Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sosialisasi dan Gugus Kendali Mutu Implementasi Digitalisasi Pembayaran Tahun 2026 pada Rabu, 13 Mei 2026. Melalui jalur daring, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk membangun pemahaman yang menyeluruh bagi para pengelola keuangan Satuan Kerja (Satker) mengenai pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS). Langkah ini merupakan bagian nyata dari upaya Kementerian Keuangan dalam mendorong transformasi belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari risiko penyimpangan.

Meski semangat digitalisasi terus digaungkan, dinamika di lapangan kerap kali menemui beragam tantangan operasional. Dalam sesi diskusi yang berlangsung sangat interaktif, para perwakilan Satker menyuarakan berbagai kendala nyata yang dihadapi. Salah satu sorotan utama adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, seperti di Kolaka Utara dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara, di mana masih banyak vendor atau hotel yang belum menyediakan mesin EDC atau justru menonaktifkan fitur QRIS. Menanggapi hal ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara secara langsung menawarkan solusi adaptif melalui pemanfaatan KKP Domestik yang dapat dioperasikan menggunakan QRIS, sehingga transaksi non-tunai tetap dapat berjalan optimal tanpa harus terkendala ketersediaan mesin EDC.

Selain infrastruktur, permasalahan teknis pasca-migrasi sistem perbankan dan mekanisme penyesuaian limit kartu juga menjadi perhatian serius. Sejumlah Satker, seperti Kementerian Agama Kolaka Utara mengalami hambatan aktivasi akun administrator CMS pada sistem baru. Terkait fleksibilitas transaksi, Kanwil DJPb mempertegas mekanisme penyesuaian proporsi Uang Persediaan (UP) KKP. Perubahan proporsi secara permanen dapat diajukan kepada Kanwil DJPb sebagai dasar penyesuaian ke pihak perbankan, sementara untuk kebutuhan insidentil yang bersifat cepat, Satker dapat memanfaatkan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) KKP yang prosesnya dipastikan tidak akan memakan waktu berlama-lama.

Kegiatan ini juga berhasil merumuskan kejelasan regulasi yang selama ini menjadi gray area di kalangan Satker. Menjawab pertanyaan dari Polda Sulawesi Tenggara, dipertegas bahwa mekanisme Langsung Bayar (LS) tetap menjadi standar utama untuk belanja yang telah memiliki kontrak dengan pihak ketiga, seperti sewa kendaraan atau BBM. Sementara itu, KKP diarahkan untuk belanja yang belum terikat perikatan. Terkait penggunaan kartu, dijelaskan bahwa KKP pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai dalam lingkup Satker untuk keperluan dinas, bukan strictly terbatas pada pemegang kartu, asalkan diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dan dokumen pertanggungjawaban yang ketat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mencegah penyalahgunaan.

Sebagai bentuk komitmen pendampingan berkelanjutan, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara mengumumkan rencana peluncuran Forum Komunikasi (Forkom) Digitalisasi Pembayaran yang akan melibatkan Kanwil, KPPN, Satker, dan perwakilan perbankan. Forum ini dirancang sebagai ruang eskalasi cepat untuk mengatasi hambatan teknis, berbagi informasi mengenai merchant yang ramah digital, hingga mempersiapkan Satker menyongsong gebrakan baru regulasi KKP di masa depan, seperti penyederhanaan jenis kartu dan penghapusan biaya tambahan (surcharge).

Keberhasilan transfer pengetahuan dalam kegiatan ini terbukti dari capaian evaluasi yang sangat memuaskan, dengan rata-rata nilai Post Test peserta mencapai 94,84 dan indeks respon kepuasan terhadap kegiatan sangat baik yaitu sebesar 4,84 dari skala 5. Melalui sinergi yang terus dibangun ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara optimis bahwa transformasi digitalisasi pembayaran di wilayahnya tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi telah tereksekusi secara nyata untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang modern dan efisien.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2026” pada Selasa, 12 Mei 2026. Melalui jalur daring, pertemuan ini menjadi ajang membangun sinergi antara DJPb selaku pembina anggaran dengan para Satuan Kerja (Satker) di wilayah Sulawesi Tenggara, guna mewujudkan belanja pemerintah yang tidak saja cepat terserap, tetapi juga berkualitas, disiplin, dan akuntabel.

