Hallo, Sobat #Intress

Rabu (28/08), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah secara hybrid pada ruang virtual Ms. Teams dan Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan dihadiri oleh pejabat dan pegawai bidang PPA II Kanwil DJPb, KPP Pratama, dan KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendala yang sering dihadapi Pemda terkait proses rekonsiliasi pajak antara lain keterlambatan pengumpulan data, perbedaan catatan pajak, dan kurangnya koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah. Selain itu kendala teknis dan administratif juga ditemui, seperti pergantian bendahara dan masalah internal Pemda.

Proses rekonsiliasi pajak memerlukan komitmen dari pimpinan daerah dan koordinasi yang baik antara BPKAD, KPP, dan KPPN. Dukungan sumber daya manusia yang memadai dan sistem yang efisien atau digitalisasi sangat diperlukan untuk memastikan rekonsiliasi pajak yang andal.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI
#TransferKeDaerah

Hallo, Sobat #InTress!

Selasa (27/8), Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Service Excellence bagi seluruh pejabat/pegawai. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Kanwil DJPb Sultra dengan menghadirkan narasumber dari PT Pegadaian Kantor Cabang Kendari.

Adapun materi yang disampaikan difokuskan pada sosialisasi produk pegadaian dan pelatihan public speaking, serta tambahan materi berupa (1) Personal Grooming, meliputi kaidah dalam berpenampilan dan berpakaian di lingkungan kerja; (2) Service Delivery Skill, yaitu etika dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Selain itu, perlu diketahui bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut guna mengajarkan agar para pejabat/pegawai Kanwil DJPb Sultra dapat bersikap dan berperilaku baik dalam melayani stakeholder, baik berupa internal maupun eksternal. Meskipun, terdapat adanya sedikit perbedaan antara swasta dan pemerintahan, dengan mengikuti pelatihan public speaking tersebut dapat memberikan segudang manfaat khususnya dalam hal aktivitas pelayanan.

Dengan demikian, kepala Kanwil DJPB Sultra, bapak Syarwan berpesan kepada seluruh pejabat/pegawai Kanwil DJPb agar dapat mengambil ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari pelatihan tersebut dan mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna memberikan kualitas layanan prima kepada mitra kerja, mengutamakan prinsip integritas serta mampu meningkatkan kinerja dengan lebih baik.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI

Hallo, Sobat #Intress

Selasa (6/8), Telah dilaksanakan FGD Koordinasi dan Evaluasi Transfer Keuangan ke Daerah Edisi Ketiga Tahun 2024. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Syarwan. Selain itu, hadir pula Pj. Bupati Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, dan BPKAD Pemerintah Daerah lingkup kerja KPPN Kendari.

Dalam kesempatan tersebut, diberikan pula penghargaan kepada Pemda atas kinerja luar biasa dalam Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahap I Tahun 2024.

Selamat kepada seluruh Pemda yang telah mendapatkan penghargaan!
Terima kasih atas komitmen dan kerja sama yang diberikan.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI
#TransferKeDaerah

Halo, Sobat #InTress!

Kamis (22/8), Kanwil DJPb Sultra mengadakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Security Awareness dan Larangan Praktik Judi Online. Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra ini dihadiri oleh para pegawai lingkup Kanwil DJPb Sultra.

Pada pemaparan terkait Security Awareness, Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi, Bapak Junius Chirsha menyampaikan bahwa titik terlemah keamanan siber ialah manusia, oleh karena itu kesadaran atas keamanan siber oleh para pegawai merupakan faktor yang paling penting untuk menjaga keamanan siber. Salah satu praktik kejahatan digital yang sangat rentan ialah phising yang dilakukan dengan menipu/menyamar sehingga pelaku dapat memperoleh informasi pribadi dan data-data berharga. Para pegawai diminta untuk selalu waspada terhadap telepon, email, pesan, dan link yang mencurigakan, serta menjaga untuk tidak mudah memberikan informasi pribadi.

Selanjutnya, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Bapak Yusansirida, juga mengingatkan kepada seluruh pegawai Kanwil DJPb Sultra untuk menjauhi praktik judi online yang sedang marak di Indonesia. Para pegawai diminta untuk menjauhi kasino dan situs perjudian online serta link atau konten yang berkedok game. Selain berdampak pada kerugian finansial dan potensi kecanduan yang dapat merusak mental, terdapat ancaman pidana berupa penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp10 juta bagi pelaku perjudian.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI

Halo, Sobat #InTress!

