Kendari - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara kembali mempererat koordinasi dengan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayahnya melalui kegiatan Treasury Dialogue dan Sharing Session terkait Fungsi Treasurer yang digelar pada Kamis, 16 April 2026. Berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Kanwil DJPb Sultra dan Microsoft Teams Meeting, forum ini sekaligus menjadi wadah Konsultasi dan Fasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2026.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI), Sigid Mulyadi, yang menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya penguatan integritas dan penyelarasan pemahaman atas mekanisme pembinaan dan supervisi KPPN sesuai petunjuk teknis terbaru yang diterbitkan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Seluruh pejabat dan pegawai dari 4 KPPN (Kendari, Bau-Bau, Kolaka, dan Raha) turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum tersebut.

Sesi pemaparan materi yang dibawakan oleh Kepala Seksi SPB, Ari Setiawan, mengulas secara komprehensif ruang lingkup dan alur kerja pembinaan dan supervisi KPPN, mulai dari asesmen mandiri, reviu dan validasi on desk, observasi, hingga penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dan Supervisi (LHPS). Kegiatan observasi untuk lingkup Kanwil DJPb Sultra dijadwalkan berlangsung mulai akhir April hingga pertengahan Mei 2026 dan direncanakan dilaksanakan secara on desk seluruhnya.

Diskusi yang berlangsung dinamis dan konstruktif berhasil menghimpun berbagai masukan strategis dari para peserta. Sejumlah isu teknis yang diangkat antara lain menyangkut mekanisme penilaian ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) khususnya bagi satker yang belum memiliki realisasi, fleksibilitas penggunaan dokumen sampling dalam penilaian, serta ketersediaan bukti dukung pada aplikasi MyIntress. Selain itu, peserta juga menyoroti perlunya penyesuaian standar penyelesaian SP2D yang saat ini ditargetkan di bawah 30 menit, sementara SOP yang berlaku masih menetapkan batas waktu 1 jam, serta dorongan agar pembobotan penilaian KPPN disesuaikan dengan tipe masing-masing KPPN untuk menciptakan penilaian yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Seluruh masukan yang terhimpun dalam forum ini akan diteruskan oleh Kanwil DJPb Sultra kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kebijakan. Melalui Treasury Dialogue ini, Kanwil DJPb Sultra menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis yang responsif bagi seluruh KPPN memastikan setiap proses pembinaan dan supervisi berjalan lancar, setara, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelaporan dan pelayanan perbendaharaan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite ALCo Regional dan Monitoring Penyaluran Transfer ke Daerah untuk merespons dinamika ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri. Dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, rapat daring ini menjadi ajang koordinasi strategis untuk memastikan bahwa instrumen fiskal negara dapat berjalan optimal di tengah tekanan global yang belum menentu.

Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional sebagai forum strategis untuk membaca kondisi perekonomian terkini sekaligus memastikan kelancaran program-program prioritas menjelang Hari Raya Idulfitri. Dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, rapat ini menjadi ajang penyelarasan langkah lintas unit vertikal Kementerian Keuangan dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang terus bergerak dinamis, sekaligus mengawal percepatan belanja dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR).

Meski perekonomian Sulawesi Tenggara menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,94%, Komite ALCo memperingatkan adanya penurunan surplus neraca perdagangan akibat perlambatan ekspor dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Namun di sisi lain, kinerja fiskal APBN justru mencatatkan lonjakan apik. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tumbuh signifikan 50,72% menjadi Rp747,4 miliar. Pencapaian ini didorong oleh menguatnya penerimaan perpajakan serta gencarnya ekspor produk hilirisasi nikel seperti stainless steel yang menopang penerimaan bea cukai.

Fokus pembahasan kemudian bergeser pada aspek belanja pemerintah daerah. Dengan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang telah menembus 20,73%, seluruh KPPN diinstruksikan untuk terus mendampingi pemda dalam mempercepat penyerapan anggaran. Hal paling krusial yang menjadi perhatian utama komite adalah pengawalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Kanwil DJPb bersama jajaran KPPN secara aktif membantu menyelesaikan berbagai kendala administrasi dan ketersediaan dana di beberapa pemda, agar seluruh THR untuk aparatur pusat maupun daerah dapat tuntas tersalurkan sebelum lebaran.

Menutup rapat, Kepala Kanwil menekankan bahwa keberhasilan penyaluran THR bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen fiskal yang vital untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi regional. Dengan sinergi yang terjaga dan mitigasi risiko yang tepat, seluruh unit vertikal Kemenkeu di Sulawesi Tenggara diinstruksikan untuk terus bergerak cepat, akurat, dan tetap berorientasi pada pelayanan prima.

Kendari - Jelang penutupan Triwulan I Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan kinerja yang semakin dinamis. Melalui forum Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang diselenggarakan secara hybrid, seluruh elemen pimpinan Kanwil bersama 4 KPPN (Kendari, Kolaka, Raha, dan Baubau) melakukan konsolidasi untuk memetakan kondisi terkini. Hasilnya, proyeksi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil tercatat stabil pada angka 116,83. Capaian positif ini turut didukung oleh kinerja KPPN Kolaka dan Baubau yang berhasil mencatatkan proyeksi di atas 116 poin.

Capaian positif tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan berdiri di atas rentetan capaian indikator yang terukur. Berbagai komponen strategis berhasil diselesaikan dengan nilai sempurna, di antaranya penyampaian Laporan Government Finance Statistic (GFS) yang tuntas sebelum batas waktu yang ditetapkan, operasional treasury yang berjalan tanpa hambatan, serta penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di seluruh titik layanan, yang turut diperkuat oleh penguasaan aplikasi internal dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui implementasi Learning Organization yang menunjukkan grafik yang memuaskan.

Namun demikian, evaluasi bulan Maret ini menjadi momen self-correction bagi jajaran DJPb Sultra. Terdapat sejumlah celah yang harus segera ditambal, terutama terkait Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L yang masih bergantung pada finalisasi perekaman capaian output oleh satuan kerja. Selain itu, permasalahan klasik berupa penyelesaian kontrak pascakontrak (RPATA) yang tertahan di level kementerian pusat, serta kendala teknis akun satker baru yang belum tampil di sistem SAKTI, menjadi catatan merah yang langsung diidentifikasi untuk dicarikan jalan keluarnya secara struktural.

Menyikapi beragam temuan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, menyampaikan sejumlah arahan strategis. Ia menegaskan bahwa periode pasca-Lebaran bukanlah momentum untuk relaksasi, melainkan periode krusial bagi percepatan kontrak dan serapan belanja modal. Kepala Kanwil juga mendorong seluruh KPPN untuk memperkuat komunikasi bilateral dengan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi pelemahan belanja APBD akibat penurunan pagu TKD, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang tersedia mampu mendorong laju perekonomian regional.

Secara keseluruhan, pelaksanaan DKO bulan Maret ini berhasil meruntuhkan sekat-sekat birokrasi antar bidang dan KPPN. Forum ini membuktikan bahwa manajemen kinerja di DJPb Sultra berjalan transparan dan berbasis data. Dengan mengedepankan kedisiplinan pelaporan, mitigasi risiko atas pengelolaan aset negara, serta sinergi vertikal yang solid, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan negara di Bumi Anoa guna mencapai target kinerja secara maksimal hingga akhir tahun.

Memasuki penghujung Triwulan I Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bawah koordinasinya menunjukkan tren kinerja yang sangat positif. Melalui forum Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang digelar secara hybrid, Kanwil DJPb Sultra memproyeksikan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menembus angka 118,75. Sejalan dengan itu, keempat KPPN (Kendari, Kolaka, Raha, dan Baubau) secara konsisten memproyeksikan NKO di atas angka 117.

Capaian ini ditopang oleh penguasaan optimal atas berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sejumlah indikator berhasil diraih dengan nilai sempurna, mulai dari Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS), Indeks Kualitas Analisis Keuangan BUN, hingga Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN, Pengadaan, dan Arsip. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas tingginya kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam setiap proses administrasi keuangan negara di tingkat daerah.

Di balik capaian gemilang tersebut, DKRO menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi titik kritis yang perlu dijaga hingga akhir tahun. Perhatian utama difokuskan pada Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L yang diproyeksikan mencapai 3,75. Kanwil DJPb bersama jajaran KPPN akan terus mengawal satuan kerja, khususnya yang memiliki nilai IKPA di bawah standar 89, untuk memastikan perekaman capaian output tuntas sebelum batas waktu final di akhir April. Selain itu, inovasi daerah seperti WAKATOBI dan NGOPI ASIK akan terus dioptimalkan untuk menekan deviasi Halaman III DIPA.

Komitmen Kanwil DJPb tidak berhenti pada penguatan kinerja internal. Melalui IKU Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah, jajaran DJPb Sultra turut mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Pendampingan kepada pemerintah daerah terus digencarkan untuk mengoptimalkan realisasi belanja APBD, dengan sasaran utama menekan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) serendah mungkin agar dana negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam arahannya pada forum DKRO, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran sekaligus menekankan pentingnya fleksibilitas di tengah kebijakan efisiensi belanja yang sedang berjalan, termasuk penyesuaian anggaran perjalanan dinas. Meski terdapat penyesuaian pagu, target penyerapan anggaran pada Triwulan II tetap dipasang optimistis di angka 50%. Beliau juga menginstruksikan seluruh bidang untuk memahami secara mendalam formula setiap IKU, mempercepat transformasi digital layanan melalui pemanfaatan KKP dan CMS, serta senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai sebagai fondasi utama produktivitas kerja.