Sorotan utama dalam diskusi ini adalah pengetatan kebijakan revisi anggaran. Demi menanamkan budaya disiplin perencanaan sejak awal tahun, Satker diarahkan untuk membatasi frekuensi revisi yang mengubah DS (Digital Signature) maksimal 2 kali per semester dengan ketentuan pagu total tetap berstatus quo. Kebijakan ini dirancang agar setiap Satker lebih cermat menyusun perencanaan, menghindari penumpukan revisi di akhir tahun, dan mendorong efisiensi belanja yang lebih optimal.

Selain aspek perencanaan, strategi taktis penyerapan anggaran menjadi bahasan mendalam. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya pengendalian deviasi pada Halaman III DIPA dengan melakukan pembagian target penyerapan secara triwulanan. Para Satker diedukasi untuk menjaga konsistensi penyerapan bulanan minimal 40% dari target rencana penyerapan bulanan yang telah ditetapkan, serta memanfaatkan aplikasi MyIntress sebagai alat monitoring rutin. Tidak kalah krusial, kegiatan ini menyoroti ketentuan waktu penyelesaian SPM menjadi SP2D yang harus tuntas maksimal 17 hari kerja setelah timbulnya tagihan. Peserta diimbau untuk menghindari praktik pengajuan di akhir bulan atau end-of-month rush, mengingat pencatatan realisasi belanja pada penilaian IKPA ditentukan oleh tanggal terbitnya SP2D, bukan saat SPM diajukan.

Lebih dari sekadar menyampaikan regulasi, FGD ini bertransformasi menjadi ruang asistensi langsung yang menjawab kendala spesifik di lapangan. KOPASSUS Grup V yang masih menghadapi tantangan dalam realisasi belanja modal dan pengajuan UP/TUP, serta menyandang nilai deviasi yang masih perlu ditingkatkan, mendapat peta jalan perbaikan. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kolaka yang dikelola oleh pengelola keuangan baru juga mendapatkan pendampingan strategis. Kanwil DJPb memberikan tips praktis, seperti mengajukan Uang Persediaan (UP) proporsional sesuai kebutuhan riil operasional serta memanfaatkan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk menjaga kelancaran perputaran dana tanpa menghambat proses pertanggungjawaban.

Melalui pertemuan ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Satker dalam mengakselerasi eksekusi kontrak di awal tahun. Langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya mendongkrak capaian nilai IKPA secara administratif, tetapi yang terpenting mampu memicu perputaran ekonomi daerah lebih awal dan mencegah penumpukan realisasi di penghujung tahun anggaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Dialog Kinerja Organisasi untuk memetakan peluang optimalisasi kinerja di Triwulan II 2026. Hingga April 2026, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil tercatat 118,15 dan rata-rata KPPN mencapai 116,65. Beberapa indikator seperti Kualitas Operasional Treasury, Laporan GFS, dan Kinerja TIK berhasil dicapai maksimal.

Meski demikian, evaluasi transparan mengungkap beberapa indikator yang belum optimal beserta akar permasalahannya. Indeks Kualitas IKPA K/L Kanwil baru mencapai 2,5 dari target 3,5 karena komponen capaian output belum diperhitungkan penuh dan masih adanya deviasi Halaman III DIPA. Untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan, komponen edukasi dan komunikasi untuk Bidang SKKI masih berstatus belum dapat dinilai (N/A) karena pelaksanaan kegiatan utama baru akan dijadwalkan pada Juni 2026. Untuk indikator Implementasi Learning Organization mencapai 70,26 yang relatif belum maksimal dibanding kanwil lain akibat belum terverifikasinya komponen CNC oleh Kantor Pusat. Sementara itu, Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN, Pengadaan, dan Arsip mengalami keterlambatan penyelesaian PSP kendaraan jabatan karena proses birokrasi penerbitan di Kantor Pusat memakan waktu 3-4 bulan sejak tiket permohonan dikirimkan.

