Kendari, 29 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat kolaborasi antarinstansi dan mendorong kebijakan fiskal yang berbasis data, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan pertemuan perdana Forum Ekonomi Regional (FERO) SULTRA. Forum ini menjadi tonggak awal pembentukan sinergi lintas sektor demi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan adaptif.

Wadah Kolaborasi Strategis
Acara yang berlangsung di Aula Kanwil DJPb Sultra ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BPS, OJK, BPKP, hingga Pemerintah Provinsi Sultra. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu di daerah, membuka forum dengan menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang koordinasi strategis di tengah tantangan global seperti geopolitik, perubahan iklim, dan transformasi digital.

Sorotan Ekonomi Sulawesi Tenggara
Ekonomi Sultra tumbuh sebesar 5,08% pada tahun 2024, sedikit di atas rata-rata nasional. Namun, ketergantungan terhadap sektor pertambangan dinilai membuat struktur ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga global. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi sorotan utama—termasuk pengembangan sektor industri pengolahan, ekonomi hijau, dan digitalisasi UMKM.

Isu Strategis: Dari Pendapatan Daerah hingga Digitalisasi
Paparan dari berbagai instansi mengangkat isu-isu strategis seperti:
- Penurunan pendapatan APBN dan realisasi belanja negara di Sultra;
- Tantangan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih banyak digunakan untuk konsumsi;
- Upaya OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen dan memberantas penipuan keuangan digital;
- Optimalisasi PAD dari sektor pajak kendaraan dan air permukaan oleh Pemprov Sultra.

Forum ini juga mencatat pentingnya peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan, serta dorongan untuk belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.

Dengan demikian, diharapkan kegiatan Initial Meeting FERO SULTRA 2025 ini menjadi awal yang menjanjikan dalam membangun koordinasi ekonomi lintas sektor di Sulawesi Tenggara. Semua peserta forum sepakat bahwa kolaborasi berkelanjutan, penguatan data, serta komunikasi terbuka antarinstansi adalah kunci dalam merancang arah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

Melalui forum ini, Sultra menegaskan komitmennya untuk menjadi wilayah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tangguh, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakatnya.

Kendari, 30 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap dua program strategis nasional: Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan program ketahanan energi. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke instansi terkait, seperti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah: Menjaga Akurasi dan Inklusi
Program BSU telah dijalankan sejak tahun 2020 sebagai bentuk perlindungan sosial kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3.500.000. Tahun 2025 ini, bantuan sebesar Rp600.000 per orang kembali disalurkan dengan skema yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan data penerima manfaat hingga minimnya kewenangan daerah dalam proses validasi.

BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, tidak memiliki data pasti mengenai jumlah pekerja yang menerima BSU karena proses validasi dilakukan secara terpusat. Sementara Dinas Tenaga Kerja hanya bertugas mendampingi tanpa kewenangan memverifikasi data. Mekanisme penyaluran pun dibagi dua: langsung ke rekening pekerja jika data valid, atau melalui PT Pos Indonesia jika rekening tidak tersedia.

Masih ada isu pekerja yang memenuhi syarat namun tidak terdata sebagai penerima, menunjukkan pentingnya transparansi dan keterlibatan daerah dalam proses data cleansing untuk meningkatkan inklusivitas program.

Potensi dan Hambatan Ketahanan Energi: Menakar Masa Depan Energi Hijau
Dari sisi ketahanan energi, Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), namun menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan realisasi. Data Dinas ESDM mencatat bahwa kontribusi EBT terhadap bauran energi pada tahun 2024 baru mencapai 4,81%. Pemerintah daerah masih mengandalkan pendanaan pusat, sementara alokasi APBD hanya cukup untuk pemeliharaan terbatas.

Potensi besar EBT di wilayah ini mencakup biomassa dari cangkang sawit, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Buton Selatan, serta potensi PLTA di Bendungan Ameroro dan Ladongi yang belum dimanfaatkan. Sayangnya, beberapa rencana pengembangan seperti PLTS di Pulau Labengke Kecil terpaksa dibatalkan karena efisiensi anggaran.

Geografis Sulawesi Tenggara yang terdiri dari banyak pulau juga menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri dalam penyediaan energi yang merata dan berkelanjutan.

Menatap Ke Depan: Sinergi dan Arah Kebijakan
Kegiatan monev ini tidak hanya menjadi sarana identifikasi hambatan dan evaluasi teknis, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pengambilan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kanwil DJPb Sultra berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program pemerintah, tidak hanya dari sisi keuangan negara, tetapi juga dari sisi efektivitas manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan lokal menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, 24 Juli 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Internalisasi Persiapan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) yang ditujukan kepada seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkup kantor. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil DJPb Sultra dan dilaksanakan pada pukul 16.00–16.30 WITA, dengan melibatkan 11 orang PPNPN yang terdiri dari petugas keamanan, pramubhakti, dan pengemudi, serta perwakilan dari Bagian Umum dan Bidang SKKI.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Bapak Yusan Sirida, yang menyampaikan bahwa meskipun bukan ASN, peran PPNPN sangat strategis dalam membentuk citra dan kualitas layanan instansi, terutama dalam menghadapi proses penilaian ZI WBBM. Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Tim Penilai ZI WBBM berpotensi mengirimkan Mistery Shopper dalam waktu dekat, yang bisa datang dengan berbagai cara, seperti berpura-pura menjadi tamu tersesat, driver ojol, hingga pihak yang sengaja menguji integritas petugas di lapangan.

Para PPNPN diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap menjaga standar pelayanan yang prima, terutama di area front office. Hal-hal kecil seperti tawaran rokok, uang parkir, atau bentuk gratifikasi lainnya harus dihindari karena dapat berdampak besar terhadap penilaian ZI WBBM. Selain itu, resepsionis sebagai wajah pertama kantor juga menjadi perhatian. Untuk sementara, posisi resepsionis masih kosong karena keterbatasan SDM, namun ke depan direncanakan pengisian kembali posisi tersebut oleh pegawai yang telah ditunjuk.

Sebagai langkah lanjutan, Kanwil DJPb Sultra juga berkomitmen untuk menyusun standar pelayanan khusus bagi petugas di front office, termasuk petugas keamanan, pramubhakti, dan resepsionis. Standar ini nantinya akan diinternalisasikan agar seluruh PPNPN memiliki panduan yang jelas dan seragam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder.

Kegiatan internalisasi ini menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko sekaligus penguatan budaya kerja yang berintegritas. Lebih dari sekadar persiapan menghadapi kunjungan penilai, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh elemen kantor, termasuk PPNPN, selalu mengedepankan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan pelayanan prima.

Kendari, 25 Juli 2025 - Dalam rangka mewujudkan tata kelola kinerja yang terstruktur, terukur dan adaptif terhadap dinamika organisasi, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Gugus Kendali Mutu (GKM) Manajemen Kinerja yang bertempat di Aula Kanwil Prov. Sultra. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman serta menyamakan persepsi dalam pengelolaan manajemen kinerja pegawai.

Fokus pada SKP Komplemen dan Penyesuaian IKU/IKI
Salah satu agenda utama dalam GKM ini adalah pemaparan materi terkait implementasi Nota Dinas 2167 Tahun 2025 mengenai manajemen kinerja Triwulan II. Perhatian khusus diberikan pada penyusunan SKP Komplemen bagi pegawai promosi dan mutasi, yang harus direkam sebelum 31 Juli 2025. Hal ini penting untuk memastikan kelengkapan dokumen kinerja sebagai bagian dari proses penilaian yang akuntabel dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, GKM juga membahas proses cascading IKU/IKI oleh atasan langsung kepada bawahan, serta penyesuaian manual IKU/IKI yang terdampak oleh perubahan proses bisnis, seperti implementasi PPR terpusat dan survei kepuasan layanan CSO. Proses penyesuaian ini krusial agar indikator kinerja tetap relevan dan mencerminkan capaian strategis unit kerja.

Optimalisasi Aplikasi INTENSE dan Kinerja Satu Kemenkeu
Dalam era digitalisasi pengelolaan kinerja, pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama. GKM kali ini turut menyosialisasikan penggunaan aplikasi INTENSE serta modul Kinerja Satu Kemenkeu untuk memperbarui data pegawai, pemantauan SKP, hingga pelaporan IPR. Salah satu isu teknis yang diangkat adalah belum tersedianya fitur unduh IPR pada sistem, yang sementara disiasati dengan mekanisme screenshot sebagai bukti unggah dokumen.

Kolaborasi Menuju Kinerja Unggul
Diskusi terbuka juga mengemuka, seperti soal penomoran SKP jabatan fungsional dan identifikasi IKU/IKI mandatory. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan antusiasme peserta dalam memastikan implementasi manajemen kinerja berjalan sesuai regulasi dan mendukung arah organisasi sebagai Strategy Focused Organization.

Tak hanya memetakan permasalahan, GKM ini juga menghasilkan langkah konkret ke depan, termasuk permintaan usulan IKU/IKI baru untuk tahun 2026 dari masing-masing bidang, serta penambahan IKU/IKI khusus untuk pegawai baru sebagai bentuk integrasi peran dalam target organisasi.

Dengan demikian, pelaksanaan GKM Manajemen Kinerja bukan sekadar rutinitas, melainkan refleksi keseriusan Kanwil DJPb Sultra dalam menjaga budaya kerja yang berbasis hasil. Melalui pemahaman bersama dan koordinasi lintas bidang, diharapkan setiap pegawai mampu berkontribusi optimal dalam mencapai kinerja organisasi yang lebih baik, terarah, dan berdampak.