Dengan sinergi yang semakin solid dan strategi mitigasi risiko yang telah terformulasi dengan baik, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melangkah optimis untuk mempertahankan momentum positif ini dan mencetak predikat kinerja terbaik di penghujung Tahun Anggaran 2026.

Kendari - Laporan keuangan yang berkualitas adalah cerminan sejati dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berangkat dari keyakinan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menghadirkan inovasi One-on-One Meeting Monitoring Tindak Lanjut MonSAKTI atau yang akrab disebut “OM TOLAKI” untuk periode Triwulan I Tahun 2026. Forum dialog eksklusif ini dirancang sebagai ruang komunikasi personal antara Kanwil DJPb dengan para Satuan Kerja (Satker) koordinator wilayah (UAPPA-W), dengan agenda utama mengevaluasi hasil penelaahan Laporan Keuangan (LK) Unaudited Tahun 2025 sekaligus memperkuat kualitas pelaporan tahun berjalan.

Pertemuan yang digelar secara daring ini melibatkan lima Satker UAPPA-W, yaitu KPU, Imigrasi, Pemasyarakatan, BKSDA, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara. Evaluasi dilakukan secara mendalam hingga ke akar permasalahan yang selama ini kerap menjadi penghambat kualitas laporan. Temuan yang paling banyak ditemui adalah ketidaksesuaian antara data Laporan Keuangan manual dengan hasil cetakan aplikasi MonSAKTI. Di samping itu, pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dinilai masih belum memadai, di mana sejumlah Satker hanya mencantumkan angka tanpa dilengkapi narasi yang cukup khususnya dalam menjelaskan pos koreksi dan transaksi antar entitas.

Melampaui aspek substansi laporan, OM TOLAKI juga menjadi momentum strategis untuk membangun kesadaran kolektif yang lebih sistemik. Kanwil DJPb secara tegas mengingatkan para koordinator agar lebih disiplin dalam menuntaskan to-do list pada aplikasi MyIntress, baik untuk item periodik maupun non-periodik. Setiap temuan wajib diselesaikan, dan apabila terdapat kendala yang tidak memungkinkan penyelesaian segera, Satker diwajibkan memberikan penjelasan yang transparan di dalam CaLK. Kanwil DJPb juga mendorong percepatan rekonsiliasi eksternal antara Satker dengan KPPN, mengingat masih terdapat sejumlah Satker bawahan yang belum menuntaskan proses pembukuan di penghujung triwulan pertama.

Melalui pendekatan yang langsung dan personal ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara berhasil memastikan setiap Satker memiliki peta jalan perbaikan yang konkret menjelang penyusunan LK Audited Tahun 2025. Lebih dari sekadar instrumen korektif, OM TOLAKI kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya kerja preventif yang mengakar. Dengan semakin tertibnya pengelolaan data transaksi dan semakin kuatnya koordinasi lintas Satker, kualitas tata kelola keuangan negara di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan terus meningkat secara berkelanjutan dan konsisten.

Kendari - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil langkah nyata dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara tersalur secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari, Kanwil DJPb Sultra melakukan pendampingan strategis guna memeriksa kelancaran dan kepatuhan regulasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

Hingga pertengahan April 2026, implementasi MBG di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Program ini telah berhasil menjangkau seluruh 17 kabupaten/kota melalui 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyerap keterlibatan 1.222 mitra penyedia bahan baku, serta melayani sebanyak 675.482 penerima manfaat. Dari sisi tata kelola keuangan, mekanisme penyaluran dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) melalui KPPN ke rekening Virtual Account (VA) yayasan berjalan dengan sistem top-up berdasarkan laporan harian. Untuk menjaga ketepatan perencanaan, SPPG juga menerapkan disiplin survei harga pangan dua hingga tiga kali seminggu guna meminimalkan deviasi anggaran.

Di balik capaian tersebut, Kanwil DJPb turut mencermati sejumlah tantangan operasional yang memerlukan perhatian. Fluktuasi harga bahan pangan yang kerap melampaui hasil survei awal, serta keterbatasan kapasitas penyedia dalam menyiapkan bahan baku, masih menjadi catatan yang perlu dimitigasi. Tingginya tingkat pergantian tenaga pengawas gizi dan pengawas keuangan juga berpotensi mengganggu kesinambungan tugas sekaligus memunculkan risiko kelebihan pembayaran gaji. Kendala struktural pun turut menjadi sorotan, mengingat status KPPG yang belum berbentuk Satuan Kerja (Satker) pengelola DIPA dinilai membatasi fleksibilitas percepatan operasional di daerah.

