Padang, 31 Desember 2025 - Dalam rangka memperkuat sinergi Kementerian Keuangan di daerah serta meningkatkan keterbukaan informasi publik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Media Gathering Kementerian Keuangan Sumatera Barat pada Rabu (31/12) di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Padang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Barat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, serta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.
Media Gathering ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus forum strategis bagi Kementerian Keuangan di wilayah Sumatera Barat dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Tahun Anggaran 2025 kepada insan media.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin, menyampaikan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung transparansi pengelolaan APBN serta memperkuat pemahaman publik terhadap kebijakan fiskal dan kinerja APBN di daerah.
Pada Tahun Anggaran 2025, Kanwil DJPb Sumatera Barat mengelola APBN sebesar Rp32,57 triliun, dengan realisasi hingga 30 November 2025 mencapai Rp28,11 triliun atau 86,31 persen. Capaian tersebut mencerminkan pelaksanaan APBN yang tetap terjaga di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Dari sisi pendapatan negara, kinerja menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,22 persen, seiring peningkatan penerimaan Bea Keluar yang dipengaruhi oleh kenaikan harga dan volume ekspor CPO. Sementara itu, belanja negara mengalami kontraksi 7,78 persen, terutama pada Belanja Pemerintah Pusat sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Desember 2025 diproyeksikan mencapai Rp20,33 triliun atau 98,68 persen dari total alokasi. Capaian tersebut menunjukkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pelaksanaan APBD serta pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat.
Selain itu, Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Sumatera Barat juga memaparkan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga 30 November 2025, penyaluran KUR di Sumatera Barat telah mencapai Rp7,11 triliun kepada lebih dari 114 ribu debitur, sementara penyaluran UMi mencapai Rp274,78 miliar, yang mayoritas disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.
Melalui kegiatan Media Gathering ini, Kementerian Keuangan di Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, memperkuat komunikasi publik, serta mendorong kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan.