Kendari, Juni 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp47,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 28,50 triliun. Kondisi harga-harga barang mengalami inflasi di angka 2,52% (y-o-y), didorong oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,67 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,73 persen; kelompok transportasi sebesar 0,70 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,08 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran  sebesar 2,54 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,05 persen. Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 30 Juni 2025 terkontraksi sebesar 41,52% (y-o-y), kurang optimalnya belanja APBN ini disebabkan realisasi belanja barang dan belanja modal yang kurang optimal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah. Namun demikian, pendapatan negara mencapai Rp1.915,66 miliar (35,23% dari target APBN), naik sebesar Rp1,97 miliar atau tumbuh 0,10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun demikian terdapat kontraksi pada penerimaan pajak sebagai dampak dari kebijakan perpindahan Wajib Pajak (WP) cabang menjadi WP Pusat. Di sisi lain penerimaan perpajakan dari sektor pertambangan juga mengalami kontraksi yang disebabkan harga nikel yang fluktuatif dan kurangnya permintaan ekspor aspal buton.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 30 Juni 2025 mencapai Rp1.467,34 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp1.343,39 miliar dan penerimaan kepabeanan Rp123,95 miliar. Realisasi penerimaan pajak tumbuh sebesar 5,13% (y-o-y). Di samping itu penerimaan kepabeanan tumbuh signifikan yaitu sebesar 71,69% y-o-y.

Pertumbuhan penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 30 Juni 2025 didorong oleh Pajak Lainnya yang tumbuh signifikan yaitu sebesar Rp272,52 miliar dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebear Rp13,99 miliar. Namun demikian Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kontraksi yaitu PPh sebesar 6,16% dan PPN sebesar 47,27%. Penurunan penerimaan pajak didorong oleh turunnya PPh yang disebabkan penarikan WP cabang menjadi WP Pusat.  Di sisi lain penerimaan perpajakan dari sektor pertambangan juga mengalami kontraksi yang disebabkan harga nikel yang fluktuatif dan permintaan ekspor komoditas aspal buton yang berkurang karena kondisi pasar global yang tidak menentu.

Penerimaan  Kepabenan dan Cukai s.d 30 Juni 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp123,92 miliar atau 84,95% dari target tahun 2025. Selain itu juga terdapat pendapatan dari sisi Cukai sebesar Rp1,96 miliar. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang signifikan ini didorong oleh adanya importasi gula dari Brazil yang dilaksanakan oleh PT Prima Alam Gemilang di Kabupaten Bombana.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp448,32 miliar, secara nominal penerimaan ini tumbuh sebesar 4,33% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah mencapai 64,76% target PNBP tahun 2025 sebesar Rp692,24 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp278,11 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp170,21 miliar. Meskipun secara nominal penerimaan PNBP tumbuh namun secara persentase realisasi mengalami kontraksi sebesar 15,42%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 target penerimaan PNBP naik sebesar Rp131,04 miliar atau 23,34% dari tahun 2024.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp2.580,69 miliar atau 37,63% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp1.606,48 miliar (56,15% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp744,68 miliar (27,52% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp222,76 miliar (17,44% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial Rp6,78 miliar (49,42% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp8.324,98 miliar (42,89% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara terkontraksi sebesar 8,01% dibandingkan realisasi dengan periode yang sama pada tahun 2024. Kurang optimalnya penyaluran TKD ini didorong oleh realisasi DAU yang mengalami kontraksi sebesar 16,80% dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NonFisik) sebesar 14,98%. Namun demikian Dana Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) tumbuh sebesar 170,78% (Dana Insentif Fiskal), 21,70% (DBH), 36,84% (DAK Fisik) dibanding periode yang sama tahun lalu. Tumbuhnya komponen DAK Fisik ini didorong oleh mulai tersalurkannya Dana Insentif Fiskal sejak bulan Mei 2025 serta mulai banyak kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan DAK Fisik.

Kendari, 18 Juli 2025 — Sebagai upaya memperkuat fungsi treasurer sekaligus mendukung transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Treasury Dialogue dan GKM/Sharing Session yang diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil DJPb serta KPPN lingkup Sultra. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembinaan SDM dan penguatan budaya organisasi, sejalan dengan arah transformasi DJPb menjadi lembaga pengelola perbendaharaan negara yang lebih profesional, modern dan berdampak.

Bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra, kegiatan ini menghadirkan Triyanto selaku Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan secara komprehensif arah transformasi DJPb 2025–2029, yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penguatan sistem digital dan data analytics, serta pengembangan kapabilitas SDM melalui upskilling , reskilling dan konsolidasi jabatan fungsional.

