Kepala Kanwil mejelaskan secara ringkas usaha yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan penyederhanaan SPJ/LPJ dari sisi regulator maupun eksekutor serta besarnya alokasi bantuan pemerintah kepada setiap kementerian/lembaga tahun 2017. FGD ini juga memberikan update data pagu-realisasi bantuan pemerintah (BOS dan Non-BOS) di Sulawesi Utara sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2017 untuk dapat memberikan gambaran sementara mengenai kinerja setiap kementerian/lembaga dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah.

Berbagai permasalahan terungkap dalam forum ini yang disampaikan oleh para peserta, antara lain terjadinya dualisme aturan antara regulasi pusat dengan daerah (permendagri), adanya keterbatasan SDM bidang keuangan dari pengelola dan penerima bantuan pemerintah serta kurangnya waktu yang cukup dalam transisi pemberlakuan PMK baru sehingga dalam teknis operasional banyak para pengelola di daerah belum memahami mekanisme baru SPJ/LPJ bantuan pemerintah.

Kedepan langkah monitoring terhadap pelaksanaan PMK yang baru akan terus dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dan efektifitas penyaluran bantuan pemerintah. target penyerapan dana bantuan pemerintah tahun 2017 akan menunjukkan keberhasilan apabila dari pelaksanaan simplifikasi dapat terwujud 1) kemudahan dalam mengelola bantuan, 2) kesederhanaan laporan pertanggungjawaban, serta 3) kualitas pemberian bantuan.

Kontributor: Agus Wahyudi