Di tingkat KPPN, KPPN Kendari mencatat penggunaan Cash Management System (CMS) yang baru sebesar 63%. Rendahnya angka ini dipicu oleh kendala teknis saat pergantian pejabat satker, rendahnya pemahaman pengguna, serta kekhawatiran satker terhadap biaya transfer antarbank. Realisasi DAK Fisik di KPPN Kendari juga masih nihil karena menunggu keluarnya PMK dan petunjuk teknis terbaru, sementara penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Konawe Kepulauan dan Utara tertunda akibat belum diterimanya dokumen persyaratan dari pemerintah daerah setempat.

KPPN Kolaka yang mencatat NKO tertinggi sebesar 118,90 pun menghadapi hambatan serupa. Belanja modal di wilayahnya tersendiri karena dua satker penyerap pagu terbesar memiliki kontrak multiyear yang pelaksanaannya baru akan dimulai pada Juni dan masih menunggu persetujuan Menteri. Adapun KPPN Raha dan Baubau saat ini masih fokus menyelesaikan kasus retur berulang, khususnya pada pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang kerap gagal akibat kesalahan validasi data rekening penerima.

Merespons berbagai tantangan yang ada, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, menegaskan komitmen penuh untuk mengakselerasi pencapaian target kinerja. Beliau menargetkan seluruh satker non-Dekon TP mampu mendorong nilai IKPA-nya di atas 89, penggunaan CMS diperluas hingga 70% satker melalui koordinasi aktif dengan perbankan, serta penyaluran TKD dan Dana Desa dipercepat agar tidak ada yang tertinggal. Dengan sinergi yang kuat antara Kanwil, KPPN, satker, dan pemerintah daerah, serta seluruh jajaran optimis mampu mengendalikan setiap risiko dan merealisasikan target IKU 2026 secara optimal.

Di tengah kekayaan budaya Nusantara, Tari Mondotambe hadir sebagai simbol keramahan dan penghormatan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya suku Tolaki. Tarian ini bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan ungkapan tulus dalam menyambut tamu dengan penuh kehangatan. Kata Mondotambe berarti “menyambut”, sesuai dengan namanya, tarian ini biasanya ditampilkan saat menerima tamu penting, seperti pejabat, tokoh adat, atau wisatawan. Setiap gerakan yang ditampilkan memiliki makna mendalam yang menggambarkan sikap hormat, keterbukaan, dan persahabatan.

Gerakan tangan yang lembut seolah mengundang tamu untuk merasa diterima, sementara langkah  kaki yang teratur mencerminkan keselarasan dan kebersamaan masyarakatnya. Keindahan Tari Mondotambe semakin terasa dengan iringan musik tradisional seperti gong dan gendang. Alunan musiknya menciptakan suasana yang sakral sekaligus hangat, membuat siapa pun yang menyaksikan ikut merasakan nuansa penyambutan yang penuh makna. Perpaduan antara gerak dan irama menghadirkan pertunjukan yang memikat, seakan mengajak penonton menyelami budaya Tolaki lebih dalam.

Para penari mengenakan busana adat Tolaki yang berwarna cerah dan dihiasi ornamen khas. Pakaian ini tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga mencerminkan identitas budaya yang kuat. Kadang, penari membawa selendang atau aksesoris lain sebagai simbol penghormatan kepada tamu. Setiap detail dalam penampilan menambah daya tarik tarian ini.

Lebih dari sekedar tarian, kini tari Mondotambe tidak hanya ditampilkan dalam acara penyambutan resmi, tetapi juga dalam festival budaya dan kegiatan seni lainnya. Tarian ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sulawesi Tenggara kepada dunia. Upaya pelestarian terus dilakukan, termasuk melalui pendidikan di sekolah dan pertunjukan seni, agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai warisan budaya mereka.

Tari Mondotambe adalah cerminan jiwa masyarakat Sulawesi Tenggara yang ramah, terbuka, dan penuh penghormatan. Keindahannya tidak hanya terletak pada gerakan, tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Melalui tarian ini, kita belajar bahwa menyambut bukan sekadar menerima, tetapi juga menghargai dan membangun hubungan yang hangat antar sesama.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) bertema “Spending Review Methodology dan Monitoring Evaluasi Belanja Pemerintah dengan Logical Framework Analysis”, yang diselenggarakan pada Rabu, 29 April 2026 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber kompeten dari internal kantor yaitu Imam Wahyudi dan Ilham Permadana, keduanya merupakan pelaksana pada Bidang Pembinaan Pengelolaan Anggaran I (Bidang PPA I) pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Narasumber pertama, Imam Wahyudi, memaparkan materi seputar metodologi spending review, mulai dari pemetaan alokasi anggaran berdasarkan sektor perekonomian, identifikasi sektor penggerak pertumbuhan daerah menggunakan pendekatan Location Quotient dan analisis Input-Output (IO), hingga pemodelan ekonometrika berbasis regresi data panel. Sementara itu, narasumber kedua, Ilham Permadana, membawakan materi Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah dengan pendekatan Logical Framework Analysis (LFA), yang mencakup alur logic model, prinsip dasar LFA, hingga penerapan Matriks LFA 4x4 sebagai instrumen evaluasi program secara sistematis.

