangan ZIDes, Pakta Integritas, dan dokumen komitmen pembentukan Tim ZIDes oleh Kepala Desa Lombuea, perwakilan Universitas Halu Oleo, dan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan deklarasi bulat untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran desa.

Pemerintah Desa Lombuea menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan kegiatan ini, menilainya sebagai wadah yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani masyarakat. Ke depan, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara berharap komitmen yang telah ditanamkan di Desa Lombuea dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan inisiatif yang melampaui kewajiban dasar ini, Desa Lombuea diharapkan mampu berkembang menjadi role model dan inspirasi bagi desa-desa lainnya di Sulawesi Tenggara dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, jujur, dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kondisi inflasi di Sulawesi Tenggara (Sulawesi Tenggara) secara resmi memasuki fase kewaspadaan tinggi. Pada Juni 2026, angka inflasi tahunan (y-on-y) menembus 4,68 persen, sebuah posisi tertinggi yang belum pernah terjadi dalam dua tahun terakhir. Kenaikan harga ini bukan sekadar fenomena musiman yang bisa dibiarkan berlalu, melainkan imbas dari sebuah “double shock” atau guncangan ganda yang memukul perekonomian daerah secara bersamaan: gangguan rantai pasokan komoditas akibat cuaca ekstrem, yang diperparah oleh tekanan biaya transportasi dari penyesuaian harga BBM.

Menghadapi dinamika ini, upaya pengendalian inflasi tidak bisa lagi bersikap pasif dengan menunggu kondisi pasar pulih dengan sendirinya. Memasuki semester II tahun 2026 yang identik dengan musim kemarau, ancaman semakin nyata. Produksi komoditas strategis seperti tanaman pangan, hortikultura, beras, hingga perikanan berisiko menurun drastis. Jika tidak ada intervensi cepat, angka inflasi Sulawesi Tenggara akan semakin menjauh dari target nasional.

Tantangan semakin berat mengingat karakteristik geografis Sulawesi Tenggara yang didominasi wilayah kepulauan. Kondisi ini secara otomatis memicu tingginya biaya logistik, menjadikan gangguan pasokan bersifat berulang. Ditambah dengan ruang intervensi yang makin sempit menjelang akhir tahun karena keterbatasan waktu, diperlukan strategi yang lebih taktis, terkoordinasi, dan struktural.

Untuk memutus mata rantai tekanan ini, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut untuk proaktif memperkuat ketahanan pangan lokal. Langkah konkret yang harus segera berjalan mencakup penguatan cadangan pangan daerah, pengoperasian gudang penyimpanan, cold storage, hingga pembangunan mini distribution center, yang secara khusus difokuskan pada daerah defisit pangan dan kawasan kepulauan. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga menjadi garis depan untuk menjaga ketersediaan stok, disertai koordinasi ketat dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha besar.

Di sisi fiskal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) mengambil langkah cepat dengan mendorong percepatan realisasi belanja ketahanan pangan. Alokasi untuk BTT, subsidi ongkos angkut, pasar murah, hingga dana desa ketahanan pangan akan dipercepat penyalurannya. Pendampingan belanja juga akan difokuskan secara surgical pada komoditas pemicu utama inflasi di Sulawesi Tenggara, seperti beras, telur, ikan laut, cabai, bawang, ayam, dan minyak goreng, termasuk menutup celah biaya pada aspek transportasi dan logistik pangan.

Sementara itu, Bank Indonesia turut memperkuat barisan dengan mengintensifkan koordinasi TPID dan mengoptimalkan komunikasi publik. Edukasi masif kepada masyarakat mengenai kecukupan stok pangan menjadi penting untuk menetralkan potensi panic buying maupun spekulasi harga yang tidak berdasar.

Pada akhirnya, pertempuran melawan inflasi di Sulawesi Tenggara tahun ini tidak boleh berhenti pada sekadar intervensi jangka pendek. Seluruh upaya keras dan terkoordinasi yang dilakukan saat ini harus diarahkan sebagai fondasi untuk memperbaiki struktur pasokan dan distribusi pangan Sulawesi Tenggara secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kebijakan operasi fiskal yang dijalankan pemerintah di Sulawesi Tenggara menunjukkan dampak yang sangat positif dan terukur bagi pergerakan roda perekonomian daerah. Tanda paling nyata dari efektivitas kebijakan ini adalah melonjaknya penerimaan perpajakan secara signifikan di bulan Mei 2026. Pada level APBN regional, penerimaan pajak (PPM/PKM) melesat hingga 83,39 persen, sementara kapasitas fiskal APBD juga membukukan kenaikan solid sebesar 16,61 persen. Peningkatan ruang fiskal ini secara langsung mendorong ekspansi belanja yang memberikan stimulasi kuat ke berbagai lini ekonomi.

Dampak paling masif dari operasi fiskal tersebut terlihat pada sektor riil, di mana seluruh komponen pengeluaran agregat mengalami peningkatan dengan nilai mencapai Rp5,26 triliun. Data ini menegaskan bahwa hingga kini, peran pemerintah baik pusat maupun daerah masih menjadi lokomotif utama yang menggerakkan ekonomi Sulawesi Tenggara. Dari total tambahan nilai tersebut, belanja pemerintah mendominasi dengan kontribusi 90,36 persen, diikuti oleh investasi pemerintah sebesar 8,36 persen. Meskipun porsi konsumsi masyarakat dalam tambahan agregat ini tercatat relatif kecil, suntikan dana belanja pemerintah ini terbukti menjadi penyeimbang dan penggerak utama aktivitas ekonomi riil.

