Halo #SobatSultra!

Seluruh layanan Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara tidak dikenakan biaya. Jadi jangan ragu ya untuk datang berkonsultasi mengenai APBN!

#DJPbHAnDAL

#siapberpredikatWBK2022

Rabu (29/12), Kanwil DJPb Prov. Sultra mengadakan acara GKM yang bertempat di Aula Kanwil DJPb Prov. Sultra dan dihadiri seluruh pegawai Kanwil DJPb Prov. Sultra dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2021 dengan tema bahasan " Strategic Thinking dalam Konteks Antikorupsi".

Narasumber pada kegiatan GKM ini adalah Kepala Bidang SKKI, Mohammad Sidkon yang menjelaskan secara detail terkait mengapa Strategic Thinking perlu diterapkan, ciri pegawai yang merupakan Strategic Thinkers, cara untuk melakukan perbaikan pola pikir ke arah Strategic Thinking, serta tantangan yang akan dihadapi. Selain itu, Plt. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sultra, Joko Pramono, juga menambahkan contoh-contoh perilaku antikorupsi dan integritas dari tokoh tokoh Nasional seperti Moh. Hatta, Baharudin Lopa, Syafrudin Prawironegoro, Hoegeng, Sri Sultan HB, dan tokoh lainnya yang perilaku integritasnya sudah tidak diragukan lagi dan patut dicontoh.

GKM ini diharapkan dapat mengasah pola Strategic Thinking kepada seluruh Pegawai Kanwil DJPb Prov. Sultra serta menguatkan nilai-nilai integritas pegawai dengan tujuan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk organisasi.

#GugusKendaliMutu
#DJPbHAnDAL

Senin (13/12), Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Ballroom Hotel Claro Kendari.Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, S.H., yang didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sugiyarto, pada kesempatan tersebut menyampaikan DIPA Petikan tahun 2022 secara simbolis kepada 15 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (Satker) yang mewakili 442 Satker lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, diserahkan juga Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 kepada Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara dan para Bupati/Walikota Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

Belanja Negara yang dialokasikan kepada Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp22,212 T dengan rincian dalam bentuk Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp6,459 T dan TKDD sebesar Rp15,753 T. Alokasi belanja K/L untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp6,459 T akan dialokasikan kepada 39 K/L yang terdiri dari 442 Satker dan disalurkan oleh 4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kegiatan ini, bersama Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara juga memberikan penghargaan kepada 3 Kepala Daerah dengan kinerja penyaluran Dana Desa terbaik di tahun 2021. Indikator penilaian kinerja tersebut antara lain kecepatan penyaluran, penyaluran BLT DD, kerjasama Pemda, dan pemenuhan dokumen persyaratan.

#DIPA2022
#TKDD2022
#DJPbHAnDAL

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dimulai setelah Konvensi PBB melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi. Konvensi PBB tentang Anti Korupsi diadopsi dalam Sidang Majelis Umum ke-58 melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Penyusunan perjanjian tersebut bermula ketika Majelis Umum PBB dalam sidang ke-55 melalui Resolusi 55/61 pada 6 Desember 2000 memandang perlu merumuskan instrumen hukum internasional terkait antikorupsi. Dalam hal tersebut, majelis mendesak semua negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang berkompeten untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi.

Dalam rangka Peringatan Hakordia Tahun 2021, Kementerian Keuangan mengusung tema "Perkuat Budaya Antikorupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh". Dalam kesempatan ini Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Kemenkeu mengingatkan kembali bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap harus berhati-hati terhadap risiko pengenaan sanksi pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara menegaskan komitmen dalam mendukung gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi serta menegaskan kembali bahwa semua layanan pada Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara termasuk KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara yang diberikan kepada mitra kerja tidak dipungut biaya/gratis/Rp0,00 sebagaimana tertuang dalam surat Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara yang dapat diakses melalui tautan https://s.id/LayananBebasBiaya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas mengawal pelaksanaan APBN di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran pada satuan kerja sebagai bentuk pembinaan dan upaya memastikan APBN telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan dalam rangka transparansi pengelolaan APBN, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Press Conference pada Rabu (21/7). Selain agenda rutin pertemuan insan Kemenkeu Sultra, acara menjadi lebih penting karena bersamaan dengan paparan capaian kinerja Kemenkeu Sultra dari masing-masing kantor termasuk dalam rangka menyukseskan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021.

“Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan representasi Kementerian Keuangan di Daerah. Kanwil memiliki tugas mengawal APBN termasuk penyaluran dana transfer untuk keperluan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. DAK Fisik dan Dana Desa yang telah dialokasikan lingkup Kabupaten Buton Utara diharapkan dapat segera direalisasikan sehingga dapat menjadi faktor penggerak ekonomi bagi masyarakat. Mengingat kondisi pandemi, alokasi Dana Desa dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan/atau digunakan untuk kegiatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di desa” ungkap Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Buton Utara di Ereke, Selasa (13/07).