Melalui forum ini, para peserta yang merupakan pejabat dan pegawai lingkup Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana setiap rupiah belanja negara dapat dievaluasi secara terukur mulai dari input, aktivitas, output, outcome, hingga dampaknya bagi masyarakat. Fakta bahwa realisasi belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara telah konsisten melampaui 96 persen dalam periode 2021-2025 menjadi titik tolak penting: penyerapan anggaran yang tinggi perlu diimbangi dengan analisis mendalam atas kualitas dan efektivitasnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Wahyu Budiarso, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun budaya kerja yang berbasis hasil dan akuntabel. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini dapat mendorong lahirnya analisis belanja yang lebih tajam, pengambilan keputusan yang lebih berbasis data, serta pelaksanaan fungsi perbendaharaan yang semakin tertib dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

Inovasi sejati bukan sekadar gagasan yang lahir di atas kertas, melainkan solusi nyata yang terus hidup, berkembang, dan memberikan dampak terukur bagi organisasi. Semangat inilah yang menjiwai Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Keberlanjutan Inovasi yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis, 12 Maret 2026. Dihadiri oleh Kepala Seksi STA beserta seluruh PIC Inovasi dari tiap bidang, forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan ekosistem inovasi di lingkungan Kanwil DJPb Sultra terus berjalan secara konsisten dan terstruktur.

Fokus utama rapat tertuju pada dua hal yang saling berkaitan erat: memastikan pemenuhan kriteria keberlanjutan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta menginternalisasikan petunjuk teknis terbaru dalam pengelolaan inovasi. Ditegaskan bahwa monitoring inovasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen krusial yang menjaga agar standar WBBM tidak hanya diraih, tetapi juga dipertahankan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Rapat juga menekankan pentingnya penyelarasan antara setiap inovasi yang dijalankan dengan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Setiap inovasi wajib memiliki dampak yang dapat diukur secara langsung terhadap kinerja organisasi, bukan sekadar aktivitas yang bersifat musiman atau seremonial. Untuk itu, seluruh unit kerja didorong untuk beralih sepenuhnya ke modul Inovasi pada platform Satu Kemenkeu sebagai sarana utama perekaman dan pengelolaan gagasan kreatif secara digital dan terstandar.

Dalam forum ini, dibahas pula empat unsur utama yang mendefinisikan inovasi berkualitas, yakni memiliki kebaruan (novelty), memberikan manfaat nyata, bersifat efektif dan berkelanjutan, serta dapat direplikasi oleh pihak lain (transferable). Alur pengelolaan inovasi melalui platform Satu Kemenkeu turut dijelaskan secara rinci, mulai dari perekaman ide oleh pegawai, proses seleksi dan kurasi, hingga penetapan ke dalam Katalog Inovasi resmi. Dokumentasi inovasi yang terstruktur juga ditekankan perannya sebagai data dukung utama dalam penilaian Champion Office, evaluasi PEKPPP, pemenuhan standar layanan inklusif, serta implementasi Eco Office.

Sebagai tindak lanjut konkret, seluruh PIC Inovasi diwajibkan untuk menyampaikan dokumen pendukung termasuk KMK Penetapan Inovasi, tautan replikasi atau katalog, dan piagam penghargaan paling lambat 13 Maret 2026. Pengisian Kertas Kerja Monitoring Inovasi Tahun 2026 melalui tautan resmi juga menjadi kewajiban yang harus diselesaikan pada tenggat yang sama. Lebih jauh, seluruh pegawai didorong untuk menjadikan perekaman gagasan inovatif sebagai kebiasaan yang melekat dalam keseharian kerja, bukan sekadar respons terhadap kompetisi atau penilaian.