Geliat operasi fiskal ini tidak hanya berdampak pada lapangan usaha, tetapi juga menjaga kesehatan likuiditas di sektor moneter. Hal itu ditandai dengan mengembangnya saldo rekening pemerintah pusat di perbankan umum sebesar Rp35,11 miliar, serta ekspansi saldo pemerintah daerah di RKUD yang mencapai Rp17,62 miliar.

Di sisi luar negeri, dampak fiskal turut mendorong perbaikan pada sektor eksternal dengan meningkatnya kontribusi neraca pembayaran sebesar Rp38,73 miliar yang berasal dari aliran pendapatan ekspor dan impor. Peta perdagangan Sulawesi Tenggara menunjukkan karakteristik ekspor yang kuat pada produk hilirisasi dan sumber daya alam, didominasi oleh besi, baja, serta komoditas perikanan seperti ikan dan udang. Sementara itu, kebutuhan impor lebih banyak terserap pada mesin, peralatan, dan bahan bakar mineral, yang secara langsung mencerminkan tingginya aktivitas investasi dan operasional pada sektor pertambangan serta industri pengolahan di Bumi Anoa.

Secara keseluruhan, sinergi antara penerimaan pajak yang meningkat tajam dan belanja pemerintah yang teralokasi secara ekspansif berhasil menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dari sisi dalam negeri hingga pasar global.

Perekonomian Sulawesi Tenggara (Sulawesi Tenggara) menunjukkan ketahanan yang solid di awal tahun 2026. Berdasarkan data Triwulan I tahun 2026, ekonomi Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,23 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (y-on-y), menandakan pemulihan pasca-pandemi yang terus berlanjut secara konsisten. Secara kumulatif, nilai PDRB Sulawesi Tenggara mencapai Rp52,55 triliun berdasarkan harga berlaku. Meskipun secara kuartalan (q-to-q) terjadi kontraksi sebesar 6,20 persen yang umumnya dipengaruhi oleh siklus awal tahun anggaran, fundamental perekonomian daerah ini tetap menjanjikan.

Pacu pertumbuhan ekonomi tersebut secara nyata didorong oleh geliat sektor jasa dan perdagangan, ditandai dengan melonjaknya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum hingga 20,14 persen (y-on-y). Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh impresif sebesar 16,95 persen. Struktur ekonomi Sulawesi Tenggara sendiri masih bertumpu pada lima sektor utama, dengan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor terbesar (23,34%), diikuti oleh Pertambangan (20,12%), Perdagangan (13,04%), Industri Pengolahan (11,31%), dan Konstruksi (10,88%). Dinamika positif ini turut menggerakkan komponen ekspor yang tumbuh tinggi, sangat terkait dengan aktivitas pertambangan dan penggalian, khususnya komoditas nikel.

Kondisi kesejahteraan masyarakat pada Mei 2026 juga menunjukkan angin segar. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 101,64 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) melonjak ke posisi 105,03, mengindikasikan peningkatan daya beli pelaku utama sektor primer tersebut. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 10,14 persen (September 2025) dan ketimpangan yang diukur dengan Gini Ratio membaik ke angka 0,357, yang berada di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, stabilitas harga terjaga dengan inflasi Februari 2026 tercatat moderat di kisaran 2,90 persen, meskipun Kabupaten Konawe perlu diwaspadai lantaran mencatat inflasi cukup tinggi akibat kenaikan harga pangan.

Namun, tantangan masih tersisa di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sedikit meningkat menjadi 3,25 persen, yang didominasi oleh pengangguran perempuan dan wilayah perkotaan. Meski demikian, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama lapangan kerja dengan menyerap 36,06 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.

Di sisi fiskal, kinerja APBN di wilayah Sulawesi Tenggara menampilkan pencapaian yang sangat gemilang. Hingga Mei 2026, realisasi penerimaan perpajakan melonjak tajam sebesar 67,81 persen (y-on-y). Lonjakan ini tak lepas dari ramainya investasi di sektor industri pengolahan dan keuangan, serta pungutan ekspor dan bea masuk dari aktivitas pertambangan nikel yang tumbuh signifikan di atas 100 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut menguat sebesar 15,05 persen. Aliran belanja negara turut memberikan dampak nyata, terlihat dari realisasi belanja modal yang sangat tinggi mencapai 174,97 persen untuk mendukung operasional satuan kerja, serta peningkatan belanja barang dan pegawai yang memacu pembangunan infrastruktur pendidikan. Meski demikian, realisasi belanja sosial (bansos) masih relatif rendah akibat keterlambatan regulasi dan upaya menjaga kualitas belanja. Sementara itu, transfer ke daerah mengalami penurunan realisasi sebesar 9,85 persen akibat belum rilisnya petunjuk teknis dan penyusutan alokasi dari pusat.

Berbanding terbalik dengan moncernya APBN, kinerja APBD Sulawesi Tenggara justru mengalami penyusutan. Pagu pendapatan dan belanja daerah pada 2026 dipangkas mendekati 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah terkontraksi 9,96 persen, baik yang berasal dari transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menariknya, di tengah tekanan pendapatan, realisasi belanja operasi justru meningkat sebesar 5,96 persen. Kondisi ini menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,29 triliun yang menurun signifikan dari tahun lalu.

Menapaki sisa tahun 2026, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara ditantang untuk terus mengoptimalkan kinerja fiskalnya. Langkah strategis yang perlu diambil adalah memacu realisasi belanja yang tidak sekadar menyerap anggaran, melainkan belanja berkualitas, efisien, dan berdampak besar terhadap perekonomian riil masyarakat guna memaksimalkan efek multiplier di tengah geliat pertumbuhan yang terus berlangsung.