Menyikapi temuan tersebut, Kanwil DJPb menekankan pentingnya pemerataan disiplin pelaporan keuangan di seluruh SPPG dan kepatuhan terhadap batas minimal saldo VA sesuai ketentuan BGN. Tidak berhenti pada evaluasi saat ini, langkah antisipatif juga mulai dirumuskan untuk menyongsong rencana transformasi KPPG menjadi Satker pengelola DIPA pada tahun 2027, di antaranya dengan memastikan kesiapan pengelola keuangan yang bersertifikat. Melalui pendampingan intensif ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara terus menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas nasional dengan prinsip CERDAS demi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat.

Kendari - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan forum internalisasi policy brief analisis fiskal dan ekonomi regional untuk periode April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor bagi pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar forum internalisasi policy brief analisis fiskal dan ekonomi regional periode April 2026. Pertemuan lintas bidang ini digelar untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tajam secara teori, tetapi juga implementatif dan relevan dengan kondisi riil di lapangan.

Forum ini mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Di sektor pariwisata, ekspansi rute Indonesia AirAsia dinilai berpotensi mendorong peningkatan PAD, namun harus diimbangi dengan perbaikan konektivitas dan tingkat keterisian penerbangan. Di sektor pertanian, ancaman kemarau dini 2026 mendesak perlunya infrastruktur yang lebih adaptif untuk melindungi program cetak sawah dari risiko fiskal.

Pada isu keuangan daerah, Kanwil DJPb memberikan catatan kritis atas kebijakan dividen Bank Sultra sebesar 75% yang berpotensi menghambat penguatan modal inti, serta mengangkat kekhawatiran serius atas rencana pinjaman daerah senilai Rp250 miliar yang dipandang tidak sebanding dengan kapasitas PAD sekitar Rp100 miliar.

Melalui internalisasi ini, Kanwil DJPb Sultra menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui pendampingan berbasis data, analisis yang tajam, dan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada mitigasi risiko fiskal secara preventif.

Kendari - Memasuki tengah tahun anggaran 2026, dinamika organisasi di lingkungan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan transisi kepemimpinan pasca-mutasi sejumlah pejabat Eselon III. Alih-alih terhambat, momen transisi ini justru dimanfaatkan sebagai titik kekuatan untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi vertikal. Melalui perpaduan agenda Rapat Koordinasi dan Halal Bihalal, seluruh jajaran Kemenkeu Satu Sulawesi Tenggara berkumpul untuk menyamakan persepsi, memperkenalkan pimpinan baru, sekaligus mempersiapkan akselerasi program kerja Triwulan II Tahun 2026.

Agenda yang dipusatkan di Kota Kendari ini menghadirkan seluruh elemen penting, mulai dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari dan Kolaka, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hingga Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Sorotan utama dari pertemuan ini adalah perkenalan resmi enam pejabat Eselon III yang baru saja menduduki posisi strategis di berbagai instansi vertikal. Kehadiran wajah-wajah baru ini diharapkan dapat menjadi suntikan energi segar yang sekaligus menjaga kesinambungan roda organisasi tanpa hambatan.

Dalam arahannya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, menggambarkan dengan gamblang bagaimana konsep “Kementerian Satu” di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa setiap unit kerja, meskipun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, sesungguhnya merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari satu kesatuan sistem pengelolaan keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Iman meminta seluruh Kelompok Kerja (POKJA) yang telah terbentuk, mulai dari Pokja Penerimaan, Pokja UMIKM, Pokja RCE dan Alco Regional, hingga Pokja Kehumasan, untuk segera berakselerasi. Setiap program yang telah dirancang diminta untuk dieksekusi secara ketat sesuai dengan timeline yang telah disepakati bersama, guna memastikan output yang optimal bagi masyarakat dan daerah.

Menariknya, proses koordinasi formal pada rapat kali ini dibangun di atas fondasi kebersamaan yang sangat kuat. Sebelum memasuki agenda inti, seluruh pegawai dan pejabat dari berbagai unit instansi terlebih dahulu mengikuti kegiatan senam jantung sehat dan sarapan pagi bersama. Suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan itu kemudian mencapai puncaknya pada sesi Halal Bihalal, di mana seluruh peserta saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi satu sama lain.

Melalui harmoni yang terjalin dalam bingkai silaturahmi ini, Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Tenggara menegaskan kesiapan penuh untuk meneruskan tongkat estafet tugas dengan menjunjung tinggi integritas. Hasil yang dipetik dari pertemuan ini pun melampaui sekadar catatan evaluasi kinerja Triwulan I, pertemuan ini melahirkan komitmen tulus untuk terus bersinergi. Berbekal soliditas yang semakin kokoh, Perwakilan Kemenkeu Sultra pun siap menghadapi tantangan Triwulan II dengan langkah yang lebih selaras, cepat, dan kolaboratif.