Melalui forum monev ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa budaya inovasi yang kuat dibangun bukan dari perintah, melainkan dari kesadaran kolektif seluruh insan perbendaharaan untuk terus berkreasi demi pelayanan publik yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih bermakna.

Sebagai wujud nyata komitmen dalam memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara turut berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 6 Mei 2026. Diwakili oleh Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan gambaran menyeluruh mengenai kinerja fiskal daerah beserta berbagai tantangan operasional yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN di lapangan.

Hingga awal Mei 2026, realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai Rp7,23 triliun atau 34,52% dari total pagu anggaran. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan positif pada belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 40,99%. Kenaikan signifikan ini terutama berasal dari penyerapan belanja modal dan belanja barang yang meningkat pesat, mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran yang diinisiasi pada tahun sebelumnya telah membuahkan hasil. Pada tahun 2026 ini, operasional satuan kerja kembali berjalan normal meskipun tetap menerapkan strategi penajaman belanja, termasuk pengetatan alokasi untuk belanja perjalanan dinas sejak April lalu, sebagai bentuk dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional.

Memasuki triwulan kedua tahun 2026, proyeksi realisasi anggaran dipatok optimistis pada angka Rp3,52 triliun, sejalan dengan target yang diatur dalam regulasi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terbaru. Di sisi lain, dinamika Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi sorotan. Meskipun pagu TKD tahun ini mengalami penyesuaian menjadi Rp26,55 triliun akibat penurunan alokasi, penyalurannya diproyeksikan tetap berjalan lancar dengan target mencapai Rp6,16 triliun hingga akhir Triwulan II.

Namun demikian, kegiatan FGD juga mengurai secara terbuka berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Alokasi Dana Desa tahun ini mengalami kontraksi hingga 62,79% karena sebagian dananya dialihkan untuk mendanai program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga awal Mei, baru Rp119,64 miliar atau 22,33% yang berhasil disalurkan ke 1.034 desa di 13 kabupaten, sementara dua kabupaten lainnya yakni Buton Tengah dan Konawe Kepulauan belum memulai pencairan. Selain itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga masih tertunda menunggu terbitnya regulasi penyaluran terbaru dari Kementerian Keuangan.

Tantangan operasional lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya blokir pagu anggaran DK/TP senilai Rp22,53 miliar pada tiga satuan kerja, yang berdampak pada keterlambatan penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, roda perekonomian daerah tetap bergerak positif, tercermin dari realisasi kontrak yang mencapai Rp535,52 miliar serta penyaluran KUR dan UMi yang masing-masing tercatat sebesar Rp1,93 triliun dan Rp45,19 miliar.

Melalui forum FGD ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara mempererat sinergi dalam mengidentifikasi hambatan lapangan dan merumuskan solusinya secara cepat dan tepat, demi memastikan setiap rupiah APBN memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

klik gambar

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga April 2026 menunjukkan capaian yang positif dengan menjangkau seluruh 17 kabupaten/kota melalui 273 SPPG. Program ini didukung oleh 1.222 mitra penyedia bahan baku dan 12.600 tenaga kerja, serta telah melayani 667.305 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik dan kelompok 3B. Wilayah dengan penerima manfaat terbesar antara lain Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Muna.

Hasil pendampingan dan survei pada beberapa SPPG menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum berjalan baik, ditandai dengan distribusi makanan yang tepat waktu, pengawasan keamanan pangan oleh instansi terkait, pengujian sampel makanan oleh tenaga gizi, serta seluruh tenaga kerja telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Program juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja lokal.

Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain saldo VA SPPG yang melebihi batas ketentuan, keterbatasan ketersediaan bahan baku tertentu, distribusi gas untuk wilayah terpencil, serta penyesuaian menu akibat fluktuasi harga bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pengelolaan keuangan, edukasi keamanan pangan dan gizi, serta penguatan kerja sama logistik dengan pihak eksternal guna mendukung keberlanjutan program MBG di Sulawesi Tenggara.

Laporan Lengkap pada link berikut: 

https://bit.ly/MBGSultraApr26 
https://bit.ly/MBGSultraApr26