Disampaikan pula bahwa DJPb tengah mengembangkan Platform Pembayaran Pemerintah sebagai instrumen strategis dalam mendukung efisiensi pengelolaan kas negara. Inisiatif lain seperti integrasi pelaporan keuangan pusat dan daerah melalui SIKRI, serta pengembangan sistem TreasurAI untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, turut menjadi bagian penting dalam visi DJPb ke depan.

Triyanto menegaskan bahwa seluruh pegawai harus bersiap menjadi bagian dari organisasi yang agile, kolaboratif, dan berbasis output. Budaya kerja adaptif serta kebiasaan knowledge sharing menjadi kunci untuk mendukung transformasi menuju DJPb sebagai Treasury Center of Excellence , bukan hanya sebagai pelaksana transaksi, tetapi mitra strategis pengelola fiskal nasional.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh insan perbendaharaan di wilayah Sulawesi Tenggara mampu memahami peran strategisnya, memperkuat integritas, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Kendari, 16 Juli 2025 — Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara berpartisipasi sebagai narasumber dalam Rakernis Gabungan Biro Rorena, Biro SDM, Bidhumas dan Bidkeu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan secara hybrid di Aula Dhacara Polda Sultra.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Sultra, Iman Widhiyanto, bersama Kepala Bidang PPA I, Hariyatmoko Nurcahyo Nugroho, yang membawakan materi bertajuk “Strategi Optimalisasi IKPA untuk Mendukung Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran.”

Fokus pada Kinerja dan Nilai Anggaran
Dalam paparannya, disampaikan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen penting yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, sekaligus mendukung tercapainya tujuan akhir APBN: kesejahteraan masyarakat. IKPA dinilai melalui tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil (output) dari kegiatan anggaran.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, capaian rata-rata IKPA Satker lingkup Polda Sultra mencapai 96,56, menunjukkan kinerja yang baik secara umum. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian, seperti:

- Deviasi Halaman III DIPA
- Pengelolaan UP/TUP
- Pengisian capaian output

Selain itu, realisasi belanja satker Polda Sultra tercatat 51,67% dari pagu, sedangkan rata-rata realisasi belanja PNBP masih di bawah 50% akibat beberapa satker mengalami blokir anggaran.

Langkah Strategis dan Rekomendasi
Untuk mengoptimalkan IKPA ke depan, Kanwil DJPb Sultra mendorong satker agar:

- Melakukan reviu dan konsolidasi DIPA secara periodik
- Memastikan realisasi belanja tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun
- Menyelesaikan tagihan dalam waktu maksimal 17 hari kerja
- Memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan platform Digipay
- Menyampaikan LPJ dan rekonsiliasi keuangan secara tepat waktu

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya awareness seluruh pengelola keuangan satker terhadap nilai-nilai akuntabilitas dan disiplin anggaran, serta pentingnya koordinasi aktif dengan Kanwil DJPb dalam hal revisi, pelaporan hibah dan optimalisasi belanja.

Melalui kehadiran dalam Rakernis ini, Kanwil DJPb Sultra berharap dapat terus menjadi mitra strategis satuan kerja di wilayah Sulawesi Tenggara dalam mengawal pelaksanaan APBN yang semakin efisien, akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kendari, 11 Juli 2025 — Dalam menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks, mulai dari derasnya arus globalisasi hingga ancaman lunturnya nilai kebangsaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil langkah strategis dengan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Ideologi Pancasila dan Patriotisme. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid (luring dan daring) di Lapangan Kanwil DJPb Sultra dan melibatkan seluruh pegawai Kanwil serta KPPN di wilayah tersebut.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, menekankan bahwa penguatan nilai Pancasila dan patriotisme merupakan fondasi utama dalam membangun karakter aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengajak seluruh peserta untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari, baik dalam tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.

Sebagai narasumber utama, hadir AKBP Suharman Sanusi, S.I.K., Wadir Intelkam Polda Sultra, yang menyampaikan materi komprehensif terkait tantangan ideologi bangsa di tengah era digital. Ia menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap paham-paham radikal, intoleransi, serta propaganda digital yang berpotensi memecah persatuan. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai strategi yang dapat dilakukan, mulai dari pendidikan karakter, sosialisasi nilai kebangsaan, literasi digital, hingga forum dialog dan moderasi beragama.

Tak hanya bersifat teoritis, kegiatan ini juga menampilkan komitmen nyata Polda Sultra dalam menjaga stabilitas ideologi negara melalui program-program seperti upacara Hari Lahir Pancasila, dialog kebangsaan, hingga pelatihan moderasi di sekolah-sekolah. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperkuat semangat kebangsaan di Bumi Anoa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan DJPb Sultra dapat menjadi role model dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan semangat patriotisme. Tak hanya mencegah penyimpangan seperti korupsi dan apatisme, penguatan ideologi ini juga diyakini mampu menumbuhkan semangat pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan bangsa.