Rabu (21/8), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan berlangsung secara hybrid, bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan media komunikasi Teams. Rakorda dan FKP diselenggarakan dengan mengundang satker penerima penghargaan periode Semester I Tahun Anggaran 2024 serta seluruh satker lingkup Kanwil DJPb Sultra.

Kegiatan dibuka oleh Bapak Syarwan selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, dilanjutkan dengan pemaparan materi dan Forum Konsultasi Publik. Agenda dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara kepada satker dengan kategori:
Satker peraih nilai IKPA 100 dengan pagu besar, kecil, dan sedang;
Satker dengan Laporan Keuangan Terbaik UAPPA-W terbesar, besar, sedang, dan kecil;
Satker dengan Implementasi Transaksi CMS Terbaik;
Satker dengan Implementasi Transaksi KKP Terbaik; serta
Satker dan Vendor dengan Transaksi Digipay Terbaik.

Rakorda Pelaksanaan Anggaran dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi salah satu sarana koordinasi pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara agar pelaksanaan anggaran memiliki kinerja lebih baik serta pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dengan publik mitra kerja & stakeholder.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI

Hallo, Sobat #InTress!

Selasa (20/8), Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Press Release Capaian APBN Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Peran Regional Chief Economy (RCE). Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kanwil DJPb Sultra.

Dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta mengetahui kondisi terkini kinerja APBN dan APBD secara transparan dan akuntabel, kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kemenkeu Satu dan mitra kerja Kanwil DJPb di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait realisasi penerimaan dan belanja negara di Sulawesi Tenggara sehingga masyarakat dapat lebih mengenal dan ikut mengawal pelaksanaan APBN di wilayah Sulawesi Tenggara.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI

Kendari, Agustus 2024. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,54% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp46,22 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp27,77 triliun. Kondisi harga-harga barang tetap terjaga dengan inflasi di angka 1,73% (y-o-y), didorong oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga;kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompon perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Juli 2024 memberikan catatan yang bagus karena belanja negara tumbuh positif sebesar 5,74%, namun perlu perhatian karena pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 3,25% (y-oy). Meskipun demikian, capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.284,49 miliar atau 40,67% dari target pendapatan 2024. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp14.287,47 miliar atau 53,65% dari pagu APBN.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 31 Juli 2024 mencapai Rp1.807,00 miliar (35,82% target) dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp1.698,36 miliar dan penerimaan yang berasal dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp108,64 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar atau Rp83,44 miliar atau -4,68% (y-o-y). Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan sebesar Rp34,28 miliar atau 46,10% (y-oy).

Penerimaan pajak Sulawesi Tenggara s.d 31 Juli 2024, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 62,90% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 33,74%, sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. PPN dan PBB mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh tingginya jumlah restitusi pajak dan penurunan aktivitas operasi wajib pajak (WP) di sektor pertambangan dan penggalian akibat belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atas WP tambang.

Penerimaan kepabeanan dan cukai s.d 31 Juli 2024, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp111,06 miliar dengan pertumbuhan sebesar 49,35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau tumbuh sebesar Rp36,70 miliar. Bea keluar yang telah terealisasi s.d. periode ini sebesar Rp2,42 miliar. Sedangkan penerimaan cukai telah terealisasi sebesar Rp2,23 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Juli 2024, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp477,49 miliar (83,46% pagu) dan mengalami kontraksi sebesar 5,48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sebesar Rp27,66 miliar. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp178,13 miliar dan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp299,36 miliar. Beberapa PNBP yang telah diterima pada bulan Juli 2024 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi, pendapatan pelayanan kepolisian, pendapatan pendidikan, pendapatan pelayanan & administrasi hukum, dan pendapatan jasa agraria.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp4.169,88 miliar atau 51,73% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp1.757,16 miliar (67,09% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp1.737,64 miliar (45,84% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp670,40 miliar (40,83% dari pagu APBN), Belanja Hibah yang belum terealisasi dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4,67 miliar (51,54% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp10.119,37 miliar (54,49%). Belanja Transfer ke Daerah wilayah Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan  sebesar 8,36% atau Rp780,52 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh tumbuhnya realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp971,12 miliar (18,23% dari pagu 2024) dan Dana Desa yang tumbuh sebesar Rp210,02 miliar (23,62% dari pagu 2024).

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Juli 2024 telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengawal APBN, Indonesia Maju

Halo Sobat #InTress

Sobat Intress, kebocoran data di mana-mana???😱😱😱😱😱

Daripada takut, yuk simak postingan berikut supaya kita lebih sadar mengenai security awareness!

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI